Daily Archives: 11/04/2019

Rapat Teknis Penilaian Dokumen Kerangka Acuan (KA) Pembangunan Bandara Ujoh Bilang

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Bertempat di ruang Adipura Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur,  pada tanggal 31 Oktober 2019, dilaksanakan Rapat Teknis Penilaian Dokumen Kerangka Acuan Rencana Kegiatan Pembangunan Bandar Udara Ujoh Bilang oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu, yang berlokasi di Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, dengan luasan ±250,5 ha dan panjang runway ± 1.600 m.

Mengacu Lampiran Permen LH Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki  Amdal, maka hasil analisis terhadap skala/besaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

    • Pembangunan Bandar Udara untuk fixed wing beserta fasilitasnya :
      1. Landasan pacu dengan panjang ≥ 200 meter, maka wajib menyusun dokumen Amdal;
      2. Terminal Penumpang atau Terminal Kargo dengan luas ≥000 m2, maka wajib menyusun dokumen Amdal.
    • Berdasarkan poin 1 di atas, dengan panjang rencana landas pacu (runway) ± 1600 meter, maka disimpulkan bahwa rencana kegiatan pembangunan Bandar Udara Ujoh Bilang oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu dari skala/besarannya wajib Amdal, dan berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Amdal.

Untuk itu,  Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan Penyusunan Dokumen Amdal, mengingat rencana kegiatan ini merupakan kegiatan yang berpotensi memiliki dampak penting bagi lingkungan sekitar, antara lain, Antara Lain :

    1. Fisika – Kimia
      • Penurunan Kualitas Udara Ambien;
      • Timbulnya getaran;
      • Peningkatan Kebisingan;
      • Peningkatan kadar debu;
      • Peningkatan limbah padat;
      • Peningakatn limbah cair domestik;
      • Peningkatan kebutuhan air bersih;
      • Timbulnya B3;
      • Peningkatan jumlah sampah domestik.
      • Perubahan bentang alam;
      • Aliran permukaan (run off).
    1. Biologi
      • Hilangnya flora/vegetasi;
      • Hilangnya fauna
    1. Sosial, Ekonomi dan Budaya
      • Peningkatan pendapatan masyarakat;
      • Terbukanya Kesempatan Kerja dan peluang berusaha;
      • Pendapatan asli daerah;
      • Meningkatnya arus lalu lintas;
      • Persepsi dan sikap masyarakat
    1. Kesehatan masyarakat
      • Kenyamanan lingkungan;
      • Kesehatan masyarakat

Dinyatakan juga bahwa kegiatan penyusunan Amdal ini telah melalui tahapan pra Amdal, berupa Konsultasi Publik pada tanggal 30 Juli  2019 yang bertempat di Kantor BP4D Kabupaten Mahakam Ulu. Sesuai dengan Permen LH No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Amdal Dan Izin Lingkungan Sebelum Menyusun Dokumen Amdal.

(zen)


Rapat Penyusunan RAPERDA Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya)

Category : Uncategorized

Samarinda – Bertempat di ruang Adiwiyata, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 31 Oktober 2019, telah dilangsungkan Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Pengelolaan Limbah B3 yang dihadiri oleh sejumlah instansi terkait, diantaranya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Prov kaltim, Biro Hukum Setda Prov Kaltim, Kanwil Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kaltim, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kaltim, Pusat Pengendali Pembangunan Ekoregion (P3E) Kalimantan, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Mulawarman dan NGO The Nature Coservacy Kaltim.

“Saat ini pengelolaan limbah B3 menjadi sorotan”  demikian diutarakan oleh  Bapak Drs Ayi Hikmat M.Si selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam kesempatannya membuka acara tersebut , “terutama terkait dengan banyaknya masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pengelolaan yang dilakukan oleh para pelaku limbah B3 yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang belaku” lanjut beliau.

Disampaikan oleh beliau, bahwa dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, maka diperlukan kebijakan yang dapat mengatur tentang pengelolaan limbah B3 agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. “Karena apabila hanya mengandalkan kebijakan dari pusat, maka tidak dapat menjawab secara detail tentang permasalahan limbah di daerah” ungkap beliau.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan limbah B3 di daerah adalah sebagai berikut :

    • Wilayah Kalimantan Timur cukup luas dengan fasilitas pendukung yang kurang memadai, baik jalan maupun fasilitas transportasi,sehingga aksestibilitas menjadi terbatas. Banyak pengelola limbah B3 tidak dapat menjangkau wilayah terpencil, sehingga proses pemindahan limbah jadi terhambat yang diakibatkan oleh tingginya biaya jasa pengangkutan limbah tersebut .
    • Kebijakan pengelolaan limbah B3 yang dibentuk oleh pemerintah pusat masih belum menyentuh semua aspek.
    • Masih adanya perbedaan penafsiran pada kebijakan terkait, terutama pada perubahan kemasan limbah B3.
    • Keterbatasan yang dimiliki para pengelola limbah B3, terutama penghasil limbah B3.
    • Terbatasnya data dan informasi pengelolaan limbah B3 dalam bentuk database pengelolaan limbah B3 di daerah.
    • Kebijakan yang ada masih belum sepenuhnya melindungi keberlangsungan usaha dan kegiatan pengelolaan limbah B3 di daerah.

“Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur  memprogramkan penyusunan RAPERDA Limbah B3 dengan harapan akan dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan2 sebagaimana disebutkan diatas” tutup beliau.

Dalam kesempatan ini, setiap instansi yang hadir diberikan kesempatan untuk melakukan koreksi maupun masukan atas draft Peraturan Daerah yang telah dibuat oleh tim penyusun dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

(zen)