Daily Archives: 11/08/2019

Penilaian Formulir UKL-UPL Rencana Pembangunan Pelabuhan/Dermaga Teluk Sulaiman Berau

Category : Uncategorized

SAMARINDA –  Dipimpin oleh Bapak Fahmi Himawan ST,MT. selaku Kabid Tata Lingkungan, dilaksanakan rapat koordinasi pemeriksaan Formulir Usaha Pemantauan Lingkungan dan Usaha Pemantauan Lingkungan (RKL-UPL) Rencana Kegiatan Pembangunan Pelabuhan/Dermaga Teluk Sulaiman Beserta Fasilitas Pendukungnya oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Berau yang berlokasi di kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau.

Dijelaskan dalam rapat yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggl 5 November 2019, bertempat di ruang rapat Adipura, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur  tersebut, bahwa dinas Perhubungan Kabupaten Berau berencana akan membangun pelabuhan/dermaga Teluk Sulaiman dengan Total luasan Area ± 2,8 ha di Kampung Teluk Sulaiman, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan skala besaran sebagai berikut :

    • Jalan cor seluas 225 m²
    • Area Timbunan seluas 385 m²
    • Trestle seluas 661,65 m²
    • Dermaga seluas 432 m

Mengacu Lampiran Permen LH Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, maka hasil analisis terhadap skala/besaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

    1. Kegiatan pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut :
      • Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile dengan panjang ≥ 200 meter atau luas ≥ 6.000 m2, maka wajib menyusun dokumen Amdal;
      • Dermaga dengan konstruksi massif semua besaran, maka wajib menyusun dokumen Amdal.
    1. Reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan :
      • Luas area reklamasi  ≥25 ha, maka wajib menyusun dokumen Amdal;
      • Volume material urug ≥000 m³, maka wajib menyusun dokumen Amdal;
      • Panjang reklamasi ≥50 m (tegak lurus ke arah laut dari garis pantai ), maka wajib menyusun dokumen Amdal.

Maka, rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan pelabuhan/dermaga oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Berau dari skala/besarannya tidak wajib Amdal, dan berdasarkan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL.

Oleh karena itu, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Berau selaku pemrakarsa wajib menyusun dokumen UKL-UPL dengan memperhatikan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

(zen)


Penilaian Dokumen Adendum ANDAL dan RKP-RPL PT.Sarana Abadi Lestari

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Bertempat di ruang Adipura Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur,  pada tanggal 5 November 2019, dilaksanakan Rapat Penilaian Dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perubahan dan Penambahan Pembangunan Sarana Kegiatan PT Sarana Abadi Lestari Dengan Luas Area ± 9,4080 HA, yang berlokasi di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.

PT. Sarana Abadi Lestari (PT.SAL) adalah perusahaan swasta pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)  dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Samarinda berlokasi di Kecamatan Palaran Kota Samarinda, dengan usaha pokok bergerak sebagai penunjang kegiatan industri kimia dasar dan organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi.

PT.SAL berencana melakukan perubahan dan penambahan pembangunan sarana kegiatan baru, yaitu :

    1. Pengoperasian fasilitas pengumpul Limbah B3;
    2. Pembangunan dan Pengoperasian fasilitas Dewatering dan  Waste Water Treatment (WWT);
    3. Pembangunan tangki timbun/penampungan Bio Diesel;
    4. Kegiatan jasa terkait kepelabuhan.

Dengan rencana perubahan tersebut yang masih berada di dalam batas wilayah studi dokumen lingkungan yang lama, maka dilakukan penilaian pada rapat terbatas dan selanjutnya dikeluarkan rekomendasi hasil penilaian atau hasil penilaian akhir Adendum ANDAL dan RKL-RPL serta penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

(zen)