Daily Archives: 12/19/2019

Rakor Rencana Perubahan Izin Lingkungan Terkait Perubahan Nama PT.Sumalindo Lestari Jaya (Unit I) Menjadi PT.Sumalindo Alam Lestari (Unit I)

Category : Uncategorized

Samarinda – Hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019,Bertempat di ruang rapat Adipura Dinas Lingkungan Hidup Prov.Kalimantan Timur, dilaksanakan rapat koordinasi bersama PT.Sumalindo Alam Lestari (Unit I).

PT. Sumalindo Alam Lestari Unit I (PT. SAL Unit I) adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang pengusahaan hutan tanaman industri  yang berlokasi di Kecamatan Talisayan dan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, bermaksud mengajukan perubahan Izin Lingkungan terkait dengan perubahan nama usaha dan/kegiatan yang semula adalah PT. Sumalindo Lestari Jaya Unit I (PT. SLJ Unit I) menjadi PT. SAL Unit I.

Dipaparkan dalam rapat tersebut bahwa terkait dengan perubahan nama ini, PT.SAL telah memiliki beberapa perizinan, yaitu :

    • Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 80/KPTS-II/1997 tanggal 6 Februari 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas Areal Hutan Seluas ± 12.076 ha di Prov. Kalimantan Timur Kepada PT. Sumalindo Lestari Jaya (Site Gonpu I).
    • Keputusan Bupati Berau Nomor : 286 Tahun 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perluasan pembangunan Hutan Tanaman PT. SLJ Unit I Seluas 54.214 Ha di Kec. Talisayan dan Batu Putih Kab. Berau.
    • Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 350/Menhut-II/2008 tanggal 22 September 2008 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 80/KPTS-II/1997 tanggal 6 Februari 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas Areal Hutan Seluas ± 12.076 ha di Prov. Kalimantan Timur Kepada PT. Sumalindo Lestari Jaya (Site Gonpu I) (Perubahan nama PT. SLJ Unit I menjadi PT. SAL Unit I).
    • Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.267/MENHUT-II/2009 tanggal   11 Mei 2009  tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 80/KPTS-II/1997 tanggal 6 Februari 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas Areal Hutan Seluas ± 12.076 ha di Prov. Kalimantan Timur Kepada PT. Sumalindo Lestari Jaya (Site Gonpu I) (Perubahan luasan dari 12.076 ha menjadi 32.550 ha).

Atas rencana perubahan ini, Tim Teknis Penilai AMDAL Prov.Kaltim mengacu pada peraturan dan kebijakan sebagai berikut :

    • Pasal 73 dan pasal 48 ayat (3) Peraturan  Pemerintah (PP)   Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, disebutkan bahwa dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP dimaksud dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan, dan masa berlaku Izin Lingkungan sepanjang berjalannya izin usaha dan/ atau kegiatan.
    • Pasal 85  dan lampiran   Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, kegiatan sektor kehutanan termasuk sektor usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusahanya di dalam sistem Online Single Submission (OSS).
    • Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.I/7/2018 tentang Pedomaan Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,  disebutkan bahwa pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
    • Pasal 45 ayat (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.26 / MENLHK / SETJEN / KUM.I / 7 / 2018 tentang Pedomaan Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, hasil evaluasi permohonan arahan perubahan Izin Lingkungan  PT. SAL Unit I oleh DLH Prov. Kaltim terhadap jenis rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan adalah perubahan nama usaha dan/atau kegiatan dari nama PT. SLJ Unit I menjadi PT. SAL Unit I termasuk kriteria perubahan usaha dan/kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan hidup, sehingga perubahan Izin Lingkungan yang dilakukan tanpa melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

(zen)


KLHK akan Bangun Persemaian Modern Seluas 120 Hektar di Ibu Kota Negara Baru untuk Pemulihan Lingkungan

Category : Uncategorized

Balikpapan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 17 Desember 2019. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya meninjau lokasi Persemaian Permanen di Bukit Merdeka, Samboja, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Kunjungan kerja kali ini juga sekaligus dalam rangka mendampingi Presiden melihat lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Pada kesempatan kali ini, Menteri Siti menjelaskan kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kalimantan Timur, mengapa IKN harus pindah. Jumlah penduduk di Jawa sekitar 57 persen dari total penduduk Indonesia. Perputaran ekonomi juga sangat dominan di sana.

“Kita termasuk pertumbuhan ekonominya tinggi, pada setiap pertemuan Internasional kita termasuk di jajaran negara yang ekonomi maju, artinya potret secara dunia kepada Indonesia itu sangat baik”, terang Menteri Siti.

Namun, Menteri Siti melanjutkan bahwa Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada semua Menteri, untuk membangun seluruh Indonesia. Khusus untuk KLHK, pesan yg paling penting adalah, dengan membangun IKN yg baru, berarti berjalan simultan dengan pemulihan lingkungan. “Saya minta kepada rekan-rekan, kita semua bekerja sama, bekerja keras”, pinta Menteri Siti kepada seluruh jajarannya.

Mendukung upaya pemulihan tersebut, KLHK akan membangun Persemaian Modern di sekitar lokasi IKN nantinya. Persemaian ini rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 120 Hektar.

Hasil survei lokasi yang akan dijadikan Persemaian Modern berada di wilayah Kawasan Hutan Produksi Mentawir pada areal IUPHHK-HTI PT. Inhutani I.

Rencana Persemaian Modern di Mentawir akan meliputi pembangunan sarana dan prasarana persemaian seperti Germination Rooting Mother Plant House, Laboratorium Kultur Jaringan, Aclimatization Area, Shaded Area, Open Area, Pengolahan Media Tanam, serta Reservoar. Selain itu juga terdapat sarana pendukung persemaian meliputi kantor, mess dan lain-lain.

Dalam Persemaian Modern ini akan memiliki kapasitas produksi bibit sebesar 15 juta bibit pertahun yang meliputi tanaman hutan seperti tanaman kayu, multi purpose tree species dan tanaman eksotik.

Selain menjadi pusat pembibitan dan kebun benih, pada lokasi ini juga akan dibuat Arboretum atau taman hutan dengan koleksi tanaman endemik Indonesia. Serta akan berfungsi juga sebagai taman rekreasi dan sarana olahraga. KLHK telah mengalokasikan anggaran sebesar 100 Milliar Rupiah di tahun 2020 guna membangun Persemaian Modern ini.

“Refleksi Persemaian Modern ini sangat penting, karena menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia dalam pemindahan IKN ini sangat serius dalam pemulihan lingkungan”, ucap Menteri Siti.

Menteri Siti kemudian meminta jajarannya untuk mencermati beberapa hal penting terkait teknis pembangunan IKN. Pertama adalah terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Seluruh jajaran harus dapat melihat situasi dan kondisi di lapangan untuk memahami arah orientasi pembangunan IKN. Kedua, Menteri Siti meminta kepada jajarannya untuk mengawal betul dukungan KLHK dalam penyiapan areal lahan dalam kawasan hutan yang memang dibutuhkan untuk IKN.

Menteri Siti menegaskan bahwa lahan untuk IKN yang baru adalah bukan dari hutan primer, melainkan lahan HTI. Adendum telah dilakukan pada PT. ITCHI Hutan Manunggal yang memiliki konsesi di wilayah yang akan dijadikan IKN.

“Ada adendum di ITCHI, ada kebutuhan negara, terhadap konsesi ini maka kita lakukan koreksi. Jangan lupa, bahwa di sana sudah ada aset, kita perlu mengatur segala operasional sehingga tidak ada yang terganggu”, jelas Menteri Siti.

Terakhir adalah, lagi-lagi Menteri Siti secara tegas menyatakan bahwa pemindahan IKN ini juga sebagai upaya untuk pemulihan lingkungan dan konservasi. “Sebagai orang KLHK, kita tentu memahami bahwa lansekap ini dia menyatu dengan habitat2 satwa”, terangnya.

Oleh sebab itu, dalam pembangunan infrastruktur IKN ini harus betul-betul memperhitungkan keberadaan satwa terutama orangutan dan bekantan. “Saya sudah menyampaikan ketika Rapat Terbatas, dimana saja kantong-kantong satwa di lokasi IKN”, ucap Menteri Siti.

Menteri Siti menjelaskan lebih dalam, “kita harus memperhatikan green infrastruktur, seperti flyover yg tidak mengganggu lintasan satwa. Ini juga akan menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia dapat membangun IKN yang memperhatikan keberlangsungan keaneka ragaman hayati.”

Mengakhiri peninjauan di Persemaian Permanen ini, Menteri LHK berpesan kepada semua Kepala UPT agar dapat menjelaskan dengan benar setiap hal-hal yang terkait pemindahan IKN. “Tidak boleh ada lagi orang mengatakan bahwa IKN akan merusak lingkungan, itu tidak boleh, tugas kita semua untuk menjelaskan dengan benar bahwa IKN juga sejalan dengan pemulihan lingkungan,” tegas Menteri Siti.(*)

 Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 17 Desember 2019