Daily Archives: 12/30/2019

Peluncuran Mobil Laboratorium Untuk Dukung Early Warning Sistem Bencana Lingkungan

Category : Uncategorized

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 24 Desember 2019. Kejadian pencemaran lingkungan saat ini memerlukan optimalisasi sumber daya sehingga dapat direspon dengan cepat. Hal ini terkendala dengan kondisi geografis wilayah Indonesia yang luas serta minimnya ketersedian sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang kompeten di daerah di bidang pengujian kualitas lingkungan. Laboratorium lingkungan menjadi ujung tombak untuk dapat menyediakan data yang diperlukan dalam pengelolaan lingkungan. Peningkatan kapasitas daerah dalam pengelolan lingkungan hidup menjadi salah satu agenda yang perlu ditindaklanjuti termasuk dalam hal pembinaan, pengawasan dan penegakkan hukum.

Puslitbang Kualitas dan laboratorium Lingkungan (P3KLL) Badan Litbang dan Inovasi LHK melaksanakan peluncuran mobil laboratorium dalam rangka mendukung Early Warning System Bencana Lingkungan. Peluncuran secara resmi dilakukan oleh Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Selasar Auditorium Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin, 23 Desember 2019. Mobil laboratorium merupakan kendaraan yang didalamnya terdapat beberapa sarana laboratorium yang dapat digunakan secara bergerak sehingga pengujian kualitas lingkungan dapat dilakukan dilokasi kejadian/tapak.

“Ini inovasi KLHK untuk memberikan respons secara cepat terhadap kejadian ancaman pencemaran lingkungan yang dapat terjadi sewaktu-waktu,” ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya, dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Badan Litbang dan Inovasi (BLI) KLHK, Agus Justianto.

Mobil  laboratorium   ini  diserahterimakan   kepada  5  (lima)  wilayah   yaitu  Provinsi Riau (P3E Sumatera), Provinsi Sumatera Selatan (DLHP), Provinsi Banten (DLHK), Provinsi Jawa Timur (DLH), dan Kalimantan Timur (Balitbangtek KSDA Samboja  – BLI KLHK ). Acara peluncuran  mobil laboratorium  ini dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS)  antara  BLI  –  KLHK  dengan DLHK Provinsi Banten, DLHK Provinsi Jawa Timur dan DLHK Provinsi SumateraSelatan.

Sebelum acara peluncuran mobil laboratorium, P3KLL telah melakukan sinergisitas dengan para pemangku kepentingan di 5 (lima) wilayah tersebut secara berurutan dimulai dari Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Jatim, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Riau sejak tanggal 2 Oktober sampai dengan 1 November 2019, dan telah melaksanakan Bimbingan Teknis Kualitas Air, Udara dan B3 bagi analis mobil laboratorium. Tujuan dari sinergisitas ini adalah untuk meningkatkan komitmen pemangku kepentingan laboratorium lingkungan akan pentingnya Laboratorium Lingkungan di daerah, menyelaraskan pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah di bidang lingkungan hidup dalam memenuhi amanah RPJMN 2020 – 2024 sebagai kegiatan prioritas nasional serta memaduserasikan peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Mobil laboratorium ini berisi fasilitas untuk melakukan pengambilan sampel dan pengujian kualitas lingkungan dengan ruang lingkup pengujian yaitu Udara (8 parameter), Air (30 parameter) dan Padatan (10 parameter). Perlengkapan yang ada di dalam mobil laboratorium terdiri dari Peralatan Uji seperti Spektrofotometer Portable, TDS/DHL/Salinometer, pH meter, DO meter, FTIR Spectrometer Portable, XRF Portable, pH meter tanah, Basic Soil Sampling Kit, dan lain sebagainya, serta Perlengkapan Pendukung seperti Genset 3 KVA Silent (setara honda Eu30is), wastafel set kap ±40L, cool box, waste bottling, tabung pemadam api, glass ware ( Alat gelas) dan pipet, exhaust fan (emergency exit), dll serta Alat Pelindung Diri (APD) dan K3 yang ada di dalam mobil laboratorium seperti Jas laboratorium, jaket sampling, sarung tangan, sepatu pelindung/sepatu karet/sepatu boat, masker, kacamata pengaman.

Mobil laboratorium ini dapat dimanfaatkan untuk upaya pengendalian pencemaran lingkungan di sekitar 5 (lima) wilayah tersebut oleh pihak terkait melalui mekanisme yang telah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Operasionalisasi Mobil Laboratorium, dengan adanya mobil laboratorium ini diharapkan dapat membantu upaya pengendalian pencemaran dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik. Isu maupun dampak lingkungan yang timbul harus dilakukan dan didukung oleh berbagai pihak yang  terkait, baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah maupun oleh masyarakat. Kegiatan nyata yang dapat dilakukan oleh pemerintah terkait adalah dengan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap isu pencemaran lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak dan kerugian yang lebih luas.(*)

Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 24 Desember 2019


Lewat Buku, KLHK Ingatkan Setiap Orang Berperan Atasi Perubahan Iklim

Category : Uncategorized

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 24 Desember 2019. Persoalan perubahan iklim sekarang semakin mendesak untuk diatasi. Persetujuan Paris yang menargetkan agar peningkatan suhu global tidak melampaui 2°C tampak semakin berat tantangannya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan ambisi total NDC (National Determined Contributions) dari semua negara pada tahun 2020, untuk menjamin terhindarnya kenaikan suhu global 2°C.

“Bagi Indonesia, target NDC yang ditetapkan tahun 2015 telah menunjukkan pencapaian yang signifikan khususnya dari sektor Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan. Sehingga kami optimis kita bisa memperbaiki ambisi NDC tahun 2020 mendatang,” ujar Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK Ruandha Agung Sugardiman, yang mewakili Menteri LHK saat peluncuran buku “Indonesia Menghadapi Perubahan Iklim”, di Jakarta, Senin (23/12).

Peningkatan ambisi NDC Indonesia merupakan peluang positif untuk melakukan dua hal strategis. Pertama, meningkatkan kesadaran, kampanye, dan kepedulian semua pihak akan urgensi perubahan iklim, dengan penekanan bahwa perubahan iklim bukan isapan jempol, dan tidak hanya menjadi urusan pemerintah.

“Perubahan iklim adalah urusan semua orang, apapun kelompoknya, profesinya, suku atau apapun agama yang dianutnya,” kata Ruandha.

Kedua, melakukan reformasi birokrasi dan corrective actions terhadap tata kelola sumber daya alam, memperkuat penegakan hukum, dan melakukan pembangunan rendah karbon secara bertahap.

“Melalui akselerasi dua hal tersebut, saya optimis kita akan mampu meningkatkan ambisi dan skala mitigasi, seraya meningkatkan ketahanan iklim atau climate resiliency, dan daya adaptasi kita terhadap iklim yang berubah,” imbuhnya.

Fenomena pemanasan global, perubahan musim, dan bencana hidro-meteorologis, boleh dikatakan telah banyak dikenal oleh masyarakat luas. Namun kebijakan, langkah dan inisiatif mitigasi dan adaptasi yang telah ditempuh Indonesia, baik di tingkat lokal, nasional dan global masih belum banyak diketahui oleh masyarakat luas.

Dalam konteks ini, disampaikan Ruandha, maka kehadiran buku “Indonesia Menghadapi Perubahan Iklim” mempunyai peran dan relevansi yang besar.

“Trilogi buku ini tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan sense of urgency terhadap perubahan iklim. Tetapi juga untuk mengetahui sampai sejauh mana usaha mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang telah dilakukan selama ini, serta agenda kedepan yang harus ditempuh bersama oleh pemerintah pusat dan daerah, regulator, kalangan pebisnis, akademisi, LSM, serta seluruh lapisan dan golongan masyarakat luas,” tutur Ruandha.

Penasehat Senior Menteri LHK, Soeryo Adiwibowo, yang mewakili tim editor, menyampaikan kehadirian buku ini dipicu oleh motivasi dan keinginan untuk menghimpun pengetahuan, kebijakan, langkah-langkah, dinamika, dan inisiatif yang ada hingga di tingkat lokal dalam menghadapi perubahan iklim.

“Buku ini menunjukkan bahwa Perubahan Iklim dimensinya luas, berdampak pada kehidupan sekarang dan kedepan. Jadi, Perubahan Iklim itu everybody business, tidak ada yang tidak terkena Perubahan Iklim,” katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan buku ini bisa jadi living document yang akan diperbaharui secara berkala, sehingga dapat kita teruskan kepada generasi mendatang.

Menteri LHK Siti Nurbaya merupakan Editor Utama dalam buku ini, dengan editor anggota terdiri atas Nur Masripatin, Soeryo Adiwibowo, Yulia Sugandi, dan Thomas Reuter. Sebanyak 78 penulis dari berbagai profesi dan latar belakang.

Buku tersebut terdiri atas tiga volume, yakni Urgensi, Politik, dan Tata Kelola Perubahan Iklim (volume 1), Pembangunan dan Emisi Gas Rumah Kaca (volume 2), dan Perubahan Iklim: Krisis Sosial-Ekologis dan Keadilan Iklim (volume 3). Buku ini juga akan dibuat versi digitalnya untuk memudahkan dan memperluas jangkauan pembacanya, khususnya dari generasi muda.

Turut hadir pada acara ini, Ketua Dewan Pertimbangan Perubahan Iklim, Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama KLHK, Penasehat Senior Menteri LHK, Staf Khusus Menteri LHK, Tenaga Ahli Menteri LHK, editor dan penulis buku, perwakilan Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, praktisi, serta Lembaga dan Mitra Kerja KLHK. (*)

Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 24 Desember 2019