Daily Archives: 02/04/2020

Wamen LHK Minta Kolaborasi Para Pihak Atasi Lubang Bekas Tambang di Kalimantan Timur

Category : Uncategorized

Samarinda, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sabtu, 1 Februari 2020. Berkunjung ke lubang bekas tambang masyarakat di area Makroman, Samarinda, Wamen LHK, Alue Dohong meminta para pihak saling bantu menyulap lubang tersebut menjadi areal agrowisata. Model pembenahan lubang bekas tambang di lokasi tersebut akan dijadikan model untuk membenahi lubang-lubang bekas tambang lainnya yang banyak terdapat di Pulau Kalimantan.

Perusahaan tambang pemilik konsesi harus bertanggung jawab terhadap pemulihan areal tambangnya. Proses tersebut akan dibantu oleh Pemerintah Daerah dengan mendapatkan bantuan dan fasitasi teknis oleh Pemerintah Pusat. Wamen pun menyebutkan perlu pelibatan TNI dan Polri untuk mempercepat proses pemulihan tersebut.

Lubang bekas tambang yang terletak tepat di depan markas Batalyon Zeni Tempur 17/Ananta Dharma atau Yonzipur 17/AD rencananya akan ditata menjadi obyek wisata dan direhabilitasi dengan menanam pohon jenis Tengkawang yang dapat dimanfaatkan buahnya sebagai bahan baku minyak Tengkawang.

“Nanti lubang-lubang bekas tambang akan dipulihkan salah satunya menjadi areal wisata atau direhabilitasi dengan jenis-jenis pohon yang produktif manfaatnya bagi masyarakat. Diharapkan lingkungan akan pulih serta masyarakat akan sejahtera karena terbukanya lapangan kerja baru”, ungkap Wamen.

Namun demikian dirinya meminta Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pihak perusahaan untuk dapat memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat di lokasi lubang bekas tambang yang telah dipulihkan. Tanpa peningkatan kapasitas masyarakat tersebut, hasil pemulihan lahan bekas tambang tidak akan maksimal mensejahterakan masyarakat, atau malah akan terbengkalai.

Sementara itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertambangan menyatakan jika Pemerintah Daerahnya akan segera menyusun Perda terkait pemilihan lubang bekas tambang dengan mencontoh model pembenahan di lokasi kunjungan tersebut.

Wamen merasa sangat optimis model pembenahan ini akan berhasil. Hal ini didukung juga karena Provinsi Kalimantan Timur akan menjadi lokasi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru, sehingga segala kerusakan lingkungan yang ada di Kalimantan Timur harus segera dibenahi dan dijadikan contoh pembenahan untuk daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Turut serta dalam kunjungan tersebut Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Karliansyah, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK se-Kalimantan Timur.(*)

Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 01 Februari 2020


Wamen LHK Minta Masyarakat Dayak Jaga Keharmonisan di IKN dan Jadi Mitra Strategis Pemerintah

Category : Uncategorized

Samarinda, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sabtu, 1 Februari 2020. Wamen LHK, Alue Dohong ingin agar Masyarakat Adat Dayak mendukung penuh program pemerintah pada sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Dukungan tersebut dapat diwujudkan khususnya dalam memanfaatkan Program Perhutanan Sosial (PS) dan juga mendukung proses pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.

Masyarakat Adat Dayak dikatakan Wamen Alue Dohong adalah mitra strategis Pemerintah. Keberadaan persatuan masyarakat adat di Kalimantan dimintanya jangan hanya bersifat politis semata, namun harus mulai diarahkan lebih strategis, yaitu mendukung program pemerintah dibidang ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan. “Yang paling startregis saat ini menurut saya adalah mendorong implementasi perhutanan sosial di Kalimantan,” ungkap Wamen dalam Acara Pelantikan, Rakerda dan Silaturahmi Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur di Pendopo Lamin Etam, Samarinda, Sabtu 1 Februari 2020.

Wamen mencontohkan seperti program PS yang merupakan program strategis nasional, baru sekitar 44% terealisasi di Kalimantan Timur. Dari alokasi areal PS di Kalimantan Timur sebesar 386.574 hektare, baru terealisasi sebesar 170.171,18 hektare berwujud izin/hak kelola sebanyak 87 Surat Keputusan (SK) dengan 7.628 kepala keluarga penerimaan manfaat. Padahal ini program yang sangat baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemberian akses legal kelola hutan.

Pemerintah diungkapnya punya target memberikan 12,7 juta hektare lahan untuk masyarakat. Saat ini program PS secara nasional telah memberikan akses kelola kepada 818.457 kepala keluarga dengan jumlah izin/hak kelola sebanyak 6.411 SK, dengan total luasan lahan PS sebesar ± 4,048 juta hektare.

Selanjutnya Wamen juga berpesan sekaligus mengajak seluruh masyarakat Dayak untuk mendukung proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Wamen menjamin jika Masyarakat Adat Dayak akan dilibatkan secara menyeluruh dalam prosesnya.

“Pemindahan ini akan dilakukan dengan proses yang inklusif, melibatkan semua pihak, termasuk didalamnya Masyarakat Adat Dayak,” jelas Wamen.

Pemerintah disebutnya akan menjamin tidak ada marjinalisasi, tidak ada penggusuran dan lain sebagainya terhadap Masyarakat Dayak dalam proses pemindahan IKN.

Sejalan dengan hal itu, Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor yang juga hadir pada acara ini mengungkapkan jika Masyarakat Adat Dayak harus menjadi pelopor dan contoh bagaimana hidup damai antar suku di Indonesia, khususnya terkait keberadaan IKN di Kalimantan Timur kedepannya.

Hadir dalam acara ini Anggota DPD RI dan DPR RI dapil Kalimantan, Walikota Samarinda, Panglima Kodam Mulawarman, Kapolda Kaltim, Forkopimnda Kaltim, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Karliansyah, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK lingkup Kalimantan, Sekjen Masyarakat Adat Dayak Nasional dan seluruh pengurus, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Dayak, Ketua PDKT Kaltim dan para Bupati/ Walikota se Kalimantan atau yang mewakili.(*)

Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 01 Februari 2020