Daily Archives: 02/25/2020

KLHK Inginkan Denmark Bantu Pengelolaan Sampah di Lima Destinasi Super Prioritas

Category : Uncategorized

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin, 24 Februari 2020. Wakil Menteri (Wamen) LHK, Alue Dohong menyambut kedatangan Menteri Lingkungan Hidup Denmark, Lea Wermelin di Kantor Pusat KLHK Jakarta pada Senin 24 Februari 2020. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas penguatan kerja sama bilateral di sektor lingkungan hidup antara Indonesia dan Denmark yang telah berjalan selama ini.

Wamen Alue Dohong memandang kerjasama lingkungan dengan Denmark sangat positif mengingat Denmark merupakan salah satu negara di dunia yang sudah sangat maju dalam hal pengelolaan lingkungan. Masalah pengelolaan sampah dan limbah menjadi topik sentral yang dibahas dalam pertemuan ini, khususnya pengelolaan sampah di lima destinasi prioritas yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia.

“Saya mengerti Denmark cukup maju dalam pengelolaan lingkungan, kami ingin membina lebih lanjut kerja sama bilateral di bidang ini, termasuk dalam pengelolaan sampah dan limbah. Pemerintah Indonesia telah menetapkan lima destinasi super prioritas wisata yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang, kami ingin agar Denmark dapat membantu pengelolaan sampah dan limbah di lokasi-lokasi tersebut, ujar Wamen.

Wamen melanjutkan jika pengelolaan limbah adalah prioritas bagi Indonesia. Pada tahun 2017 Presiden RI telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Domestik. Targetnya adalah pada tahun 2030 Indonesia telah mampu mengurangi limbah sebesar 30 persen, dan mengelola 70 persen sisanya.

Komitmen Presiden tersebut jelas Wamen telah ditindaklanjuti dengan menetapkan peraturan untuk mendorong setiap derah menyusun Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada). Hingga saat ini sudah kebijakan tersebut telah diselesaikan oleh 21 dari 34 provinsi, dan 353 dari 514 kabupaten dan kota. Selain itu ada 2 provinsi dan 25 kabupaten dan kota yang telah mengatur kebijakan pengurangan plastik sekali pakai.

Kerjasama yang telah terjadi selama ini sangat diapresiasi oleh Indonesia, tercatat kerjasama yang telah berjalan selama ini seperti Program Dukungan Lingkungan Tahap 3, yang telah mendukung pengelolaan limbah diempat kota di Jawa Tengah, yaitu Cilacap, Klaten, Semarang dan Tegal. Selain itu juga terkait Nota Kesepahaman Indonesia-Denmark tentang Pengelolaan Sampah dan Ekonomi Sirkuler (circular economy) yang ditandatangani pada tahun 2017, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dua perjanjian proyek, yaitu tentang Kerjasama Sektor Strategis dalam Ekonomi Sirkuler dan Pengelolaan Limbah Padat (proyek SSC) serta proyek tentang Sustainable Island Initiative (proyek SII) di bidang Energi dan Lingkungan.

Wamen Alue Dohong juga menyebut jika Indonesia menghargai dukungan Pemerintah Denmark pada program waste to energy Pemerintah Indonesia sesuai dengan kebijakan Percepatan Pembangkit untuk Mengubah Limbah menjadi Energi Listrik (waste to energy) yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia pada tahun 2018. Juga terkait dengan kerja sama tentang keanekaragaman hayati, Indonesia-Denmark juga telah memiliki kerja sama yang erat melalui MoU dalam konservasi satwa liar di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur.

Dengan kerjasama dan hubungan bilateral yang telah lama terjalin ini diharapkan Indonesia dan Denmark bisa saling bertukar pengalaman untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan dan kehutanan yang berkelanjutan.

“Isu pengelolaan sampah juga circular economy menjadi isu penting di Pemerintah Denmark. Kami memiliki teknologi untuk itu yang digerakkan oleh sektor swasta. Kami siap kerjasama pada sektor pengelolaan sampah tersebut,” ujar Menteri Lea Wermelin.

Pemerintah Denmark menurutnya sangat mendukung penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk menunjang kehidupan manusia. Denmark sendiri dikatakan mempunyai target yang ambisius untuk mengurangi emisi karbon hingga 70%, ini menunjukkan komitmen tinggi Denmark untuk melakukan perlindungan dalam bidang lingkungan.

Dalam kunjungan ke Indonesia kali ini, Menteri Lea Wermelin juga diagendakan akan mengunjungi Lombok, salah satunya untuk melihat langsung proyek SII di landfillIsland Lombok, serta mengunjungi proyek-proyek, fasilitas inisiatif pengolahan limbah skala kecil di pulau Lombok yang juga salah satu dari destinasi wisata super prioritas yang digadang oleh Pemerintah Indonesia.

Hadir dalam pertemuan ini, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK, Direktur Pengelolaan Sampah, Direktur Bina Ekosistem Esensial, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri dan beberapa jajaran dari kedua pihak.(*)

Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 24 Februari 2020


KLHK: Indonesia Memasuki Era Baru Pengelolaan Sampah

Category : Uncategorized

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat, 21 Februari 2020. Indonesia kerap memperingati tanggal 21 Februari sebagai Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN). Peringatan tahun 2020 ini menjadi titik tolak baru pemerintah bersama masyarakat membangun pengelolaan sampah menuju Indonesia Bersih, Indonesia Maju dan Indonesia Sejahtera.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengakui tantangan persoalan sampah di Indonesia masih sangat besar. Jumlah timbulan sampah pun menurutnya, dalam setahun sekitar 67,8 juta ton, dan akan terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk.

“HPSN 2020 menjadi koridor utama kita untuk bergerak dan bekerja bersama berkolaborasi membangun pengelolaan sampah yang lebih baik,” kata Menteri Siti Nurbaya dalam keterangan tertulisnya pada media, Jumat (21/02/2020).

Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan penghargaan tinggi dan rasa terima kasihnya atas antusiasme masyarakat yang mendukung tekad pemerintah untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan sampah dengan segala tantangannya.

“Dalam pengelolaan sampah, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai instrumen kebijakan, hal lebih penting yang memberikan rasa optimis adalah partisipasi masyarakat yang luar biasa dengan segala inovasi dan kreatifitasnya. Di samping itu juga, saya sangat mengapreasiasi peran dan komitmen dunia usaha untuk upaya pengurangan sampah,” ungkapnya.

Siti mengungkapkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang telah berjalan dengan baik sangat penting guna menangani masalah sampah agar tidak masuk ke alam atau lingkungan yang berdampak pada pencemaran ekosistem daratan dan perairan yang berujung mengancam kesehatan manusia.

“Hadirnya pengaturan tentang cukai plastik dan road map untuk kemasan produk berplastik, merupakan langkah dan kebutuhan aktualisasi upaya kita mengurangi sampah seperti plastik sekali pakai. Undang-undang kita memberi ruang untuk langkah tersebut melalui EPR, extended producer responsibility,” kata Siti Nurbaya.

Berdasarkan data KLHK, saat ini sudah ada 21 Propinsi dan 353 Kabupaten/Kota yang telah menetapkan dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) dalam pengelolaan sampah sesuai amanat Peraturan Presiden No. 97 tahun 2017, dengan target pengelolaan sampah 100 persen pada tahun 2025.

Selain itu sebanyak 32 Pemerintah Daerah telah menerbitkan kebijakan pembatasan sampah, khususnya sampah plastik sekali pakai. Langkah ini secara signifikan mendorong perubahan perilaku masyarakat, serta para produsen. Gaya hidup minim sampah dan pilah sampah juga telah menjadi trend baru di masyarakat.

“KLHK telah melakukan langkah koreksi atau corrective action dengan merevitalisasi Program Adipura, hal ini diharapkan dapat mendorong percepatan peningkatan kapasitas Pemda dalam pengelolaan sampah, disamping instrumen-instrumen lainnya seperti DID (Dana Insentif Daerah), DAK (Dana Alokasi Khusus), serta penerapan teknologi seperti pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) dan Refuse Derived Fuel (RDF) teknologi,” jelas Siti Nurbaya.

Dari aspek peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, menurut Siti juga sudah banyak Pemda yang melaksanakan upaya serius untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan dengan indikasi tumbuhnya komitmen pimpinan pemerintahan di daerah, peningkatan alokasi anggaran pengelolaan sampah, penguatan kelembagaan pengelolaan sampah, dan peningkatan pelayanan pengelolaan sampah.

“Karena perilaku minim sampah sebagai budaya baru masyarakat Indonesia, sirkular ekonomi dan aplikasi teknologi ramah lingkungan sebagai fondasi waste to resource, serta pemrosesan akhir yang berwawasan lingkungan dalam upaya mewujudkan Indonesia Bersih, Indonesia Maju, dan Indonesia Sejahtera,” tandas Siti.

Pelaksanaan peringatan HPSN 2020 dilakukan di lima destinasi wisata prioritas, yaitu Danau Toba, Labuan Bajo, kawasan Borobudur, kawasan Mandalika, dan kawasan Likupang.

Selain itu juga dilakukan berbagai kegiatan bersama di berbagai daerah dengan melibatkan Pemda, dunia usaha, LSM dan komunitas, organisasi keagamaan, pelajar dan mahasiswa, organisasi perempuan, PKK, serta masyarakat.(*)

Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 21 Februari 2020