Daily Archives: 02/28/2020

Indonesia – Korea Perkuat Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup

Category : Uncategorized

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 26 Februari 2020. Wakil Menteri (Wamen) LHK, Alue Dohong menyambut kedatangan Menteri Lingkungan Hidup Republik Korea, Dr. Cho Myung-Rae di Kantor Pusat KLHK Jakarta pada Rabu 26 Februari 2020. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kerja sama bidang lingkungan hidup antara Indonesia dan Korea.

“Indonesia sangat menyambut positif kerjasama dengan Korea di bidang lingkungan hidup. Indonesia menyambut baik dan menilai strategis kerjasama ini kedepan,” ujar Wamen LHK

Wamen Alue juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Korea menjadi tuan rumah Partnering for Green Growth and Global Goals (P4G) Summit yang akan diselenggarakan pada 29-30 Juni 2020 di Seoul, Korea.

Forum P4G adalah pengembangan dari Global Green Growth Forum (3GF) yang diketuai oleh Denmark pada 2011, yang menyediakan pendanaan, fasilitasi dan jaringan untuk meningkatkan dan mengembangkan efektifitas Public Private Partnership. Fokus area kegiatan P4G antara lain: (a) pangan dan pertanian; (b) air; (c) energy; (d) perkotaan dan (e) circular economy. P4G terdiri dari 12 negara mitra yaitu: Denmark, Ethiopia, Indonesia, Mexico, Republik Korea, Vietnam, Bangladesh, Chile, Colombia, Kenya, Belanda dan Afrika Selatan.

Kehadiran Menteri Lingkungan Hidup Republik Korea kali ini juga sebagai special envoy presiden korea untuk P4G dan akan melakukan serangkaian pertemuan di Indonesia selain dengan Menteri LHK, yaitu diantaranya dengan Presiden RI, Kepala Bappenas, Menteri Luar Negeri, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Semoga Indonesia-Korea dapat terus bekerjasama serta dapat membentuk aliansi yang berpengaruh secara global dalam perlindungan lingkungan hidup,” harap Wamen LHK atas kerjasama kedua negara ini.

Wamen Alue pun mengapresiasi dukungan Pemerintah Korea melalui program peningkatan kapasitas, program beasiswa, serta penelitian hutan tropis ASEAN. Selanjutnya Indonesia disebutkan Wamen juga mengharapkan dukungan Pemerintah Republik Korea atas inisiasi Indonesia pada UNEA-4 resolution terkait dengan isu perlindungan lahan gambut, mangrove, dan pengelolaan sampah laut (RC3S).

Kemudian Wamen juga turut mengundang dukungan Pemerintah Republik Korea dalam perbaikan kualitas lingkungan khususnya restorasi daerah aliran sungai.

Beberapa hal strategis dalam bilateral meeting tersebut, meliputi: rencana pembaruan kerjasama kedua negara di bidang lingkungan hidup yang akan dipayungi oleh MoU on Environmental Cooperation yang baru, setelah berakhir pada Desember 2017. Penandatangan MoU ini diusulkan akan dilakukan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya pada acara 4th session of UN Environment’s Forum of Ministers & Environment Authorities of Asia Pacific mendatang di Suwon, September 2020, yang merupakan event regional rutin 2 tahunan ini merupakan preparatory meeting untuk UNEA. Oleh karenanya Menteri Lingkungan Hidup Korea mengharapkan kehadiran Menteri LHK pada acara dimaksud.

Selain itu Kementerian Lingkungan Hidup Korea pada tahun ini akan kembali memberikan program beasiswa bagi pegawai KLHK untuk menempuh pendidikan di universitas di Korea dalam bidang kebijakan lingkungan. Penawaran tahun ini segera akan disampaikan melalui jalur diplomatik.

Menteri Lingkungan Hidup Korea juga menyebutkan bahwa saat ini kerja sama bidang lingkungan hidup antar kedua negara yang sedang berjalan sebagian besar bersifat business to business, diantaranya terkait soal waste to energy, soil remediation dan air pollution monitoring. Dalam hal kerjasama penelitian salah satunya terdapat kerjasama bidang penelitian antara National Institute of Ecology Korea dengan IPB.

Menteri Lingkungan Hidup Republik Korea pun menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara strategis untuk bekerjasama bagi Republik Korea.

Pada pertemuan ini kedua pihak menyepakati peningkatan kerja sama lebih lanjut di sektor lingkungan hidup, tidak hanya terbatas pada proyek-proyek jangka pendek, namun lebih bersifat kolaborasi jangka panjang dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan di tingkat global.

Hadir dalam pertemuan ini Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK, Kepala BP2SDM KLHK, Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut, Kepala Biro Humas, Kepala Biro KLN, Kepala Biro Perencanaan dan beberapa jajaran staf dari Republik Korea.(*)

Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 26 Februari 2020


KLHK Bangun Sistem Informasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Category : Uncategorized

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 26 Februari 2020. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, Wakil Menteri LHK, Alue Dohong, bersama-sama dengan Pimpinan Komisi IV DPR-RI, Hasan Aminuddin dan Budi Djiwandono pada Rabu (26/02/2020) di Jakarta meresmikan penggunaan Ruang Sistem Informasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Menteri Siti pada sambutannya menjelaskan bahwa terwujudnya Ruang Sistem Informasi ini sangat penting. “Teknologi ini awal dari sebuah proses, dan ini sangat penting bukan hanya untuk KLHK, namun juga untuk Negara”, tutur Menteri Siti.

Lebih lanjut Menteri Siti menerangkan bahwa Ruang Sistem Informasi yang dikembangkan ini menjadi bagian penting dari konsep manajemen adatif pengelolaan lingkungan Indonesia. Media ini dapat berperan sebagai sarana monitoring dan evaluasi karena data yang diintegrasikan cukup banyak dan sebagian data sudah bersifat real time.

Sebagai contoh, data pemantauan kualitas air, saat ini sudah terintegrasi dari 560 titik pemantaun manual dan 41 stasiun pemantauan real time. Pada tahun 2024 pemantauan manual akan digantikan dengan pemantauan real time, karena stasiun pemantauan yang dibangun mencapai 822 stasiun.

Kualitas udara sudah terpantau dari 500 titik pemantauan manual yang tersebar diseluruh kabupaten/kota, sedangkan pemantauan real time difokuskan pada daerah yang terdampak kebakaran lahan dan hutan serta daerah perkotaan yang terpapar pencemaran dari kendaraan bermotor dan industri. Saat ini sudah terpasang 26 stasiun pemantauan. Pada tahun 2024 stasiun pemantauan real time ini ditargetkan menjadi 165 stasiun.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hasan Aminuddin saat meresmikan Ruang Sistem Informasi ini menjelaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan memberikan support kepada KLHK dalam bekerja. Dirinya merasa bangga atas terwujudnya ruang informasi ini.

“Ini adalah sesuatu yang membanggakan dan juga sebagai jawaban, karena semua persoalan dari orang-orang yang mempertanyakan, dapat dijawab dengan fakta”, ujar Hasan.

Ruang Sistem Informasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memiliki fungsi utama yaitu ruang pameran terhadap berbagai aktifitas dan capaian kinerja kegiatan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) dalam pemantauan kualitas lingkungan. Sistem informasi tersebut antara lain, (1) Sistem Pemantauan Kualitas Air Sungai Sungai secara real time (ONLIMO); (2) Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan (SPARING); (3) Kualitas Udara Ambien (ISPU, Indeks Standar Polutan Udara) dan secara real time (AQMS, Air Quality Monitoring System); (4) Sistem Pemantauan Emisi Industri Secara Otomatis, Kontinyu dan Terintegrasi (SISPEK); (5) Sistem Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) di lahan Gambut di berbagai lokasi di seluruh Indonesia (SiMATAG-0.4m, Sistem Informasi Muka Air Tanah Gambut); (6) Sistem Informasi Lahan Akses Terbuka (SILAT); (7) Sistem Informasi Kualitas Air Laut (SIKAL); dan (8) Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL).

Data yang disajikan kepada masyarakat melalui sistem informasi pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagai bagian dari inovasi, penggunaan teknologi, keterbukaan/transparansi dan akuntabilitas kinerja KLHK. Sistem informasi ini diharapkan menjadi fasilitas yang lebih cepat, terintegrasi, real time, dapat dipercaya dan bertanggungjawab, sehingga dapat digunakan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan, serta peringatan dini di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Kinerja pengelolaan ekosistem gambut dipantau melalui SiMATAG 0.4m (Sistem Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah Gambut 0,4 Meter) saat ini telah mencapai 284 perusahaan dengan jumlah titik pemantauan sebanyak 10.690 titik. Pada tahun 2024 ditargetkan 500 perusahaan, sehingga minimal memiliki 18.820 titik pemantauan.

Sistem pelaporan pengelolaan lingkungan dari industri telah diintegrasikan dalam SIMPEL (Sistem Pelaporan Elektronik dari Perusahaan). Saat ini 7.011 perusahaan telah mendaftar dan 4.096 perusahaan aktif melaporkan pelaksanaan pengelolaan lingkungannya melalui SIMPEL. Sistem ini akan dikembangkan untuk mengintegrasikan laporan pengelolaan air limbah dan emisi secara real time melalui SPARING (Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Industri), SISPEK (Sistem Pemantauan Emisi Industri). Pada tahun 2024 ditargetkan 304 perusahaan melaporkan data limbahnya secara real time dan 195 perusahaan melaporkan emisinya secara real time.

Untuk mendiskripsikan pengelolaan lingkungan secara makro KLHK telah memiliki Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia. Pendekatan DPSIR (Drivers, Pressures, State, Impact and Response) dalam Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) dapat digunakan sebagai model untuk menganalisis dampak kegiatan masyarakat dari masyarakat, kebijakan-kebijakan yang mengatur aktifitas masyarakat terhadap lingkungan. Semakin lengkap informasi yang dimasukkan, maka semakin akurat prediksi yang dihasilkan dan semakin cepat para pemangku kepentingan dapat memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.

Peresmian Ruang Sistem Informasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan maupun sistem informasi pendukungnnya diharapkan akan mendorong peningkatan berbagai upaya penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan di daerah maupun secara nasional.(*)

Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 26 Februari 2020