Daily Archives: 05/12/2022

Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Persiapan Pemantauan Pelaksanaaan Kegiatan Adipura

Category : Uncategorized

 

Balikpapan – Adipura merupakan instrumen pengawasan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dalam mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih, teduh, dan berkelanjutan.

 

Dimana Adipura merupakan salah satu   program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memotivasi pemerintah daerah dalam mewujudkan kota bersih, sehat dan hijau menuju sustainable city.

 

Dalam rangka tersebut, mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Kepala BIdang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Rudiansyah membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas dalam Rangka Persiapan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Adipura yang dilaksanakan di Swiss Bellhotel Balikpapan.

 

Menghadirkan narasumber Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Dr. Mini Farida, ST, M.Si dan Kepala BIdang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion Rahmadewi, S.Si, M.Si, kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Tutik Rahayuningsih.

 

Dipaparkan oleh Rudi, Adipura merupakan salah satu program prioritas dalam pengendalian lingkungan pencemaran dari kegiatan domestik dan penghargaan bagi Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen dalam mewujudkan kota bersih dan hijau (clean and green city).

 

“Dengan sasaran dari program adipura ini adalah mewujudkan kota yang bersih dan teduh dengan menerapkan prinsip–prinsip tata kelola pemerintah yang baik (good government) dan tata kelola lingkungan yang baik (good environment governance)” ujar Rudi.

 

“Sedangkan tujuan di balik penghargaan adipura ini antara lain, untuk menurunkan tingkat populasi dari limbah domestik, merealisasikan kesehatan lingkungan dan budaya bersih lingkungan.” lanjutnya.

 

Lebih lanjut beliau mengatakan, peningkatan kapasitas dalam bentuk sosialisasi program Adipura tahun 2022 yang di selenggarakan ini menjadi suatu momentum penting mengingat selama pandemi tidak ada penilaian, adanya regulasi baru terkait dengan pola pembinaan adipura di kab/kota yang di sesuaikan dengan klasifikasi. dan proses pelaksanaan pemantauan adipura yang terbaru.

 

“Pada tahun ini penilaian Adipura terdapat perbedaan dari tahun sebelumnya, dimana penilaian P1 non fisik yaitu dokumen Jakstrada dengan bobot sebesar 40 %, lalu penilaian P2 difokuskan pada komitmen daerah dalam pengurangan sampah dengan bobot penilaian sebesar 60 % melalui verifikasi lapangan” papar beliau.

 

Kemudian, sesuai arahan dari KLHK pada siaran pers, disampaikan agar tetap menjaga kinerja pengelolaan sampah di daerah dan menjaga keberlangsungan ketersediaan data pengelolaan sampah yang akurat, laporan capaian kinerja pengelolaan sampah kabupaten/kota serta data-data terkait adipura lainnya selanjutnya akan dihimpun dalam sistem informasi pengelolaan sampah nasional (SIPSN).

 

SIPSN ini diharapkan dapat menjadi platform data pengelolaan sampah dengan konsep big data, sehingga dapat diakses oleh publik guna mengetahui kondisi pengelolaan sampah di indonesia dengan akurat dan  up to date.

 

“Seluruh data pengelolaan sampah daerah dan data lain terkait kegiatan Adipura diharapkan dapat disampaikan oleh daerah melalui aplikasi SIPSN ini, ditargetkan pada tahun 2021, seluruh data pengelolaan sampah dan data lain terkait dengan kegiatan adipura kabupaten/kota dapat terintegrasi” pungkas beliau

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Rapat Penentuan Peringkat Final Peserta PROPER Periode 2021-2022

Category : Uncategorized

 

Samarinda – PROPER merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya PROPER juga merupakan perwujudan transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Penerapan instrumen ini merupakan upaya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur untuk menerapkan sebagian dari prinsip-prinsip good governance (transparansi, berkeadilan, akuntabel, dan pelibatan masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan.

 

PROPER bukan pengganti instrumen penaatan konvensional yang ada, seperti penegakan hukum lingkungan perdata maupun pidana. Program ini merupakan komplementer dan bersinergi dengan instrumen penaatan lainnya. Dengan demikian upaya peningkatan kualitas lingkungan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif.

 

Untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sektor Pertambangan Batubara, Industri, Jasa, Perkebunan dan Kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur terhadap kewajiban dalam peraturan perundang-undangan maupun perizinan dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) periode 2021/2022.

 

Dimana pada hari Rabu (11/05) dengan dihadiri oleh seluruh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dilaksanakan Rapat Penentuan Peringkat Final Peserta PROPER Periode 2021-2022 di Ruang Rapat Adiwiyata Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

 

Dikatakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi kalimantan Timur E.A.Rafiddin Rizal pada kesempatan yang diberikan, jumlah peserta PROPER yang telah dilakukan penilaian pada periode tahun 2021-2022 berjumlah 265 peserta yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

 

“Sektor Industri/Jasa sebanyak 74 peserta, sektor Industri Kelapa Sawit sebanyak 84 peserta, sektor Pertambangan Batubara sebanyak 87 peserta, serta sektor Kehutanan sebanyak 20 peserta” ujar Rizal.

 

Diungkapkan juga oleh Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Zaratustra Rahmi, bahwa mekanisme penilaian PROPER periode 2021-2022 menggunakan data dokumen self assessment sebagai poin utama dalam menentukan pemeringkatan yang poin-poin penilaiannya diatur dalam Peraturan Gubernur Kaltim tentang PROPER dan peraturan perundangan lainnya yang sesuai.

 

“Dan tentu saja tetap mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang penilaian peringkat PROPER, yaitu Pergub Nomor 01 Tahun 2009 tentang PROPER Sektor HPH/HTI/Perkebunan, Pergub Nomor 06 Tahun 2012 tentang PROPER Sektor Industri/Jasa, dan Pergub  Nomor 61 Tahun 2015  tentang PROPER Sektor Tambang Batubara” tutup Amy.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)