Daily Archives: 11/15/2022

Audiensi Delegasi COP 27 Provinsi Kaltim Bersama Duta Besar RI untuk Mesir

Category : Uncategorized

 

Kairo – Lawatan  hari kedua di Mesir, rombongan Delegasi COP27 Provinsi Kalimantan Timur melanjutkan kunjungan ke KBRI Kairo dalam rangka audiensi dengan Duta Besar Lutfi Rauf.

 

Dikabarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur E.A. Rafiddin Rizal melalui hubungan telepon jarak jauh, pada audiensi tersebut, Duta Besar menyampaikan perkembangan produk ekspor Indonesia yang semakin pesat ke Negara Mesir pasca pandemi Covid-19.

 

“Selain itu juga, beliau menyampaikan status dan permasalahan para pelajar dan mahasiswa Indonesia yang melakukan pendidikan di Mesir khusus dari Provinsi Kalimantan Timur, dimana kendala utama yang dialami oleh para pelajar dan mahasiswa tersebut adalah perlunya perbaikan tata kelola pendidikan, pembiayaan dan perlindungan pelajar” ujar Rizal.

 

Terkait hal tersebut, lanjut Rizal menjelaskan, Gubernur Isran Noor telah menyampaikan pada tatap muka bersama para pelajar dan mahasiswa di Kairo bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur sejak Tahun 2020 sampai sekarang telah menganggarkan beasiswa buat para pelajar dan mahasiswa asal Provinsi Kalimantan Timur dalam program beasiswa Kalimantan Timur Tuntas dan Tahun 2022 ini,

 

“Dikatakan oleh beliau bahwa Pemerintah Provinsi telah menganggarkan hingga500 milyar, juga selain itu, Kementerian Keuangaan RI telah mengalokasi 20% dana pemerintah untuk pendidikan melalui Kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi RI yang bisa digunakan oleh para pelajar dan mahasiswa Indonesia” lanjut Rizal.

 

Dalam kesempatan ini juga, Isran menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur hadir di Mesir atas undangan PBB untuk mengikuti COP-27 Sharm El Sheikh, dikarenakan Provinsi Kaltim telah berhasil melaporan penurunan emisi GRK melalui program FCPF CF untuk periode Juli 2019- Desember 2020 sebesar 30.850.798 Ton CO2e dari target penurunan emisi 22 juta ton CO2e dan mendapatkan RBP sebesar USD 110 juta dibagi dalam 3 tahap pembayaran.

 

Tidak lupa pula ujar Rizal, Gubernur Isran Noor juga menyampaikan bahwa pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur tidak merusak lingkungan karena memiliki konsep smart city  dan forest city yaitu kota berwawasan ramah lingkungan.

 

“Hal ini dilakukan oleh Pak Gubernur sekaligus untuk menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia sangat menjaga kelestarian lingkungan hidup” tutur Rizal.

 

Di Akhir kunjungan dilakukan penyerahkan cinderamata dari Gubernur Kaltim dan Bupati Kutim kepada Duta Besar Cairo dan selanjutnya pihak KBRI melalui Duta Besar Bp. Lutfi Rauf juga memberikan cindermata kepada Pemerintah Provinsi Kaltim.

 

 

Selepas pertemuan tersebut, rombongan bertolak menuju Sharm El Sheik untuk melakukan registrasi untuk mendapatkan badge sebelum memasuki area terbatas COP-27.

 

Setibanya di arena Paviliun Indonesia Gubernur Isran Noor mengadakan pertemuan dengan Bp. Laode Syarief Pimpinan lembaga non profit “kemitraan” membicarakan pola kerjasama dalam implementasi Program FCPF Carbon Fund di Provinsi Kalimantan Timur dengan melibatkan Perusahaan Daerah dan LSM serta dan Akademisi.

 

Menjelang malam hari Rizal melanjutjan, Gubernur Isran beserta melakukan Pertemuanvdengan Mr. Benoit Boquet  Regional Director For Environment, Natural Resources and Blue Economy Global World Bank di Fare Seafood Old Market, Sharm El Sheik membahas mengenai opsi penjualan kelebihan emisi karbon Provinsi Kalimantan Timur melalui skema lelang Bank Dunia di Singapura.

 

Terkait hasil pertemuan tersebut, Rizal menceritakan, Bupati Kutai Timur mendukung penuh hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penurunan emisi GRK dan menyampaikan hasilnya kepada publik berserta manfaatnya.

 

“Selain itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni juga menyampaikan bahwa inisiatif Kaltim untuk melakukan perdagangan karbon dengan pihak lain mendapatkan dukungan dari Mr. Benoit Boquet, dan keberhasilan Kaltim untuk penjualan emisi karbon ini, perlu dukungan dari kementerian teknis terkait agar jangkauan dan fleksibilitas dan mekanisme perdagangan karbon sebagai inisiatif daerah dapat di naungi dengan regulasi guna mendorong hasil yang lebih optimal” pungkas Rizal.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Rapat Teknis Formulir Kerangka Acuan Rencana Pembangunan Jalan Umum di Cagar Alam Muara Kaman – Sedulang

Category : Uncategorized

 

Samarinda – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara berencana melakukan kegiatan pembangunan jalan umum yang menghubungkan Desa Kupang Baru ke Desa Liang Buaya Kecamatan Muara Kaman dengan Panjang ± 8,180 meter melintasi Cagar Alam Muara Kaman – Sedulang.

 

Untuk dapat melaksanakan kegiatan ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki beberapa perizinan berupa surat dari Direktorat Jenderal Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK RI nomor : S.1849/PDLUK/P2T/PLA.4/7/2022 tanggal 7 Juli 2022 perihal : Arahan Dokumen Lingkungan Pembangunan Jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Berita Acara Pengecekan Lapangan Permohonan Kerjasama Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara untuk Pembangunan Jalan Penghubung Daerah Terisolir (Desa Kupang Baru – Desa Liang Buaya).

 

Setelah mendengar dan menelaah pemaparan yang diberikan, maka Komisi Penilai Amdal menyatakan bahwa;

 

Pertama, berdasarkan pasal Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang  Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa

 

  • Pasal 5 ayat (2), rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya di lakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung wajib memiliki Amdal.
  • Pasal 10, rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada dalam kawasan lindung dapat dikecualikan dari kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal setelah mendapat penetapan pengecualian wajib Amdal dari instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan lindung.
  • Pasal 11 ayat (1), rencana usaha dan/atau kegiatan yang mendapatkan penetapan pengecualian wajib Amdal dari instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan lindung wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai ketentuan perundang-undangan.
  • Pasal 57 dan pasal 79, pengajuan permohonan uji kelayakan Amdal atau pemeriksaan formulir UKL-UPL kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.
  • Lampiran I bagian I Daftar Kawasan Lindung, huruf h cagar alam dan cagar alam laut merupakan kawasan lindung.

 

Kedua, berdasarkan lampiran I sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL, terhadap pembangunan jalan di pedesaan dengan Panjang jalan ≥ 5 km atau pengadaan lahan ≥ 30 Ha wajib Amdal.

 

Dengan kesimpulan bahwa rencana  pembangunan jalan umum yang menghubungkan Desa Kupang Baru ke Desa Liang Buaya Kecamatan Muara Kaman dengan Panjang ± 9 km melintasi Cagar Alam Muara Kaman – Sedulang dan mengingat usaha dan/atau kegiatan berada di kawasan lindung menjadi kegiatan wajib Amdal.

 

Ketiga, terkait dengan kewenangan penilaian Amdal dimaksud, maka :

 

  • Berdasarkan Tabel Huruf C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, angka 9 Sub Urusan Jalan dengan kriteria penyelenggaraan jalan di Kabupaten/Kota merupakan Kewenangan Bupati/Walikota.
  • Berdasarkan pasal 79 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 disebutkan bahwa Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan Pemerintahnya diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota dan organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan.
  • Kesimpulan : untuk penilaian dokumen Amdal Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Umum di Cagar Alam Muara Kaman- Sedulang merupakan kewenangan Komisi Penilai Amdal (Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup) Prov. Kaltim.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)