Koordinasi Kegiatan Pengelolaan Kawasan Danau Kaskade Mahakam

Samarinda –  Secara daring bertempat di ruang rapat Adipura (05/10), Dinas Lingkungan HIdup Provinsi Kalimantan Timurmelaksanakan Rapat Koordinasi Kegiatan Pengelolaan Kawasan Danau Kaskade Mahakam.yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas sekaligus sebagai PLH Kabid Pengendalian  Pencemaran dan  Kerusakan Lingkungan Hidup , Bapak Drs. Ayi Hikmat M.Si.

Hadir untuk membuka kegiatan, Kepala Dinas,  Bapak Ir.E.A. Rafiddin Rizal, ST, M.Si,  mengutarakan bahwa  rapat kali ini bertujuan untuk mengevaluasi serta mengetahui kemajuan dari program yang sudah dibentuk berdasarkan SK Gubernur tahun 2018 ini, dimana pada tanggal 31 Oktober 2018 telah dilaksanakan deklarasi kesepakatan para pihak untuk mempercapat terlaksanannya kegiatan konservasi pada danau Kaskade Mahakam.

Untuk diketahui, Danau Kaskade Mahakam merupakan danau yang sudah ditetapkan kedalam Kawasan Strategis  Provinsi Kaliman tan Timur dan juga termasuk kedalam 15 prioritas nasional. Dimana  dengan penetapan tersebut, maka  danau Kaskade Mahakam ini menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tetap terjaga sejalan dengan visi pengelolaan Danau Kaskade Mahakam yaitu terkelolanya Danau kaskade Mahakan secara lestari yang mampu memberi daya dukung bagi kehidupan bagi masyarakat dan lingkungannya.

Sebagai pembicara utama, DR. Mislan M.Si dari FMIPA Universitas Mulawarman memaparkan bahwa kawasan Kadkade Mahakam ini terdiri dari 20 danau yang diantaranya merupakan 3 danau besar di Kalimantan Timur yaitu Danau Semayang, Danau Melintang dan Danau Jempang.

Dijelaskan oleh DR.Mislan, M.Si bahwa danau tersebut memiliki 3 fungsi utanam yaitu ekologi, ekonomi dan sosial. Dimana  keberadaan danau dapat memberikan stabilisasi iklim  mikro, pengendali banjir, sumberdaya perikanan, penyedia air, bisa juga sebagai sarana transportasi dan sebagainya.

Dari paparan DR. Mislan, M.Si tersebut, disimpulkan beberapa evaluasi, yaitu perhatian dan komitmen terhadap danau serta  partisipasi masyarakat masih belum optimal dan perlu disusun rencara pengelolaan yang terkoordinasi, terintegrasi, tersinkronisasi dan tersinergi dengan baik.

(PPID DLH Kaltim)