Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sabtu, 29 Februari 2020. Danau Toba menjadi lokasi pertama peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2020. Lima Destinasi Wisata Super Prioritas Nasional yaitu Danau Toba, Labuan Bajo, Candi Borobudur, kawasan Mandalika, dan kawasan Likupang telah diagenda menjadi pusat peringatan HPSN tahun 2020. Peringatan HPSN 2020 diharapkan menjadi momentum awal untuk dapat bergerak bersama seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah yan lebih terintegrasi, sistematis dan berkelanjutan menuju era baru pengelolaan sampah di Indonesia.
Di Danau Toba, peringatan ini dipusatkan di Geosite Sipinsur, Desa Pearung, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan pada Hari Sabtu 29 Februari 2020 dengan tema “Indonesia Bersih, Indonesia Maju, Indonesia Sejahtera”. Danau Toba merupakan salah satu tujuan destinasi super prioritas yang yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi, oleh karena itu, sarana penunjang termasuk pengelolaan sampah di kawasan Danau Toba harus menjadi prioritas utama untuk mendukung kawasan destinasi yang bersih, dan bebas sampah.
“Kunci pariwisata maju adalah kebersihan, melalui lokasi wisata yang bersih akan menjadi promosi yang positif bagi obyek wisata dimanapun juga,” ujar Wakil Menteri (Wamen) LHK, Alue Dohong dalam sambutannya pada peringatan HPSN ini.
Wamen Alue Dohong pun menjelaskan melalui peringatan HPSN 2020 dilokasi-lokasi wisata prioritas nasional agar dapat terbangun resonansi yang kuat, mengajak seluruh pihak mewujudkan kesamaan langkah dan kepedulian yang tinggi terhadap pengelolaan sampah dan lingkungan hidup. “Kuncinya adalah pada membangun kesadaran manusia terhadap pengelolaan sampah,” imbuh Wamen
Kesadaran semua pihak untuk mau bersama-sama bersinergi dalam pengelolaan sampah disebutnya juga akan meningkatkan dampak positif dan peningkatan kualitas pengelolaan sampah di Indonesia, termasuk juga akan memberikan dukungan yang penuh terhadap perkembangan destinasi wisata di Indonesia. “Saya merasa bangga pada peringatan ini karena adanya kerjasama antar pihak dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta, dan Masyarakat,” tutur Wakin Menteri yang berasal dari Kalimantan Tengah.
Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat penting diperkuat guna menangani masalah sampah agar tidak masuk ke alam atau lingkungan yang berdampak pada pencemaran ekosistem daratan dan perairan yang berujung mengancam kesehatan manusia.
Alue Dohong pun bersyukur karena perkembangan partisipasi publik berupa komunitas masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah kian meningkat. “Jika tahun 2015 kelompok atau komunitas yang terlibat baru 1.100 di 18 kabupaten/kota, pada tahun 2019 telah mencapai 5.440 komunitas yang melibatkan 9,5 juta masyarakat di 186 kabupaten/kota,” ungkapnya.
Ditambahkan olehnya jika persoalaan sampah bukan hanya sebatas business as usual (BAU) saja, namun perlu effort/upaya dan kebijakan luar biasa dari semua pihak, mengingat kondisi timbulan sampah nasional telah mencapai sekitar 67,8 juta ton sampah dihasilkan pada tahun 2020 ini. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan gaya hidup yang semakin kompleks dan praktis, sebagai contoh dikatakannya pada tahun 2050 komposisi sampah plastik diperkirakan akan bertambah 2 kali lipat menjadi 35% dari total timbulan sampah. Hal tersebut menurutnya akan terjadi jika kita tidak dapat mengatasi permasalahan sampah dengan serius mulai saat ini.
Selanjutnya Wamen pun menjelaskan jika berdasarkan data KLHK, saat ini sudah ada 21 Propinsi dan 353 Kabupaten/Kota yang telah menetapkan dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) dalam pengelolaan sampah sesuai amanat Peraturan Presiden No. 97 tahun 2017, dengan target pengelolaan sampah 100 persen pada tahun 2025. Selain itu sebanyak 32 Pemerintah Daerah juga telah menerbitkan kebijakan pembatasan sampah, khususnya sampah plastik sekali pakai. Langkah ini secara signifikan mendorong perubahan perilaku masyarakat, serta para produsen. Gaya hidup minim sampah dan pilah sampah juga telah menjadi trend baru di masyarakat jelasnya.
KLHK juga telah melakukan berbagai langkah koreksi atau corrective action seperti merevitalisasi Program Adipura untuk mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup, hal ini diharapkan dapat mendorong percepatan peningkatan kapasitas Pemda dalam pengelolaan sampah, disamping instrumen-instrumen lainnya seperti DID (Dana Insentif Daerah), DAK (Dana Alokasi Khusus), serta penerapan teknologi seperti pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) dan Refuse Derived Fuel (RDF) teknologi. “Untuk kabupaten kota yang masih mengelola sampah secara open dumping, mohon maaf kami tidak akan masukan dalam penilaian Adipura”, tegas Wamen.
Hadir pula dalam peringatan ini Kepala Dinas LH Provinsi Sumatera Utara yang mewakili Gubernur Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat mendukung program pengelolaan sampah khususnya di destinasi wisata Danau Toba ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengharapkan dukungan pendanaan untuk penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah.
Pada peringatan ini diberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah Humbang Hasundutan berupa fasilitas pengelolaan sampah dan bantuan bibit pohon untuk penghijauan kawasan. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan prasasti fasilitas Pusat Daur Ulang (PDU) Balige oleh Wakil Menteri LHK, Alue Dohong sebagai simbol peresmian sekaligus serah terima dari KLHK kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir. PDU ini merupakan bantuan dari KLHK bekerjasama dengan Institut for Global Enviromental Stategis (IGES) Recycle Center dan Institut Teknologi Bandung (ITB).
Sebelumnya Wamen LHK juga menyempatkan diri mengunjungi Kebun Bibit Desa (KBD) Pearung yang menjadi salah satu penopang upaya rehabilitasi kawasan danau Toba yang dikelola oleh masyarakat. KBD tersebut berkapasitas 40.000 batang, dengan jenis pohon seperti Alpukat, Petai, Kulit Manis, Jengkol, Aren , Kemenyan, dan Macadamia.
Wamen juga melakukan penanaman pohon Haturmangan (Casuarina junghuniana) di area Geosite Geosite Sipinsur sebagai simbol pentingnya penghijauan/rehabilitasi hutan disekitar kawasan Danau Toba.
Pada rangkaian kegiatan Wakil Menteri LHK ke Sumatera Utara ini hadir pula oleh para Bupati/Walikota atau yang mewakili, Dirjen PSLB3 KLHK, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR atau yang mewakili, Kepala DLH dan Kepala Dinas Kehutanan, serta diikuti oleh 2.000 peserta lainnya yang terdiri dari masyarakat, dharmawanita, anak sekolah, pramuka, komunitas lingkungan, bank sampah, organisasi perangkat daerah pemerintah daerah di Kawasan Danau Toba. Rangkaian dari HPSN 2020 di Kawasan Danau Toba juga disertai edukasi dan kampanye publik, pameran circular economy yang berasal dari UMKM, produsen, pemda, bank sampah dan dharmawanita.(*)
Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 29 Februari 2020
Leave a Reply