Author Archives: Dinas Lingkungan Hidup

Bimbingan Teknis Penggunaan Portal MRV Kalimantan Timur Untuk Sektor Perkebunan

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Membuka kegiatan Bimbingan Teknis Penggunaan Portal MRV Kalimantan Timur Untuk Sektor Perkebunan yang diselenggarakan secara daring dan lluring dari Hotel Aston Samarinda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, E.A.Rafiddin Rizal, mengungkapkan terima kasihnya kepada peserta dimana meskipun kondisi pandemi COVID-19 di Kota Samarinda yang masih masuk ke dalam PPKM level 2, namun para peserta tetap antusias melaksanakan tugas dan amanahnya.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menandatangani perjanjian pembayaran penurunan emisi (ER-PA) FCPF-Carbon Fund pada tanggal 25 November 2020. Kalimantan Timur telah dipilih oleh KLHK sebagai lokasi pelaksanaan program penurunan emisi berbasis yurisdiksi FCPF-Carbon Fund tersebut. Program penurunan emisi FCPF-Carbon Fund merupakan bagian dari upaya penting yang harus dilakukan oleh pemerintah baik ditingkat nasional dan provinsi dalam mengurangi deforestasi dan degradasi serta memastikan Indonesia dan Provinsi Kalimantan Timur berada di jalur yang tepat dalam pembangunan hijau.

Rizal mengatakan, “Program FCPF-Carbon Fund dilaksanakan sejak tanggal 18 Juni 2019 hingga 31 Desember 2024, dengan memberikan pelaporan pelaksanaan sebanyak 3 kali, yaitu periode Juni 2019-Desember 2020, periode Januari 2021-Desember 2022 dan periode Januari 2023-Desember 2024.”

Dimana, setelah dilakukan pelaporan akan dilakukan proses verifikasi oleh pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh KLHK dan Bank Dunia. Bilamana dapat dibuktikan pada periode pelaporan telah terjadi penurunan emisi di bawah baseline, maka pemerintah Indonesia dan utamanya Kalimantan Timur dapat memperoleh pembayaran berbasis kinerja.

Seiring dengan berjalannya aktivitas penurunan emisi GRK dari sektor berbasis lahan melalui program FCPF-Carbon Fund maka perlu ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembayaran berbasiskan kinerja (result based payment) yaitu menyelesaikan ER-Monitoring Report ke KLHK dan FCPF di mana di dalamnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu melaporkan aktivitas penurunan emisi (REDD+) khususnya dari sektor Perkebunan di tingkat Provinsi dan Kabupaten serta pelaku usaha.

“Data aktivitas tersebut harus di masukan ke dalam sistem informasi yang dapat diakses secara online yaitu web portal MMR Kalimantan Timur yang dapat diakses melalui link http://mrv.kaltimprov.go.id” ujarnya.

“Sistem Informasi ini dibangun oleh WWF Indonesia dan dikembangkan lebih lanjut oleh Dinas Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur  dengan tujuan sebagai tools dan informasi data mengenai kegiatan penurunan emisi GRK dari sektor lahan/berbasis REDD+”  lanjutnya.

Peran portal data MRV ini masuk ke dalam program Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) sebagai informasi yang akan digunakan dalam pembagian insentif terkait penurunan emisi GRK berbasis REDD+, yaitu penghitungan emisi karbon dari sektor lahan berupa kegiatan deforestasi dan degradasi hutan.

Lebih lanjut Rizal menuturkan, untuk sektor perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam konteks program penurunan emisi mengingat luas pola ruang perkebunan berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Timur (2016) hampir 3,27 juta ha di mana di dalam pola ruang perkebunan masih ada tutupan lahan hutan yang masih berkontribusi di dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor berbasis lahan. Peran aktif Dinas Perkebunan di tingkat Provinsi dan Kabupaten serta pelaku usaha sangat dibutuhkan di dalam mendukung program kegiatan penurunan emisi pada sektor perkebunan di Kalimantan Timur guna memantapkan implementasi dari program FCPF-Carbon Fund yang dikoordinir oleh Dinas LH Kalimantan Timur dan DDPI Kalimantan Timur dengan melakukan pelaporan aktivitas penurunan emisi (REDD+) khususnya dari sektor Perkebunan di tingkat Provinsi dan Kabupaten melalui web portal MMR Kalimantan Timur.

“Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlu dilakukan bimbingan teknis yang dilaksanakan saat ini tentang penggunaan aplikasi portal MMR Kalimantan Timur untuk entitas dari sektor perkebunan baik di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kotamadnya, yang juga akan diajarkan bagaimana memasukan data aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan emisi ke dalam portal MMR Kalimantan Timur” pungkas beliau.

(PPID DLH.Prov.Kaltim)


Kaltim Peringkat 2 Dalam Melaksanakan Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (AKSARA)

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan mendapatkan Apresiasi dari BAPPENAS, dimana Kaltim masuk peringkat peringkat 2 nasional dalam implementasi Aplikasi AKSARA, Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia. Demikian diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, E.A. Rafiddin Rizal pada kegiatan “A Journey Of AKSARA, Indonesia Low Carbon Development and Climate Resiliency Week 2021” yang ditayangkan secara daring (14/10) melalui Zoom Meeting dan Channel Youtube https://www.youtube.com/watch?v=dL1dfPIHpwU.

Pada kesempatan kali ini, Ir. Medrilzam, PhD, Direktur Urusan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan apresiasi kepada 3 Provinsi terbaik yang konsisten terhadap pelaporan pelaksanaan rendah karbon menggunakan Aplikasi AKSARA, yang sebelumnya dikenal dengan istilah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Gas Rumah Kaca (PEP-GRK).

Disampaikan oleh Rizal, apresiasi oleh Bappenas merupakan cerminan terhadap komitmen Pemerintah Prov. Kaltim melalui Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim bersama Bappeda Prov. Kaltim dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara tercapainya kesejahteraan ekonomi tanpa mengabaikan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup

Pada kesempatan pemaparan Rizal menyampaikan bahwa, Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) aksi mitigasi perubahan iklim di Kaltim, dimulai setelah disusunnya Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Tahun 2012 yang merupakan turunan dari Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Dimana Pada tahun-tahun awal tersebut tim kelompok kerja yang dibentuk oleh Gubernur Kaltim mengerjakan pelaporan aksi dengan menggunakan lembar teknis dalam file excel yang selanjutnya dilaporkan kepada Sekretariat Nasional.

“Badan Lingkungan Hidup, nama DLH saat itu, bersama Bappeda Prov. Kaltim bertugas melakukan pengumpulan aksi mitigasi penurunan emisi didampingi oleh mitra pembangunan GIZ Gelamai, Kala itu pengumpulan aksi masih terbatas pada OPD yang ada di Pemprov. Kaltim dan 3 kabupaten, yaitu Kutai Timur, Berau dan Paser” ujar Rizal.

Dalam perjalanannya dokumen RAD GRK Kaltim dua kali mengalami revisi, pertama,dilakukan pada Tahun 2014 karena terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara yang sebelumnya merupakan wilayah Kaltim sehingga merubah variable dalam penyusunan BAU baseline tahun 2010-2020 dan kedua, dilakukan Tahun 2017 karena perubahan rentang waktu BAU Baseline dan rencana mitigasi yang sebelumnya dari Tahun 2010-2020 menjadi Tahun 2010-2030 sesuai dengan arahan kajian ulang RAD-GRK dan Bappenas. Pada revisi kedua ini sekaligus memperbaharui data input antara lain RTRWP Prov. Kaltim 2016-2036 serta skenario perhitungan BAU Baseline dan rencana mitigasi untuk semua sektor.

Pada Tahun 2017 Badan Lingkungan Hidup bertransformasi menjadi Dinas Lingkungan Hidup, namun pelaksanaan PEP tetap terus berjalan yang dengan berbasis web dan berlangsung hingga sekarang dengan banyak pengembangan yang dilakukan oleh BAPPENAS.

“Prov. Kaltim berusaha konsisten dengan kebijakan Kaltim Hijau, melalui pengarusutamaan pembangunan hijau yang  sejak Tahun 2015 sudah diarahkan kepada semua Kabupaten Kota di Provinsi Kaltim dengan didukung mitra pembangunan” ujarnya.

Pelaksanaan PEP aksi mitigasi perubahan iklim di Provinsi Kaltim juga semakin berkembang yang tidak hanya melibatkan OPD di tingkat Provinsi tapi juga di tingkat kab./kota. Pada Tahun 2019-2020 admin di tingkat provinsi juga memasukan sektor swasta untuk berkontribusi dalam pelaksanaan aksi.

Selain itu, suplay data pelaporan aksi juga terus berjalan dari OPD baik kabupaten maupun provinsi dengan 80 lebih user yang dibuat oleh admin Provinsi Kalimantan Timur. Hingga saat ini user DLH Kota Bontang merupakan user paling aktif melaporkan aksi mitigasi yang berasal dari kebijakan Kota Bontang, “seperti kewajiban menanam pohon oleh calon pengantin dan juga dari dunia usaha yang ada di kota Bontang” sambungnya.

Dipaparkan pula oleh beliau bahwa Rencana aksi yang akan datang adalah dengan tetap berkomitmen dan menjaga serta konsisten dengan program pembangunan rendah karbon yang telah berjalan selama ini di Provinsi Kaltim.

“Beberapa aksi yang akan dilaksanakan adalah penguatan kapasitas melalui bimbingan teknis pengisian dan penggunaan AKSARA, sosialisasi, pendampingan kepada OPD Provinsi, 10 Kabupaten Kota dan pelaku usaha di Kalimantan Timur” tutupnya.

(PPID DLH.Prov.Kaltim)


Rapat Koordinasi Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Tahun 2021

Category : Uncategorized

BALIKPAPAN – “Rakorda hari  ini bertema Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah Dalam Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di kalimantan Timur” dibuka Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi kalimantan Timur, E.A.Rafiddin Rizal. Rapat Koordinasi Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Tahun 2021 diselenggarakan di Swissbel Hotel Balikapan (14/10).

Hadir secara daring sebagai narasumber pada perhelatan kali ini adalah Dr.Cheka Virgowansyah, S.STP, ME Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri, Eko Wulandaru SE, MAP Kepala Sub Direktorat Wilayah III Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Direktorat Jenderal  Otonomi Derah Kementrian Dalam Negeri, dan secara luring Adriani SE, M.Si Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Tahun adalah agenda tahunan bagi perangkat daerah lingkungan hidup dan lembagai lain yang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Timur. Rakorda ini merupakan forum koordinasi dan diskusi tukar pendapat dan berbagi pengalaman bagi para pihak dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Lebih lanjut beliau menuturkan tujuan dilaksanakannya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup “yang ingin dicapai dianataranya adalah menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, menjamin keselamatan, kesehatan, dan juga kehidupan manusia”.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, maka Pemerintah Daerah membentuk dinas sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan lingkungan hidup.

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, memuat lebih lengkap dan detil menggambarkan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

“Penyederhanaan birokrasi merupakan konsekuensi dari adanya perubahan metode kerja dan proses bisnis dalam birokrasi pemerintahan serta adanya tuntutan persaingan ekonomi global yang menghendaki pemerintah untuk bertindak cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan” ujarnya.

“Kehadiran teknologi informasi telah mempercepat proses kerja dan mengurangi keterlibatan manusia dalam proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan yang di sisi lain, kecepatan pengambilan keputusan oleh birokrasi pemerintahan menjadi faktor penting dalam persaingan ekonomi dan bisnis global saat ini” lanjutnya.

“Sesuai kebijakan pemerintah disebutkan bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui 3 tahapan yaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyertaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi berkomitmen bahwa dengan adanya penyederhanaan ini tidak akan mengurangi Kinerja Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kalimantan Timur” pungkas beliau.

(PPID DLH.Prov.Kaltim)


DLH Prov.Kaltim Memfasilitasi Bantuan PT.Bukit Baiduri Energi Kepada FPDK Provinsi Kaltim

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Bertempat di Ruang Rapat Adipura, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melalui Kepala Dinas, E.A. Rafiddin Rizal, memfasilitasi penyerahaan sumbangan CSR dari PT. Bukit Baiduri Energi (BBE) kepada forum pemuda disabilitas kreatif Provinsi Kaltim Tahun 2021-2023 dengan disaksikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim.

Hal ini sebagai tindak lanjut dari pengukuhan Kepengurusan Forum Pemuda Disabilitas Kreatif (FPDK) Provinsi Kalimantan Timur periode 2021-2023 oleh Gubernur Kaltim H. Isran Noor beberapa waktu lalu yang mengajak bersama-sama untuk mendorong pemuda Kalimantan Timur yang tangguh dan kreatif di Bumi Etam.

Pada kesempatan Ini Rizal menyatakan bahwa  kepedulian dari PT. Bukit Baiduri Energi  merupakan bentuk dari rasa kebersamaan dalam upaya membangun Kaltim yang Berdaulat secara bersama-sama yang tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri.

Selanjutnya, Sumbangan yang diperoleh dari program CSR tersebut akan digunakan untuk pengadaan alat-alat musik yang akan digunakan oleh pemuda disabilitas kreatif di Provinsi Kaltim.

(PPID DLH.Prov.Kaltim)


Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Dari Penanganan Covid-19

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penularan Covid-19 serta menghindari penumpukan Limbah B3 dari sampah yang dihasilkan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah dari Penanganan Covid-19.

Rangkaian kegiatan ini dimulai pada 6 Oktober 2021 di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda, kemudian tanggal 7 Oktober 2021 di Bank Sampah Unit IV Dewi Lestari yang berada di kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada tanggal 13 Oktober 2021 di Bank Sampah Kota Hijau, Fasilitas Pemilahan Sampah Material Recovery Facility (MRF) Gunung Bahagia, dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Balikpapan.

Dijelaskan oleh Noor Utami, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklajuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah dari Penanganan Corona Virus Disease – 19 (Covid-19) tanggal 12 Maret 2021.

“Dengan berkembangnya sumber-sumber Limbah B3 maupun sampah dari penanganan Covid-19 dari rumah tangga, hotel, wisma, maupun tempat karantina mandiri masyarakat, maka dipandang perlu dilakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat” ujar Tami, sapaan beliau.

Untuk diketahui, sampah dari penanganan Covid-19 masyarakat banyak berasal dari pelindung wajah (face shield), masker, dan sarung tangan. Dimana sampah-sampah ini dihasilkan dari rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta fasilitas lainnya.

“Rangkaian kegiatan ini dilakssanakan dalam rangka koordinasi, pengelolaan dan pengolahan sampah serta sosialisasi penanganan masker medis yang merupakan sampah paling banyak dihasilkan pada masa pandemi ini” lanjut beliau.

“Dimana dengan diadakannya sosialisasi ini, maka masyarakat dapat mendapatkan informasi yang benar mengenai pengelolaan sampah tersebut terutama masker yang saat ini masih belum mendapat perhatian khusus oleh masyarakat luas” pungkasnya.  

(PPID DLH.Prov.Kaltim)


Rapat Komisi Adendum Andal dan RKL-RPL PT.Mahakarya Perdana Gemilang – Unit II

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Rapat Komisi Adendum Andal dan RKL-RPL Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Hutan (Hutan Tanaman) Dengan Areal Pencadangan Seluas ± 12.897 Ha oleh PT. Mahakarya Perdana Gemilang – Unit II dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi kalimantan Timur secara daring dan luring pada Selasa (12/10).

Rapat yang dipimpin oleh Kabid Tata Lingkungan Fahmi Himawan ini dihadiri secara luring oleh pihak PT.Mahakarya Gemilang Unit II dan perwakilan masyarakat dari Desa Senyiur Kecamatan Muara Ancalong.

Pada kesempatan kali ini, PT. Mahakarya Perdana Gemilang (PT. MPG Unit-II) yang merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang Kehutanan, berencana melakukan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) dengan luas areal pencadangan ± 12.897 Ha berlokasi di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur dan Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan ini, PT.MPG Unit – II telah memiliki beberpa perizinan berupa :

  1. Surat Kementerian Kehutanan RI Nomor : S.778/Menhut-VI/BUHT/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Surat Perintah Pertama (SP-1) IUPHHK HTI PT. Mahakarya Perdana Gemilang – Unit II seluas ± 12.897 ha.
  2. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV menerbitkan Surat Permohonan Analisis Fungsi Kawasan Nomor : S.270/BPKH IV-3/2011 tanggal 25 Maret 2011;
  3. Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan Surat Rekomendasi IUPHHK-HT a.n PT. Mahakarya Perdana Gemilang Nomor : 522.22/9481/EK tanggal 27 Oktober 2011;
  4. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan menerbitkan Surat Perintah Pertama (SP-1) IUPHHK-HTI PT. Mahakarya Perdana Gemilang Nomor : S.635/Menhut-VI/BUHT/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
  5. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) dengan Luas Areal Pencadangan ± 12.897 Ha Nomor 660/K.650/2012 tanggal 24 September 2012 dan Surat Keputusan Pemberian Izin Lingkungan atas Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) dengan Luas Areal Pencadangan ± 12.897 Ha di Kabupaten Kutai Timur Nomor 660/K.652/2012 tanggal 25 September 2012 yang diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Timur;
  6. Nomor Induk Berusaha (NIB) 98120010281562 tangga 16 Desember 2018 dan Izin Usaha tanggal 16 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
  7. Surat Direktur Dirjen Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK RI Nomor : S.576/PDLUK/P2T/PLA.4/7/2021 tanggal 6 Juli 2021 perihal Arahan Dokumen Lingkungan PT. Mahakarya Perdana Gemilang.

Dipaparkan pula sejak mendapatkan SKKL dan Izin Lingkungan, PT. MPG Unit II belum melakukan kegiatan secara fisik dilapangan dan juga berencana melakukan perubahan jenis tanaman beserta luasannya sebagai berikut :

Dengan luas lokasi PT. MPG Unit II masih tetap berada di dalam luasan ± 12.897 Ha dan dari luasan tersebut seluas ± 11.860,40 Ha merupakan areal efektif untuk unit produksi.

Mendengar dan menelaah paparan yang dilakukan diatas, maka Komisi Penilai Amdal menyatakan bahwa sesuai dengan peraturan dan kebijakan maka ;

Pertama, berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 huruf G angka 2 huruf a terkait Penyelesaian Proses Perizinan Berusaha Bidang Pemanfaatan Hutan disebutkan bahwa Persetujuan IUPHHK-HTI dengan komitmen yang diterbitkan sebelum tanggal 2 februari 2021, penyusunan dokumen lingkungan dilanjutkan sampai dengan terbitnya persetujuan lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.

Kedua, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 lampiran III huruf A tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, disebutkan dalam Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat strategis yang merupakan kewenangan Gubernur Penilaian Amdalnya dilakukan oleh KPA Provinsi, antara lain untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman.

Ketiga, mengacu pada pasal 89 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggarana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan apabila tidak dijalankannya usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

Keempat, mengacu pada pasal 90 ayat (2) dan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, Perubahan Persetujuan Lingkungan akibat tidak dijalankannya usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup.

Kelima, berdasarkan lampiran I huruf J angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL, disebutkan sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu wajib dilengkapi Amdal untuk semua besaran.

Dan keenam, merujuk huruf A s/d E di atas, berdasarkan citra landsat yang disampaikan, tidak terdapat perubahan rona lingkungan hidup yang signifikan dibandingkan dengan kondisi rona LH pada saat penyusunan Amdal sebelumnya, sehingga patut diduga bahwa DPH yang terdapat dalam dokumen Kerangka Acuan Andal sebelumnya masih relevan dan valid untuk dapat dijadikan acuan sehingga kewajiban menyusun dokumen LH dapat dilakukan dengan menyusun dokumen Addendum Andal dan RKL – RKL. Selanjutnya PT. MPG Unit II wajib Menyusun Dokumen Addendum Andal dan RKL-RPL tipe A kepada Gubernur Kaltim dengan kewenangan penilaiannya oleh Tim Uji Kelayakan/KPA Provinsi Kalimantan Timur (Sesuai surat dari Direktur Dirjen Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

(PPID DLH.Prov.Kaltim)


Rapat Teknis Andal dan RKL-RPL PT.Mahakarya Perdana Gemilang – Unit I

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Salah satu perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang kehutanan, PT.Mahakarya Perdana Gemilang  (PT.MPG-Unit I) berencana melakukan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) dengan luas areal pencadangan ± 30.454 Ha berlokasi di Kecamatan Tabang dan Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh Kepala Bidang, Fahmi Himawan, menyelenggarakan Rapat Teknis Andal dan RKL-RPL terkait kegiatan tersebut.

Dipaparkan pada rapat bahwa untuk dapat melaksanakan kegiatan pemanfaatan ini, PT.MPG-Unit I telah memiliki beberapa perizinan berupa :

  • Surat Kementerian Kehutanan RI Nomor : S.635/Menhut-VI/BUHT/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Surat Perintah Pertama (SP-1) IUPHHK HTI PT. Mahakarya Perdana Gemilang – Unit I seluas ± 30.454 ha.
  • Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV menerbitkan Surat Permohonan Analisis Fungsi Kawasan Nomor : S.241/BPKH IV-3/2011 tanggal 14 Maret 2011;
  • Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan Surat Rekomendasi IUPHHK-HT a.n PT. Mahakarya Perdana Gemilang Nomor : 522.22/4717/EK tanggal 4 Mei 2011;
  • Direktur Jenderal Nina Usaha Kehutanan menerbitkan Surat Perintah Pertama (SP-1) IUPHHK-HTI PT. Mahakarya Perdana Gemilang Nomor : S.635/Menhut-VI/BUHT/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
  • Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) dengan Luas Areal Pencadangan ± 30.454 Ha Nomor 660/K.451/2012 tanggal 14 Juni 2012 dan Surat Keputusan Pemberian Izin Lingkungan atas Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) dengan Luas Areal Pencadangan ± 30.454 Ha di Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Desa Long Beleh Halow, Desa Long Beleh Modang, Desa Muai dan Desa Kelekat Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 660/K.452/2012 tanggal 14 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Timur;
  • Nomor Induk Berusaha (NIB) 98120010281562 tangga 16 Desember 2018 dan Izin Usaha tanggal 16 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
  • Surat Direktur Dirjen Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK RI Nomor : S.576/PDLUK/P2T/PLA.4/7/2021 tanggal 6 Juli 2021 perihal Arahan Dokumen Lingkungan PT. Mahakarya Perdana Gemilang.

Dijelaskan pula bahwa sejak mendapatkan SKKL dan Izin Lingkungan PT. MPG Unit I belum melakukan kegiatan secara fisik dilapangan dan PT. MPG Unit I  berencana melakukan perubahan jenis tanaman beserta luasannya sebagai berikut :

Dimana luas Lokasi PT. MPG Unit I masih tetap berada di dalam luasan ± 30.454 Ha dan dari luasan tersebut seluas ± 28.540,80 Ha merupakan areal efektif untuk unit produksi.

Setelah melakukan dengar pendapat dan pemaparan diatas, maka komisi penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku maka,

Pertama, berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 huruf G angka 2 huruf a terkait Penyelesaian Proses Perizinan Berusaha Bidang Pemanfaatan Hutan disebutkan bahwa Persetujuan IUPHHK-HTI dengan komitmen yang diterbitkan sebelum tanggal 2 februari 2021, penyusunan dokumen lingkungan dilanjutkan sampai dengan terbitnya persetujuan lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.

Kedua, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 lampiran III huruf A tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, disebutkan dalam Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat strategis yang merupakan kewenangan Gubernur Penilaian Amdalnya dilakukan oleh KPA Provinsi, antara lain untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman.

Ketiga, mengacu pada pasal 89 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggarana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan apabila tidak dijalankannya usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

Keempat, mengacu pada pasal 90 ayat (2) dan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, Perubahan Persetujuan Lingkungan akibat tidak dijalankannya usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup.

Kelima, berdasarkan lampiran I huruf J angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL, disebutkan sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu wajib dilengkapi Amdal untuk semua besaran.

Dan keenam, merujuk huruf A s/d E di atas, berdasarkan citra landsat yang disampaikan, tidak terdapat perubahan rona lingkungan hidup yang signifikan dibandingkan dengan kondisi rona LH pada saat penyusunan Amdal sebelumnya, sehingga patut diduga bahwa DPH yang terdapat dalam dokumen Kerangka Acuan Andal sebelumnya masih relevan dan valid untuk dapat dijadikan acuan sehingga kewajiban menyusun dokumen LH dapat dilakukan dengan menyusun dokumen Addendum Andal dan RKL – RKL. Selanjutnya PT. MPG wajib Menyusun Dokumen Addendum Andal dan RKL-RPL tipe A kepada Gubernur Kaltim dengan kewenangan penilaiannya oleh Tim Uji Kelayakan/KPA Provinsi Kalimantan Timur (Sesuai surat dari Direktur Dirjen Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

(PPID DLH.Prov.Kaltim)

 


Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (APEL B3)

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Pengelolaan Limbah B3 merupakan kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3. Dimana pengelolaan Limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang wajib dilakukan mulai dari limbah tersebut dihasilkan sampai dengan dilakukan pemanfaatan kembali, pengolahan (pemusnahan) maupun penimbunan di areal yang telah ditunjuk oleh pemerintah (from cradle to grave) dalam rangka mencegah dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Oleh sebab hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur mengembangkan Aplikasi Pelaporan Limbah B3 (APEL-B3) yang disosialisasikan oleh Kabid Penngelolaan Sampah dan Limbah B3 Noor Utami secara daring pada hari Selasa (09/10).

Sistem Aplikasi Pelaporan Limbah B3 atau disebut APEL-B3 ini merupakan pelaporan data digital pengelolaan Limbah B3 yang terkomputerisasi dalam satu mainframe berbasis web online, serta multi interface pelaporan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, stakeholder serta dunia usaha yang melakukan pengelolaan Limbah B3.

Untuk diketahui bersama mengenai sampah, bahwa apabila pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik, maka akan menimbulkan kerugian bagi kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya, serta kerusakan lingkungan seperti pencemaran udara, tanah, air, dan pencemaran laut. Untuk itu permasalahan B3 dalam konteks lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur menjadi fokus Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini.

Maka dengan adanya aplikasi ini maka harapan kedepan untuk dapat menciptakan lingkungan yang sehat tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga perlu adanya kesadaran, kerjasama, serta dukungan semua pihak dan para stakeholder untuk dapat melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Selain itu, dengan hadirnya aplikasi ini nantinya dapat menyediakan data dan informasi secara lengkap dalam pengelolaan Limbah B3 terutama untuk data timbulan dari Penghasi Limbah B3 dan Pengumpul Limbah B3, dimana hal ini merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

(PPID DLH.Prov.Kaltim)


Rakor Sinkronisasi Perencanaan Program Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Tahun 2021

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Selasa (05/10), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dengan mengundang seluruh Dinas Lingkungan hidup Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur menyelenggarakan Rakor Sinkronisasi Perencanaan Program Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Tahun 2021 secara daring maupun luring.

Pada kesempatan yang diberikan, E.A.Rafiddin Rizal, Kepala Dinas Lingkungan hidupp Provinsi Kalimantan Timur mengatakan bahwa pelaksanaan rapat koordinasi ini merupakan forum diskusi tukar pendapat dan berbagi pengalaman bagi unit kerja yang melaksanakan perencanaan program pada dinas lingkungan hidup provinsi kalimantan timur dan opd lingkungan hidup kabupaten/kota se-Kalimantan timur.

“Penyelenggaraan kegiatan rapat ini bertujuan mengkoordinasikan dan mensinkronkan proses perencanaan program pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan Opd Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota” buka beliau.

“Pada rapat ini juga akan membahas kendala yang terjadi, mendiskusikan solusi dan rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan perencanaan program sehingga nantinya dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang baik” lanjutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah ada tahapan yang harus dilakukan mulai dari perumusan sampai penetapan dokumen perencanaan.

“Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah” ujar beliau.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa dengan Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka bagi perangkat daerah harus menyesuaikan kembali dengan perencanaan perangkat daerah yang sudah ada. selain itu dirasakan masih perlu dilakukan penyempurnaan karena ada beberapa uraian tugas yang selama ini dilaksakan oleh perangkat daerah belum terakomodir pada peraturan tersebut. 

Dilanjutkan oleh Rizal “dapat kami sampaikan bahwa rancangan perubahan renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 saat ini sedang dalam tahap menyelesian dan sedang diverifikasi oleh BAPPEDA”.

“Dimana pada tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 11 program, 20 kegiatan dan 57 sub kegiatan yang telah dilakukan entry ke SIPD, sedangkan untuk tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur mendapat KUA PPAS yang mana proses perencanaan anggaran saat ini dalam tahap verifikasi Rka”

Di akhir kesempatannya,beliau berpesan kepada seluruh peserta untuk bersungguh-sungguh dalam mengemban tugas dalam pemelliharaan lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah  bidang lingkungan hidup di Kalimantan Timur.

(PPID DLH.Prov.Kaltim)


Rakor UKL-UPL Pembangunan Dermaga dan Gedung TPI di PPI Manggar Baru

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur berencana melakukan kegiatan Pembangunan Dermaga dan Gedung Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berlokasi di Rekreasi Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

Oleh sebab itu, Selasa (05/10), Dinas Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh Kabid Tata Lingkungan Fahmi Himawan melaksanakan Rapat Koordinasi Pemeriksaan UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan Dermaga dan Gedung Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Dipaparkan pada rapat mengenai deskripsi rencana kegiatan tersebut yaitu pembangunan dermaga dengan konstruksi sheet pile dengan luasan ± 792,90 m2, pembangunan gedung TPI dengan luas ± 630 m2 (ukuran 30 meter x 21 meter), pembangunan 2 unit Tanki Septic Tank kapasitas 10 m3, dan 1 unit IPAL kapasitas 10 m3 dengan luas lahan ± 4.158,19 m2.

Brdasarkan pemaparan tersebut, maka sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku, maka Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur menyatakan sebagai berikut,

Pertama, berdasarkan Lampiran I huruf A sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Huruf H Sektor Perikanan dan Kelautan dan Lampiran II Huruf A Multisektor Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL, disebutkan bahwa:

  • Kegiatan konstruksi bangunan dengan luas lahan < 1 ha dan/atau luas bangunan < 5.000 m2, termasuk kategori kegiatan wajib memiliki SPPL;
  • Kegiatan konstruksi bangunan pembangunan Pelabuhan dengan fasilitas dermaga dengan konstruksi sheet pile atau open pile dengan Panjang < 400 m atau luas dermaga < 1.000 m2, termasuk kategori kegiatan wajib UKL-UPL;Sehingga rencana kegiatan Pembangunan Dermaga dan Gedung TPI di PPI Manggar Baru Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim wajib memiliki UKL-UPL

Kedua, berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  disebutkan bahwa Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

(PPID DLH.Prov.Kaltim)


Show Buttons
Hide Buttons