Peningkatan Kapasitas Tim Pembina/Penilai Adiwiyata Kalimantan Timur

BALIKPAPAN – Melanjutkan kegiatan sebelumnya, Peningkatan Kapasitas Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi, Nasional Dan Mandiri Se-Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2021, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melanjutkan kegiatan bertema Adiwiyata tersebut.

Masih bertempat di Swiss-Belhotel Balikpapan (07/04), kegiatan dilanjutkan dengan tema Peningkatan Kapasitas Tim Pembina/Tim Penilai Sekolah Adiwiyata se-Kalimantan Timur.

Dihadiri oleh seluruh Tim Pembina / Penilai se-Kalimantan Timur baik secara daring dan luring, kegiatan ini hadir sebagai narasumber Bapak Oktareza Wahyu Rusatmoko dari Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan dan Ibu Windarti dari Puslatmas dan PGL KLHK.

Ditemui secara langsung, E.A.Rafiddin Rizal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan pentingnya kegiatan hari ini.

“Kegiatan ini sangat penting ditujukan kepada para Pembina Adiwiyata, karena dalam penilaian maupun pembinaan, diperlukan satu visi dan satu pengertian mengenai poin-poin penting yangharus diperhatikan” ujar Rizal.

“Dari pertemuan ini, maka diharapkan penilaian yang dilakukan menjadi lebih objektif dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan” tutup beliau.

(PPID DLH Prov. Kaltim)

Peningkatan Kapasitas Calon Sekolah Adiwiyata Kalimantan Timur

BALIKPAPAN – “Tak ada yang lebih berharga dari pendidikan, yang bisa menjadi bekal di masa depan, yang bisa jadi warisan paling aman dan terpakai hingga waktu yang tidak ditentukan” Buka Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov.Kaltim Bapak E.A.Rafiddin Rizal, pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi, Nasional Dan Mandiri Se-Kalimantan Timur Dalam Bentuk Forum Dialog Sekolah Adiwiyata Tahun 2021 yang diselenggarakandi Swiss-Belhotel Balikpapan (06/04).

Diketahui bahwa salah satu upaya memberikan pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat, pemerintah melalui kementerian lingkungan hidup dan kehutanan telah menetapkan gerakan PBLHS (gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah), dimana gerakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan perilaku ramah lingkungan hidup dari warga sekolah.

“Jadi, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan dukungan pelaksanaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, antara lain diwujudkan melalui pemberian penghargaan bagi sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan PBLHS, melalui adiwiyata” ujar beliau.

Program Adiwiyata adalah salah satu program strategis yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebagai salah satu upaya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan amanat Undang- Undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI no. P.52/MENLHK/SETJEN/KUM-1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata.

Selain itu, Adiwiyata merupakan bentuk cerminan komitmen yang kuat dari semua unsur dalam dunia pendidikan, dimana sekolah Adiwiyata diharapkan dapat menghasilkan anak-anak didik yang berkarakter, peduli, dan berbudaya lingkungan serta berprestasi secara akademik, sehingga akan terwujud generasi yang unggul untuk indonesia maju.

“Kita percaya, pendidikan lingkungan sangat efektif dimulai dari sekolah. dengan belajar memanfaatkan, merawat dan memperbaiki kondisi alam kita sehingga bumi yang kita punya ini tetap bersih dan hijau program adiwiyata telah berhasil mendorong adanya peningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sekolah” lanjut Rizal.

Jumlah sekolah Adiwiyata di Provinsi Kalimantan Timur yang telah melaksanakan program Adiwiyata sebanyak 757 sekolah yang tersebar di kota Balikpapan 272 sekolah, Kabupaten Kutai Timur 88 sekolah, Kabupaten Paser 89 sekolah, Kota Bontang 52 sekolah, Kota Samarinda 92 sekolah, Kabupaten Kutai Kartanegara 79 sekolah, Kabupaten Penajam Paser Utara 35 sekolah, Kabupaten Berau 32 sekolah, dan Kabupaten Kutai Barat 19 sekolah, sementara di Kabupaten Mahulu belum ada sekolah adiwiyata.

Di akhir kesempatannya beliau mengatakan  bahwa di masa pandemi Covid 19 saat ini, Dinas Lingkungan Hidup Prov.Kaltim tetap mendorong Kab/Kota dalam meningkatkan jumlah sekolah yang mengikuti program Adiwiyata ini dengan berpedoman pada  Surat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan KLHK RI nomor S.72/LATMAS/PGL/SDM.2/03/2021 tanggal 9 maret 2021 perihal Tata Laksana Penilaian Calon sekolah Adiwiyata Tahun 2021.

(PPID DLH Prov. Kaltim)

Forum Perangkat Daerah DLH Prov.Kaltim Dalam Rangka Penyusunan Renstra 2022

BALIKPAPAN – Hadir membuka kegiatan Forum Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Prov. Kaltim Tahun 2021 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DLH Prov. Kaltim Tahun 2022, Kepala Dinas, Bapak E. A. Rafiddin Rizal mengatakan bahwa pelaksaaan kegiatan ini adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman Renja DLH Prov. Kaltim Tahun 2022.

“Kegiatan hari ini bertujuan untuk menyelaraskan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah dengan usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota untuk Renja Perangkat Daerah Provinsi. Selain itu, tujuan lain pada kegiatan hari ini adalah mempertajam indikator serta target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, menyelaraskan program, kegiatan, dan sub kegiatan antar perangkat daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, serta menyesuaikan pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah provinsi.” ujar beliau.

Dikatakan oleh beliau, bahwa dalam rangka mendukung visi Gubernur Kalimantan Timur “Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat” dan misi ke-4 “Berdaulat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan”, maka Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim menetapkan tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup 2019 – 2023 yaitu, Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari BAU Baseline dengan sasaran Menurunnya Emisi GRK.

“Dengan sasaran Menurunnya Emisi GRK dengan indikator sasaran yaitu Jumlah Penurunan Emisi dari 12,181 juta ton CO₂eq emisi GRK pada tahun 2019 menjadi 15,558 juta ton CO₂eq emisi GRK pada tahun 2023.” lanjut beliau.

“Dan perlu kami sampaikan bahwa Kalimantan Timur pada tahun 2020 dapat menurunkan emisi GRK sebesar 24,411 juta ton CO₂eq.” ujarnya.

Beliau menyebutkan, dalam pelaksanaan penurunan emisi GRK dilakukan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, peningkatan kegiatan pengawasan, penyelesaian sengketa LH dan penegakan hukum, serta penguatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup, optimalisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan limbah B3.

Selain itu, beliau menyebutkan terdapat beberapa arah kebijakan dalam pelaksanaannya. Terdapat 5 (lima) arah kebijakan dalam pelaksanaan peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, diantaranya adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan cara meningkatkan kualitas air, udara, dan tutupan lahan, meningkatkan pengendalian pencemaran terhadap sumber-sumber pencemar, menyusun peraturan dan road map pencegahan, pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta pemantauan kualitas lingkungan hidup, mempertahankan keberadaan tutupan hutan dan lahan oleh penggiat multisektor untuk meningkatkan indeks kualitas tutupan lahan yang berkelanjutan, dan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada pengelolaan SDA.

Pada pelaksanaan peningkatan kegiatan pengawasan, penyelesaian sengketa LH dan penegakan hukum, serta penguatan kapasitas kelembagaan LH memiliki 4 (empat) arah kebijakan diantaranya adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan pengaduan serta menindaklanjutinya, mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup, mengoptimalkan pembinaan dan melaksanakan penilaian serta pemberian penghargaan LH, dan meningkatkan pembinaan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat terkait perlindungan dan pengelolaan LH.

Dalam pelaksanaan optimalisasi perlindungan dan pengelolaan LH serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup memiliki 4 (empat) arah kebijakan yaitu, penguatan perencanaan dan perlindungan  pengelolaan LH, peningkatan kesadaran dan komitmen pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan kerusakan LH, meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam upaya pemeliharaan dan pelestarian LH, dan mengoptimalkan peran pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca serta aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Sedangkan pada pelaksanaan peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan limbah B3 memiliki 3 (tiga) arah kebijakan yaitu optimalisasi pengelolaan sampah yang berorientasi pada pengurangan timbulan dan pemanfaatan sampah, meningkatkan pelayanan pengelolaan limbah B3 dalam rangka minimalisasi pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan peningkatan pembinaan prasarana, sarana dan teknologi  penanganan sampah.

Disampaikan pula oleh beliau, “Dikarenakan perkembangan pandemi Covid-19 yang telah berlangsung lebih dari setahun masih belum sepenuhnya bisa diatasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Kaltim telah menetapkan kebijakan pembatasan kegiatan hingga perlu penyesuaiaan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya pembatasan kegiatan berdasarkan surat edaran Gubernur, maka pelaksanaan kegiatan terutama rapat-rapat dan koordinasi lebih diutamakan dilaksanakan secara daring.”

“Namun kami pastikan bahwa kondisi ini tidak mengurangi kualitas pelayanan kami terhadap laporan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap pengelolaan kegiatan/usaha melalui pos pengaduan Dinas Lingkungan Hidup yang harus  segera ditindak lanjuti, dengan melakukan verifikasi lapangan, rapat tindak lanjut pengaduan, yang pastinya dengan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat” ujar Rizal.

“Selain itu, pengawasan maupun pembinaan termasuk kegiatan PROPER Provinsi Kalimantan Timur terhadap kegiatan/usaha belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan ada pembatasan kegiatan dan sebagian besar perusahaan menyampaikan informasi tidak dapat menerima kunjungan baik pengawasan atau pembinaan sesuai instruksi presiden. Namun penerapan sanksi administrasi tetap menjadi kewajiban perusahaan untuk ditindak lanjuti dan dilaporkan, sementara kegiatan PROPER tetap dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan laporan berupa self assesment. DLH Prov. Kaltim juga melaksanakan penyusunan KLHS revisi RPJMD Provinsi Kaltim dan RTRW serta melakukan pelayanan validasi KLHS Kabupaten/Kota. DLH Prov. Kaltim berkoordinasi dengan 12 (dua belas) rumah sakit rujukan untuk melaporkan timbulan limbah B3 Covid-19 dan pengelolaan lanjutannya. Serta dengan terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengeloaan Lingkungan Hidup tentu akan diikuti dengan penyesuaian kebijakan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur.” Pungkasnya.

(PPID DLH Prov. Kaltim)

Mendampingi Kunjungan Kerja Hari ke Dua Kerja Menteri LHK ke Lokasi Persemaian Mangrove

MUARA BADAK – Di hari kedua kunjungan lapangan, LHK RI Ibu DR. Siti Nurbaya bersama beberapa pejabat Eselon I dan II Lingkup Kementerian LHK, Pejabat dari Bappenas dan Kemenko Maritim dan Investasi, juga didampingi oleh Gubernur Kalimantan Timur, DR. Ir. H. Isran Noor, Kepala Dinas Kehutanan Prov.Kaltim Amrullah dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov.Kaltim E.A. dan Rafiddin Rizal beserta jajaran melanjutkan peninjauan ke lokasi persemaian Mangrove yang berada di Pusat Informasi Mangrove (PIM) Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur.

Setibanya di lokasi tersebut, Rizal mengatakan bahwa status bangunan di Pusat Informasi Mangrove (PIM) adalah aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibangun oleh d/h Badan Lingkungan Hidup dan sekarang pengelolaannya diserahkan kepada UPTD KPHP Delta Mahakam dan secara langsung Gubernur memuji dan mengapresiasi bangunan tersebut. Selanjutnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan lokasi PIM sebagai persemaian mangrove dalam mendukung pemenuhan kebutuhan bibit mangrove di Provinsi Kalimantan Timur dan kegiatan World Mangrove Center (WMC) yang pelaksanaannya akan dilakukan di Sangkulirang yang berada di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur

Pada saat diskusi ibu Menteri Siti Nurbaya yang juga didampingi Sekjen KLHK dan Gubernur Kaltim juga menyerap aspirasi terhadap permasalahan status lahan di kawasan tersebut yang juga terdapat kegiatan migas, pemukiman penduduk serta kegiatan lain yang segera akan ditindak lanjuti oleh KLHK untuk memperjelas status lahan dalam kawasan, pemukiman dan kegiatan migas sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Setelah selesai peninjauan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta rombongan menuju bandara APT. Pranoto Samarinda untuk take off menuju ke Jakarta untuk mengakhiri kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Timur.

(PPID DLH Prov. Kaltim)

Mendampingi Kunker Menteri LHK, Bappenas dan Kemenko Marinves

PENAJAM – Bersama dengan Gubernur Kalimantan Timur, DR. Ir. H. Isran Noor dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Amrullah, E.A.Rafiddin Rizal selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup beserta jajaran mendampingi  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Ibu DR. Siti Nurbaya bersama beberapa pejabat Eselon I dan II Kemen LHK, Pejabat dari Bappenas dan Kemenko Maritim dan Investasi dalam kunjungan kerja hari ini Sabtu (03/04).

Kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Menteri LHK kali ini dalam rangka peninjauan rencana areal gedung pemerintahan calon Ibukota Negara  serta pemantauan terhadap kemajuan terhadap ketersediaan lahan serta air, di Desa Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Terhadap ketersediaan air, Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan bahwa terdapat 2 kegiatan pembangunan bendungan yang dibiayai oleh pemerintah serta 1 kegiatan yang merupakan inisiatif swasta (dunia usaha). Dengan harapan ini dapat memenuhi ketersediaan air di wilayah IKN.

Acara berikutnya rombongan menuju lokasi Persemaian Modern IKN yang berada di PT. Inhutani I, namun batal dilanjutkan karena hujan deras melanda sekitar daerah tersebut.

Disaat ditemui di sela sela peninjauan, Rizal mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi, dalam hal ini bersama dengan Gubernur Kaltim dan Kadis Kehutanan Kaltim dan Dinas LH, akan terus mendampingi kegiatan Ibu Menteri hingga selesai, yaitu kegiatan Peninjauan dan Penanaman Mangrove dan rencana pengembangan World Mangrove Center yang sedianya akan dilakukan minggu (04/04) di desa Saliki Muara Badak sebagai acara terakhir rombongan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas dan Kemenko Marinves sebelum kembali ke Jakarta melalui bandara APT. Pranoto Samarinda pada minggu siang.

(PPID DLH Prov. Kaltim)

Menurunnya Tingkat Deforestasi Hutan dan Lahan Kaltim

SAMARINDA – Kabar menggembirakan disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Bapak E.A.Rafiddin Rizal, via telpon Kamis (01/04).

“Pagi ini saya mendapatkan kiriman artikel dari GCF yang dimuat mongabay.com tentang pernyataan World Resource Institute (WRI) dalam Global Forest Watch platform” buka beliau.

Lebih lanjut beliau mengatakan “Disebutkan bahwa selama tahun 2020 pada tingkat global deforestasi meningkat, namun ada ada 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Papua Nugini  yang menunjukkan tren deforestasi menurun khususnya Kaltim, dimana hal ini sangat baik untuk Kaltim yang sedang menerapkan FCPF Carbon Fund”

Dilansir dari  dari laman Mongabay https://news.mongabay.com/2021/03/global-forest-loss-increases-in-2020-but-pandemics-impact-unclear/ , terdapat pernyataan sebagai berikut :

East Kalimantan, which just concluded an agreement with the World Bank for up to $110 million in REDD+ finance if the province is successful in bringing down forest-based emissions. The province is also host to one of most mature multisector, multistakeholder initiatives in the country seeking to transition to more sustainable land use.

 “Dimana pernyataan tersebut menunjukkan keberhasilan Kaltim dalam menjalankan inisiatif penurunan tingkat deforestrasi dan degradasi hutan dan lahan multi sektor dan multi stakeholder” lanjut beliau.

Sebelum menutup pembicaraan beliau sampaikan bahwa pernyataan World Resource Institute (WRI) menunjukkan bukti keseriusan. Komitmen  dan kerja keras Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama seluruh stakeholder dalam upaya upaya penanganan penurunan deforestasi dan degradasi hutan serta lahan di kalimantan Timur” ujar beliau.

(PPID DLH Prov. Kaltim)

“Pak Rahmad, Selamat Menjalani Purna Tugas, Tetap Terus Berkarya”

SAMARINDA – Kepala Dinas Lingkungan Hidup provinsi Kalimantan Timur, Bapak E.A.Rafiddin Rizal, melepas salah satu pegawainya yang akan memasuki masa purna tugas pada 1 April 2021 di ruang rapat Adiwiyata (31/03).

Pegawai Dinas Lingkungan hidup yang memasuki masa purna tugas tersebut adalah Rahmad, pegawai subbag Umum dengan masa bakti 36 tahun di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pada kesempatan yang diberikan, Rizal menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah dilakukan selama ini, “Terima kasih saya ucapkan untuk Pak Rahmad, segala hal baik yang telah Pak Rahmad torehkan untuk DLH Kaltim ini akan kami lanjutkan dan tingkatkan lagi” ujar beliau

“Juga atas nama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur saya kembali menyampaikan terima kasih atas pengabdian Bapak, dan memohon kepada bapak tetap mau membimbing dan menularkan ilmunya kepada rekan-rekan agar tugas yang ditinggalkan tersebut tetap dapat berjalan dengan baik” ujar Rizal

Lebih lanjut beliau mengatakan, “Atas nama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur juga saya minta maaf jika selama masa pengabdian Bapak terdapat kesalahan dari kami, Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kebarokahan, selamat menjalani purna tugas dan tetap berkarya” pungkas beliau.

Serta pada kesempatan yang diberikan, tidak lupa Pak Rahmad meminta maaf apabila selama menjadi pegawai banyak berbuat salah baik disengaja maupun tidak disengaja. Acara dilanjutkan dengan penyampaian kesan dari pegawai yang mewakili,  dan diteruskan dengan pemberian kenang-kenangan. Diakhir acara tersebut, yang disambut dengan antusias oleh seluruh pegawai yang hadir di acara pelepasan purna tugas tersebut.

(PPID DLH Prov. Kaltim)

Rapat Tim Teknis Adendum Andal & RKL-RPL PT.Kaltim Industrial Estate

SAMARINDA – Dibuka oleh Kepala Dinas Bapak E.A.Rafiddin Rizal, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan rapat Tim Teknis pembahasan dokumen adendum Andal dan RKL-RPL untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi ling-kungan, perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup, perubahan peningkatan kapasitas produksi (penyesuaian), dan perubahan pengelolaan dan peman-tauan lingkungan hidup pada kegiatan kawasan industri PT.Kaltim Industrial Estate (PT.KIE).

PT. Kaltim Industrial Estate (KIE) sendiri merupakan perusahaan kawasan industri yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri Kaltim Industrial Estate mempunyai areal kawasan industri seluas ± 214 ha dan berlokasi di Kelurahan Guntung dan Kelurahan Loktuan Kecamatan Bon-tang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur.

Dipaparkan pada rapat bahwa untuk dapat melakukan penambahan atau perubahan kegiatan usaha dan/atau kegiatan di Kawasan industri ini, PT.KIE telah memiliki beberapa perizinan antara lain adalah Izin Lingkungan (IL) yang berlaku efektif yang dikeluarkan tanggal 16 Mei 2019 oleh lembaga OSS (Online Single Submission), dengan SKKL (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan) dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/846/LINGK/DPMPTSP/ V/2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Adendum Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambahan Kegiatan Kawasan Industri seluas + 214 Ha PT. Kaltim Industrial Estate yang berlokasi di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan rincian skala sebagai berikut :Berdasarkan pemaparan tersebut maka Komisi Penilai Amdal yang dalam hal ini dipimpin oleh  Ketua Tim Teknis, Bapak Fahmi Himawan menjelaskan bahwa

Pertama, berdasarkan pasal 527 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, SKKL, Rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen lingkungan hidup yang telah mendapatkan Persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat  serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Kedua, mengacu pada pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, disebutkan bahwa Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatannya yang telah memperoleh Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan.

Ketiga, mengacu pada pasal 89 ayat (2) huruf a, b, c Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan PT. KIE meliputi perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan dan Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup, kemudian perubahan penambahan kapasitas produksi, perubahan luasan lahan, serta perubahan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Keempat, mengacu pada pasal 90 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, dalam hal terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana angka 4 huruf c di atas, maka perubahan Izin Lingkungan yang dilakukan melalui Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru.

Kelima, mengacu pada Pasal 91 ayat (1) huruf C Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2021, disebutkan bahwa Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen LH baru dilakukan melalui perubahan SKKL dengan kewajiban melakukan penyusunan dan penilaian  adendum Andal dan RKL-RPL.

Keenam, terhadap perubahan usaha dan/atau kegiatan PT. KIE sesuai butir A angka 3, maka Sesuai lampiran V Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2021, rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan PT. KIE diindikasikan memenuhi kriteria tidak berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik (DPH) baru yang belum dilingkup dan dikaji di dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan/atau tidak berpotensi mengubah batas wilayah studi, sehingga dapat simpulkan bahwa perubahan usaha dan/kegiatan PT. KIE dilakukan melalui penyusunan dan penilaian adendum Andal dan RKL-RPL.

Ketujuh, sesuai lampiran V Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2021, perubahan usaha dan/atau Kegiatan PT. KIE diindikasikan :

1. 1. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi merubah Pengelolaan LH atau Rencana besaran dampak dan sifat penting dampak DPH sebelumnya ;
   2. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi merubah Pengelolaan LH atau Rencana Pemantauan LH yang telah dilakukan; atau
   3. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan lebnih besar atau sama dengan yang sudah dikaji dalam dokumen Amdal sebelumnya dan berada di Tapak Proyek yang sama.

sehingga PT. KIE menyusun dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL tipe A.

Kedelapan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengaturan Perizinan Berbasis Resiko disebutkan untuk bidang Usaha dengan Kode KBLI 68130 dan judul KBLI Kawasan Industri yang berada di satu kabupaten/kota merupakan kewenangan Bupati/Walikota dalam pengaturan perizinannya.

Dan Kesembilan, karena terdapat kegiatan di sisi laut, berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, disebutkan bahwa untuk usaha dan/atau kegiatan yang berada di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut  diukur dari garis pantai kearah laut lepas merupakan kewenangan Gubernur, maka rencana usaha dan/atau kegiatan PT. KIE merupakan kewenangan Komisi Penilai Amdal Prov. Kaltim untuk melakukan penilaian dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL.

(PPID DLH Prov. Kaltim)

Sosialisasi Komitmen NDC dan Konsep Pembangunan Rendah Karbon

SAMARINDA – Bertempat di Ruang Adipura, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Kalimantan menggelar kegiatan Sosialisasi Komitmen NDC dan Konsep Pembangunan Rendah Karbon dan upaya pengendalian dampak wilayah dan sektor melalui instrumen pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dihadiri oleh Seluruh Dinas Lingkungan Hidup dan Bappeda serta beberapa instansi terkait se-kalimantan, kegiatan ini dibuka pleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Bapak E.A.Rafiddin Rizal.

Pada kesempatan tersebut, beliau mengungkapkan bahwa pembangunan di suatu wilayah dapat berdampak pada menurunnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup dan perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

“Menurut undang-undang tersebut, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum” ungkap beliau.

Untuk diketahui, bahwa dalam UU tersebut juga dimandatkan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menyusun dokumen/kajian baik di tahapan perencanaan maupun tahapan pengendalian, yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pada tahapan perencanaan, pemerintah wajib menyusun informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), sedangkan pada tahapan pencegahan pemerintah wajib menyusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), AMDAL, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, dan instrumen lainnya.

Lebih lanjut beliau memaparkan bahwa KLHS dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana dan program Pemerintah yang bersifat strategis, seperti RPJMD dan RPJPD, ataupun RTRW, selain itu terdapat juga Instrumen AMDAL, dan UKL-UPL untuk perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup lingkup program/kegiatan di wilayah provinsi/kabupaten/kota.

Selanjutnya Rizal menambahkan, “ Perlu juga kami sampaikan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2030 sebagai NDC (Nationally Determined Contribution) sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional ”.

Dimana komitmen yang dimaksud beliau tersebut telah diratifikasi melalui UU No.16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

Dan dalam upaya mendukung komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia telah menyusun perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Nasional (PRKN) yang diintegrasikan ke dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) merupakan transformasi strategi dari program Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK) yang tertuang dalam Perpres No.61 Tahun 2011. Untuk Provinsi Kalimantan Timur sendiri telah diterbitkan Pergub Kaltim Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK Prov. Kaltim, dan telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK tahun 2010-2030, juga telah menerbitkan Perda Kaltim Nomor 17 Tahun 2018 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.

“ Dalam konteks Program Pembangunan Rendah Karbon atau Emisi, maka perlu kami sampaikan juga disini ” lanjut beliau,

“ Bahwa pemerintah Indonesia melalui KLHK telah menandatangani perjanjian pembayaran penurunan emisi (ER-PA) FCPF-Carbon Fund pada tanggal 25 November 2020 bersama world bank, dimana Provinsi Kalimantan Timur telah dipilih oleh KLHK sebagai lokasi pelaksanaan program penurunan emisi berbasis yurisdiksi FCPF-Carbon Fund tersebut ” ungkapnya.

Program penurunan emisi FCPF-Carbon Fund ini sendiri merupakan bagian dari upaya penting yang harus dilakukan oleh pemerintah baik ditingkat nasional dan provinsi Kalimantan Timur dalam mengurangi deforestasi dan degradasi, serta memastikan Indonesia dan Provinsi Kalimantan Timur berada di jalur yang tepat dalam pembangunan berkelanjutan dengan konsep pembangunan hijau dan pembangunan rendah karbon.

“ Sehubungan dengan hal-hal tersebut tersebut, P3E Kalimantan bersama Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim, pada hari ini menyelenggarakan kegiatan fasilitasi penyusunan dokumen instrumen lingkungan hidup (DDDTLH, RPPLH, KLHS, Ekonomi Lingkungan) di wilayah Kalimantan Timur “ pungkas beliau

Untuk itulah perlu dilakukan tahapan sosialisasi konsep pembangunan rendah karbon dan konsep kebijakan dampak pengendalian dampak wilayah dan sektor di wilayah ekoregion Kalimantan serta koordinasi dalam rangka membahas kemajuan/status penyusunan dokumen instrumen kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur untuk mengidentifikasi kabupaten/kota mana saja yang telah menyusun dokumen instrumen lingkungan maupun yang akan menyusun dokumen tersebut.

(PPID DLH Prov. Kaltim)

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sapras Sampah

SAMARINDA – “Pada tahun 2018  Walikota Samarinda telah menetapkan Perwali tentang Kebijakan dan Strategi Daerah  (Jakstrada)  pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan tahun 2019, begitu pula dengan Bupati Kutai Kertanegara, telah menetapkan Jakstrada yang ditujukan untuk mendorong pencapaian target pengelolaan sampah sebesar 100% di tahun 2025, yang diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30%, dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025” demikian disampaikan oleh Bapak.E.A. Rafiddin Rizal selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah yang dilaksanakan di Hotel Mercure  (24/03).

Dimana untuk menuju Indonesia Bersih Tahun 2025 dan berkelanjutan diperlukan Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi, pemerintah daerah perlu untuk menyelesaikan permasalahan sampah sejak dari hulu hingga hilir.

“Saat ini, secara umum pola penanganan sampah di Indonesia masih melalui tahapan pa-ling sederhana, yaitu kumpul, angkut, dan buang” lanjut beliau.

Masyarakat masih mengandalkan pemerintah untuk melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan, sementara pemerintah menghadapi kendala dalam alokasi dana untuk menyelesaikan atau memberikan layanan sampah karena SDM dan sarana prasarana yang masih terbatas sehingga sampah masih menjadi masalah yang belum terselesaikan dengan baik.

Sesuai dengan tema Hari Peduli Sampah Nasional ( HPSN)  2021 yaitu “ Sampah Bahan Baku Ekonomi Di Masa Pandemi”, selama puluhan tahun pola penanganan  Kumpul Angkut Buang tersebut telah berlangsung dan terpatri menjadi kebijakan yang umum dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pola pengelolaan sampah tersebut berjalan karena dilandasi oleh mind set bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak berguna sehingga harus dibuang. Sehingga pendekatan yang dijalankan adalah pendekatan melalui penyelesaian di tempat pemrosesan akhir (end of pipe), sehingga mind set pengelolaan sampah harus diubah untuk memanfaatkan sampah sebagai bahan baku ekonomi melalui prinsip 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) dan peningkatan peran serta masyarakat .

Lebih lanjut beliau menegaskan “oleh karenanya, pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir perlu untuk dilakukan dalam rangka mendorong pengurangan sampah sejak dari sumbernya dan mengurangi sampah yang masuk ke TPA, dan pola pengelolaan dengan model kumpul-angkut-buang sudah seyogyanya ditinggalkan”

Dalam hal ini, sudah saatnya pemerintah daerah kabupaten/kota beralih ke pengelolaan sampah yang dilakukan secara berkelanjutan, dan tentu saja Pemerintah Daerah tidak dapat melakukannya sendiri.

“Agar tanggung jawab pelayanan publik dalam pengelolaan sampah dan memperoleh hasil yang optimal dan berkelanjutan, maka sumber daya masyarakat perlu dioptimalkan melalui upaya-upaya pelibatan masyarakat atau swasta dalam pengelolaan sampah yang juga didukung dan difasilitasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota” ungkap Rizal.

Untuk itu, kegiatan kali ini mempertemukan Pemerintah Provinsi Kaltim yang diwakili oleh DLH Prov.Kaltim dan beberapa instansi terkait baik tingkat Provinsi maupun Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kertanegara dengan PT. PMA Geo Trash Managemen Indonesia sebagai pihak ketiga yang berperan sebagai pengelola daur ulang sampah plastik yang akan diolah dengan sistem pirolisis mengubah sampah plastik menjadi solar/diesel. Adapun yang sudah berjalan kegiatannya adalah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lombok) telah dilakukan kegiatan pengolahan sampah plastik yang diubah menjadi minyak solar/diesel

“ Perlu kita ketahui bersama, data nasional sampah plastik yang mampu didaur ulang baru mencapai 45,9%, sisanya belum dimanfaatkan, di samping itu, Indonesia masih melakukan impor sampah plastik dengan kemampuan daur ulang plastik tahun 2019 baru mencapai  7%, sehingga Kerjasama ini akan memberikan hasil positif buat Indonesia secara umum dan tentu saja Provinsi Kalimantan Timur” tutup beliau.

(PPID DLH Prov. Kaltim)