Bersama Pemerintah Kota Samarinda Mengunjungi Lokasi Terdampak Banjir Kelurahan Bukit Pinang Samarinda

SAMARINDA – Sehari setelah dilakukannya rapat daring, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, dipimpin oleh Ibu Zaratustra Rahmi selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,  mendampingi Komisi III DPRD Kota Samarinda dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda mengunjungi lokasi terdampak banjir di Kelurahan Bukit Pinang (15/01).

Dalam kunjungan tersebut turut bergabung Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda, Jajaran Kecamatan Samarinda Ulu serta Kelurahan Bukit Pinang. Tim mengunjungi lokasi yang diindikasikan sebagai sumber banjir dan terdampak banjir di sekitar wilayah Pergudangan Jl.Suryanata, Samarinda.

Setibanya di lokasi tim langsung berkoordinasi dengan pihak berwenang di lokasi pergudangan serta warga terdampak banjir di perumahan warga yang berada tepat di sebelah lokasi pergudangan tersebut dengan mengacu pada peta daerah tangkapan air, lokasi bukaan lahan dan kolam di depan pergudangan, areal pergudangan dan lokasi perumahan warga yang terdampak banjir.

Pada kesempatan tersebut tim berkeliling ke sekitar lokasi dan mendapati pada sisi utara jalan poros Samarinda-Tenggarong, didapati sebuah kolam alami (danau), areal belukar dan areal bukaan kegiatan pembangunan yang dalam tahap konstruksi. Dimana ketika banjir pada saat itu, air dari areal ini meluap melewati badan jalan poros setinggi tidak kurang dari 1 m menuju saluran air di areal pergudangan PT. Samarinda Cahaya Berbangun dengan arah aliran air dari utara menuju selatan.

Pihak pergudangan menjelaskan bahwa sudah ada rencana pengembangan areal pergudangan di sisi utara ini termasuk rencana meningkatkan daya tampung kolam namun keseluruhannya masih dalam proses termasuk perizinan dan dokumen lingkungannya.

Pada sisi selatan jalan poros Samarinda-Tenggarong, tim mendapati konstruksi pergudangan yang sudah digunakan, terdapat beberapa bagian kecil yang masih dalam tahap konstruksi. Diceritakan bahwa pada waktu banjir air dari sisi utara membanjiri       badan jalan utama di pergudangan. Pada saat kunjungan dilakukan, perbaikan konstruksi saluran di outlet pergudangan tersebut sedang berlangsung

Dari Site Plan Pergudangan dengan luasan 5 Ha, yang sudah beroperasi termasuk konstruksi kolam retensi dari saluran outlet pergudangan,  yang ternyata ketika banjir tidak mampu menampung debit air dan fungsi penyalurannya tidak optimal. Sedangkan rencana pengembangan pergudangan dengan luas sekitar 30 Ha masih dalam proses pengurusan izinnya.

Tim melanjutkan kunjungan menuju wilayah terdampak banjir, yaitu perumahan warga pada blok B dan C Perumahan Bukit Pinang dan mendapati bahwa perumahan warga ini terletak sejalur saluran daerah yang berasal dari hulu pergudangan, tangkapan air wilayah sekitarnya serta outlet dari kolam retensi yang dikelola oleh pergudangan.

Kemudian, diketahui bahwa daerah perumahan yang paling merasakan dampak banjir, terletak pada wilayah yang lebih rendah, dimana saluran airnya menyempit dan juga menerima air tangkapan dari areal di Segmen 2. Dalam hal ini, Dinas PUPR/SDA telah menggagas pembangunan kolam retensi yang  berada di hilir pemukiman warga.

Pada kesempatan tersebut, Anggota DPRD Kota Samarinda menyerap, menampung dan memperhatikan  keluhan, aspirasi dan saran dari masyarakat yang disampaikan dalam kunjungan tersebut untuk ditindaklanjuti dalam penanggulangan dampak dan pencegahan banjir.

(PPID DLH Prov. Kaltim)

Koordinasi Penanganan Banjir Kelurahan Bukit Pinang

SAMARINDA – Tindak lanjut atas kunjungan ke lokasi terdampak banjir di hari sebelumnya, kepala dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, E.A Rafiddin Rizal melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda secara daring (13/01).

Pada kesempatan ini, Rizal memaparkan hasil dari kunjungan bersama tim ke lapangan di hari sebelumnya. Foto-roto dan informasi hasil diskusi dengan warga sekitar ditampilkanuagar bisa dianalisa bersama.

Diinformasikan oleh beliau bahwa dalam diskusi yang dilakukan bersama warga sekitar, bahwa sumber air banjir besar kali ini selain dari curah hujan yang tinggi, juga diduga bersumber dari kegiatan disekitar lokasi perumahan warga.

Salah satunya yaitu dengan adanya kegiatan Pergudangan yang berada dekat dengan pemukiman warga, dimana sejumlah besar debit air dari perbukitan sekitar langsung tercurah ke wilayah perumahan warga yang berada di sisi bukit yang lebih rendah.

Informasi yang disampaikan tersebut ditanggapi dengan serius oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, yang dengan segera bergerak untuk menyelesaikan permasalah ini agar tidak terulang kembali.

(PPID DLH Prov. Kaltim)

Doa Bersama Mengawali Tahun Kerja 2021

SAMARINDA – Mengawali tahun  2021, doa bersama dipanjatkan oleh segenap pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur secara sederhana di halaman parkir kantor (08/01).

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Dinas, Ayi Hikmat berharap dengan diawali berdoa bersama ini, semoga bisa memberikan keyakinan, semangat dan motivasi kepada seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam bekerja selama tahun 2021 ini.

Ditemui pula di sela kegiatan tersebut, Kepala Dinas, E.A Rafiddin Rizal mengingatkan bahwa menghadapi tahun 2021 ini tugas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur lebih berat dikarenakan masa pandemi ini.

Untuk itu beliau secata tegas mengharapkan segala pekerjaan yang dilakukan harus juga dibarengi denganselalu memohon Kesehatan, keselamatan dan kelancaran kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

(PPID DLH Prov. Kaltim)

Kunjungan DLH Prov. Kaltim ke Lokasi Terdampak Banjir Kelurahan Bukit Pinang, Samarinda

SAMARINDA – Bergerak cepat dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat melalui media sosial terkait banjir yang melanda wilayah Kelurahan Bukit Pinang pada Kamis sore (07/01) yang lalu, Kepada Dinas Lingkungan Hidup, E.A Rafiddin Rizal beserta jajarannya segera mengunjungi lokasi terdampak banjir tersebut (09/01).

Setibanya di lokasi, Rizal menuju lokasi terdampat terburuk yaitu RT 12 dan RT 13         Kelurahan Bukit Pinang Kota Samarinda yang terdiri dari sekitar 350 kepala keluarga, pada kesempatan itu  memberikan bantuan berupa 300 porsi nasi bungkus dan air mineral untuk dapat sedikit meringankan beban warga terdampak banjir di lokasi tersebut.

Di sela pembagian tersebut, Rizal berdiskusi dan mendengarkan keluhan secara langsung dari warga setempat. Menurut warga, sumber air banjir ini selain dari curah hujan yang tinggi, juga diduga bersumber dari kegiatan disekitar lokasi perumahan warga, yaitu dengan adanya Pergudangan yang berada dekat dengan pemukiman warga, yang menyebabkan air dari perbukitan sekitar langsung tercurah ke wilayah perumahan warga yang berada di sisi bukit yang lebih rendah.

Menanggapi keluhan tersebut, Rizal mengatakan bahwa penyebab banjir harus ditelaah lebih jauh lagi. Beliau juga menjelaskan bahwa terkait Izin Lingkungan Pergudangan, merupakan wewenang Pemerintah Kota Samarinda, oleh karena itu DLH Provinsi Kalimantan Timur akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Samarinda cq Dinas Lingkungan Hidup Kota untuk segera mengetahui permasalahan dan mencari solusi bagi pencegahan banjir di kemudian hari.

(PPID DLH Prov. Kaltim)

Kunjungan dan Verifikasi Rencana Pembangunan Taman KEHATI di Konsesi PT.GAS (General Aura Semari) di Kabupaten Berau

BERAU – Keseriusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pembentukan Taman KEHATI ditunjukkan dengan langkah Kerjasama Pemerintah dalam hal ini DLH Provinsi Kalimantan Timur dan DLHK Kabupaten Berau serta PT. General Aura Semari (GAS).

Menindaklanjuti kunjungan “Study Tiru” Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur ke Taman Kehati Wonosadi Yogyakarta yang telah dilakukan sebelumnya, Kepala Dinas, Rafiddin Rizal bergerak cepat memimpin tim pembentukan Taman Kehati yang terdiri dari tim DLH Provinsi Kalimantan Timur dan DLHK Kabupaten Berau, serta Bambang Nooryanto Kepala Seksi Taman Kehati dan Karst KLHK mengunjungi lokasi rencana Pembentukan Taman Kehati yang berada pada areal Konservasi Multifungsi konsesi PT. GAS di wilayah Merapun, Kabupaten Berau (16/20).

Pada rencana pembangunan Taman Kehati ini, Dinas Lingkungan Hidup menggandeng PT.GAS selaku pemilik konsesi yang sebelumnya telah memiliki area High Conservation Value (HCV) seluas 627 Ha untuk diproyeksikan menjadi Taman Kehati. Dimana untuk melaksanakan kegiatan ini disambut dengan sangat antusias oleh manajemen PT.GAS yang diwaliki oleh Karina Sembiring selaku Senior Estate Manager.

PT.GAS merupakan salah satu anak perusahaan pada group Triputra Agro Persada yang memiliki ijin pembangunan Kebun Kelapa Sawit berupa SK Bupati nomor 474 Tahun 2013 dengan luas areal 2.990 Ha dan luas efektif 2.660,  yang secara administratif berada di area Konservasi Multifungsi Mayong  Desa Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau.

Pada kunjungan kali ini, dipandu oleh DR. Yaya Rayadi dari Ecositrop tim menelusuri jalur tracking sepanjang 3 km yang telah dilengkapi dengan 5 titik fasilitas shelter atau tempat peristirahatan serta papan informasi yang menunjukkan potensi keanekaragaman hayati flora dan fauna di sekitar lokasi.

Di sekitar jalur tracking, tim dapat menemukan bukti-bukti keberadaan satwa liar secara langsung, diantaranya keberadaan sarang Orang Utan, bekas cakaran beruang madu yang masih baru, serta beberapa jenis burung. Selain itu, potensi pohon-pohon besar asli Kalimantan yang berdiameter lebih dari 1 meter juga dapat dijumpai disepanjang jalur tracking.

Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan bersama dengan tim Ecositrop, telah berhasi diidentifikasi sekitar 500 tumbuhan dengan variasi jenis 149 tanaman yang didominasi oleh tumbuhan Ulin, Meranti Merah, Mahang dan Tapos.

Ditemui di akhir jalur tracking, Bambang Nooryanto mengatakan bahwa areal konservasi ini tepat untuk dijadikan sebagai Taman Kehati dikarenakan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwanya, beliau juga mengapresiasi semangat PT.GAS atas kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Hal senada pun disampaikan oleh Rizal, Dinas Lingkungan Hidup sangat mendukung pembentukan Taman Kehati ini, dan ditekankan oleh beliau bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur siap mendampingi dan memfasilitasi terbentuknya Taman Kehati yang pertama di Kalimantan Timur dan terluas di Indonesia yang pernah ada.

(PPID DLH Prov. Kaltim)

4 Perusahaan di Kalimantan Timur Mendapatkan Peringkat Emas Pada Anugrah PROPER 2020

JAKARTA – Dalam masa pandemi Covid-19 ini KLHK tetap melakukan penilaian ketaatan dunia usaha terhadap peraturan perundangan PLH pada 2.038 perusahaan di seluruh wilayah Indonesia melalui SIMPEL (Sistem Pelaporan Elektronik) KLHK.

Pada penganugerahan penghargaan peringkat Emas yang diserahkan langsung oleh Ibu Siti Nurbaya selaku Menteri KLHK RI di Jakarta dan disiarkan langsung secara daring melalui Zoom dan Youtube (14/12), dari 32 perusahaan yg mendapatkan peringkat Emas terdapat 4 (empat) perusahaan di Kalimantan Timur yang mendapatkan peringkat tersebut yaitu PT. Badak NGL, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Kaltim Prima Coal, dan PT. Kideco.

Selain penerima peringkat emas tersebut, di akhir acara juga dibacakan penghargaan peringkat Hijau sebanyak 125 perusahaan, dimana 17 perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur yg mendapatkan peringkat hijau dari 41 perusahaan yg diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan peringkat tersebut.

Aspek utama penilaian ketaatan dunia usaha terhadap Peraturan Perundangan PLH Tahun 2020 ini yaitu Dokumen Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah B3, serta Kerusakan Lahan (khusus perusahaan pertambangan). Dan untuk Tahun 2020 ini dengan menambahkan kriteria sensitivitas dan daya tanggap perusahaan terhadap kebencanaan dalam penilaian aspek pemberdayaan masyarakat sebagaimana ditegaskan juga oleh Bapak Wakil Presiden RI dalam sambutannya.

Siti Nurbaya mengatakan, berdasarkan hasil kerja dan keputusan Dewan Pertimbangan Proper dari tahun ke tahun juga dapat diperoleh pemetaan kepemimpinan perusahaan. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan memberikan penghargaan kepada pimpinan perusahaan yang memenuhi kriteria Green Leadership.

Pada kesempatan yang baik ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Timur Ir. E.A. Rafiddin Rizal, ST, M.Si menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada peserta Proper 2020 khususnya di Kalimantan Timur yang telah mendapatkan peringkat Emas dan Hijau. Hal ini menunjukkan tingkat kepedulian yg sangat tinggi dari perusahaan di Kalimantan Timur terhadap pengelolaan lingkungannya.  Sehingga diharapkan perusahaan-perusahaan ini akan menjadi benchmark perusahaan lain dalam pengelolaan lingkungan hidup

(PPID DLH Prov. Kaltim)

Penilaian Dokumen Adendum Pembangunan Jembatan Teluk Balikpapan

SAMARINDA – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR & PERA) Prov. Kaltim  cq. Bidang Bina Marga berencana melakukan perubahan pembangunan trase jalan akses Jembatan Pulau Balang Sisi Kota Balikpapan.

Untuk itu, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan secara daring Rapat Tim Teknis Penilaian Dokumen Adensum Andal dan RKL-RPL Rencana Usaha dan/atau kegiatan pembangunan jembatan Teluk Balikpapan dan jalan penghubung terkait perubahan pembangunan jalan penghubung sisi balikpapan oleh dinas pekerjaan umum.

Dengan perubahan rencana pembangunan sebagai berikut :

Dipaparkan dalam rapat, untuk dapat melaksanakan perubahan tersebut, maka DPUPR & PERA Prov. Kaltim telah memiliki perizinan berupa AMDAL Tahun 2007 Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan dari Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.237/2007 Tanggal 4 Mei 2007, kemudian AMDAL TAMBAHAN Tahun 2012 Surat  Keputusan Kelayakan Lingkungan dari Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.2/K.320/2012 Tanggal 16 April 2012, dan juga.Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor : 503/614/LINGK/DPMPTSP/IV/ 2018 dan Keputusan Izin Lingkungan Nomor : 503/615/ LINGK/DPMPTSP/IV/2018 tanggal 9 April 2018 dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Kaltim atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Jembatan teluk Balikpapan dan Jalan Penghubung (Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang) Terkait Perubahan Panjang Jalan dari ± 32,550 kilometer menjadi ± 37,360 kilometer di Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan dan Kelurahan Riko dan Kelurahan Pantai Lango Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kaltim.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Komisi Penilai AMDAL Prov. Kaltim menyampaikan bahwa

Pertama, A.Sesuai pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, kegiatan dengan pemrakarsa badan/instansi Pemerintah termasuk sektor usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusahanya diluar sistem Online Single Submission (OSS).

Kedua, mengacu pada pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012  tentang Izin Lingkungan dan pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.23 / MENLHK / SETJEN / KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan, disebutkan bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.

Ketiga, mengacu pada pasal 4 ayat (3) huruf c angka  3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.I/7/2018, perubahan usaha dan/atau kegiatan dimaksud memenuhi kriteria perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan.

Keempat, mengacu pada pasal 6 ayat (5) huruf (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.I/ 7/2018 disebutkan bahwa dalam hal perubahan kegiatan termasuk dalam kriteria perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan, maka perubahan Izin Lingkungan yang dilakukan melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

Kelima, mengacu pada pasal 7 ayat (1)  huruf b dan ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.I/ 7/2018, rencana perubahan kegiatan DPUPR & PERA Prov. Kaltim tersebut memenuhi kriteria sebagai rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik (DPH) baru yang sudah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan/atau rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak berpotensi mengubah batas wilayah studi

Dan keenam, sesuai lampiran III Permen LHK Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018, perubahan usaha dan/atau kegiatan DPUPR & PERA Prov. Kaltim diindikasikan dapat menyebabkan perubahan dampak penting hipotetik (DPH) yang sudah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya, baik perubahan besaran maupun sifat penting dampak, sehingga dari rencana perubahan kegiatan DPUPR & PERA Prov. Kaltim wajib menyusun dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL tipe A.

(PPID DLH Prov. Kaltim)

FGD Penyusunan KLHS Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur

 SAMARINDA – Dilakukan secara daring, Dinas Lingkungan Hidup provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan kegiatan Forum Group Discusion (FGD) penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur, Kamis Tanggal 30 November 2020.

Dibuka oleh Kepala Dinas, Ir.E.A.Rafiddin Rizal,ST.,M.Si, kegiatan ini dihadiri secara daring oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) penyusunan KLHS RTRW Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor : 660.1/K.387/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2025  yang terdiri dari perwakilan instansi diantaranya Kepala Dinas PUPR Prov Kaltim,Dinas Lingkungan Hidup , Bappeda Prov Kaltim serta dibantu Tenaga Ahli Rara Sri Windu Astuti R, ST, MT, Dana Adikusuma, ST, M.Sc,  Andry Krisnaldi, ST, MT difasilitasi oleh Sekretariat Validasi DLH Prov Kaltim.

Dalam rapat ini, pembahasan mengacu kepada Dokumen KLHS Revisi RTRW  Provinsi Kalimantan Timur, dimana diharapkan pertemuan kali ini akan menghasilkan penyepakatan indikasi KRP yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan beserta analisis kajian 6 muatannya , penyusunan draft alternatif penyempurnaan KRP dan penyusunan draft rekomendasi serta persiapan untuk Konsultasi Publik II pada 1 Desember 2020 dalam mewujudkan penataan ruang yang aman , nyaman dan berkelanjutan.

(PPID DLH Prov. Kaltim)

Bimtek RPP PPLH Kalimantan Timur

SAMARINDA – Terkait dengan Pengaturan Sektor Lingkungan Hidup dalam Undang Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Mengadakan kegiatan Webinar Pembinaan Pelaksanaan Manajemen KPA dan Kelengkapan Data Amdal dan UKL-UPL pada Dinas Lingkungan Hidup.

Menghadirkan seluruh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, sebagai pembicara utama pada kegiatan kali ini adalah Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir. Ary Sujianto, MSE.

Di awal paparannya, Ary memberikan penjelasan bahwa strukur pendekatan pada penyusunan RPP Pelaksanaan Undang Undang Cipta Kerja Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupyaitu menyusun ketentuan baru dan mencabut PP yang lama.

Dalam hal ini bab II pada P.27/2012, kemudian perubahan pasal dalam batang tubuh PP eksisting dan menyusun ketentuan baru  yang belum diatur, dalam hal ini bab III pada PP. 19/1999, PP. 41/1999, PP. 150/2000, PP. 82/2001, bab IV pada PP. 101/2014 dan bab V pada PP.46/2017 serta menyusun ketentuan baru yang sebelumnya diatur dalam Permen pada babVI (pengawasan) dan bab VII (sanksi).

Dijelaskan oleh beliau bahwa secara prinsip dan konsep tidak berubah dari konsep pengaturan dalam ketentuan sebelumnya, dimana perubahan lebih diarahkan untuk penyempurnaan kebijakan dalam aturan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan Undang Undang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan kepada setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan namun dengan tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Disampaikan beliau bahwa semangat Undang Undang Cipta Kerja adalah simplifikasi / penyederhanaan regulasi perizinan, izin lingkungan tidak dihilangkan namun tujuan dan fungsinya diintegrasikan ke dalam Perizinan Berusaha, dimana dengan ini maka pelaku usaha tidak perlu mengurus banyak perizinan.

Jadi, Izin Lingkungan terintegrasi ke dalam Perizinan Berusaha, dimana  Persetujuan Lingkungan menjadi persyaratan dalam penerbitan Perizinan Berusaha/Persetujuan Pemerintah, dengan demikian Perizinan Berusaha/Persetujuan Pemerintah tidak bisa diterbitkan jika tidak ada Persetujuan Lingkungan.

Persyaratan dan kewajiban aspek lingkungan yang terdapat dapat Persetujuan Lingkungan dimasukkan ke dalam persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan termuat dalam Perizinan Berusaha/Persetujuan Pemerintah yang diterbitkan.

Matrik RKL-RPL yang termuat dalam Perizinan Berusaha menjadi dasar pelaksanaan pengawasan perizinan dan penegakan hukum bila terjadi pelanggaran terhadap klausul persyaratan dan kewajiban lingkungan yang termuat dalam Perizinan Berusaha.

Serta, pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya namun tetap memberi ruang kewenangan bagi Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Menteri (second line enforcement) untuk dapat melakukan pengawasan lingkungan terhadap pelanggaran yang sifatnya serius yang kewenangan pengawasannya dilakukan gubernur atau bupati/walikota.

Diakhir kesempatannya, Ary menyampaikan apresiasinya kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim atas respon cepatnya terhadap peraturan turunan dari Undang Undang Cipta Kerja khususnya Pengaturan Sektor Lingkungan Hidup. Menurut beliau Kalimantan Timur adalah Provinsi yang pertama berinisiatif mengadakan Bimtek tentang Undang Undang ini dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se- Kalimantan Timur.

(PPID DLH Prov. Kaltim)

Study Pengembangan Sistem Aplikasi Terintegrasi Lingkungan Hidup

MEDAN – “Kami akan menggali informasi bagaimana terbangunnya SPBE (Sistem Pelaporan Sistem Elektronik) milik DLH Prov.Sumut dan juga pengalaman terbentuknya beberapa UPTD yang ada di DLH Prov.Sumut” demikian diungkapkan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Drs.Ayi Hikmat, M.Si disela kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara (12/11).

Didampingi oleh Kabid Pengendalian dan Pencemaran DLH Prov. Kaltim Ir.Zaratustra Rahmi,M.Si  serta pejabat dan staf lainnya kunjungan kali ini dalam rangka koordinasi guna mendapatkan informasi terkait Sistem Informasi Pengelolaan Lingkungan Terintegrasi  dan Pengelolaan UPTD di DLH Sumut.

“Seperti diketahui, DLH Kaltim telah mengembangkan sebuah aplikasi lingkungan hidup bernama SPARKLING, yaitu layanan yang memberikan kemudahan bagi pengguna layanan penyelenggaraan  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur, dan kunjungan kali ini merupakan salah satu tindak lanjut atas pengembangannya lebih lanjut” ujar Amy sapaan akrabKabid Pengendalian Pencemaran DLH Kaltim tersebut.

Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, tim diterima oleh Drs. Sugiatno,MM Sekretaris DLH Prov.Sumut, dengan hangat beliau menjawab pertanyaan Ayi Hikmat, “Sistem Pelaporan Berbasis Elektronik (SPBE) Lingkungan Hidup di Sumatera Utara dibangun dengan melibatkan pihak ketiga, dengan sistem yang telah teintegrasi antara lain Si Raja Limbah LH, E-Pos Pengaduan LH, Sistem Informasi Persampahan Sumatera Utara dan Informasi Kualitas LH” ujar beliau.

Dijelaskan pula bahwa saat ini DLH Prov.Sumut telah memiliki Sistem Pengelolaan Lingkungan yang telah terintegrasi dan memiliki 4 UPTD yaitu (UPTD Laboratorium Lingkungan, UPTD Pengelolaan Limbah Cair Domestik, UPTD Pengelolaan Persampahan dan UPTD Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba).

Menurut Sugiatno, keberadaan UPTD sangat dibutuhkan dalam pengelolaan lingkungan namun belum semua pihak yang memberikan dukungan sehingga ada kemungkinan UPTD tersebut dibubarkan.

Menutup penjelasannya Sugiatno menyarankan untuk berkunjung ke Danau Toba dan Geopark Nasional Kaldera Toba di Desa Sigulatti, Kabupaten Samosir.

Di akhir pertemuan, Ayi Hikmat menghaturkan terima kasih atas diterimanya tim dengan sangat baik oleh tuan rumah, “Alhamdulillah dan terima kasih kami ucapkan, banyak informasi yang berharga telah kami dapatkan yang tentunya akan diaplikasikan di Kalimantan Timur”  tutup Ayi Hikmat diakhir kunjungannya.

(PPID DLH Prov. Kaltim)