Workshop Pengkajian Aspek Sosial Dalam Dokumen Amdal

SAMARINDA – Didaulat untuk membuka Workshop Pengkajian Aspek Sosial di Dalam Dokumen  Amdal yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Tenaga Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (PERTALINDO), Kepala Dinas Libgkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur E.A. Rafiddin Rizal memberikan sambutannya secara daring (25/06).

Salah satu komponen lingkungan yang dikaji dalam Amdal adalah aspek Sosial, dimana selama ini masing sering terjadi perbedaan persepsi mengenai aspek tersebut di dalam Amdal, baik antar Tim Penyusun Amdal maupun antara Tim Penyusun dengan Anggota Tim Teknis Komisi Penilai Amdal di bidang sosial.

Atas dasar tersebut, PERTALINDO Kaltim menyelenggarakan workshop dengan tema “Upaya Penyamaan Persepsi Praktisi Lingkungan”.

“Kegiatan  seperti ini, kami harapkan agar tetap berlangsung selama PERTALINDO berkiprah sebagai organisasi profesional ahli lingkungan, sebagai momentum strategis untuk menginformasikan dan menyegarkan kembali berbagai kebijakan pengelolaan dan penataan lingkungan hidup” buka Rizal.

Undang-undang yang dimaksud adalah UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolan Lingkungan Hidup dan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Turunannya, yang dimana secara prinsip dan konsep peraturan perundang-undangan ini tidak berubah dari konsep pengaturan dalam ketentuan sebelumnya.

“Perubahan lebih diarahkan untuk penyempurnaan kebijakan dan aturan pelaksanaan sesuai dengan tujuan memberikan kemudahan, dalam hal ini berupa penyederhanaan sistem perizinan berusaha kepada pelaku usaha dalam memperoleh persetujuan lingkungan namun dengan tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan” ujar Rizal.

Terkait dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), dalam beberapa bulan terakhir Pemerintah Pusat telah menerbitkan beberapa kebijakan dan peraturan, diantaranya UU nomor 3 tahun 2022 tanggal 15 februari 2022 tentang Ibu Kota Negara, KEPMENSESNEG nomor 105 tahun 2022 tanggal 28 april 2022 tentang Tim Transisi Pendukung Persiapan Pembangunan Dan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN),

“Dimana dalam KEMENSESNEG ini terdapat peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai anggota tim transisi Otorita Ibukota Nusantara (OIKN)” lanjutnya.

“Sedangkan terkait dengan pelimpahan kewenangan perizinan berusaha pusat yang diterbitkan oleh Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur Kaltim, terdapat PERPRES nomor 55 tahun 2022 tanggal 11 april 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Kepada Gubernur” tutur Rizal pula.

Yang mana pendelegasian kewenangan terkait komoditas mineral bukan logam, komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dan komoditas batuan yang secara otomatis pembahasan dan penilaian kegiatan tersebut baik Amdal maupun UKL UPL menjadi kewenangan Provinsi.

Di akhir kesempatannya, beliau menyatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini memang sangat bermanfaat, karena bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai komponen lingkungan yang dikaji di dalam Amdal.

“Diantaranya aspek sosial yang terdiri dari komponen demografi, ekonomi, dan  budaya, juga yang selama ini masih sering terjadi perbedaan persepsi khususnya pada aspek social” kata beliau.

Tidak lupa beliau juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada PERTALINDO sebagai wadah perkumpulan tenaga ahli lingkungan hidup yang telah menyelenggarakan kegiatan ini karena telah telah begitu memperhatikan terhadap permasalahan di bidang lingkungan hidup khususnya di Kalimantan Timur.

(PPID DLH Prov. Kaltim)

Rapat Penilaian Dokumen Adendum Andal dan RKL RPL PT. Singlurus Pratama

SAMARINDA – PT. Singlurus Pratama (PT. SGP) merupakan perusahaan swasta Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)  yang memiliki Wilayah Kegiatan Operasi Produksi seluas + 21.699 ha (Penciutan Kelima berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 368.K/30/DJB/2016 tanggal 11 Agustus 2016 ) berlokasi di Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Atas rencana usahan dan atau kegiatan peningkatan kapasitas produksi batubara pada blok Argomulyo dan Mutiara dari 4,9 juta MT per tahun menjadi 6,4 juta MT per tahun, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Rapat Anggota Komisi Penilaian Dokumen Adendum Andal Dan RKL-RPL atas kegiatan tersebut.

Dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Fahmi Himawan, dipaparkan pada rapat bahwa untuk dapat melaksanakan kegiatannya, PT.SGP telah mengantongi beberapa perijinan;

1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 660.1/K.570/2007 tanggal 26 Nopember 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Jenis Kegiatan Pertambangan untuk Penambangan Batubara PKP2B KW. 06PB0304 luas 24.760 lokasi Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Singlurus Pratama.
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 660.1/K.233/2008 tanggal 25 April 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Jenis Kegiatan Pembangunan Jalan Angkut dan Pelabuhan Khusus Batubara sepanjang 24 km, lebar 15 m dengan luas lahan yang dipakai untuk jalan 50 ha. Lokasi Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan timur oleh PT. Singlurus Pratama;
3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 276.K/30/DJB/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Permulaan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Wilayah PKP2B PT. SGP (Luasan 24.760 ha selama 30 tahun berlaku sejak tanggal 12 Februari 2009);
4. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 660.1/K.531/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL Bidang Pertambangan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Peningkatan Kapasitas Produksi Batubara dari 3 Juta MT/Tahun menjadi 6 Juta MT/Tahun oleh PT. Singlurus Partama seluas ± 24.760 ha. Secara administratif berlokasi Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan timur oleh PT. Singlurus Pratama;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 368.K/30/DJB/2016 tanggal 11 Agustus 2016 tentang Permulaan Tahap Penciutan Kelima Tahap Kegiatan Operasi Produksi Pada Wilayah PKP2B PT. SGP (Penciutan menjadi 21.699 ha);
6. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor : 503 / 1091 / LINGK / DPMPTSP/VI/ 2017 dan Keputusan Izin Lingkungan Nomor : 503/1092/LINGK/ DPMPTSP/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 oleh Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim atas Adendum Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batubara PT. SGP dengan Kapasitas Total 6 juta MT/tahun berlokasi di Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Penajam Paser Utara, dan Kota Balikpapan, meliputi : Penciutan Luas Areal Konsesi dari 24.760 ha menjadi 21.699 ha, Peningkatan Produksi Batubara pada Blok Mutiara dari 1 Juta MT/Tahun menjadi 1,9 MT/Tahun, serta Perubahan Waktu Akhir Produksi dari Tahun 2035 menjadi tahun 2027 yang Berlokasi di Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim
7.  

Mendengar dan menelaah pemaparan yang diberikan, maka Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;

Pertama, berdasarkan pasal 527 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, SKKL, Rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen lingkungan hidup yang telah mendapatkan Persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat  serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Kedua, mengacu pada pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, disebutkan bahwa Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatannya yang telah memperoleh Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan.

Ketiga, mengacu pada pasal 89 ayat (2) huruf a, b dan d Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan PT. Singlurus Pratama meliputi perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan, penambahan kapasitas produksi, serta perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan.

Keempat, D.  Mengacu pada pasal 90 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, dalam hal terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan, maka perubahan Izin Lingkungan yang dilakukan melalui Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru.

Kelima, mengacu pada Pasal 91 ayat (1) huruf C Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2021, disebutkan bahwa Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen LH baru dilakukan melalui perubahan SKKL dengan kewajiban melakukan penyusunan dan penilaian  adendum Andal dan RKL-RPL.

Keenam, terhadap perubahan usaha dan/atau kegiatan PT. SGP maka Sesuai lampiran V Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2021, rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan PT. SGP diindikasikan memenuhi kriteria tidak berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik (DPH) baru yang belum dilingkup dan dikaji di dalam dokumen Amdal sebelumnya, dan/atau tidak berpotensi mengubah batas wilayah studi. Sehingga Disimpulkan perubahan usaha dan/kegiatan PT. SGP dilakukan melalui penyusunan dan penilaian adendum Andal dan RKL-RPL.

Ketujuh, sesuai lampiran V Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2021, perubahan usaha dan/atau Kegiatan PT. SGP diindikasikan rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi merubah Pengelolaan LH atau Rencana besaran dampak dan sifat penting dampak DPH sebelumnya, berpotensi merubah Pengelolaan LH atau Rencana Pemantauan LH yang telah dilakukan, dan 3)     Rencana Usaha dan/atau Kegiatan lebih besar atau sama dengan yang sudah dikaji dalam dokumen Amdal sebelumnya dan berada di Tapak Proyek yang sama. Sehingga PT. SGP menyusun dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL tipe A.

Kedelapan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko disebutkan untuk bidang Usaha Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kode KBLI 05100 dan judul KBLI Pertambangan Batubara merupakan kewenangan Menteri dalam pengaturan perizinannya.

Dan kesembilan, berdasarkan Huruf E angka 1 dan 2 Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 tentang Pengaturan Peralihan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 disebutkan bahwa Penilaian Amdal yang sedang dalam proses dilanjutkan sampai dengan terbitnya Persetujuan Lingkungan dan Proses Penilaian Amdal berdasarkan Penerbitan Izin Lingkungan yang diajukan dan dinyatakan lengkap administrasi sebelum tanggal 2 februari 2021 dilaksanakan oleh Komisi Penilai Amdal berdasarkan pengaturan kewenangan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan sampai dengan diterbitkan Persetujuan Lingkungan.

Sehingga Proses penilaian perubahan rencana usaha dan/atau kegiatan PT.SGP masih merupakan kewenangan Gubernur dan penilaian Amdalnya dilakukan Komisi Penilai Amdal (KPA) Provinsi.

(PPID DLH Prov. Kaltim)

Kunjungan Lapangan ke Kegiatan Usaha Terkait Potensi Kedaruratan B3 dan atau Limbah B3

BALIKPAPAN – Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 merupakan keadaan bahaya yang mengancam keselamatan manusia, menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta menimbulkan kerugian harta benda yang timbul akibat lepas atau tumpahnya B3 dan/atau Limbah B3 ke lingkungan yang memerlukan penanganan segera.

Dalam rangka tersebut maka melanjutkan kegiatan di hari sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota, KLHK, serta BPBD Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan kunjungan lapangan terkait dengan potensi Kedaruratan B3 dan atau LB3.

“Kunjungan kali ini untuk melihat secara langsung potensi kedaruratan B3 dan atau LB3 pada kegiatan usaha, bagaimana cara mengidentifikasinya, inventarisasinya, serta penanggulangannya” ujar Noor Utami, Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur di sela kunjungan.

Dikatakan oleh Tami, sapaan beliau, kunjungan kali ini ditujukan ke 4 perusahaan/kegiatan usaha yang dinilai cukup mampu memberikan informasi penanganan kedaruratan yang cukup baik.

“Kunjungan kita lakukan ke PT.Pertamina RU V, PT.Kariangau Power, PT. Balikpapan Environmental Services, dan RSUD Kanudjoso Djatiwibowo” tutur beliau.

“Dari kunjungan hari ini, kita dapat memetakan apa saja potensi kedaruratan B3 dan atau LB 3 yang dapat terjadi di Kalimantan Timur ini” lanjutnya.

“Dari semua potensi yang ada maka diharapkan kita dapat mengidentifikasi penanggulangan yang paling tepat untuk dapat dituangkan pada dokumen kedaruratan yang sedang kita susun” lanjutnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 22Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah B3 telah mewajibkan setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 untuk memiliki Sistem Tanggap Darurat.

“Dimana dalam kegiatan yang dilakukan mengadung resiko yang dapat terjadi di dalam lokasi maupun diluar lokasi kegiatan pada saat B3 tersebut diangkut, didistribusikan, maupun digunakan” terang Tami.

“Jadi, dengan kegiatan ini, Kalimantan Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan komitmennya untuk dapat membuat Dokumen Kedaruratan B3 dan atau LB3 yang sesuai serta dapat diterapkan dengan baik di Kalimantan Timur” tutup beliau.

(PPID DLH Prov. Kaltim)

Rapat Teknis Pengelolaan Limbah B3, Identifikasi Dan Inventarisasi Data Dalam Penyusunan Dokumen Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3

BALIKPAPAN – “Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036, terdapat  delapan kawasan strategis provinsi Kalimantan Timur yang tentu saja berpotensi menghasilkan B3 maupun limbah B3”

Demikian ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur E.A Rafiddin Rizal saat membuka kegiatan Rapat Teknis Pengelolaan Limbah B3, Identifikasi dan Inventarisasi Data Dalam Penyusunan Dokumen Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 di Hotel Golden Tulip Balikpapan (22/06).

Dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Noor Utami, kegiatan kali ini menghadirkan 3 orang narasumber, Kepala Seksi Limbah B3 AA. Bagus Sugiarta, pakar Toksikologi IPB Prof. Ettty Riani, serta Ketua Pokja Kesiapsiagaan dan Pencegahan KLHK Euis Ekawati.

Delapan wilayah yang dimaksud oleh Rizal diatas adalah Kawasan Industri Manufaktur Kariangau dan Bulu Minung di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kawasan Industri Perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda, Kawasan Industri Petrokimia Berbasis Migas dan Kondensat di Kota Bontang – Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kawasan Industri Oleochemical Maloy di Kabupaten Kutai Timur, Kawasan Pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Kartanegara dan Kutai barat, Kawasan Industri pertanian di Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kawasan Agropolitan Regional di Kabupaten Kutai Timur.

Memperhatikan hat tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah melakukan Penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 74 Tahun 2019 tentang Program Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Dikatakan oleh Rizal, program kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 disusun berdasarkan pada hasil Identifikasi Risiko Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3.

“Dimana hasil identifikasi risiko tersebut selanjutnya dianalisis dengan mempertimbangkan kapasitas yang dimiliki suatu unit kerja, antara lain berupa sumberdaya manusia, biaya, kebijakan dan SOP yang diterapkan, serta  fasilitas dan peralatan yang dimiliki” lanjutnya.

Dipaparkan lebih jauh oleh beliau, pada tahap awal penyusunan program diperlukan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan identifikasi risiko kedaruratan Setelah dilakukan identifikasi risiko, selanjutnya dilakukan analisis hasil identifikasi risiko untuk menentukan tingkat risikonya.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sedang melakukan penyusun Dokumen Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 dengan didampingi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi dari 8 provinsi di Indonesia..

“Hingga saat ini, penyusunan telah masuk Bab II, kita juga telah m

endata jumlah Bahan Berbahaya dan Beracun yang di gunakan oleh masing-masing kegiatan/usaha untuk tahun 2021, sehingga target penyelesaian dokumen Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 di akhir tahun 2022 ini optimis dapat kita capai” pungkasnya.

(PPID DLH Prov. Kaltim)

Rakor Tim Penyusun Dokumen Perlindungan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Kalimantan Timur

SAMARINDA – Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut merupakan salah satu Tindakan korektif pemerintah Indonesia dalam tata Kelola gambut melalui Peraturan Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah N0.71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut.

‘Dan diperbarui melalui Peraturan Pemerintah No 57 tahun 2016 yang mengamanatkan perlunya penyusunan Rencana Perlindungan dan Penglolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) sesuai dengan tingkat kewenangan yang meliputi tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota”

Demikian buka Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur E.A. Rafiddin Rizal pada Rapat Koordinasi Tim Penyusun Dokumen Perlindungan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan di Hotel Midtown Samarinda (21/06).

Kegiatan yang merupakan kerja sama dari GIZ PROPEAT dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur ini bertujuan untuk menjaring informasi data baik spasial maupun non spasial terkait RPPEG Provinsi yang ada di masing-masing SKPD terkait, dengan hasil yang diharapkan adalah terpetakannya ketersediaan data pendukung dalam penyusunan RPPEG Provinsi Kalimantan Timur.

Dikatakan oleh Rizal, Provinsi Kalimantan Timur memiliki 14 Kesatuan Hidrologis Gambut seluas 342.350 Ha berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.129/MENLHK/ SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut nasional, berkomitmen menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sesuai amanat perundangan untuk menyusun Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut (RPPEG).

“Maka Sebagai Langkah awal dalam proses tersebut telah dibentuk Tim Penyusunan RPPEG Provinsi Kalimantan Timur nomor 660/K.279/2022 tertanggal 26 April 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan RPPEG Prov. Kaltim” ujar Rizal.

“Dan sebagai tindak lanjut dari proses tersebut setelah terbentuknya tim penyusun, maka perlu dilakukan pertemuan untuk melakukan koordinasi kepada seluruh anggota tim penyusunan dokumen RPPEG Prov.Kalimatan Timur” lanjutnya.

Tidak lupa, pada kesempatan ini pula Rizal mengapresiasi kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan maupun kepedualiannya kepada ekosistem Gambut di Kalimantan Timur.

“Saya atas nama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur mengapresiasi kepada khususnya rekan-rekan GIZ PROPEAT yang telah memfasilitasi kegiatan RPPEG ini baik di Provinsi maupun di 5 Kabupaten” tuturnya.

“Mudah-mudahan semua yang kita lakukan dapat bermanfaat sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sebagai bagian dari lingkungan hidup, semoga berkah dan menjadi kebaikan bagi kita semua” tutup beliau.

(PPID DLH Prov. Kaltim)

Pembangunan dengan Tetap Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup

SAMARINDA – TVRI Kalimantan Timur menggelar talkshow dengan tema Menyeimbangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Timur  dengan menghadirkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur E.A. Rafiddin Rizal sebagai salah seorang narasumber (20/06).

Diketahui bahwa beberapa tahun terakhir, pembangunan di Kalimantan Timur cukup signifikan yang tentunya berdampak pada kualitas lingkungan hidupnya. Hal ini tentunya cukup menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Dikatakan oleh Rizal bahwa secara umum kondisi di Kalimantan Timur berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih baik, “IKLH ini merupakan metode untuk mengetahui indikasi awal dan memberikan kesimpulan cepat tentang kondisi atau mutu lingkungan hidup pada satu periode tertentu” tutur Rizal.

IKLH Kalimantan Timur untuk tahun 2021 berada pada posisi 75,05, “Ini masih dalam kategori baik, dimana kategori baik itu berkisar dari angka 70 sampai dengan 89” lanjutnya. Dimana nilai ini merupakan akumulasi dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.

“Namun dari keempat Indeks Kualias tersebut, untuk Indeks Kualitas Air memang berada dibawah standar” lanjutnya.

Disampaikan oleh beliau, permasalahan yang terjadi dikarenakan di beberapa bagian sungai terjadi kegiatan illegal seperti pembalakan hutan dan sebagainya yang akhirnya mempengaruhi kualitas air sungai disekitarnya terutama terkait dengan kandungan Total Suspended Solid (TSS), yaitu kandungan tanah atau pasir yang terlarut dalam air.

Dalam hal pembangunan dengan tetap menjaga aspek lingkungan hidup, beliau menegaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur selalu menekankan kepada pemrakarsa kegiatan pembangunan bahwa dampak negatif yang dihasilkan harus bisa diminimalisir sekecil mungkin, dimana harus dimunculkan semaksimal mungkin dampak positif dari keberadaan pembangunan tersebut.

“Tujuannya adalah, dengan adanya pembangunan tersebut, dampak positifnya akan lebih besar daripada dampak negatifnya” pungkasnya.

(PPID DLH Prov. Kaltim)

Rakor Manajemen Komisi Penilai Amdal/Tim Uji Kelayakan dan Tata Laksana Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Tahun 2022

SURABAYA – Menghadirkan narasumber Maurinus Roy Anggun Cahyadi Analis Kebijakan Ahli Muda dan Farid Mohammad Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem Kajian Dampak Lingkungan pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehuranan, Dinas Lingkungan Hidup menyelanggaran Rapat Koordinasi Manajemen Komisi Penilai Amdal / Tim Uji Kelayakan dan Tata Laksana Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Tahun 2022 bertempat di Best Western Papilo Hotel Surabaya (16/06).

Dibuka Oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur E.A. Rafiddin Rizal, dikatakan oleh beliau bahwa  kegiatan ini kami pandang sebagai momentum strategis untuk menginformasikan berbagai kebijakan penataan lingkungan hidup berkaitan dengan implikasi diterbitkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. 

“Untuk mengetahui dan me-refresh kembali bagaimana Konsep Persetujuan Lingkungan sesuai Peraturan yang berasal dari turunan UU nomor 11 Tahun 2020, sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, serta merupakan komitmen pengelolaan lingkungan hidup pelaku usaha dapat diawasi sesuai yang termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah” Papar Rizal.

Dimana peraturan turunan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor  22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri  LHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL, dan Peraturan Menteri  LHK Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa penyelenggaraan Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menyederhanakan proses pelayanan publik untuk menjawab kebutuhan masyarakat/stakeholders yang menginginkan pelayanan publik yang transparan, efisien, dan tepat waktu. Pada prinsipnya, kita akan terus mendorong inovasi perbaikan dan peningkatan pelayanan perizinan khususnya perizinan sektor lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur.

“Adapun salah satu langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam merespon terbitnya beberapa peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja dalam menyederhanakan proses pelayanan publik adalah dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 660.2/K.541/2021 tertanggal 1 November 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup Kepada Kepala DLH Provinsi Kalimantan Timur” tuturnya.

Dimana hal ini pun dijelaskan oleh Kepala BIdang Tata Lingkungan yang juga bertindak sebagai moderator pada kegiatan ini Fahmi Himawan, bahwa Keputusan Gubernur tersebut memberikan pendelegasian kewenangan Gubernur Kalimantan Timur kepada Kepala DLH Provinsi Kalimantan Timur dalam hal penerbitan persetujuan KLHS, pemeriksaan dan penilaian substansi dokumen Persetujuan Teknis, penerbitan maupun penolakan terhadap persetujuan teknis tersebut, pemeriksaan UKL UPL dan penerbitan PKPLH, penerbitan SLO, serta pelaksanaan Validasi KLHS tingkat Kabupaten/Kota.

Kegiatan berlangsung selama kurang lebih selama 6 jam ini diwarnai dengan tanya jawab serta diskusi hangat yang diharapkan akan menghasilkan pemahaman yang sama kepada seluruh peserta.

(PPID DLH Prov. Kaltim)

Peningkatan Kapasitas bagi Tim Pembina dan Penilai Adiwiyata Provinsi, Nasion-al dan Mandiri

BALIKPAPAN – Kegiatan Peningkatan Kapasitas Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi, Nasional dan Mandiri se-Kaltim berlanjut pada hari kedua (15/06).

Kali ini, dibuka oleh Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Rudiansyah.

Dikatakan oleh beliau bahwa walaupun masih dalam bayang-bayang pandemi covid-19, DLH Prov Kaltim tetap melaksanakan kegiatan penghargaan Adiwiyata tingkat Provinsi tahun 2022 dengan jumlah sekolah yang mendapatkan penghargaan yakni sebanyak 41 sekolah dari 8 Kabupaten/Kota.

Yang terdiri dari Kabupaten Kutai Kartanegara 1 sekolah, Kota Bontang 2 sekolah Kabupaten Berau 3 sekolah, Kabupaten Penajam Paser Utara 3 sekolah, Kabupaten Kutai Timur 5 sekolah, Kota Balikpapan 9 sekolah, dan Kota Samarinda 16 sekolah. Sementara Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahulu pada tahun 2022, masih belum mengajukan usulan untuk sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi.

Dipaparkan oleh Rudi, jumlah sekolah Adiwiyata di Provinsi Kalimantan Timur yang telah melaksanakan program Adiwiyata sebanyak 758 sekolah, dibandingkan dengan jumlah sekolah yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 3.040 sekolah maka capaian sekolah Adiwiyata baru mencapai 29.30%.

“Hal ini menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi DLH Provinsi Kalimantan Timur untuk terus melakukan pembinaan dan penjaringan sekolah Adiwiyata guna terus meningkatkan persentase sekolah Adiwiyata yang ada di Provinsi Kalimantan Timur” tutur Rudi.

“Pada tahun 2022 ini kami menaruh harapan besar kepada calon Sekolah Adiwiyata untuk mengikuti penilaian tingkat Nasional dan Mandiri yang beberapa waktu lagi akan di mulai penilaiannya oleh KLHK RI” lanjutnya.

Pada tahun 2021 yang lalu, Provinsi Kalimantan Timur berhasil meraih 24 penghargaan Adiwiyata Nasional dan 5 penghargaan Adiwiyata Mandiri. “Besar harapan kami, agar calon sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional dan Tingkat Mandiri tahun 2022 ini, berhasil mendapatkan penghargaan Tingkat Nasional dan Mandiri melebihi jumlah perolehan di tahun 2021 lalu.” Ujarnya pula.

Dimana pemberian penghargaan Adiwiyata yang dilaksanakan melalui penilaian, guna mengetahui keberhasilan sekolah dalam melaksanakan gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS), dalam pemenuhan terhadap kriteria penilaian Sekolah Adiwiyata, merupakan penjabaran/ uraian kegiatan sekolah dalam mengimplementasikan perilaku ramah lingkungan hidup.

“Gerakan PBLHS yang telah berhasil diterapkan di sekolah Provinsi Kalimantan Timur, sinergitas antara program Adiwiyata dan program Kampung Iklim serta program Adiwiyata dan Adipura yang telah di kampanyekan dan terus di sosialisasikan, diharapkan mampu menjadi percontohan yang baik serta sumbangsih yang besar dalam menjaga kualitas lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Timur terkhususnya pada masing-masing Kabupaten/Kota” tutup Rudi.

(PPID DLH Prov. Kaltim)

Peningkatan Kapasitas Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi, Nasional dan Mandiri se-Kaltim

BALIKPAPAN – Pendidikan merupakan hal yang sangat berharga, yang bisa menjadi bekal di masa depan, yang bisa jadi warisan paling aman dan terpakai hingga waktu yang tidak ditentukan.

Salah satu upaya untuk memberikan pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan gerakan PBLHS (Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah), dimana gerakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan perilaku ramah lingkungan hidup dari warga sekolah.

“Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan dukungan pelaksanaan gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, antara lain diwujudkan melalui pemberian penghargaan bagi sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan PBLHS, melalui Adiwiyata”

Demikian buka Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur E.A. Rafiddin Rizal pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi, Nasional dan Mandiri se Kaltim yang diselenggarakan di Swiss Belhotel Balikpapan (14/06).

Adiwiyata merupakan salah satu program strategis yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebagai salah satu upaya dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan amanat undang- undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM-1/9/2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang penghargaan adiwiyata merupakan dasar pelaksanaan program adiwiyata.

“Adiwiyata ini sendiri merupakan bentuk cerminan komitmen yang kuat dari semua unsur dalam dunia Pendidikan, yang diharapkan dapat menghasilkan anak-anak didik yang berkarakter, peduli, dan berbudaya lingkungan serta berprestasi secara akademik, sehingga akan terwujud generasi yang unggul untuk indonesia maju” ujar Rizal.

“Kita percaya bahwa pendidikan lingkungan sangat efektif dimulai dari sekolah, dengan belajar memanfaatkan, merawat dan memperbaiki kondisi alam kita sehingga bumi yang kita punya ini tetap bersih dan hijau” lanjutnya.

Lebih lanjut, program Adiwiyata ini sendiri memiliki sinergitas dengan program Kampung Iklim, yang dilatar belakangi pengembangan gerakan PBLHS di lokasi Kampung Iklim, dimana dengan meningkatkan level sekolah adiwiyata dan ekselerasi pembentukan/ penguatan kampung iklim, maka dapat dicapai target 20.000 kampung iklim pada tahun 2024.

Dipaparkan pula oleh beliau, selain integrasi antara gerakan Pblhs dan Program Kampung Iklim, program Adiwiyata melalui gerakan PBLHS juga merupakan bagian dari penunjang penilaian Adipura.

“Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu titik pantau dalam penilaian Adipura, oleh karena itu untuk mengoptimalkan penilaian Adipura maka kita juga perlu mengoptimalkan keberadaan sekolah Adiwiyata” tuturnya.

Kalimantan Timur masih perlu kerja keras untuk melakukan pembinaan dengan harapan semua Kabupaten/Kota ke depannya dapat berkontribusi dalam kegiatan Adiwiyata sehingga dapat mendukung program Pemerintah Pusat maupun Daerah.

“Kegiatan pada hari ini diharapkan dapat menjadi pemacu Provinsi Kalimantan Timur beserta Kabupaten dan Kota untuk terus bersama-sama meningkatkan jumlah sekolah yang mengikuti program Adiwiyata, Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah “ pungkas Rizal.

(PPID DLH Prov. Kaltim)

Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Kampung Mului

SAMARINDA – Dengan hadirnya SK Bupati Paser Nomor 413.3/Kep – 268/2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Mului, serta Penetapan Hutan Adat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5474/MENLHK-PSL/PKTHA/PSL.1/10/2020 tentang Penetapan Hutan Adat Mului kepada Masyarakat Hukum Adat Mului seluas ± 7.722 Ha, maka masyarakat Mului mempunyai payung hukum dalam melindungi Hutan Adat Mului dari ancaman maupun kebijakan pihak luar yang bertolak belakang dengan perlindungan semangat perlindungan Hutan Adat Mului tersebut.

Dalam kegiatannya melindungi dan melestarikan hutan adat ini, banyak hal dilakukan oleh meraka. Dimulai dari kegiatan patroli rutin yang dilakukan, dilakukan sebanyak 10 orang dalam kegiatan satu minggu dalam sebulan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Penegakan hukum adat pun diberlakukan oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) Mului, dimana dilarang melakukan penebangan pohon ulin di wilayah adat  maupun hutan adat dengan dinikmati oleh generasi yang akan datang.

Selain itu, MHA Mului juga menerapkan peraturan pelarangan penanaman pohon sawit dikarenakan berpotensi merusak tanah dan air.

Terkait dengan Daerah Aliran Sungai, MHA Mului melakukan penyelamatan dan perlindungan di 3 DAS dari bahaya pencemaran yang diakibatkan penambangan emas liar dan abrasi pinggiran sungai, yaitu DAS Kandilo, DAS Telake, dan DAS Adang Kuaro.

Semua ini dilakukan dengan tekad menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang nantinya akan menjadi warisan bagi anak cucu di masa mendatang.

(PPID DLH Prov. Kaltim)