Madrid, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 5 Desember 2019.
Program Desa Bambu diangkat menjadi salah satu sesi talkshow hari kedua Paviliun Indonesia dalam rangka Konferensi Perubahan Iklim (COP25) di Madrid, Spanyol. Tanaman bambu mampu menjadi salah satu upaya mitigasi yang efektif karena tidak hanya memiliki manfaat ekologi, namun juga meningkatkan pendapatan ekonomi maupun tingkat sosial di masyarakat pedesaan.
Staf Ahli KLHK Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Laksmi Dhewanti menyampaikan, “Visi Presiden RI 2020-2025 adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur serta transformasi ekonomi. Hal tersebut didorong untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di desa. Tentu bambu sebagai salah satu tanaman identitas bangsa menjadi salah satu program yang masuk ke dalam strategi nasional pemerintah Indonesia.”
Menurut Laksmi, program Desa Bambu mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menghadirkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat, sekaligus menjadikan desa lebih tanggap terhadap perubahan iklim. “Dengan bertambahnya hutan bambu yang dimiliki Indonesia, maka keberadaan hutan kita menjadi semakin menentukan dalam upaya pengendalian perubahan iklim yang terjadi secara global,” ungkap Laksmi di hadapan pengunjung mancanegara.
Lebih lanjut Laksmi menambahkan, KLHK memprioritaskan keberadaan hutan Indonesia haruslah menghadirkan fungsi dan distribusi manfaat kesejahteraan bagi masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Pemerintah sebagai pilar tata kelola akan terus menciptakan inovasi pembangunan sehingga program hutan termasuk hutan bambu memiliki daya saing yang tinggi.
Arif Rabik dari Yayasan Bambu Lestari menyampaikan, satu rumpun bambu per tahun mampu menyerap 5.000 liter air untuk kehidupan manusia. “Satu Desa Bambu setidaknya memiliki 7.000 rumpun bambu, sehingga 35 juta air dapat diserap demi ketahanan air secara berkelanjutan,” ujar Arif.
Sementara itu, Direktur Kemitraan Monica Tanuhandaru menekankan bambu yang dikelola masyarakat harus diarahkan menjadi potensi industri tersendiri. “Bambu terkenal memiliki manfaat yang beragam. Diperlukan strategi penciptaan pasar bambu agar bambu Indonesia yang memiliki kualitas sangat baik ini dapat diterima oleh dunia luas dan benar-benar memberikan keuntungan bagi masyarakat yang mengelolanya,” kata Monika.
Menurut catatan Monika, Indonesia akan melahirkan 1.000 Desa Bambu yang tersebar di Sumatera 200 desa, Jawa 200 desa, Bali 75 desa, Kalimantan 125 desa, Sulawesi 125 desa, NTB 75 desa, NTT 75 desa dan Papua 125 desa. Program 1.000 Desa Bambu itu akan mulai dibangun pada tahun 2021.
Peluang tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Indonesia. Laksmi menyatakan bahwa kebijakan pemerintah akan diarahkan untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan bambu dari hulu hingga hilir. “Kita akan mengembangkan data terkait sumber daya bambu yang dimiliki Indonesia, membuka akses finansial bagi masyarakat Desa Bambu, memberikan peningkatan kapasitas bagi masyarakat, mengarahkan investasi pada industri bambu, hingga menggunakan teknologi agar produktivitas bambu mampu memenuhi target pasar,” ujar Laksmi optimis.
Paviliun Indonesia pada keikutsertaan di COP25 Madrid menggunakan dekorasi yang berbahan bambu. Desain bambu pada paviliun tersebut memberikan warna tersendiri di ajang Konferensi Perubahan Iklim yang diikuti oleh 197 negara. Banyak delegasi mancanegara yang memuji penggunaan ornamen bambu Indonesia sebagai langkah soft diplomacy di tahun ini.(*)
Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 06 Desember 2019
Leave a Reply