Monthly Archives: Maret 2022

Sosialisasi Target Rencana Aksi Daerah Pengutrangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM)

Category : Uncategorized

 

SAMARINDA – “RAD-PPM merupakan dokumen yang menyediakan arahan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pengurangan dan penghapusan Merkuri, baik berupa kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mengurangi dan menghapus Merkuri dalam kurun waktu tertentu”

 

Demikian tutur Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur E.A. Rafiddin Rizal pada pembukaan kegiatan Sosialisasi Target Kegiatan Rapergub Kaltim Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri  (RAD-PPM) yamg diselenggarakan secara daring (10/03).

 

Kegiatan yang digawangi oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Noor Utami ini bertujuan untuk B.memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen RAD-PPM di daerah sehingga dapat dihasilkan suatu dokumen rencana aksi yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan Nasional dalam upaya pengurangan dan penghapusan Merkuri di tingkat daerah.

 

Dimana dalam pelaksanaannya, penyusunan RAD-PPM harus memperhatikan dan mempertimbangkan juga peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kebijakan pengurangan dan penghapusan Merkuri di Indonesia.

 

Dipaparkan oleh Rizal, terdapat beberapa bidang prioritas yang menjadi target RAD-PPM yaitu bidang prioritas manufaktur, bidang prioritas energi, bidang prioritas pertambangan emas skala kecil, dan bidang prioritas kesehatan.

 

“Di bidang manufaktur, Kalimantan Timur memiliki satu industri semen yang telah beroperasi, dan sattu industri yang akan segera beroperasi yang telah mengantongi dokumen Amdal. Juga terdapat lima boiler berbahan bakar batubara dan campuran di Provinsi Kalimantan Timur, dimana 4 (empat) boiler menggunakan bahan bakar batubara sedangkan 1 (satu) industri menggunakan batubara sebagai bahan bakar campuran kayu chip” ujar Rizal

 

Kemudian di bidang energi, Provinsi Kalimantan Timur memiliki lima PLTU baik milik Pemerintah maupun swasta yang masuk dalam jaringan PLN dan 7 (Tujuh) PLTU untuk kebutuhan sendiri.

 

“Rencana pembangunan PLTU Batubara di Provinsi Kalimantan Timur  yang akan di bangun 7 (tujuh) PLTU yang yang tersebar di 6 (Enam) Kabupaten/Kota, dengan rincian 5 (Lima) PLTU sedang dalam tahap konstruksi, 1 (satu) belum ada kelanjutan konstruksi dan 1 (satu) masih dalam rencana pembangunan” lanjutnya.

 

Pengembangan Energi Baru terbarukan di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik tenaga Biogas (PLTBg). Terdapat 54 (lima puluh empat) pembangkit listrik tenaga surya yang tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Bontang, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam dan Kabupaten Paser Utara. Dan juga terdapat 5 (lima) Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) yang dikembangkan oleh perusahaan kelapa sawit. PLTBg ini memanfaatkan limbah cair pabrik kelapa sawit untuk dijadikan energi listrik yang berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca.

 

“Di bidang pertambangan, Kalimantan Timur memiliki potensi emas, namun sampai saat ini hanya Kabupaten Paser yang telah membuat peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kabupaten Paser Tahun 2015-2035” tutur beliau.

 

Lebih lanjut, Rizal memaparkan bidang priorotas kesehatan, “Fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 39 rumah sakit, 9 rumah sakit bersalin, 151 poliklinik, 191 puskesmas, 709 puskesmas pembantu dan 198 apotek, sedangkan alat kesehatan yang mengandung merkuri yang masih digunakan oleh Fasyankes adalah tensimeter dan sfigmanometer”

Dikatakan oleh beliau bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai penyempurnaan Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM) Kalimantan Timur di dalam menentukan Strategi, Target dan Kegiatan dalam Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di seKtor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

 

“Kami sangat mengharapkan masukan dari seluruh Stakeholder yang dapat menyempurnakan penetuan Target dari kegiatan PLTU yang di tuangkan pada Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM) Kalimantan Timur” tutup beliau.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Rakor Penetapan Isu Strategis DIKPLHD Kaltim 2022

Category : Uncategorized

 

BALIKPAPAN – Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) adalah laporan status lingkungan hidup daerah yang harus disusun karena merupakan amanat undang-undang 32 tahun 2009 oleh tim yang dibentuk oleh kepala daerah, yang keanggotaannya melibatkan unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat.

 

Oleh karena itu, masih bertempat di Hotel Gran Senyiur Balikpapan (09/03) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penetapan Isu Prioritas Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kalimantan Timur Tahun 2022.

 

Menghadirkan narasumber Kasubbid Basis Data KLHK Susi Oktalina S.Hut, M.Si secara daring dan Kasubbid Evaluasi Dampak Pembangunan Ekoregion Buyung Yusuf Wibisono SE, M.SE, MA secara luring, kegiatan dibuka oleh Sekretaris  Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Ayi Hikmat.

 

Dimulai dari paparan Susi, DIKPLHD disusun oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang melibatkan setidaknya OPD terkait, perguruan tinggi, & lembaga masyarakat yang dikukuhkan dengan SK Kepala Daerah.

 

Yang mana penetapan isu prioritas berdasarkan proses partisipatif pemangku kepentingan menggunakan metode DPSIR yang terdiri dari minimal 3 isu dan maksimal 5 isu, dengan tenngat waktu penyusunan dimulai pada bulan Januari dan selesai selambat-lambatnya 30 Juni 2022.

 

Kemudian dari paparan yang diberikan oleh Buyung, diketahui bahwa Analisis Isu Lingkungan Hidup Daerah (DPSIR) memuat analisis driving force, pressure, state, impact, dan response mengenai isu lingkungan hidup daerah meliputi tataguna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana, perkotaan dan tata kelola.

 

Dengan isu prioritas yang ditetapkan berdasarkan analisis DPSIR terhadap isu lingkungan hidup daerah dengan menyampaikan tren IKLH lima tahun terakhir dengan topik pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya alam lingkungan hidup yang mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera.

 

Pada kesempatan yang diberikan, Ayi Hikmat menyatakan bahwa maksud dan tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi ini adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka menetapkan isu strategis dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (DIKPLHD)  Kalimantan Timur  tahun 2022 yang mana penetapan isu prioritas didasarkan proses secara partisipatif yang melibatkan permangku kepentingan di daerah.

 

Dengan penapisan isu-isu prioritas di  Kalimantan Timur pada tahun 2021 meliputi dampak akibat perubahan iklim, pencemaran terhadap air sungai mahakam, rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, ancaman terhadap 3 danau, dan ancaman terhadap kawasan teluk Balikpapan.

 

Di akhir kesempatannya, Ayi menuturkan bahwa kegiatan hari ini merupakan langkah awal dari rangkaian penyusunan dokumen untuk  bisa ditetapkan isu strategis yang akan menjadi bagian penting dari Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022.

 

Beliau menyatakan harapannya agar kegiatan ini dapat menghasilkan kesepakatan bersama, berupa isu strategis yang akan menjadi bagian penting dari DIKPLHD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022.guna lebih meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur.

 

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Forum Perangkat Daerah DLH Prov. Kaltim Dalam Rangka Penyusunan Renja Tahun 2023

Category : Uncategorized

 

BALIKPAPAN – Selasa (08/03) bertempat di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan kegiatan Forum Perangkat Daerah DLH Prov. Kaltim Dalam Rangka Penyusunan Renja Tahun 2023.

 

Dibuka oleh Pj.Sekda Prov. Kaltim Riza Indra Riadi , dikatakan oleh beliau bahwa Pemprov. Kaltim menyambut baik dan mengapresiasi DLH Prov. Kaltim dan Forum Perangkat Daerah dan berharap kegiatan ini sebagai penggerak dalam kegiatan pelestarian lingkungan, terutama IKN Nusantara.

 

Dikatakan oleh Riza, semangat  dalam membangun IKN salah satu prinsipnya sesuai dengan kondisi alam dengan 75 persen area terbuka hijau, juga rendah emisi karbon menjadi tonggak untuk terus fokus pada pengelolaan lingkungan hidup.

 

Selain itu, Riza juga menyatakan bahwa beliau yakin bahwa kebijakan yang dilaksanakan dapat mendorong dan memajukan pembangunan hijau, berupa green economy, green energy, green industry, juga membuka kerjasama dalam berkolaborasi baik dalam maupun luar negeri sebagai wujud kemitraan global.

 

 

Hadir juga memberikan sambutannya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim E.A. Rafiddin Rizal menyatakan bahwa dilaksanakannya forum perangkat daerah ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman rencana kerja dinas lingkungan hidup provinsi kalimantan timur tahun 2023.

 

Selain itu, dipaparkan pula oleh Rizal bahwa terdapat 4 tujuan utama dari kegiatan ini,

 

Pertama, menyelaraskan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah dengan usulan kegiatan hasil musrenbang Kabupaten/Kota untuk Renja Perangkat Daerah Provinsi.

 

Kedua, mempertajam indikator serta target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

 

Ketiga, menyelaraskan program, kegiatan, dan sub kegiatan antar perangkat daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.

Dan keempat, menyesuaikan pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Provinsi.

 

“Dalam rangka mendukung Visi Gubernur Kalimantan Timur “berani untuk kalimantan timur berdaulat” dan misi ke-4 “berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan”,  sesuai perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 untuk urusan lingkungan hidup ditetapkan tujuan ke-5 yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, yang pada tahun 2023 ditargetkan iklh sebesar 76.05” ujar beliau.

 

“dan Dinas Lingkungan Hidup menetapkan tujuan rencana strategis tahun 2019-2023 yaitu  “menurunnya emisi gas rumah kaca” dengan sasaran “menurunnya emisi dari BAU” dengan indikator sasaran “jumlah penurunan emisi GRK”. pada tahun 2023 target penurunan emisi GRK dari BAU sebesar 15,558 juta ton co2eq atau 28,5%” sambungnya.

 

Dipaparkan pula oleh Rizal, bahwa dengan terbitnya keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka pada Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 menggunakan indikator kinerja sub kegiatan sesuai keputusan tersebut, yaitu ;

 

  1. Pembahasan Kebijakan Komisi Amdal/Tim Uji Kelayakan
  2. Pembinaan Dan Pengawasan Komisi Amdal/Tim Uji Kelayakan
  3. Pembinaan Dan Validasi Dokumen KLHS Kabupaten/Kota
  4. Pembinaan Dan Verifikasi Dokumem RPPLH Kabupaten/Kota
  5. Sosialisasi Nilai Ekonomi Karbon Pada Kabupaten/Kota
  6. Pembinaan Penyusunan Profil, Rencana Induk dan Sistem Informasi Kehati
  7. Pembinaan Penyusunan RAD GRK Kabupaten/Kota
  8. Pembangunan Incenerator untuk Limbah B3
  9. Penyusunan Lanjutan Draft Perda Tentang Pengelolaan Sampah
  10. Penyusunan Kajian Penghitungan Timbulan dan Komposisi Sampah Kota Besar, Kota Sedang dan Kota Kecil
  11. Pemantauan Sampah Plastik Di Pesisir dan Laut
  12. Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air Sungai, Udara dan Air Laut)
  13. Penyusunan Dokumen Sebaran Beban Pencemar Berbasis Ekosistem Perairan Laut di Teluk Balikpapan
  14. Evaluasi Kinerja Kegiatan dan/atau Usaha Dalam Rangka Penurunan Beban Pencemaran
  15. Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah (Revisi Perda 2/2011 : Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Dan Revisi Perda 1/2014 : Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
  16. Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu dan SLO
  17. Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Terhadap Lahan Reklamasi, Lahan Terbuka dan Kerusakan Lahan.
  18. Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Pada Usuha dan/atau Kegiatan
  19. Pelayanan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Kasus Lingkungan
  20. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
  21. Inventarisasi dan Identifikasi MHA

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Validasi Dokumen Administrasi Persetujuan Teknis PT. Kumala Nugraha Rachmi

Category : Uncategorized

 

SAMARINDA – PT. Kumala Nugraha Rachmi (PT.KNR) merupakan perusahaan yang memiliki 5 KBLI yang terdiri dari aktivitas klinik swasta, aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi, perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik, aktivitas pelayanan penunjang kesehatan, dan aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit (medical evacuation).

 

Dimana berdasarkan surat resmi yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 28 Januari 2022 , PT. KNR mengajukan Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yangmana dalam hal ini adalah 4.penerbitan Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan.

 

Menindaklanjuti surat permohonan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh Kepala Dinas E.A. Rafiddin Rizal melaksanakan Rapat Validasi Dokumen Administrasi Persetujuan Teknis PT. KNR yang telah diajuka.

 

Dipaparkan pada rapat, dalam tahap operasionalnya, diestimasikan bahwa tenaga kerja operasi sejumlah 100 orang, tamu (rawat jalan) mencapai 200 orang, dengan kapasitas rawat inap sejumlah 10 orang.

 

Estimasi penggunaan air bersih mengacu pada SNI 03-7065-2005 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing (bagi tenaga kerja operasional), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit (bagi pasien rawat inap dan rawat jalan), dengan estimasi timbulan air limbah mengacu pada Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal PedomanPenentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pekerjaan Umum, selanjutnya air limbah yang dihasilkan akan disalurkan untuk dikelola dengan menggunakan unit IPAL.

 

Dipaparkan pula bahwa kontinuitas produksi dan air limbah berlangsung fluktuatif tergantung dari penggunaan ar bersih, dengan estimasi penggunaan air tertinggi terjadi di pagi hari (pukul 06.00-09.00) dan sore hari (pukul 16.00 – 19.00) dari kegiatan pasien rawat inap. Dengan badan air permukaan yang menerima air limbah adalah anak sungai Karang Asam Kecil.

 

Untuk itu, mengacu pada Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan wajiba AMDAL atau UKL/UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah wajib memiliki Persetujuan Tenis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO).

 

ID DLH Prov. Kaltim)


Pengenalan Perhitungan DDDT-LH

Category : Uncategorized

 

BALIKPAPAN – Setelah tiga hari sebelumnya berkutat dengan pelatihan Geographic Information System (GIS), di hari keempat (25/02) peserta pelatihan memasuki kegiatan  Pengenalan Perhitungan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT-LH).

 

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.

 

DDDT-LH sendiri dapat digunakan secara efektif sebagai salah satu indikator landscape environmental safeguard dalam setiap proses perencanaan tata ruang, dan pembangunan, sehingga kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat diwujudkan.

 

Dimana selanjutnya, DDDT-LH ini merupakan dasar dalam Penataan Ruang dan Pengelolaan SDA serta terminologinya, proses Kajian Dampak Lingkungan sebagai environmental safeguard KRP dan kegiatan pebangunan, juga Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

 

Pada kesempatan ini, masih dipandu oleh tim PPIG Unmul yang dipimpin oleh Yohanes Budi Sulistioadi, S.Hut, M.Sc, MS, Phd, peserta melaksanakan pelatihan Pengenalan Perhitungan DDDT-LH menggunakan aplikasi QGIS yang telah dipelajari di hari sebelumnya.

 

Ditemui setelah tuntasnya kegiatan selama 4 hari ini, Fahmi Himawan Kepala Bidang Tata Lingkungan mengatakan bahwa pelatihan ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi para peserta, dimana dengan kemampuan menggunakan aplikasi pemetaan (QGIS) ini akan memberikan nilai lebih bagi para peserta ini yang sebagian besar merupakanTim Pokja Penyusun KLHS di Kalimantan Timur.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)