Author Archives: Dinas Lingkungan Hidup

Serah Terima Web Portal MMR Untuk Mendukung MRV Subnasional Program REDD+ Kalimantan Timur

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Bersama Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) dan Word Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan serah terima Portal MMR untuk mendukung MRV Subnasional program REDD+ Kalimantan Timur bertempat di Hotel Midtown (24/03).

Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Dinas, Bapak E.A.Rafiddin Rizal mengungkapkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim dibantu oleh WWF Indonesia telah membangun portal data MRV dengan tujuan sebagai tools dan informasi data sebagai bagian dari kegiatan penurunan emisi GRK dari sektor lahan/berbasis REDD+.

“Peran portal data MRV ini masuk ke dalam program Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) sebagai informasi yang akan digunakan dalam pembagian insentif terkait penurunan emisi GRK berbasis REDD+, yaitu penghitungan emisi karbon dari sektor lahan berupa kegiatan deforestasi dan degradasi hutan” buka beliau.

“Dimana portal data ini juga berfungsi untuk mengelola sistem MMR pada tingkat sub-nasional, menghimpun, menstandarisasi dan menganalisis seluruh data yang terkait pengukuran karbon hutan dan sebagai dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan” lanjut beliau terkait dengan sistem informasi yang dapat diakses melalui link http://mrv.kaltimprov.go.id ini.

Sebagai informasi, Pada Tahun 2020, telah dilakukan pengembangan sistem pada portal MMR Kaltim oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim dengan menambahkan skema BSM dan skema Safeguard. Pengembangan portal tersebut tentunya dilakukan dengan melihat beberapa aspek penting sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam implementasi program FCPF. Harapannya dengan adanya portal ini, tentu akan memudahkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim dan Tim Teknis MMR yang telah dibentuk untuk melaksanakan program FCPF di Provinsi Kalimantan Timur.

Dan untuk Tahun 2021, telah di agendakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Web Portal MMR Kalimantan Timur (pelatihan, penyusunan kelembagaan MMR, pengenalan data aktivitas dari berbagai sektor, dll) dan penyusunan laporan ER monitoring report yang dikoordinir oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim dan DDPI Kaltim. Kegiatan  tersebut dalam pelaksanaannya menggunakan pembiayan dari APBD Kaltim Tahun 2021 dan mitra pembangunan (YKAN dan WWF).

Lebih lanjut Rizal mengatakan, dengan telah berakhirnya pembiayan Project WWF Indonesia untuk kegiatan pengembangan Web Portal MMR Kaltim pada akhir Maret Tahun 2021 ini, maka keberlanjutan pengelolaan Web Portal MMR Kaltim akan di serah               terimakan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim untuk dapat dikelola dengan baik.

“Oleh sebab itu, maka pada hari ini dilakukan penandatangan Berita Acara serah terima 1 (satu) Web Portal MMR untuk mendukung MRV Subnasional Program REDD+ Provinsi Kalimantan Timur kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dari World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia” lanjut Rizal.

“Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada WWF Indonesia  yang  telah mendukung pembangunan Web Portal MMR Kalimantan Timur yang sudah tentu harapannya  tetap bisa saling membantu bersama Dinas LH Provinsi Kalimantan Timur dalam pengembangan kapasitas SDM dalam pengelolaan Web Portal di masa akan datang” pungkas beliau.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Konsultasi Publik KLHS Tahap II

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta untuk melengkapi persyaratan administrasi pengajuan persetujuan substansi revisi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 -2023 maka perlu menyusun Kajian Lingkungan  Hidup Strategis.

“Sejalan dengan hal tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Konsultasi Publik ini” buka Bapak E.A. Rafiddin Rizal selaku Kepala Dinas pada kegiatan Konsultasi Publik KLHS Tahap II yang dilaksanakan di Hotel Midtown Samarinda dan dibuka lagsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Bapak H.Hadi Mulyadi (23/11).

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Konsultasi Publik I Penyusunan KLHS Perubahan RPJMD yang telah dilaksanakan sebelumnya pada tanggal 1 Maret 2021.

“Pada kegiatan tahap I telah dicapai kesepakatan antara lain, target dan capaian setiap indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek ekonomi dan tata kelola, aspek sosial, serta aspek lingkungan, juga daftar isu-isu pembangunan dan tantangan pencapaian target pembangunan” lanjut Rizal.

Dipaparkan oleh Rizal ,bahwa dengan terselenggaranya kegiatan ini, maka akan tercapai kajian TPB, Gap Capaian dan Upaya Tambahan, alternatif dan skenario. Juga dapat mengklarifikasi data-data capaian dan rencana percepatan TBP ke Perangkat Daerah terkait.

“Rekomendasi hasil kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Perubahan yang disusun secara sistematis, partisipatif, sesuai dengan tata cara yang benar ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan acuan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah” ujar beliau.

Pada akhir kesempatannya, beliaumengatakan bahwa kegiatan ini melibatkan pemangku kepentingan yang relevan, sesuai dengan konsep dan filosofi KLHS sebagai instrumen LH dan prosedur serta mekanisme yang ditetapkan dalam Permendagri No 7/2018.

Sehingga diharapkan para Tenaga ahli, tim Pokja dan peserta undangan yang hadir dapat melakukan perumusan isu strategis berdasarkan hasil kajian TPB sebagai bahan rekomendasi KLHS Revisi RPJMD Prov. Kaltim 2019-2023 dengan baik.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Penyerahan Sertifikat Hasil Penilaian PROPER Nasional Tahun 2019 – 2020

Category : Uncategorized

BALIKPAPAN – “Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) tahun 2019/2020 merupakan hasil evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup” buka Bapak E.A Rafiddin Rizal pada kegiatan Penyerahan Sertifikat Hasil PROPER Nasional Tahun 2019-2020 yang deiselenggarakan di Hotel Grand Jatra Balikpapan (18/03).

“Dimana mekanisme dan kriteria penilaian tahun 2019/2020 berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup” lanjut beliau.

Dengan aspek utama dalam penilaiannya adalah ketaatan dunia usaha tersebut dalam hal Dokumen Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah B3, serta Kerusakan Lahan (khusus perusahaan pertambangan), serta dimulai di tahun 2020 ini dengan adanya pandemi Covid-19, maka ditambahkan kriteria sensitivitas dan daya tanggap perusahaan terhadap kebencanaan dalam penilaian aspek pemberdayaan masyarakat.

Pada masa pandemi covid-19 ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap melakukan penilaian ketaatan dunia usaha terhadap peraturan perundangan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui SISTEM PELAPORAN ELEKTRONIK (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, yang pada periode 2019/2020 ini kegiatan proper diikuti 2.038 perusahaan diseluruh wilayah Indonesia dan Provinsi Kalimantan Timur mengikutkan 71 perusahaan peserta PROPER.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.460/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2019/2020, untuk perusahaan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperoleh hasil sebagai berikut :

      • 4 (empat) perusahaan mendapat peringkat EMAS
      • 17 (tujuh belas) perusahaan mendapat peringkat HIJAU
      • 47 (empat puluh tujuh) Perusahaan mendapat peringkat BIRU
      • 2 (dua) Perusahaan mendapat peringkat MERAH

Khusus penghargaan peringkat EMAS, dimana merupakan penghargaan tertinggi pada penilaian ini,  penganugerahan telah diserahkan langsung oleh Menteri KLHK RI Ibu Siti Nurbaya di Jakarta yang disiarkan langsung secara daring melalui zoom dan live via youtube pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020.

“Penghargaan tersebut telah diserahkan secara langsung kepada PT.PUPUK KALTIM, PT. BADAK NGL, PT.KALTIM PRIMA COAL, dan PT.KIDECO JAYA AGUNG” lanjut beliau

Sementara untuk penyerahan SERTIFIKAT, baik itu peringkat EMAS, HIJAU, BIRU maupun MERAH, selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi untuk diberikan kepada masing-masing perusahaan yang berada wilayahnya, dimana untuk Provinsi Kalimantan Timur sendiri, penyerahan dilakukan kepada 70 (Tujuh Puluh) perusahaan yang meliputi industrI di bidang pabrik pengolahan kelapa sawit, industri pertambangan batubara, energi, minyak dan gas serta petrokimia.

“Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur pada hari ini melaksanakan kegiatan penyerahan sertifikat PROPER ini” ungkap beliau.

Khusus untuk peringkat HIJAU, dari 41 (Empat Puluh Satu) perusahaan yang diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 17 (Tujuh Belas) perusahan yang berhasil mendapatkan mendapatkannya :

      1. PT. Berau Coal Site Lati
      2. PT. Berau Coal Site Sambarata
      3. PT. Berau Coal Site Binungan
      4. PT. Pertamina EP Asset 5 Sanga sanga Field
      5. PT. Pertamina (Persero) – MOR V Integrated Terminal Balikpapan
      6. PT. Pertamina (Persero) MOR VI DPPU Sepinggan
      7. PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur (Daerah Operasi Bagian Selatan)
      8. PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur (Daerah Operasi Bagian Utara)
      9. PT. Pertamina Hulu Mahakam Lapangan Bekapai Senipah Peciko
      10. PT. Pertamina Hulu Mahakam Lapangan South Processing Unit
      11. PT. Pertamina Hulu Mahakam Lapangan North Processing Unit
      12. PT. Pertamina Hulu Mahakam Lapangan Central Processing Unit
      13. PT. Pertamina Hulu Mahakam Lapangan Central Processing Area
      14. PT. Pertamina Hulu Sanga sanga Lapangan Samberah
      15. PT. Pertamina Hulu Sanga sanga Lapangan Badak
      16. PT. Pertamina Hulu Sanga sanga Lapangan Mutiara
      17. PT. Pertamina Gas Area Kalimantan SKG Bontang

Pada kesempatan tersebut, beliau mengungkapkan bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka telah diterbitkan juga Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Sehingga untuk mekanisme dan kriteria penilaian Proper tahun depan akan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup” ucap beliau.

Pada bagian akhir sambutannya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan ucapan Selamat kepada perusahaan yang telah mendapatkan peringkat EMAS dan HIJAU yang selama ini telah berkerja keras dalam pengelolaan lingkungan hidup.

“Perusahaan penerima peringkat EMAS dan HIJAU, telah berhasil menunjukkan komitmennya terhadap lingkungan Hidup, untuk itu agar prestasi tersebut dipertahankan, dan untuk perusahaan yang mendapat peringkat BIRU dan MERAH, saya sangat mengharapkan agar dapat menngkatkan terus kinerja pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup agar lingkungan di Kalimantan Timur tetap lestari dan berkelanjutan” pungkas beliau

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Reviu Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023

Category : Uncategorized

BALIKPAPAN – Bertempat di Hotel Grand Jatra Balikpapan (17/03), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan Reviu Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019 – 2023.

Dibuka oleh Kepala Dinas, Bapak E.A. Rafiddin Rizal, kegiatan dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Kaltim dan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dikatakan oleh beliau, bahwa penyelenggaraan Rapat Reviu Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2021 dan Konsultasi Publik ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

“segala bentuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur harus diselenggarakan dengan asas: kehati-hatian; pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; pencemar membayar; kemanfaatan; keadilan; kelestarian dan keberlanjutan; transparan, partisipatif, dan akuntabel; keserasian dan keseimbangan; kearifan lokal; keterpaduan; dan keanekaragaman hayati” ungkap beliau.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa Penyusunan perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup ini dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023.

“Terdapat beberapa latar belakang dari pelaksanaan kegiatan ini, perubahan RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023, kemudian pelaksanaan atas Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, juga terjadinya pandemi Covid-19, serta pembangunan IKN” ungkap beliau.

Selain hal tersebut, perlu diketahui juga bahwa Dalam rangka mendukung visi Gubernur Kalimantan Timur “Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat” dan misi yang ke-4 “Berdaulat dalam Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan” maka Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Timur menetapkan tujuan Renstra DLH Tahun 2019-2023 yaitu: “Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca dari BAU Baseline” dengan sasaran “ Menurunnya Emisi GRK”, dengan Indikator Sasaran “Jumlah Penurunan Emisi dari 12,18 emisi (juta ton CO2eq) menjadi 15,56 emisi (juta ton CO2eq)” di tahun 2023.

Terkait hal ini, beliau menjelaskan bahwa telah dilakukan beberapa upaya terkait penurunan emisi ini.

“Peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan, peningkatan pengawasan, penyelesaian sengketa LH dan penegakan hukum serta penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi perlindungan dan pengelolaan LH serta daya dukung dan daya tampung lingkungan dan peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan limbah B3” papar beliau.

Di akhir kesempatannya beliau menyatakan bahwa sesuai arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Dinas Lingkungan Hidup menetapkan program prioritas, yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019) dengan sasaran strategis yaitu terkendalinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang selanjutnya dirumuskan 3 indikator kinerjanya yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Rapat Penilaian Adendum Andal dan RKL RPL PT.BCIP

Category : Uncategorized

SAMARINDA – PT. Batuta Chemical Industrial Park (PT. BCIP) merupakan perusahaan swasta Penanaman Modal Asing (PMA) yang berencana membangun Kawasan Industri Kimia pada lahan seluas 943,8 ha di Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur Prov. Kaltim.

Oleh karena itu, Dipimpin oleh Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur yang juga sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, E.A. Rafiddin Rizal, dilaksanakan secara daring rapat anggota Komisi Penilaian Dokumen Andal dan RKL RPL untuk jenis usaha dan/atau kegiatan pembangunan Kawasan industri kimia tersebut (16/03)

Dipaparkan pada rapat tersebut bahwa PT.BCIP berencana melakukan perubahan dengan detail sebagai berikut :

Dimana untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut, PT BCIP telah memiliki beberapa perijinan meliputi Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 647/K189/HK/XII/2011 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Pengembangan Industri Kimia PT. BCIP seluas ± 943,8 ha yang Terletak di Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur, Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 660/A.660/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Kimia oleh PT. BCIP Luas Areal ± 943,8 ha di Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur Prov. Kaltim, NIB Nomor : 0220200612223 tertanggal 22 Juni 2020 dan Izin Lingkungan Perubahan dicetak tanggal 24 Februari 2021 an. PT. BCIP oleh Lembaga OSS, serta Izin Usaha Industri dengan komitmen (belum berlaku efektif) dengan KLBI 68130 untuk kegiatan Kawasan Industri PT. BCIP dari Lembaga OSS.

Dari paparan yang diberikan, maka berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa;

Pertama, berdasarkan pasal 527 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan LIngkungan Hidup, SKKL, Rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen lingkungan hidup yang telah mendapatkan Persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat  serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Kedua, berdasarkan pasal 85 dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission / OSS), disebutkan bahwa sektor perindustrian termasuk sector usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusahanya masuk kategori di dalam sistem OSS dalam rangka percepatan pelayanan berusaha.

Ketiga, mengacu pada pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, disebutkan bahwa Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatannya yang telah memperoleh Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan  Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan.

Keempat, mengacu pada pasal 89 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan PT. BCIP meliputi Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan, perubahan bahan penolong,  perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup.

Kelima, mengacu pada pasal 90 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, dalam hal terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan, perubahan bahan penolong,  perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup, maka perubahan Izin Lingkungan yang dilakukan melalui Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru.

Keenam, mengacu pada Pasal 91 ayat (1) huruf C Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2021, disebutkan bahwa Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen LH baru dilakukan melalui perubahan SKKL dengan kewajiban melakukan penyusunan dan penilaian  adendum Andal dan RKL-RPL.

Ketujuh, terhadap perubahan usaha dan/atau kegiatan PT. BCIP sesuai butir A angka 3, maka Sesuai lampiran V Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2021, rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan PT. BCIP diindikasikan memenuhi kriteria tidak berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik (DPH) baru yang belum dilingkup dan dikaji di dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan/atau tidak berpotensi mengubah batas wilayah studi. Yang oleh karena itu, disimpulkan bahwa perubahan usaha dan/kegiatan tersebut di atas dilakukan melalui penyusunan dan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL.

Kedelapan, sesuai lampiran V Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2021, perubahan usaha dan/atau Kegiatan PT. BCIP diindikasikan bahwa pertama, rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi merubah Pengelolaan LH atau Rencana besaran dampak dan sifat penting dampak DPH sebelumnya, kedua, rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi merubah Pengelolaan LH atau Rencana Pemantauan LH yang telah dilakukan; atau  ketiga, rencana usaha dan/atau kegiatan lebih besar atau sama dengan yang sudah dikaji dalam dokumen Amdal sebelumnya dan berada di Tapak Proyek yang sama, sehingga PT. BCIP agar menyusun dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL tipe A.

Kesembilan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengaturan Perizinan Berbasis Resiko disebutkan untuk bidang Usaha dengan Kode KBLI 68130 dan judul KBLI Kawasan Industri yang berada di satu kabupaten/kota merupakan kewenangan Bupati/Walikota dalam pengaturan perizinannya.

Dan kesepuluh, karena terdapat kegiatan di sisi laut, berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, disebutkan bahwa untuk usaha dan/atau kegiatan yang berada di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut  diukur dari garis pantai kearah laut lepas merupakan kewenangan Gubernur, maka rencana usaha dan/atau kegiatan PT. BCIP merupakan kewenangan Komisi Penilai Amdal Prov. Kaltim untuk melakukan penilaian dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Konsultasi Publik I Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Mengawali Bulan Maret Tahun 2021, Dinas Lingungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan, diantaranya adalah Konsultasi Publik I Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RevisiRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2021.

Pada kegiatan yang dihadiri Oleh Gubernur Kaltim, H Isran Noori ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Bapak E.A Rafiddin Rizal menyampaikan bahwa kegiatan ini melibatkan pemangku kepentingan yang relevan.

Dikatakannya bahwa dengan tujuan teridentifikasinya target serta capaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, isu pembangunan berkelanjutan juga isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis, maka perlu melibatkan Instansi Pemprov, Pemerintah Pusat, Akademisi, Filantropi dan Mitra Pembangunan.

Dijelaskan oleh beliau, kegiatan Konsultasi Publik ini merupakan hal yang penting karena KLHS bukan merupakan proses teknokratik atau ilmiah saja, melainkan merupakan proses deliberatif yang mengutamakan keterlibatan para pemangku kepentingan, sehingga KLHS ini sarat proses komunikasi melalui negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama serta mengatasi konflik yang bisa terjadi dalam proses KLHS ini.

Dalam pelaksanaannya, dipaparkan oleh beliau, dilakukan banyak metode diskusi kelompok terfokus (focus discussion group) yang bertugas membahas beberapa isu secara khusus dengan anggota yang terbatas daripada model diskusi publik terbuka (public hearing).

Sehingga diskusi mengenai beberapa isu spesifik dapat dilakukan secara khusus dan tajam dengan jumlah peserta yang terbatas, agar dialog dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih efektif.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Rapat Implementasi Penyelamatan Ekosistem Danau Tahun 2021

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Difasilitasi Oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat, Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan Rapat Implementasi Penyelamatan Ekosistem Danau Tahun 2021 secara daring (18/02).

Dipimpin oleh Kepala Dinas, Bapak E.A Rafiddin Rizal, rapat dengan tema Pengolaan Danau Kaskade Mahakam ini dihadiri oleh beberapa instansi diantaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BWKS K-IV, BPDASHL MB, Pemkab Kubar, Pemkab Kukar, Forum DAS Kaltim, Lemilka dan RASI.

Dipaparkan oleh Rizal pada rapat tersebut, bahwa Kawasan Danau Kaskade Mahakam ini merupakan Kawasan danau yang terdiri dari 20 danau dengan 3 danau besar yaitu Danau Semayang, Danau Melintang dan Danau Jempang.

Terletak di DAS Mahakam yang merupakan bagian dari wilayah Sungai Mahakam dengan daerah tangkapan air mencakup 4 kabupaten, yaitu Mahulu, Kubar, Kutim dan Kukar, dan secara garis besar diungkapkan oleh beliau bahwa Kawasan danau memiliki 3 fungsi, yaitu Ekologi, Ekonomi dan Sosial.

Dari rapat ini , diketahui bahwa Kawasan Danau Kaskade Mahakam saat ini memiliki beberapa permasalahan yang harus deselesaikan. Adanya lahan kritis di DTA danau, kemudian pengendapan dan pendangkalan, penurunan kualitas air, pertumbuhan gulma dan beberapa permasalah lain merupakan ancama yang cukuop serius yang harus dihadapi.

Oleh karena itu, dikatakan oleh Rizal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan bahwa Kawasan Danau Kaskade Mahakam ini merupakan aset penting yang memiliki fungsi strategis secara lingkungan, ekonomi dan sosial.

Kemudian, dalam upaya pelestariannya, kawasan Danau Kaskade Mahakam ini juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi yang dituangkan kedalam Perda Kaltim No.1 tentang RTRW Kaltim.

Hal senada juga dituangkan pada Visi dan Misi Gubernur Kaltim Periode 2018 – 2023 dengan mendukung penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Danau Kaskade Mahakam yang ditandatangi langsung oleh Gubernur Kaltim.

Selain itu, dijelaskan oleh beliau, bahwa keseriusan ini juga dituangkan pada SK Gubernur Kaltim Nomor.523.1/K.354/2018 tentangTim Pengelola Dana Kaskade Mahakam, yang mana saat ini SK tersebut juga sedang direvisi demi menyesuaikan dengan kondisi Danau Kaskade Mahakam saat ini, termasuk tugas dan fungsi masing-masing stakeholder yang tertuang didalamnya.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


HPSN 2021, DLH Prov. Kaltim menyelenggarakan Kegiatan Pengelolaan Sampah di Masa Pandemi

Category : Uncategorized

Dalam rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2021 bertema “Sampah Bahan Baku Ekonomi di Masa Pandemi”, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melakukan berbagai rangkaian kegiatan pemberian Informasi ,Edukasi  dan Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah sebagai berikut 

    1. Kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda melaksanakan donasi sampah (3 Februari 2021) ;
    2. Kolaborasii dengan PT. Addon Cadiac Alfa produsen alat incinerator limbah domestic ( SANKYO) dilakukan sosialisasi ke Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota Se- Kaltim ( 3 Februari 2021)
    3. Kolaborasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, KLHK dalam acara Kalimantan Forest Youth Innovation sebagai mentor dalam penentuan pihak – pihak yang berpotensi menjadi konsumen atau bekerjasama terkait produk minyah mentah dari sampah domestic/plastic ( 15 Februari 2021)
    4. Lomba photo shot untuk umum (19 – 22 Februari 2021)
    5. Lomba pembuatan video pembelajaran untuk Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi sesuai dengan  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  yang ada di sekolah terkait pengelolaan sampah di sekolah ( 19 – 21 Februari 2021)

E.A. Rafidin Rizal selaku Kepala Dinas  Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur mengatakan bahwa permasalahan persampahan menjadi tanggungjawab kita semua untuk itu pendekatan yang akan dilakukan adalah secara terus meneruskan melakukan edukasi dan pemberian informasi ke semua pihak sehingga nantinya akan terjalin kolaborasi dan sinergi dalam menyelesaikan permasalahan  persampahan di Kalimantan Timur.  

Sesuai dengan tema untuk HPSN 2021 , maka diharapkan dapat diubah pola pikir dan perilaku masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah sehingga nantinya sampah dapat menjadi sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi sebagaimana amanat dari Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolan sampah.

Gubernur Kalimantan Timur telah menetapkan peraturan gubernur Nomor 75 Tahun 2020 tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA (JAKSTRADA) dimana target dari pengurangan sampah sebesar 30 % dan penanganan sampah 70 % pada Tahun 2025 , untuk itu bersama pemerintah kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur berkolaborasi dalam pencapaian target ini sesuai kebijakan dan strategi daerah masing – masing , baik dalam hal perumusan kebijakan maupun penyediaan sarana prasarana dalam pengelolaan sampah yang ada di Kalimantan Timur.

(PPID DLH Prov.Kaltim)


IKLH Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Category : Uncategorized

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran kondisi lingkungan hidup yang menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

            Perhitungan IKLH berasal dari penggabungan 4 indikator komponen lingkungan, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur menggunakan 8 ( Delapan ) parameter yaitu pH, TSS, DO, BOD, COD, Nitrat,  Total Phosphat, dan Fecal Coliform. Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur menggunakan 2 ( Dua ) parameter yaitu SO2 dan NO2,   Indeks Kualitas  Lahan (IKL) diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan Indeks Kualitas Air Laut ( IKAL )  yang diukur menggunakan 5 ( Lima ) parameter yaitu  TSS, DO, N-NH3, PO4-P, Minyak & Lemak. Secara spesifik, perhitungan IKA, IKU,  IKL dan IKAL menggunakan data yang diperoleh dari:

    1. Hasil pemantauan kualitas air sungai
    2. Hasil pemantauan kualitas udara ambien dengan metode passive sampler pada 4 titik pemantauan yang mewakili area transportasi, pemukiman, perkantorandan industri.
    3. Hasil analisis tutupan lahan berdasarkan data citra satelit
    4. Hasil pemantauan kualitas air laut yang mewakili lokasi pemantauan biota air, kawasan pelabuhan dan wisata bahari.

Penggolongan IKLH yaitu: nilai IKLH >80 tergolong sangat baik, nilai 70 < IKLH ≤ 80 tergolong baik, nilai 60 < IKLH ≤ 70 tergolong cukup baik, nilai 50 < IKLH ≤ 60 tergolong kurang baik, nilai 40 < IKLH ≤ 50 tergolong sangat kurang baik, nilai 30 < IKLH ≤ 40 mendapatkan predikat waspada. Nilai IKLH Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 tergolong  baik yaitu 75,25 dengan nilai IKA sebesar 53,70, nilai IKU 89,06 , nilai IKL sebesar 79,76 dan IKAL sebesar 83,51. Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air, penggunaan air, serta aktivitas sumber pencemar baik dari sektor industri, sektor pertambangan, pertanian dan domestik.

Nilai IKU dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain keadaan iklim, arah angin, topograf dan sumber pencemar udara akibat aktivitas manusia, baik dari sumber tidak bergerak seperti emisi cerobong pada industri maupun dari sumber bergerak yaitu kendaraan bermotor.  Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IKL antara lain pembukaan lahan, kebakaran hutan/lahan, penebangan liar, dan rehabilitasi hutan/lahan. Sedangkan Nilai IKAL dipengaruhi oleh  sumber pencemar baik aktivitas manusia  berupa limbah domestik,  sektor industri , aktivitas pelabuhan maupun pembukaan lahan.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Rapat Daring Program dan Kegiatan DLH Tahun 2021

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Mengawali tahun 2021,Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menyusun strategi baru.

Bertempat di ruang rapat Adipura, Kepala Dinas, E.A.Rafiddin Rafiddin Rizal memimpin jalannya rapat mengenai Pelaksanaan dan Kegiatan DLH tahun 2021 berikut rencana Kerja Tahun 2022 dan review Renstra DLH tahun 2019-2023.

Dipaparkan oleh beliau bahwa tahun ini perencanaan segala kegiatan harus direncanakan lebih matang lagi, dimana ini terkait dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih belum berlalu.

Dikatakan oleh beliau, kegiatan yang telah berjalan di tahun 2021 merupakan cerminan dari Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi KalimantanTimur selama 1 tahun penuh, dimana setiap bidang telah menjalankan tupoksinya dengan baik.

Untuk itu beliau menekankan kepada segenap jajarannya untuk tetap mempertahankan kinerja yang telah berjalan selama ini, dan juga tidak lupa menekankan ke semua pegawai melalui kepala bidang masing-masing untuk memperhatikan Kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan tugas sehari hari.

Karena menurut beliau, tugas bisa terlaksana dengan baik jika jiwa dan raga sehat.

(PPID DLH Prov. Kaltim)