Author Archives: Dinas Lingkungan Hidup

DLH Prov. Kaltim Kembali Mengadakan Uji Kompetensi Tenaga Kerja Pengelolaan Lingkungan

Category : Uncategorized

 

SAMARINDA – Pembinaan terhadap dunia usaha tentang pengelolaan lingkungan hidup terus digaungkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

 

Kembali menjalin sinergi bersama PT.Mozura Borneo Konsultan dan Lembaga Sertifikasi Profesi Lingkungan Hidup Nusantara (LHN) , Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan kegiatan Diklat dan Uji Kompetensi Tenaga Kerja Pengelolaan Lingkungan yang dibuka oleh Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Rudiansyah.

 

Bertempat di Hotel Selyca Mulia Samarinda, kegiatan yang dimulai pada hari  Kamis (17/11) dan sedianya berakhir di hari Sabtu (19/11) ini melaksanakan skema pelatihan dan uji kompetensi untuk Penganggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA), Penanggung Jawab Operasional Pengelolaan Air Limbah POPAL), Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) , Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (POIPU), Penentu Potensi Pencemaran dan Karakteriistik Limbah B3 (PLB3), Pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 (OPLB3), serta Pengambil Contoh Uji Air Limbah (PCUA).

 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau (SKKNI) telah diatur dalam PermenakerRI No.2 tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional.

 

Dalam rangka Pelaksanaan PP 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, PermenLHK No.5/2018 tentang standar dan kompetensi penanggung jawab operasional pengolahan air limbah dan penanggung jawab pengendalian pencemaran air, PermenLHK No.6/2018 tentang standar dan kompetensi penanggung jawab operasional instalasi pengendalian pencemaran udara dan penanggung jawab pengendalian pencemaran udara, dan PermenLHK No.1/2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki petugas-petugas yang kompeten selaku Penanggung Jawab dan Operator untuk  Air, Udara dan Limbah B3. Dan khusus untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sesuai dengan PP 22/2021 pasal 301 ayat (2) huruf k yang akan melakukan permohonan penerbitan Persetujuan Teknis  diwajibkan memiliki Tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat kompetensi, ujar beliau.

 

Untuk menyikapi hal tersebut, maka pelatihan yang dirangkai dengan uji kompetensi yang dilaksanakan pada hari ini sangat tepat dengan melibatkan para karyawan sektor pertambangan batubara, industri jasa dan pengumpulan Limbah B3 agar memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan pekerjaan dalam rangka pelaksanaan peraturan dibidang Lingkungan Hidup.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Talkshow Delegasi Kaltim pada Paviliun Indonesia COP-27 UNFCCC

Category : Uncategorized

 

Sharm El-Sheikh – Beralih ke hari Selasa 15 November waktu setempat, salah satu agenda Paviliun Indonesia COP-27 UNFCCC Sharm El-Sheikh adalah sesi talkshow untuk delegasi dari Provinsi Kalimantan Timur yang dimulai dari pukul 14.10-15.30.

 

“Talkshow mengusung tema Local Government Roles In Action Achieving Indonesia FOLU Net Sink 2030” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur E.A. Rafiddin Rizal memberi kabar.

 

Sesi talkshow ini menghadirkan para narasumber yang terdiri dari dua Keynote Speaker Ketua Komisi III Anggota DPR RI Fathan Subchi dan Gubernur Kaltim Isran Noor, serta beberapa pembicara yaitu Sekda Prov. Kaltim Sri Wahyuni, Bupati Kutai Timur H. Ardiansyah Sulaiman, Ketua Harian DDPI Kaltim Daddy Ruhiyat, General Manager PT. Kaltim Prima Coal Louise Gerda Pessireron, juga dimoderatori oleh Staf Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Stepi Hakim.

 

Dikatakan Rizal, Sri Wahyuni, Sekda Provinsi Kaltim menyampaikan beberapa arahan Gubernur Kaltim dalam sesi talkshow COP-27 Sharm El-Sheikh.

 

Dimana pertama, Provinsi Kaltim telah menyelesaikan dan menyampaikan ke World Bank laporan ER periode Juli 2019 hingga Desember 2020 dengan perhitungan penurunan emisi GRK sebesar 30,8 Juta Ton CO2eq dengan status validasi dan verifikasi.

 

Kedua, Provinsi Kaltim telah menerbitkan Pergub No. 33 Tahun 2021 tentang mekanisme pembagian hasil penurunan emisi di Provinsi Kaltim. Pergub tersebut akan digunakan sebagai persyaratan dalam penerimaan manfaat termasuk mekanisme distribusi, sanksi dan pemantauan serta evaluasi dari Program FCPF CF.

Ketiga, persetujuan terhadap pembayaran uang muka sebesar USD 20,9 Juta (20%) sesuai komitmen Carbon Fund dalam dokumen ERFA sebesar USD 110 juta akan segera direalisasikan dan disitribusikan kepada para penerima manfaat.

 

Keempat, pendistribusian uang muka ER tersebut akan dialokasikan untuk Pemerintah Pusat (KLHK dan BPDLH), Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa/masyarakat adat.

 

Kelima, program ER akan mencakup kegiatan peningkatan kapasitas pencegahan kebakaran hutan dan lahan, menyediakan fasilitasi alat-alat pemadam kebakaran, mendukung dan memfasilitasi masyarakat dan petani untuk memenuhi standar kelapa sawit berkelanjutan dan kawasan nilai konservasi tinggi, mendukung KPH dan Tahura dan kegiatan perhutanan sosial.

 

Dan keenam, semua kegiatan yang tercantum dalam program ER tersebut digunakan untuk mendukung implementasi FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Kalimantan Timur.

 

Tidak lupa pula Bupati Kutai Timur menyampaikan paparannya ujar Rizal, tantangan, usaha, strategi dan rencana kabupaten Kutai Timur dalam mengurangi resiko perubahan iklim dan kaitan dalam berkontribusi pencapaian FOLU Net Sink 2030.

 

Dimana diantara tantangan yang disampaikan adalah masih diperlukannya penguatan kapasitas dalam hal pengawasan penggunaan kawasan baik lindung ataupun areal pengguna lainnya, penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan lindung, penerapan ISPO dan RSPO juga partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam penerapan HCVA.

 

“Pak Ardiansyah menyampaikan bahwa strategi yang diambil oleh Kutai Timur untuk mengatasi tantangan tersebut diantarannya dengan mendeklarasikan pengelolaan perkebunan berkelanjutan, penguatan tata ruang desa, memperkuat kapasitas kelompok usaha masyarakat serta pengelolaan risiko bencana” tutur Rizal.

 

Selain itu, PT. KPC menyampaikan respon yang telah dilakukan terkait perubahan iklim.

 

“Diantaranya dengan melaksanakan kolaborasi dengan mitra setempat dalam pelaksanaan program kampung iklim dan pengelolaan persampahan yang terintegrasi,perbaikan kawasan mangrove melalui kegiatan penanaman yang didahului dengan pengembangan pembibitan oleh masyarakat dan kegiatan pencegahan kabakaran hutan dan lahan, papar ibu Loiuse” pungkas Rizal.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Pembelajaran Standar Pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

Category : Uncategorized

 

Bandung – Standar Pelayanan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.

 

Dengan kata lain, merupakan suatu patokan dan aturan yang dibuat untuk suatu pelayanan dalam melayani konsumen, dimana tolak ukur dan aturan ini berlaku untuk setiap jenis usaha maupun layanan publik.

 

Pentingnya penerapan standar pelayanan yang baik dan benar ini disadari oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, bersama Sekretaris Dinas Ayi Hikmat, rombongan bertolak menuju Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat untuk bertukar fikir dan konsultasi mengenai standar pelayanan (11/16).

 

“Kami menuju kesini karena kami tau bahwa DLH Jabar merupakan salah satu instansi di bidang lingkungan hidup yang telah menerapkan standar pelayanan dengan sangat baik”

 

Demikian buka Ayi Hikmat pada kesempatan yang diberikan saat diterima oleh tuan rumah yang diwakili oleh Plt. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Didi Adji Siddik, S.Si, MT.

 

Dikatakan oleh Ayi, saat ini Dinas Lingkungan Hidup telah menerapkan Standar Pelayanan pada setiap pelayanannya.

 

“Namun kami ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai standar  yang benar dan sesuai dengan perihal lingkungan hidup sebagai tugas pokok kami” tutur Ayi.

 

 

“Kami sedang gencar untuk meningkatkan kapasitas DLH Kaltim, saat ini kami berkonsentrasi penuh pada Reformasi Birokrasi yang juga berkesinambungan dengan Standar Pelayanan ini” ujarnya.

 

Di akhir pertemuan, beliau mengungkapkan apresiasinya kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat yang telah menerima dan membimbing rombongan dengan sangat baik.

 

“Terima kasih pak Adji, ilmu ini sangat bermanfaat dan sesegera mungkin kami terapkan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur” tutup Ayi.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)

 


Audiensi Delegasi COP 27 Provinsi Kaltim Bersama Duta Besar RI untuk Mesir

Category : Uncategorized

 

Kairo – Lawatan  hari kedua di Mesir, rombongan Delegasi COP27 Provinsi Kalimantan Timur melanjutkan kunjungan ke KBRI Kairo dalam rangka audiensi dengan Duta Besar Lutfi Rauf.

 

Dikabarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur E.A. Rafiddin Rizal melalui hubungan telepon jarak jauh, pada audiensi tersebut, Duta Besar menyampaikan perkembangan produk ekspor Indonesia yang semakin pesat ke Negara Mesir pasca pandemi Covid-19.

 

“Selain itu juga, beliau menyampaikan status dan permasalahan para pelajar dan mahasiswa Indonesia yang melakukan pendidikan di Mesir khusus dari Provinsi Kalimantan Timur, dimana kendala utama yang dialami oleh para pelajar dan mahasiswa tersebut adalah perlunya perbaikan tata kelola pendidikan, pembiayaan dan perlindungan pelajar” ujar Rizal.

 

Terkait hal tersebut, lanjut Rizal menjelaskan, Gubernur Isran Noor telah menyampaikan pada tatap muka bersama para pelajar dan mahasiswa di Kairo bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur sejak Tahun 2020 sampai sekarang telah menganggarkan beasiswa buat para pelajar dan mahasiswa asal Provinsi Kalimantan Timur dalam program beasiswa Kalimantan Timur Tuntas dan Tahun 2022 ini,

 

“Dikatakan oleh beliau bahwa Pemerintah Provinsi telah menganggarkan hingga500 milyar, juga selain itu, Kementerian Keuangaan RI telah mengalokasi 20% dana pemerintah untuk pendidikan melalui Kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi RI yang bisa digunakan oleh para pelajar dan mahasiswa Indonesia” lanjut Rizal.

 

Dalam kesempatan ini juga, Isran menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur hadir di Mesir atas undangan PBB untuk mengikuti COP-27 Sharm El Sheikh, dikarenakan Provinsi Kaltim telah berhasil melaporan penurunan emisi GRK melalui program FCPF CF untuk periode Juli 2019- Desember 2020 sebesar 30.850.798 Ton CO2e dari target penurunan emisi 22 juta ton CO2e dan mendapatkan RBP sebesar USD 110 juta dibagi dalam 3 tahap pembayaran.

 

Tidak lupa pula ujar Rizal, Gubernur Isran Noor juga menyampaikan bahwa pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur tidak merusak lingkungan karena memiliki konsep smart city  dan forest city yaitu kota berwawasan ramah lingkungan.

 

“Hal ini dilakukan oleh Pak Gubernur sekaligus untuk menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia sangat menjaga kelestarian lingkungan hidup” tutur Rizal.

 

Di Akhir kunjungan dilakukan penyerahkan cinderamata dari Gubernur Kaltim dan Bupati Kutim kepada Duta Besar Cairo dan selanjutnya pihak KBRI melalui Duta Besar Bp. Lutfi Rauf juga memberikan cindermata kepada Pemerintah Provinsi Kaltim.

 

 

Selepas pertemuan tersebut, rombongan bertolak menuju Sharm El Sheik untuk melakukan registrasi untuk mendapatkan badge sebelum memasuki area terbatas COP-27.

 

Setibanya di arena Paviliun Indonesia Gubernur Isran Noor mengadakan pertemuan dengan Bp. Laode Syarief Pimpinan lembaga non profit “kemitraan” membicarakan pola kerjasama dalam implementasi Program FCPF Carbon Fund di Provinsi Kalimantan Timur dengan melibatkan Perusahaan Daerah dan LSM serta dan Akademisi.

 

Menjelang malam hari Rizal melanjutjan, Gubernur Isran beserta melakukan Pertemuanvdengan Mr. Benoit Boquet  Regional Director For Environment, Natural Resources and Blue Economy Global World Bank di Fare Seafood Old Market, Sharm El Sheik membahas mengenai opsi penjualan kelebihan emisi karbon Provinsi Kalimantan Timur melalui skema lelang Bank Dunia di Singapura.

 

Terkait hasil pertemuan tersebut, Rizal menceritakan, Bupati Kutai Timur mendukung penuh hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penurunan emisi GRK dan menyampaikan hasilnya kepada publik berserta manfaatnya.

 

“Selain itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni juga menyampaikan bahwa inisiatif Kaltim untuk melakukan perdagangan karbon dengan pihak lain mendapatkan dukungan dari Mr. Benoit Boquet, dan keberhasilan Kaltim untuk penjualan emisi karbon ini, perlu dukungan dari kementerian teknis terkait agar jangkauan dan fleksibilitas dan mekanisme perdagangan karbon sebagai inisiatif daerah dapat di naungi dengan regulasi guna mendorong hasil yang lebih optimal” pungkas Rizal.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Rapat Teknis Formulir Kerangka Acuan Rencana Pembangunan Jalan Umum di Cagar Alam Muara Kaman – Sedulang

Category : Uncategorized

 

Samarinda – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara berencana melakukan kegiatan pembangunan jalan umum yang menghubungkan Desa Kupang Baru ke Desa Liang Buaya Kecamatan Muara Kaman dengan Panjang ± 8,180 meter melintasi Cagar Alam Muara Kaman – Sedulang.

 

Untuk dapat melaksanakan kegiatan ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki beberapa perizinan berupa surat dari Direktorat Jenderal Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK RI nomor : S.1849/PDLUK/P2T/PLA.4/7/2022 tanggal 7 Juli 2022 perihal : Arahan Dokumen Lingkungan Pembangunan Jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Berita Acara Pengecekan Lapangan Permohonan Kerjasama Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara untuk Pembangunan Jalan Penghubung Daerah Terisolir (Desa Kupang Baru – Desa Liang Buaya).

 

Setelah mendengar dan menelaah pemaparan yang diberikan, maka Komisi Penilai Amdal menyatakan bahwa;

 

Pertama, berdasarkan pasal Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang  Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa

 

  • Pasal 5 ayat (2), rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya di lakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung wajib memiliki Amdal.
  • Pasal 10, rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada dalam kawasan lindung dapat dikecualikan dari kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal setelah mendapat penetapan pengecualian wajib Amdal dari instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan lindung.
  • Pasal 11 ayat (1), rencana usaha dan/atau kegiatan yang mendapatkan penetapan pengecualian wajib Amdal dari instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan lindung wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai ketentuan perundang-undangan.
  • Pasal 57 dan pasal 79, pengajuan permohonan uji kelayakan Amdal atau pemeriksaan formulir UKL-UPL kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.
  • Lampiran I bagian I Daftar Kawasan Lindung, huruf h cagar alam dan cagar alam laut merupakan kawasan lindung.

 

Kedua, berdasarkan lampiran I sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL, terhadap pembangunan jalan di pedesaan dengan Panjang jalan ≥ 5 km atau pengadaan lahan ≥ 30 Ha wajib Amdal.

 

Dengan kesimpulan bahwa rencana  pembangunan jalan umum yang menghubungkan Desa Kupang Baru ke Desa Liang Buaya Kecamatan Muara Kaman dengan Panjang ± 9 km melintasi Cagar Alam Muara Kaman – Sedulang dan mengingat usaha dan/atau kegiatan berada di kawasan lindung menjadi kegiatan wajib Amdal.

 

Ketiga, terkait dengan kewenangan penilaian Amdal dimaksud, maka :

 

  • Berdasarkan Tabel Huruf C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, angka 9 Sub Urusan Jalan dengan kriteria penyelenggaraan jalan di Kabupaten/Kota merupakan Kewenangan Bupati/Walikota.
  • Berdasarkan pasal 79 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 disebutkan bahwa Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan Pemerintahnya diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota dan organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan.
  • Kesimpulan : untuk penilaian dokumen Amdal Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Umum di Cagar Alam Muara Kaman- Sedulang merupakan kewenangan Komisi Penilai Amdal (Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup) Prov. Kaltim.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)

 


Rombongan Delegasi COP27 Provinsi Kaltim tiba di Kairo

Category : Uncategorized

 

Mesir – Pada November tahun 2022 ini, Pemerintah  Mesir bertindak sebagai  tuan rumah sesi ke-27 Conference of The Parties of the UNFCCC (COP 27), dengan tujuan untuk mempromosikan keberhasilan pengendalian perubahan iklim sebelumnya dan membuka jalan bagi masa depan untuk secara efektif mengatasi tantangan global perubahan iklim.

 

Sebagai salah satu undangan yang menghadiri kegiatan tersebut, rombongan delegasi COP-27 Provinsi Kalimantan Timur tiba di Kairo Internasional Airport pada 12 November 2022 tepat pukul 18.00  waktu kairo.

 

Kehadiran rombongan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor tersebut mendapat sambutan hangat dan antusias dari mahasiswa serta pelajar yang berada di Mesir dengan mengenakan pakaian adat Kalimantan Timur, ditandai dengan pemberian bunga dan coklat.

 

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur E.A Rafiddin Rizal via sambungan komnunikasi jarak jauh.

 

Keesokan harinya, rombongan menyempatkan diri mengunjungi pengolahan essence oil Sultan Adam aromaterapy dan healing oils yang merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di El-Haram, Giza Kairo.

 

Dikatakan beliau, essence oil merupakan salah satu pendapatan devisa Mesir selain pendapatan dari pariwisata dan pajak kapal yang lewat di terusan Suez, Essence Oil ini berasal dari ekstrak berbagai macam bunga yang ada di mesir yang dimanfaatkan untuk  aromaterapy, parfum dan obat (healing, pijat, kulit dan menghilangkan penyakit serta racun).

 

Sebagai informasi, pengolahan essence oil di Sultan Adam ini sendiri dikelola secara turun menurun sejak 300 tahun yang lalu oleh keturunan suku arab badui, dimana pada zaman itu, suku  arab badui yang tinggal di gurun   menggunakan essence oil utk pengobatan karena belum ada obat yang bisa digunakan.

 

Pada kesempatan ini, rombongan disajikan berbagai macam minuman herbal dan mempraktekan penggunaan essence oil ditelapak tangan dan bagian tubuh lainnya utk pengobatan

 

“Hasilnya sangat nyaman bagi tubuh,  dan menghasilkan sensasi hangat dan aroma yg harum” ujar Rizal.

 

Kunjungan selanjutnya menuju piramida dan patung Spinx yang berlokasi di Giza, dimana lokasi tersebut merupakan salah satu dari tujuh keajaiban dunia yang manjadi tempat destinasi tujuan wisata internasional.

 

Kemudian, lanjut Rizal, rombongan melakukan kunjungan di kerajinan pembuatan hiasan dari daun papyrus yang berlokasi di El-haram, Giza., daun papyrus ini merupakan tumbuhan air yang hidup di lembah sungai nil, dimana ebelum ditemukan kertas, tanaman tersebut digunakan pada zaman dahulu sebagai bahan pembuatan media untuk menulis pada zaman firaun.

 

Selanjutnya , rombongan bertolak menuju New Cairo yang sedang dibangun oleh pemerintah mesir sebagai pusat pemerintahan dan bisnis baru pada areal seluas kurang lebih160 km persegi.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)

 


Konsultasi Reformasi Birokrasi Bersama DLH DIY

Category : Uncategorized

 

Yogyakarta – Melanjutkan kunjungan di Yogyakarta, rombongan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang masih dipimpin Sekretaris Dinas Ayi Hikmat menyambangi Dinas Lingkungan Hiduo dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

Kedatangan rombongan kali ini diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Bayu Febniarino Putro dan Kasubbag Umum  Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Melani Astari.

 

Kembali diungkapkan oleh Ayi, tujuan kedatangan kali ini dalam rangkaian study tiru mengenai Reformasi Birokrasi.

 

“Kemarin kami telah mendapatkan pencerahan dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi DIY, dan saat ini kami ingin berkonsultasi langsung dengan Dinas yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan kami” buka Ayi.

 

Diakui oleh Ayi, Reformasi Birokrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selangkah lebih maju dari Kalimantan Timur, untuk itu tidak segan-segan beliau meminta arahan.

 

Digambarkan oleh Bayu, langkah-langkah Reformasi yang telah dilaksanakannya, dimulai dari pekerjaan sehari-hari yang dioptimalkan sehingga memberikan nilai lebih baik bagi pegawai sebagai petugas maupun bagi penerima layanan.

 

Kegiatan konsultasi berjalan dengan hangat dan antusias, dan Ayi menyatakan rasa terima kasihnya atas diterimanya rombongan dengan baik.

 

“Terima kasih Pak Bayu beserta jajarannya, oleh-oleh kami hari ini sangat berharga seperti halnya yang telah kami dapat kemarin, kami yakin dengan data, informasi dan pembelajaran yang diberikan kepada kami hari ini, kami akan mampu berbuat lebih baik untuk Reformasi Birokradi di tubuh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur” tutup Ayi.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)

 


Peningkatan Kapasitas Pembentukan Program Kampung Iklim

Category : Uncategorized

 

Tenggarong – Isu perubahan iklim telah menjadi perhatian banyak pihak baik di tingkat internasional, regional, nasional dan lokal. berbagai kejadian terkait dengan kondisi iklim yang tidak menentu seperti banjir, kekeringan, longsor, gelombang tinggi, dan peningkatan muka air laut semakin sering terjadi dengan intensitas yang semakin meningkat, sehingga menimbulkan korban jiwa serta kerugian ekonomi dan ekologi.

 

Dimana kondisi tersebut perlu disikapi dengan memperkuat aksi nyata di tingkat lokal yang dapat berkontribusi terhadap upaya mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta upaya adaptasi untuk meningkatkan kapasitas seluruh pihak dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

 

Atas dasar tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melalui bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan sebagai pengampunya melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pembentukan Program Kampung Iklim yang diselenggarakan di Kabupaten Kutai Kartanegara (11/11).

 

“Aksi nyata adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan strategi pembangunan rendah karbon dan tahan perubahan iklim, yang perlu terus dikembangkan dan diperkuat pelaksanaannya” buka Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Rusdiansyah saat membuka kegiatan.

 

Gerakan nasional pengendalian perubahan iklim menjadi sangat penting. diantaranya dengan program kampung iklim yang menghimpun kegiatan- kegiatan yang dapat mengurangi emisi GRK salah satunya melalui upaya kelola sampah.

 

“Program Kampung Iklim ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam membumikan isu global perubahan iklim menjadi aksi bersama yang dimulai dari  tingkat tapak, dimana aksi mitigasi iklim melalui kegiatan kelola sampah akan terus dikembangkan dengan memaksimalkan potensi yang ada, sehingga dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat melalui ekonomi sirkular” tutur Rudi.

 

“Jadi, Program Kampung Iklim ini merupakan upaya nyata peningkatan kualitas ketahanan terhadap perubahan iklim dan penurunan emisi grk dari lingkup lingkungan terkecil” lanjutnya.

 

Lebih lanjut, beliaupun memaparkan bahwa pencapaian target 20.000 kampung iklim dihitung berdasarkan jumlah lokasi yang terdaftar dalam SRN-PPI dari seluruh kategori Proklim (pratama, madya, utama, lestari), oleh karena itu lokasi yang teridentifikasi masyarakatnya telah melaksanakan kegiatan baik yang dapat berkontribusi terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan untuk seluruh kategori dapat diregistrasi melalui SRN-PPL.

 

Perlu diketahui, Kalimantan Timur  pada tahun 2022 ini telah menerima penghargaan Proklim Pratama sebanyak 5 lokasi, Proklim Madya sebanyak 14 lokasi, Proklim Utama sebanyak 3 lokasi dan Proklim Utama sekaligus tropy sebanyak 2 lokasi serta Proklim Lestari sekaligus tropy sebanyak 1 lokasi.

 

Selain itu pada tahun 2022 ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memberikan apresiasi kepada 12 Pemerintah Provinsi, 34 Pemerintah Kabupaten/Kota dan 11 Perusahaan yang telah mendaftarkan kegiatan pembinaan dan dukungannya dalam pelaksanaan Proklim, dan dengan rasa bangga salah satu penerima penghargaan apresiasi tersebut diberikan kepada Pemerintah Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda serta untuk Perusahaan PT. PLN (Persero) Unit Mahakam.

 

Akhir kata, harapan beliau dengan dilaksanakannya kegiatan ini, maka akan meningkatkan kualitas pembangunan yang lebih bersih, lebih hijau, dan berkelanjutan dalam program ini demi generasi mendatang.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)

 


Study Tiru Reformasi Birokrasi DLH Kaltim ke DIY

Category : Uncategorized

 

Yogyakarta – Rangkaian kegiatan pembelajaran Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dilanjutkan dengan kegiatan study tiru menuju Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

Menuju salah satu Provinsi dengan nilai Reformasi Birokrasi terbaik di Indonesia, rombongan diketuai oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Ayi Hikmat.

 

Pada hari pertama kunjungan(11/10) dari rangakaian dua hari kehgiatan, kedatangan rombongan diterima oleh Kepala Bagian Standarisasi dan Pelayanan Publik Biro Organisasi DIY Abu Yazid.

 

“Kenapa kami menuju Yogyakarta, karena memang provinsi Yogyakarta ini merupakan Provinsi dengan nilai Reformasi Terbaik di Indonesia dengan nilai AA” buka Ayi pada kesempatan yang diberikan.

 

“Kami ingin belajar langsung pada yang terbaik, kami ingin menimba ilmu yang banyak secara langsung” lanjut beliau.

 

Menyambut baik kedatangan rombongan Kaltim, Abu Yazid memaparkan bahwa Reformasi Birokrasi memang harus didukung oleh pimpinan.

 

“Karena pimpinan harus merubah pola pikir pegawai bawahannya, seperti halnya di Yogyakarta ini, dengan prinsip perubahan dari Pangreh Praja mejnadi Pamong Praja” ujar Abu Yazid

 

Dimaksud Abu Yazid tersebut merupakan filosofi ASN Yogyakarta dari “dilayani” menjadi “melayani”.

 

“Dimana mereka bukan hanya sekedar kerumunan pekerja kantoran, tetapi insan peradaban yang sarat empati” lanjut beliau.

 

Sehingga ASN sejatinya harus mampu melihat segala aspek perubahan yang terjadi di masyarakat dalam upaya mengambil kebijakan maupun dalam upaya pembuatan program dengan tanggung jawab yang tinggi.

 

Hadir pula sebagai narasumber Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY Teguh Suhanda dan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi DIY Situ Badriyah memberikan paparannya mengenai Reformasi Birokrasi yang telah dilakdanakan di perangkat daerah masing-masing,

 

 

Mendengar seluruh pemaparan yang diberikan, Ayi Hikmat menyatakan rasa terima kasihnya atas diterimanya rombongan dengan sangat baik.

 

“Komitmen DIY yang memperbaiki diri secara internal maupun mentor kepada seluruh OPD ini memberikan kami semangat untuk dapat meniru hasil study kami hari ini” ujar Ayi.

 

“Terima kasih kami haturkan, dan semangat Reformasi Birokrasi untuk menghasilkan kinerja prima dari aparatur negara ini akan kami implementasikan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur” pungkas beliau.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)

 


Press Release Hasil Pemantauan Sampah Laut di Kota Balikpapan

Category : Uncategorized

Samarinda – Sampah plastik di perairan terutama di laut telah menjadi issue global, dimana semua negara menghadapi permasalahan terkontaminasinya biota perairan oleh limbah plastik. Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua setelah Cina.

Pelaksanaan kegiatan pemantauan sampah pantai dilakukan pada 2 (dua) periode, yaitu pada bulan Maret dan Agustus 2022.   dengan mengambil lokasi pemantauan yaitu pantai Lamaru dan pantai Monpera Kota Balikpapan.

PANTAI LAMARU

Makro Debris

Jenis sampah makro yang ditemukan pada pantai Lamaru saat survey Periode 1 adalah Plastik, Busa Plastik, Kaca dan Keramik, Kertas dan Kardus, Kayu, dan Bahan Lainnya, sedangkan pada saat survey Periode 2 adalah Plastik, Kain, Karet, dan Bahan Lainnya.

Jumlah total sampah makro yang diperoleh di pantai Lamaru pada survey Periode 1 adalah sebesar 81 item dengan berat total 153.18 gr, dan pada survey Periode 2 adalah 75 item dengan total berat 364.2 gram.

Plastik merupakan jenis sampah makro yang paling dominan ditemukan di pantai Lamaru, baik dari faktor berat maupun jumlah, mencapai sekitar 90% pada survey Periode 1 dan sekitar 32% untuk berat dan sekitar 82% untuk jumlah pada survey Periode 2.


Sampah plastik makro pada setiap periode survei umumnya didominasi oleh sampah jenis PL06 (plastik wadah makanan dan minuman) dan PL07 (kantong plastik tipis dan plastik kemasan snacks ataupun minuman.  Jenis sampah lain yang ditemukan antara lain: OT02; PL0;; CL01; RB02. 

PL07 merupakan jenis plastic bening ataupun kemasan snacks yang tipis, sedangkan PL06 merupakan wadah makanan dan minuman yang terbuat dari plastic yang kaku, seperti plastic mika.  Jenis OT02 merupakan sampah dari alat kebersihan; umumnya berupa popok, cotton bud, dan sikat gigi.  PL01 merupakan sampah tutup botol, dan yang termasuk dalam CL01 antara lain berupa pakaian, sepatum topi, dan handuk. RB02 merupakan sampah karet berupa sol sandal maupun sepatu.

 

Mesa Debris

Jenis sampah meso yang ditemukan di lokasi transek pantai Lamaru pada survei Periode 1, yaitu Plastik, Busa Plastik, dan Kayu, sedangkan pada survei Periode 2 adalah Plastik, Kain, Kaca dan Keramik, Karet, dan Kayu.

Total jumlah sampah meso yang terkumpul di pantai Lamaru adalah 22 item dengan total berat 1.786 gram pada survei Periode 1 dan pada survei Periode 2 adalah sebanyak 41 item dengan total berat 5.27 gram. 

Komposisi jenis sampah meso di pantai Lamaru berdasarkan beratnya pada survei Periode 1 terdiri dari 50.4% Plastik, 48.7% Kayu, dan 0.01% Busa Plastik, sedangkan pada survei Periode 2 terdiri dari Karet 47.08%, Kaca dan Keramik 20.77%, Kayu 19.45%, Plastik 11.72%, dan Kain 0.99%.

Komposisi sampah berdasarkan jumlahnya terdiri dari Plastik 77.2%, Kayu 18.2%, dan Busa Plastik 4.54% pada survei Periode 1 dan pada survei Periode 2 terdiri  sampah Plastik (80.49%) diikuti oleh sampah Kain 12.20%.  Sampah Kaca dan Keramik, Kertas dan Kardus, Karet, serta Kayu masing masing 2.44%.

Total jumlah sampah Meso Plastik  yang terjaring pada survei Periode 1 adalah sebanyak 17 item dengan kelimpahan sebesar 0.68 item/m2, sedangkan meso sampah dari jenis Kayu ditemukan sebanyak 4 item dengan kelimpahan sebesar 0.16 item/m2, jenis Busa Plastik hanya ditemukan 1 item, dengan kelimpahan sebesar 0.04  item/m2.  Pada Periode 2 total jumlah sampah meso Plastik adalah sebanyak 33 item dengan kelimpahan 1.32 item/m2.  Jenis sampah lainnya dari jenis sampah Kain yang ditemukan adalah sebanyak 5 item dengan kelimpahan 0.20 item/m2, sementara sampah Kaca dan Keramik hanya ditemukan 1 item, begitupula dengan sampah Karet dan Kayu yang masing 1 item dengan kelimpahan 0.04 item/m2. 

Jenis Plastik dengan spesifikasi PL21 merupakan sampah plastik meso yang paling banyak ditemukan di pantai Lamaru pada survei Periode 1, yaitu sebanyak 5 item dengan kelimpahan  0.2 item/m2.  Klasifikasi sampah yang termasuk dalam PL 21 adalah berupa tali/pita plastik.  Sampah dengan spesifikasi PL11, PL 16, dan WD06 berada diurutan kedua dengan jumlah sampah masing masing sebesar 4 item dengan kelimpahan 0.16 item/m2.   Spesifikasi sampah meso PL20 berupa jaring/jala ikan berada diurutan ketiga dengan jumlah sampah 2 item dengan kelimpahan 0.008 item/m2.

Pada survei Periode 2, meso sampah yang paling dominan ditemukan adalah PL07, yaitu sebanyak 14 item dengan kelimpahan 0.56 item/m2.  Sampah PL24 ditemukan sebanyak 9 item dengan kelimpahan sebesar 0.36 item/m2.  Sampah PL16 juga ditemukan sebanyak 8 item dengan kelimpahan sebesar 0.32 item/m2, sedangkan CL04 ditemukan sebanyak 3 item dengan kelimpahan sebesar 0.12 item/m2.   Sampah lain, seperti  PL06, PL20, CL01, CL06, GC07, RB05, dan WD06 hanya ditemukan 1 item, dengan masing masing kelimpahan sebesar 0.04 item/m2.

 

PANTAI MONPERA

 

Makro Debris

Jenis sampah  makro yang ditemukan pada pantai Monpera saat survey periode 1 adalah Plastik, Busa Plastik, Kain,  Kaca dan Keramik, Logam, Kertas dan Kardus, Karet, Kayu, dan Bahan Lainnya.  Jumlah total sampah makro yang diperoleh di pantai Monpera pada survei Periode 1  adalah sebanyak 184 item dengan berat total 3132 gram.  Sedangkan pada survei Periode 2 jenis sampah makro yang ditemukan adalah sampah Kaca dan Keramik, sampah Plastik, Kain, Karet, Busa Plastik, Logam, Kayu, dan Bahan Lainnya. Jumlah total sampah makro yang diperoleh di pantai Monpera pada survei Periode 2 adalah sebanyak 94 item dengan total berat 2097.5 gram.

Berdasarkan berat sampah makro, Kaca dan Keramik merupakan jenis sampah yang dominan di pantai Monpera pada survei Periode 1 dengan persentase 49.7% dikuti oleh jenis Bahan Lainnya sebesar 24%, Busa Plastik 9.2% dan Plastik 8.8%.   Pada survei Periode 2, sampah Kayu menduduki posisi pertama dengan persentase sebesar 36%, kemudian diikuti oleh sampah Kaca dan Keramik sebesar 27%, Kain sebesar 26%, sampah Plastik sebesar 8%.

Jika berdasarkan jumlah, maka sampah makro yang paling dominan di pantai Monpera pada survei Periode 1 adalah sampah Plastik dengan persentase sebesar 44.6%.    Jenis sampah Kaca dan Keramik menempati urutan kedua dengan persentase sebesar 35.9%. Pada survei Periode 2, sampah makro yang paling dominan adalah sampah Kaca dan Keramik sebesar 60.6% dan diikuti oleh sampah Plastik sebesar 29.8%, selebihnya terbagi merata pada jenis sampah lainnya.

Meso Debris

Jenis sampah meso yang ditemukan di pantai Monpera pada survei Periode 1 adalah Plastik, Kaca dan Keramik, Logam, Kertas dan Kardus, dan Bahan Lainnya.  Secara keseluruhan total sampah meso yang tersaring sebanyak 81 item dengan total berat 153.53 gram.  Pada survei Periode 2 jenis sampah meso yang ditemukan adalah Plastik, Kaca dan Keramik, dan Logam, dengan total sampah meso yang tersaring adalah sebanyak 98 item dengan total berat 119.6 gram.

Berdasarkan beratnya, komposisi sampah meso di pantai Monpera pada survei Periode 1 terdiri dari Kaca dan Keramik 98.38%, Plastik 1.31%, Bahan Lainnya 0.28%, Kertas dan Kardus 0.02%, dan Logam 0.01%.  Pada survei Periode 2, komposisi sampah meso masih didominasi oleh Kaca dan Keramik dengan persentasi mendekati 100%.

Jika berdasarkan jumlahnya, maka komposisi sampah meso pada survei Periode 1 terdiri dari Kaca dan Keramik 70.4%, Plastik 20.99%, Logam 6.12%, Kertas dan Kardus 1.23%, dan Bahan Lainnya 1.23%.  Sedangkan pada survei Periode 2 diperoleh

komposisi sampah meso terdiri atas Kaca dan Keramik 97%, sampah Pastik 2%, Logam 1%.

Pada survei Periode 1, ditemukan sampah Kaca dan Keramik di pantai Monpera sebanyak 57 item dengan kelimpahan 2.28 item/m2.  Sampah Plastik meso yang terkumpul sebanyak 17 item dengan kelimpahan 0.68 item/m2.  Sementara untuk Logam, ditemukan sebanyak 10 item dengan kelimpahan 0.2 item/m2.  Sampah meso Kertas dan Kardus, serta Bahan Lainnya ditemukan masing-masing 1 item saja dengan kelimpahan 004 item/m2. Pada Periode 2, jenis sampah meso yang terbanyak ditemukan  adalah dari Kaca dan Keramik, yaitu sebanyak 95 item dengan berat 119.19 gram dan dengan kelimpahan sebesar 3.8 item/m2.  Meso Plastik hanya ditemukan sebanyak 2 item dengan kelimpahan sebesar 0.08 item/m2.  Meso logam juga hanya ditemukan 1 item dengan kelimpahan sebesar 0.04 item/m2.

Secara spesifik, sampah meso yang paling banyak diperoleh di pantai Monpera adalah dari GC07.  Pada survei Periode 1 sampah meso yang berkoleksi yaitu sebanyak 57 item dengan kelimpahan 2.28 item/m2, diikuti oleh PL24 sebanyak 9 item dengan kelimpahan 0.36 item/m2.  Sampah meso PL11 dan ME09 masing masing ditemukan sebanyak 5 item dengan kelimpahan 0.20 item/m2. Pada Periode 2, ditemukan juga sampah PL04, PL24, dan ME10 masing masing sebanyak 1 item dengan kelimpahan 0.04 item/m2.

GC07 merupakan potongan kaca maupun keramik, sedangkan PL24 merupakan potongan plastic yang tidak dapat diidentifikasi bentuk asalnya serta jenis plastiknya tidak terdapat dalam list sampah plastic.   Sampah dengan spesifikasi PL 11 merupakan potongan punting rokok, sedangkan ME09 merupakan potongan kawat.

(PPID DLH Prov. Kaltim)