Author Archives: Dinas Lingkungan Hidup

Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan atau Izin PPLH se-Kalimantan Timur

Category : Uncategorized

 

BALIKPAPAN – Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang mempunyai pendapatan asli daerah yang cukup tinggi dalam mendukung pembangunan nasional di Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan dari peningkatan pendapatan asli daerah tersebut, sangat berdampak posistif pada penyerapan tenaga kerja, penyerapan teknologi, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

 

“Namun hal tersebut juga dibarengi dengan beberapa dampak negatif berupa penurunan kualitas lingkungan seperti limbah hasil proses produksi yang tidak diolah dengan baik yang tentunya dapat mencemari lingkungan sekitar”

 

Demikian ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur saat membuka kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan atau Izin PPLH se-Kalimantan Timur.

 

Kegiatan yang masih diselenggarakan di Swissbell Hotel Balikpapan (14/07) ini masih merupakan rangkaian dari kegiatan yang telah dilaksanakan sehari sebelumnya yang  mengusung isu tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kalimantan Timur.

 

Berbeda dengan hari sebelumnya, kegiatan kali ini dihadiri secara daring dan luring oleh para pelaku usaha dan kegiatan di Kalimantan Timur.

 

Dikatakan oleh Rizal, bahwa dengan terbitnya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, maka merubah ketentuan dalam pasal 63 (ayat 2) huruf I UU 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

 

“Dimana dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bertugas dan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” jelas Rizal.

 

Dengan telah diterbitkannya PP 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaran perizinan berusaha berbasis risiko dan PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hal yang paling mendasar saat ini Izin Lingkungan telah berubah menjadi Persetujuan Lingkungan dan Izin PPLH juga telah mengalami perubahan menjadi Pertek untuk IPAL dan Emisi, serta Rintek untuk TPS LB3.

 

“Izin Lingkungan tidak dihilangkan namun tujuan dan fungsinya diintegrasikan kedalam perizinan berusaha. Kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan mengikuti kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha, hal tersebut perlu dipahami oleh semua pelaku usaha dan atau kegiatan” lanjutnya.

 

Dilanjutkan oleh beliau bahwa sebagaimana ketetapan UU 11/2020, UU 32/ 2009 terkait dalam melaksanakan pengawasan, dimana Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional, dan berwenang melakukan pembinaan atau fasilitasi kepada pelaku usaha dan atau kegiatan.

 

Juga PP 22 Tahun 2021 terkait dilakukan Pengawasan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi berwenang melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

 

“Kenapa perlu dilakukan pengawasan lingkungan ? , tujuannya adalah untuk memantau, mengevaluasi, dan menetapkan status ketaatan  penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap kewajiban yg tercantum dalam peraturan Perundang-undangan dan kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup” tutup beliau.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur

Category : Uncategorized

 

BALIKPAPAN – Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta turunannya menggantikan beberapa Peraturan Pemerintah sebelumnya diantaranya PP 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, PP 27/ 2012 tentang Izin Lingkungan, dan beberapa Peraturan Pemerintah lainnya.

 

Berdasarkan haal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur merasa perlu untuk meningkatkan kapasitas ASN/SDM yang dimiliki khususnya dalam melaksanakan Pengawasan Lingkungan Hidup di daerah baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

 

Kegiatan yang dilaksanakan di Swissbell Hotel balikpapan (13/07) ini menghadirkan seluruh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dari Provinsi Kalimantan Timur maupun Kabupaten/Kota.

 

Dibuka oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur E.A. Rafiddin Rizal, dikatakan oleh beliau bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan dibidang lingkungan hidup diwilayah kerjanya masing-masing dengan mengacu pada PP 22/2021 tersebut.

 

“Demi memahami tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, maka kegiatan ini memang diperlukan untuk menyamakan persepsi mengenai pengawasan lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawab kita bersama” ujar beliau.

 

“Selain itu, kegiatan ini juga diperlukan bagi rekan-rekan Pengawas yang baru menempati jabataan ini melaui jalur inpassing dan penyetaraan jabatan per bulan Mei tahun 2022 kemarin” lanjut beliau.

 

Untuk diketahui, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas berdasarkan kode etik yang didasarkan pada prinsip integritas, profesionalisme dan responsif, dimana ketentuan tersebut wajib ditaati oleh semua Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, sesuai pasal 503  PP 22/2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

 

“Sesuai motto yang dimiliki oleh Pengawas Lingkungan Hidup yaitu “Find The Truth, Tell The Truth dan Keep The Truth”, maka saya berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini maka hasil pengawasan memiliki kualitas yang baik, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan utama bagi pimpinan untuk mengambul keputusan lebih lanjut” Tutup Rizal.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Ranperda Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup

Category : Uncategorized

 

SAMARINDA – Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur terus memberikan komitmennya dalam menangani permasalahan lingkungan hidup di Kalimantan Timur.

 

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur pada kegiatan Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (12/07).

 

“Penyusunan Ranperda ini dalam rangka revitalisasi tugas dan fungsi Satuan Kerja DLH Prov. Kaltim melalui pelaksanaan lima strategi dan arah kebijakan pemerintah” ujar Rizal saat membuka kegiatan.

 

Dikatakan oleh Rizal pada kegiatan yang dihadiri oleh seluruh pejabat eselon tiga dan staff Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur ini bahwa kebijakan yang dimaksud diantaranya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dengan PP No 22 Tahun 2021, UU No. 32 Tahun 2009, serta UU No.18 Tahun 2008.

“Seperti halnya Peraturan Daerah yang saat ini telah dimiliki oleh Kalimantan Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinilai sudah kurang sesuai dengan keadaan lingkungan saat ini” tutur beliau.

 

“Perlu adanya penyesuaian Peraturan Daerah terkait pengelolan lingkungan hidup tersebut agar sinkron dg UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Nomor 18 tahun 2008 Pengelolaan Sampah” lanjutnya.

 

Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Timur perlu dikelola secara baik dan bertanggungjawab agar tetap lestari untuk mendukung perikehidupan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur serta makhluk hidup lainnya.

 

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

 

“Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengamanatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian dari kewenangan wajib Pemerintah Daerah” tutup Rizal.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


DLH Kaltim Melaksanakan Penyembelihan Hewan Kurban 1443 H

Category : Uncategorized

 

SAMARINDA – Memperingati Idul Adha 1443 H yang jatuh pada tanggal 10 Juli 2022, Kembali Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan kegiatan penyembelihan hewan kurban dengan tata cara yang mengacu pada Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 660.2/6191/EK tentang Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1442 H Tanpa Sampah Plastik Sekali Pakai serta Penerapan Protokol Kesehatan Corona Virus Desease (Covid-19) Tahun 2022.

 

Dimana salah satu poin penting pada Surat Edaran Tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan pembagian daging kurban agar tidak menggunakan plastik kresek, namun menggunakan wadah yang mudah diuraikan, atau wadah yang bisa dipergunakan kembali.

 

“Untuk itu secara konsisten DLH Kaltim membagikan daging kurban dengan menggunakan wadah yang dapat dipergunakan kembali oleh masyarakat penerima daging kurban tersebut” demikian buka Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Ayi Hikmat pada sambutan pembukaan kegiatan yang dilaksanakan hari Senin, 11 Juli 2022.

 

“Informasi mengenai Surat Edaran Idul Adha Tanpa Sampah Plastik tersebut juga telah kita sampaikan kepada masyarakat luas melalui media sosial DLH Kaltim” lanjut beliau.

 

Untuk tahun 2022 ini, dijelaskan pula oleh Ayi, bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyembelihan hewan kurban sejumlah 9 ekor sapi yang disalurkan kepada warga masyarakat sekitar kantor.

 

Beliau berharap kegiatan berkurban ini menjadi sinergi dalam siklus kegiatan social ekonomi di seluruh lapisan masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran berbagi kepada sesama, juga tentu saja dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Samarinda.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Dinas LH Prov. Kaltim Menghadiri Konsultasi Publik Studi Amdal Rencana Kegiatan Pembangunan IKN

Category : Uncategorized

 

BALIKPAPAN – Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan Insfrastruktur Ibu Kota Nusantara, Kementerian PUPR menyelenggarakan Konsultasi Publik Studi Amdal Rencana Kegiatan Pembangunan Kawasan Terpadu Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Fasilitas Pendukung Lainnya di Hotel Platinum Balikpapan (05/07).

 

Studi Amdal ini merupakan syarat Rencana Kegiatan Pembangunan IKN yang berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur khususnya untuk Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (WP KIPP) seluas 6.771 Ha.

 

Dibuka oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dikatakan oleh beliau bahwa Ibu Kota Nusantara bukan milik Kalimantan Timur saja. “IKN ini adalah milik bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas” Ujar beliau.

 

Oleh karena itu, beliau sangat mengharapkan pelaksanaan Konsultasi Publik ini dapat berlangsung dengan lancar dan baik.

 

Mendampingi Gubernur Kalimantan Timur , turut hadir pula secara langsung Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang juga menjabat sebagai Sebagai Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup Kehutanan dan Perubahan Iklim Tim Transisi IKN E.A. Rafiddin Rizal.

 

Ditemui di sela kegiatan Rizal menuturkan bahwa Amdal merupakan kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan.

 

“Studi Amdal ini digunakan sebagai prasyarat dalam pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan yang termuat dalam perizinan berusaha ataupun Persetujuan Pemerintah” Ujar Rizal.

 

Dijelaskan oleh beliau, maksud dari kegiatan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, juga memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputrusan yang dilakukan.

 

“Jadi menjamin transparansi pada proses Amdal, serta menghormati hak semua pihak dalam memperoleh informasi, menyampaikan informasi, mengetahui potensi dampak yang mungkin timbul, serta memahami cara kelola yang akan disepakati dalam Amdal   ” tuturnya.

 

“Jadi diharapkan akan didapat sebanyak mungkin saran, masukan serta tanggapan dari masyarakat untuk pembangunan IKN yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup terutama dalam wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang dilingkup dalam Amdal ini” tutup Rizal.

.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Konsultasi Publik KLHS RTRW Provinsi Kalimantan Timur

Category : Uncategorized

 

SAMARINDA – Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan beberapa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang mana salah satunya adalah KLHS.

 

Maka dari itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur, Selasa 07 Juli 2022.

 

Dilaksanakan di Hotel Mercure Samarinda, Konsultasi Publik ini dimoderatori oleh Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Fahmi Himawan, dan sebagai narasumber Kasubdit KLHS ditjen PKTL Kementerian LHK Hendaryanto, ST, M.Si, dan mewakili Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kementerian ATR, Kabid Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur Ahmad Muzakkir, ST, M.Si.

 

Mewakili Pj Sekda Kaltim, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur E.A. Rafiddin Rizal pada sambutan yang diberikan mengatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan salah satu instrumen dalam mencapai tujuan pembangunan yang memberikan arahan penggunaan dan alokasi ruang.

 

“Dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan pembangunan, penyusunan RTRW ini memerlukan masukan analisis yang sistematik, menyeluruh, dan partisipatif dalam rangka mendukung perumusan isu-isu strategis daerah dan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan” ujar Rizal.

 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sendiri merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi dengan fokus utamanya adalah mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan.

 

“Jadi sebagai upaya untuk meyakinkan kegiatan pembangunan tidak merusak lingkungan sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan itu sendiri, pemerintah telah menetapkan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” lnajutnya.

 

Ketentuan yang dimaksud Rizal adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang pada pasal (15), disebutkan bahwa instrumen KLHS wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

 

“Oleh karena itu, pelaksanaan Konsultasi Publik ini sangat diperlukan sebagai proses partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan” tuturnya.

 

Identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk menentukan secara tepat pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan KLHS.

 

“Karena hal tersebut menjamin diterapkannya azas partisipasi yang diamanatkan UU PPLH, menjamin bahwa hasil perencanaan dan evaluasi kebijakan, rencana serta program memperoleh legitimasi atau penerimaan oleh publik, juga keterbukaan akses bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menyampaikan informasi, saran, pendapat, dan pertimbangan yang diperlukan” pungkas beliau.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim Menegaskan Perlunya Penerapan Teknologi Pada Sektor Pertambangan

Category : Uncategorized

 

SAMARINDA – Hadir pada Seminar Hari Lingkungan Hidup Tahun 2022 PT. Insani Bara Perkasa yang berlangsung di Hotel Mercure Samarinda (07/02), Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur E.A. Rafiddin Rizal didapuk untuk memberikan sambutannya.

 

Dengan mengusung tema Penerapan Inovasi dan Teknologi Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan di Sektor Pertambangan, dikatakan oleh Rizal bahwa pertemuan ini dapat menyegarkan kembali komitmen kita terhadap masalah lingkungan hidup.

 

“Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2022 ini merefresh kembali terhadap peringatan Hari Lingkungan Hidup yang pertama kali digagas 50 tahun yang lalu di Stockholm” Buka Rizal.

 

“Dengan tema yang sama yaitu Only One Earth, yang jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia adalah Satu Bumi Untuk Masa Depan” lanjutnya.

 

Pada konferensi Stockholm tersebut terdapat 5 aspek yang dibahas, pemukiman, pendidikan, pengelolaan sumberdaya alam, pencemaran, dan pembangunan.

 

“Dimana 3 poin terakhir erat sekali dengan kegiatan tambang yang dilakukan selama ini” tuturnya.

 

Terkait dengan tema hari ini, maka perhatian kita tertuju pada pencemaran sungai yang terjadi dikarenakan kegiatan pertambangan. Dimana jika ada kegiatan pembuangan air limbah, maka menjadi tugas pelaku usaha untuk menerapkan inovasi dan teknologi untuk pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan.

 

“Jangan sampai pembuangan limbah hasil kegiatan mempengaruhi kualitas air di badan air tersebut, jadi konsepnya harus konkrit” tegasnya.

 

“Pemerintah Provinsi selalu siap dan welcome terhadap investasi, namun tentunya harus tetap mengacu kepada peraturan yang berlaku, khususnya di bidang lingkungan hidup”  tuturnya pula.

 

Dipungkaskan oleh beliau dengan menekankan bahwa dengan tema only one earth berarti ketika kita menggunakan sumberdaya alam yang ada di Kalimantan Timur ini, perlu diingat bahwa bumi ini juga milik generasi penerus, jangan sampai kegiatan eksploitasi terhadap sumber daya alam akan menimbulkan duka bagi generasi penerus tersebut.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup Pertambangan Batubara pada MHU Goes to Campus

Category : Uncategorized

 

SAMARINDA – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur E.A. Rafiddin Rizal didaulat sebagai salah satu pemateri pada kegiatan MHU Goes to Campus yang diinisiasi oleh PT. Multi Harapan Utama (PT. MHU) Bersama dengan Himateli Universitas Mulawarman.

 

Kehadiran Rizal tidak lepas dari tema yang diusung pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2022 ini yaitu Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Barubara.

 

Dipaparkan oleh Rizal, kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha telah diatur pada PP 5/2021 untuk sektor ESDM dan PP 22/2021.

 

“Kegiatan pertambangan Batubara tidak lepas dari dampak yang ditimbulkan, baik itu dampak positif maupun dampak negatif” terangnya.

 

Jika dijabarkan, dampak positif yang dimaksud berupa terbukanya lapangan kerja, meningkatnya ekonomi masyarakat, meningkatnya usaha masyarakat local dan pembangunan infrastruktur. Serta dampak negative berupa potensi pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, penurunan kualitas udara dan beberapa dampak lain.

 

Oleh karena itu, dikatakan oleh Rizal, Dinas Lingkung Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini telah menyusun panduan umum pengelolaan void yang dituangkan pada dokumen lingkungan hidup bagi para pelaku usaha.

 

“Tentunya bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, mencegah terjadinya kecelakanaan pada manusia, serta mendukung upaya aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk penurunan emisi gas rumah kaca di wilayah Kalimantan Timur” tutur beliau.

 

“Pemerintah selalu mengajak para pelaku usaha untuk bersama-sama melakukan pengendalian pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup mulai dari pencegahan, penanggulangan hingga pemulihan” lanjut Rizal.

 

Selain itu, dijelaskan pula oleh beliau bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur juga sedang dan terus melakukan upaya-upaya pencegahan berupa membuat penetapan baku mutu air limbah, air permukaan, dan air laut.

 

Juga mendorong penggunaan bahan baku ramah lingkungan, melakukan promosi pemilahan teknologi proses produksi, teknologi pengolah air limbah, penetapan izin pembuangan air limbah, mendorong pemanfaatan air limbah, peningkatan kapasitas kelembagaan, melakukan pembinaan kepada industri dalam kaitannya dengan pengendalian pencemaran air, serta melakukan pengawasan penaatan effluent air limbah.

 

“Semua itu tercakup pada program PROPER” jelasnya.

 

Yaitu program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang dalam arti lain sebagai evaluasi kinerja penanggung jawab  usaha dan atau kegiatan di bidang lingkungan hidup.

 

“Dengan PROPER ini, maka pelaku usaha akan didorong untuk berkomitmen dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dengan menaati peraturan perundangan tentang lingkungan hidup sehingga pada akhirnya dapat menminimalisir dampak negatif yang dihasilkan dari kegiatan usahanya” pungkas Rizal.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Koordinasi Ombudsman RI Perihal Permintaan Data dan Informasi

Category : Uncategorized

 

SAMARINDA – Diterima oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Ayi Hikmat, Ombudsman RI dipimpin oleh Asisten Muda Saputra Malik SH menyambangi kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur (29/06).

 

Dengan dihadiri juga oleh seluruh Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, dikatakan oleh Saputra maksud kedatangan Ombudsman RI kali ini adalah untuk mengetahui kebijakan dan tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Kalimantan Timur pada saat IUP menjadi kewenangan Kementerian ESDM maupun masih merupakan kewenangan pemerintah daerah dari aspek persyaratan lingkungan.

 

Total terdapat 12 pertanyaan yang dilontarkan, terdiri atas mekanisme, dokumen, prosedur, persyaratan serta pertanyaan lain yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pengelolaan pertambangan.

 

Setiap pertanyaan yang diajukan satu persatu dijawab secara bergantiian oleh seluruh Kepala Bidang dengan menampilkan data-data pendukung beserta peraturan yang menyertainya.

 

Dikatakan oleh Ayi setelah diskusi berakhir, tanya jawab yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam ini berlangsung dengan baik dan memuaskan kedua belah pihak.

 

Dengan keterlibatan dari Ombudsman RI ini, dikatakan oleh Ayi , membuktikan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kepedulian yang sama tentang perlunya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Peningkatan Kapasitas Tim Teknis MMR , Update Portal MRV, dan Persiapan Validasi Tim World Bank

Category : Uncategorized

 

SAMARINDA – Program penurunan emisi berbasis yurisdiksi melalui skema FCPF Carbon Fund di Kalimantan Timur sudah dilaksanakan sejak Juni 2019 dan akan berakhir pada Desember 2024.

 

Provinsi Kalimantan Timur saat ini telah memasuki tahap implementasi yang tentunya tahap tersebut sudah dimulai sejak tahun 2021, yang pada implementasi tahap awal ini sedang dipersiapkan dokumen laporan dan beserta hasil analisis datanya.

 

Dalam rangka tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Tim Teknis MMR Kaltim, Update Portal MRV, serta Persiapan Validasi World Bank Dalam Implementasi PCPF-CF di Kaltim.

 

Dibuka oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Fahmi Himawan pada, dikatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur dibantu oleh akademisi dan para mitra pembangunan telah menyusun dokumen ERMR-1 East Kalimantan Jurisdictional Emission Reduction Program (EK-JERP) – FCPF Carbon Fund, dimana dokumen tersebut telah disampaikan kepada FCPF FMT pada tanggal 16 Mei 2022 lalu.

 

Disampaikan pula oleh beliau bahwa  Provinsi Kalimantan Timur bersama akademisi dan para mitra pembangunan juga telah melakukan perhitungan dan pengujian akurasi data pada peta tutupan lahan tahun 2020 yang tentu hasilnya juga merupakan menjadi bagian dalam penyusunan dokumen ERMR-1 pada tahun 2021.

 

“Dalam pengumpulan data aktivitas, Kaltim juga mengumpulkan data aktivitas ditahun periode 2019-2020 kedalam sistem portal MMR yang telah dibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur” ujar Fahmi.

 

“Isian dalam tampilan dasbord portal MMR ini juga telah dilakukan update seperti update grafik data emisi dan update data tutupan lahan yang terbaru yaitu tahun 2021” lanjutnya.

 

Oleh karena itu, dikatakan oleh beliau bahwa pada pertemuan kali ini akan dibahas dan divalidasi secara internal terhadap dokumen  ERMR-1 yang telah disusun sehingga kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaporan dokumen ERMR-1 dapat berlajan dengan baik.

 

Kegiatan peningkatan kapasitas hari ini pun dilanjutkan dengan update data portal MRV Kaltim, dimana portal ini berisi tentang data-data emisi terbaru, aksi yang telah dilakukan, serta data aktivitas terkait dengan implementasi FCPF-CF di Kaltim.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)