Sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kalimantan Timur bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kaltim menggelar musyawarah bersama untuk mencari titik tengah terkait aktivitas perusahaan di wilayah Kutai Barat. Pertemuan ini dilaksanakan sebagai upaya mencari solusi terbaik yang mempertimbangkan kepentingan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat setempat.
Musyawarah yang berlangsung di Kantor Dlh Prov Kaltim ini dihadiri oleh perwakilan DLH Provinsi Kaltim dan tokoh-tokoh Ormas. Dalam pertemuan ini, berbagai aspek terkait dampak lingkungan dan sosial akibat aktivitas perusahaan dibahas secara mendalam.
Salah satu perwakilan Ormas menyampaikan bahwa banyak masyarakat merasa keberatan dengan keberadaan perusahaan yang dianggap merugikan lingkungan dan merusak keseimbangan ekosistem di wilayah tersebut. Namun, di sisi lain, ada pula yang menilai bahwa keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Anwar Sanusi S.Pd,.M.Pd Selaku Kepala DLH Provinsi Kaltim menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menegakkan aturan lingkungan yang berlaku serta memastikan bahwa setiap aktivitas perusahaan tidak bertentangan dengan regulasi yang ada. “Kami akan mengawal setiap kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan dan memastikan adanya keseimbangan antara investasi dan kelestarian alam,” ujar Anwar.
Dalam musyawarah ini, beberapa rekomendasi utama dihasilkan, di antaranya perlunya audit lingkungan terhadap perusahaan yang beroperasi di Kutai Barat, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait perizinan perusahaan, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Musyawarah ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. Pihak DLH dan Ormas akan terus berkoordinasi untuk memastikan implementasi hasil musyawarah dapat berjalan dengan baik demi masa depan lingkungan dan masyarakat Kutai Barat yang lebih baik.
Leave a Reply