Monthly Archives: Desember 2019

Penilaian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Usaha dan/atau Kegiatan Ship To Ship Transfer Batubara Oleh PT.Dermaga Perkasapratama

Category : Uncategorized

Samarinda – Bertempat di ruang rapat Adipura, pada hari Kamis, 5 Desember 2019,Tim Teknis Penilai Amdal Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim melaksanakan kegiatan Penilaian DPLH Usaha dan/atau Kegiatan Ship To Ship Transfer Batubara Pada Kalimantan Floating Terminal Barge (KFT) oleh PT.Dermaga Perkasapratama.

Dermaga Perkasapratama adalah anak perusahaan PT. Bayan Resources Tbk yang bergerak di bidang kepelabuhan yang berlokasi di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, telah melakukan kegiatan Ship to ship Transfer /STS Batubara Kalimantan Floating Barge (KFT-1) dimulai pada tahun 2017 dengan kapasitas muatan bersih 65.000 ton dan (KFT-2) pada tahun 2015 dengan kapasitas muatan bersih 60.000 ton yang berjarak 10 mil laut dari garis pantai wilayah perairan laut provinsi Kalimantan Timur dari kapal tongkang ke Mother Vessel, serta telah memiliki ijin berupa :

    • Surat Persetujuan Penetapan Titik Koordinat Posisi Labuh STS Kapal Barge KFT-1 PT. Dermaga Perkasapratama Nomor UM.003/39/9/KSOP-BPN-18 tanggal 13 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan;
    • Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10/1/IUKP/PMA/2019 tanggal 8 April 2019 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan Kepada PT. Dermaga Perkasapratama;
    • Surat Persetujuan  Penetapan Titik Koordinat Posisi Labuh STS Kapal Barge KFT-2 PT. Dermaga Perkasapratama Nomor UM.002/7/13/KSOP-BPN-2019 tanggal 24 September 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan;
    • Nomor Induk Berusaha 8120217200459 Tanggal 5 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission / OSS.

Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.I./7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, maka hasil analisis terhadap Usaha dan/atau kegiatan pengapalan batubara dari Terminal Khusus ke area Transhipment  (Ship to ship transfer) bukan merupakan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan MENLHK P.38/MENLHK/SETJEN/ KUM.I./7/2019, sehingga dengan demikian usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal.

Kemudian, berdasarkan pasal 34 yat (1) UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, maka wajib memiliki UKL-UPL.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Kewajiban Memiliki Dokumen LIngkungan Hidup Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan, maka PT. Dermaga Perkasapratama diwajibkan menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) terkait dengan kegiatan yang telah berjalan tetapi tidak memiliki Dokumen Lingkungan Hidup

Apabila DPLH kegiatan PT. Dermaga Perkasapratama ini telah mendapatkan keputusan dari kepala DLH Prov. Kaltim, maka akan digunakan sebagai dasar penerbitan izin lingkungan oleh Gubernur Kaltim atau Pejabat yang ditunjuk, dan menjadi kewajiban PT. Dermaga Perkasapratama untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam DPLH, dan serta seluruh Kewajiban yang tercantum dalam DPLH wajib dilaksanakan oleh PT. Dermaga Perkasapratama dan dilaporkan secara berkala Kepada Instansi Lingkungan Hidup Pusat, Provinsi dan/atau Kota sesuai dengan kewenangannya.

(zen)


Penilaian Dokumen Adendum ANDAL RKL-RPL PT.Kelawit Wanalestari

Category : Uncategorized

Samarinda – Bertempat di ruang rapat Adipura Dinas Lingkungan Hidup Prov.Kalimantan Timur, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, dilaksanakan kegiatan Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL Kegiatan dan/atau Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Seluas ±17.850 Ha Oleh PT. Kelawit Wanalestari.

PT.Kelawit Wanalestari (PT.KWL) adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) yang berlokasi di Kec. Siluq Ngurai, Kecamatan Bongan dan Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur ,dinyatakan telah memiliki ijin berupa Surat Persetujuan Amdal HPHTI PT. Kelawit Wana Lestari pada areal seluas 23.230 Ha melalui SK. Nomor : 83/DJ-VI/Amdal/99 tanggal 6 Juli 1999 oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan serta ijin berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan dengan Nomor : SK.169/Menhut-II/2005 tanggal 16 Juni 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman kepada PT. Kelawit Wanalestari atas areal hutan seluas ± 22.065 (Dua Puluh Dua Ribu Enam Puluh Lima) hektar di Provinsi Kalimantan Timur (masa berlaku IUPHHK PT. Kelawit Wanalestari selama 100 (seratus) tahun sejak tanggal ditetapkan).

Dalam pertemuan kali ini, dinyatakan bahwa PT.Kelawit Wanalestari berencana melakukan perubahan / penyesuaian berupa :

    • Perubahan Bahan Baku Utama dari tanaman karet menjadi tanaman Acacia spdan eucalyptus sp dan jenis tanaman HTI lainnya
    • Perubahan luasan, dari 22.065 Ha menjadi 17.850 Ha
    • Perubahan rencana pengelolaan dan pemantauan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Mengacu pada pasal 46 ayat (1)  dan (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.I/7/2018, rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan PT. KWL memenuhi kriteria :

    1. Tidak berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik (DPH) baru atau jenis DPH yang timbul akibat perubahan usaha dan/atau kegiatan sudah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan/atau
    2. Tidak berpotensi mengubah batas wilayah studi

Sehingga disimpulkan perubahan Izin Lingkungan PT. Kelawit Wanalestari dilakukan melalui penyusunan dan penilaian dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL.

Kemudian, dipaparkan oleh Tim Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur, bahwasanya rencana kegiatan ini akan menimbulkan dampak penting bagi masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai berikut :

A. Geofisik-Kimia

    • Penurunan kualitas kesuburan tanah
    • Peningkatan kebisingan
    • Timbulan limbah domestik padat
    • Munculnya potensi timbulan Limbah B3
    • Gangguan kualitas air permukaan
    • Peningkatan laju erosi
    • Sanitasi lingkungan

B. Biologi

    • Degradasi/hilangnya tegakan vegetasi/flora darat
    • Gangguan habitat satwa liar
    • Berkurangnya jenis satwa/biota air
    • Berkurangnya hasul hutan nir kayu
    • Gangguan hama dan penyakit tanaman

C. Sosial

    • Timbulnya sikap dan persepsi masyarakat
    • Terbukanya kesempatan kerja
    • Peningkatan pendapatan
    • Perbaikan sarana dan prasarana umum
    • Terjadinya kebakaran hutan

D.Kesehatan

    • Peningkatan kesehatan masyarakat

(zen)


Percepatan FCPF Kaltim. Capacity Building MRV dan Bentuk Tim Padiatapa

Category : Uncategorized

BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kaltim melalui perangkat daerah terkait terus melakukan upaya-upaya dalam mendukung pelaksanaan penurunan emisi karbon program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund di Kaltim.

Diantaranya, peningkatan kapasitas dan kemampuan diri para tenaga pemantau dan pengukur emisi untuk menyukseskan kegiatan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (measurement, reporting and verification/MRV) emisi gas rumah kaca.

“Kita lagi capacity building bagi 40 tenaga pemantau dan pengukur emisi,” kata Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kaltim Muhammad Fadli pada Pengarusutamaan (Mainstreaming) Program Penurunan Emisi FCPF dan Sosialisasi Mekanisme Pembagian Manfaat Benefit Sharing Mechanisme (BSM)/Tingkat Kabupaten di Ballroom Grand Jatra Hotel Balikpapan, Kamis (12/12/2019).

Menurut dia, para petugas diberi pelatihan dan pembekalan berupa tambahan wawasan dan keterampilan dalam kegiatan MRV di tingkat Tapak (desa/kampung) yang masuk Proklim dalam bagian FCPF Carbon Fund.

Selain itu, guna percepatan kegiatan MRV maka perlu membangun/pembentukkan kelembagaan MRV di tingkap provinsi Kaltim dan saat ini sedang difinalkan.

“MRV ini bagaimana nanti kegiatan perhitungan dan pemantauan penurunan emisi di tingkat Tapak segera sampai dan diolah provinsi,” jelasnya.

Bahkan, Fadli menyebutkan pihaknya sudah membentuk 21 tim untuk kegiatan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa) atau free, prior and informed consent (FPIC).

Padiatapa lanjutnya, mengacu pada prinsip bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan untuk tindakan yang akan mempengaruhi mereka.

“Terutama tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah dan sumber daya alam tradisional mereka,” ujarnya.

Padiatapa atau FPIC merupakan hak masyarakat adat untuk mengatakan “ya, dan “bagaimana” atau “tidak” untuk pembangunan yang mempengaruhi sumber daya dan wilayah (kampung/desa) mereka.

“Hal ini berbasis pada hukum internasional dan hukum nasional di beberapa negara. Sistem ini diberlakukan dalam pelaksanaan FCPF CF di Kaltim,” ungkap Fadli.(yans/her/humasprovkaltim)

Sumber : https://kaltimprov.go.id/berita/, Tanggal 15 Desember 2019


Peserta Sosialisasi Diajari Pengisian Aplikasi SRN

Category : Uncategorized

BERAU – Sosialisasi Fasilitas Tata Kelola Kampung Iklim program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCFP CF) bagi 38 Kepala kampung dan masyarakat di Berau dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kaltim. Peserta tidak hanya diperkenalkan Progran Kampung iklim (Proklim), juga diajarkan cara pengisian aplikasi Sistem Registri Nasional (SRN).

Pada sisi terakhir sosialisasi yang digelar di Palmy Exclusive Hotel Berau, Senin (9/12/2019), Agung Prio Utomo dari DLH Kaltim mengajarkan bagaimana tata cara pengisian aplikasi SRN yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK RI).

Agung menjelaskan SRN adalah sistem pengelolaan dan penyediaan data dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Selain pendataan juga pengakuan pemerintah atas kontribusi berbagai pihak terhadap upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia.

“Sekaligus, penyediaan data dan informasi kepada publik. Juga menghindari perhitungan ganda terhadap aksi dan sumber daya adaptasi dan mitigasi sebagai pelaksanaan prinsip Ciarty, Transparency dan Understanding (CTU),” jelas Agung.

Ditambahkan, SRN juga alat koordinasi dan penilai seberapa jauh kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan dengan berbagai dukungan sumber daya.

“SRN mengandung misi implementasi good governance, keterbukaan dan transparansi informasi. Semua aksi dan sumber daya yang sedang, sudah dan akan berlangsung terdaftar pada SRN, sehingga data dan informasi yang tercatat dapat digunakan sebagai basis pelaporan nasional,” tandasnya.

Untuk mengakses SRN, lanjut Agung, harus melalui koneksi internet melalui alamat web http://ditjenppi.menlhk.go.id/srn/. Dalam melakukan pengisian data harus melalui internet dimana pada saat masuk ke web tersebut ada empat tahap diantaranya mengisi formulir pendaftaran.

“Sebetulnya untuk lebih efektifnya harus dilakukan praktek langsung. Namun karena peserta tidak membwa laptop, maka diajarkan bagaimana tata cara mengaksesnya saja,” ujar Agung.

Dalam kesempatan ini, peserta meminta DLH Kaltim membuat grup WhatsApp (WA). Manfaatnya selain wadah koordinasi dan komunikasi Proklim. Juga sarana konsultasi dalam pengisian data SRN. (mar/her/yans/humasprov kaltim)

Sumber : https://kaltimprov.go.id/berita/, Tanggal 12 Desember 2019


Kaltim Targetkan Penurunan 86,3 Juta Ton Emisi CO2e

Category : Uncategorized

MADRID – Kalimantan Timur (Kaltim) menargetkan penurunan emisi CO2e sebesar 86,3 juta ton CO2e dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024).

Demikian presentasi Gubernur Kaltim Isran Noor di depan para peserta COP25 yang hadir di Pavilion Indonesia pada Rabu, 11 Desember 2019 di Madrid Spanyol.

Pada Sesi B8 di arena Konferensi Perubahan Iklim PBB yang mengangkat topik “Message from Kalimantan, Indonesia for the Global Climate Action” itu, Gubernur Isran Noor dengan tegas menyatakan kolaborasi dan koordinasi yang baik lintas sektor, maka Pemprov Kaltim yakin tata kelola lahan dan hutan yang baik bisa dicapai.

“Kolaborasi dan koordinasi ini menjadi sangat penting. Kami sangat bersyukur karena kepedulian untuk bersama dalam upaya penyelamatan lingkungan dan penurunan emisi karbon sudah menjadi komitmen seluruh stakeholder di provinsi kami, bahkan sejak 2010 lalu,” tegas Isran Noor.

Dia juga menguraikan bahwa biaya penurunan emisi di Kaltim mencapai USD 90,7 juta. Namun apabila Kaltim mampu menurunkan emisi minimal 22 juta ton CO2e, maka Kaltim akan menerima insentif sebesar USD 110 juta dalam lima tahun.

Diskusi interaktif ini dipandu oleh Stepi Hakim, Tenaga Ahli REDD+ asal Samarinda.

Hadir perwakilan masyarakat adat Wehea, Siang Manggah menyampaikan kondisi dan komitmen masyarakat setempat untuk tetap menjaga hutan. Tampak pula perwakilan APP Sinar Mas, Trisia Megawati Putri.

Selain Gubernur Isran Noor, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie juga didaulat menjadi narasumber. Turut hadir dalam presentasi tersebut, Prof Daddy Ruhiyat dari Dewan Daerah Perubahan Iklim Kaltim.

Tampak hadir Kepala Badan FORDIA KLHK, Agus Justianto, Kepala DLH Kaltim Ence Ahmad Rafidin Rizal dan Hj Norbaiti Isran Noor, Ketua Dekranasda Kaltim.

“Bagi hadirin yang ingin menggali lebih dalam tentang program dan kegiatan pengurangan emisi gas rumah kaca dan hasil-hasilnya, kami mengundang anda. Silakan berkunjung ke Kaltim,” pungkas Isran. (sul/her/yans/humasprovkaltim).

Sumber : https://kaltimprov.go.id/berita/, Tanggal 12 Desember 2019


Restorasi Mangrove dan Ekowisata Pesisir Pantai, Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan

Category : Uncategorized

Madrid, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat, 13 Desember 2019. Laut dan kawasan pesisir menjadi agenda politik global yang strategis di tahun 2019 – 2020, termasuk agenda COP25 UNFCCC.  Program restorasi mangrove dan ekowisata pesisir pantai di Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan.

Kunci sukses upaya ini adalah  kesadaran masyarakat, bentuk kegiatan adaptasi yang tepat dan kepemimpinan pemerintah.  Hal ini terungkap pada diskusi panel bertajuk ‘Developing Ecosystem-based Adaptation (EbA) in Marine and Coastal Communities’ yang digelar di Paviliun Indonesia COP25 Madrid (10/12/2019) yang dibuka oleh Duta Besar RI Madrid, Hermono dan dimoderatori oleh Alexandra Gamboa dari RARE.

Salah satu inisiatif kolaborasi pemangku kepentingan yang menjadi percontohan adalah Fish Forever yang dikenalkan oleh RARE. Menurut Arwandrya Rukna dari RARE,

Fish Forever memperkuat akses masyarakat dalam mengelola wilayah tangkapan ikan dengan menerapkan standar praktek kelola tangkapan ikan yang ramah lingkungan.

“Salah satu faktor penting pendorong majunya upaya ini adalah pendanaan” kata Georgia Savvidou dari Stockholm Environment Institute (SEI). Untuk membantu negara-negara berkembang, SEI menyediakan layanan informasi dan analisis  terhadap dana-dana internasional yang tersedia untuk pembangunan topik laut dan kawasan pesisir.

Pembicara lainnya adalah Fegi Nurhabni (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Thora Amend (GIZ), dan Sabin Basnyat (Global Climate Fund).(*)

 Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 13 Desember 2019


Kolaborasi Aktor Tingkat Tapak Kunci Kurangi Emisi GRK

Category : Uncategorized

Madrid, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 12 Desember 2019. Upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Kolaborasi aktor-aktor di tingkat tapak yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat, berkontribusi besar dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) yang menjadi kunci dalam pengendalian perubahan iklim. Seperti yang terjadi di Kalimantan, yang terungkap saat sesi panel di Paviliun Indonesia pada Konferensi Pengendalian Perubahan Iklim UNFCCC COP25 di Madrid, Spanyol, Kamis (11/12/2019) sore waktu setempat.

Dalam sesi tersebut Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie menuturkan, sebagai provinsi yang baru terbentuk dan sedang membutuhkan pembangunan, salah satu tantangan yang dihadapi adalah kondisi tutupan hutan Kaltara yang 80% berupa hutan. “Kami berkomitmen mengimplementasikan pembangunan rendah karbon dengan mempertahankan kelestarian hutan,” katanya.

Untuk mendukung kebijakan tersebut Kaltara telah menerbitkan peraturan gubernur yang mengatur dana alokasi dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota berbasis ekologis. Pada tahun 2019, juga telah diterbitkan peraturan gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK.

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menyatakan sebagai ‘tuan rumah’ ibu kota negara yang baru, Kaltim juga berkomitmen untuk mengimplementasikan pembangunan rendah karbon demi mendukung kesejahteraan masyarakat. “Pada periode 2020-2024, Kaltim menargetkan pengurangan emisi GRK sebanyak 86,3 juta ton setara CO2,” katanya.

Pengurangan emisi GRK itu berasal dari sektor penggunaan dan perubahan penggunaan lahan (LULUCF). Menurut Isran, untuk mencapai target tersebut, Kaltim terus memperkuat tata kelola hutan dan lahan, memperbaiki administrasi pengelolaan hutan, mendorong pengurangan deforestasi dan degradasi hutan di areal yang sudah dibebani izin serta menumbuhkan mata pencaharian alternatif yang tidak merusak hutan bagi masyarakat.

Selanjutnya Kepala Dewan Perubahan Iklim Daerah Kaltim Profesor Daddy Ruhiyat menyatakan ada peluang untuk hutan di lahan yang sudah dibebani berbagai izin perkebunan. Tercatat ada 3,09 juta hektar lahan yang telah dibebani perizinan berbagai komoditas di Kaltim. Dari luas tersebut, baru 1,35 juta hektar yang telah ditanami komoditas perkebunan.

Untuk mempertahankan hutan yang ada di areal perkebunan, telah diterbitkan peraturan Gubernur Kaltim untuk mengelola areal bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value of Forest / HCV). Juga telah dibentuk forum komunikasi di tingkat provinsi yang melibatkan pihak swasta pemegang izin perkebunan.

“Berdasarkan analisis, terdapat areal terindikasi HCV seluas 417.507 hektar dan telah disepakati untuk dikelola dan dilindungi oleh para pihak,” kata Daddy

Sementara itu, Head Program and Partnership on Sustainability Asia Pulp and Paper (APP) Sinar Mas Trisia Megawati Kusuma Dewi menyatakan sebagai bagian dari kebijakan perlindungan hutan (Forest Conservation Policy/FCP) APP Sinar Mas, pihaknya mendukung kebijakan pembangunan rendah karbon di Kalimantan Timur.

Dia menjelaskan, secara nasional, APP Sinar Mas mengalokasikan hingga 600.000 hektar, sekitar 21% dari total luas konsesi pemasok bahan baku, sebagai areal konservasi. Di Kaltim, areal konservasi yang dialokasikan APP Sinar Mas mencapai 105.638 hektar. “Setara dengan 34% dari total konsesi pemasok APP Sinar Mas di Kaltim,” katanya.

Trisia juga menuturkan, pihaknya melakukan penanaman berbagai jenis pohon langka, seperti gaharu. Untuk mendukung konservasi satwa, pihaknya juga membuat koridor satwa liar di konsesi pemasok bahan baku. “Untuk perlindungan orangutan, APP Sinar Mas bekerja sama dengan LSM ECOSITROP melaksanakan patroli dan memantau pergerakan orangutan demi memitigasi risiko dan konflik,” katanya.

APP SInar Mas juga mengembangkan program Desa Mandiri Peduli Api (DMPA) untuk mengembangkan alternatif mata pencaharian dan meningkatkan jiwa kewirausahaan masyarakat sehingga bisa bekerja sama untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.

Tokoh masyarakat adat Wehea Siang Geah menyatakan pihaknya siapa menjaga hutan Wehea yang memiliki luas hingga 94.000 hektar. “Bagi kami, hutan bukan sekadar rumah bagi flora dan fauna. Tapi juga pasar yang menyediakan bahan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan untuk upacara adat,” katanya.(*)

 Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 12 Desember 2019


Terobosan Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Strategi Nasional Untuk Industri Bambu

Category : Uncategorized

Madrid, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 5 Desember 2019.

Program Desa Bambu diangkat menjadi salah satu sesi talkshow hari kedua Paviliun Indonesia dalam rangka Konferensi Perubahan Iklim (COP25) di Madrid, Spanyol. Tanaman bambu mampu menjadi salah satu upaya mitigasi yang efektif karena tidak hanya memiliki manfaat ekologi, namun juga meningkatkan pendapatan ekonomi maupun tingkat sosial di masyarakat pedesaan.

Staf Ahli KLHK Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Laksmi Dhewanti menyampaikan, “Visi Presiden RI 2020-2025 adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur serta transformasi ekonomi. Hal tersebut didorong untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di desa. Tentu bambu sebagai salah satu tanaman identitas bangsa menjadi salah satu program yang masuk ke dalam strategi nasional pemerintah Indonesia.”

Menurut Laksmi, program Desa Bambu mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menghadirkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat, sekaligus menjadikan desa lebih tanggap terhadap perubahan iklim. “Dengan bertambahnya hutan bambu yang dimiliki Indonesia, maka keberadaan hutan kita menjadi semakin menentukan dalam upaya pengendalian perubahan iklim yang terjadi secara global,” ungkap Laksmi di hadapan pengunjung mancanegara.

 

Lebih lanjut Laksmi menambahkan, KLHK memprioritaskan keberadaan hutan Indonesia haruslah menghadirkan fungsi dan distribusi manfaat kesejahteraan bagi masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Pemerintah sebagai pilar tata kelola akan terus menciptakan inovasi pembangunan sehingga program hutan termasuk hutan bambu memiliki daya saing yang tinggi.

Arif Rabik dari Yayasan Bambu Lestari menyampaikan, satu rumpun bambu per tahun mampu menyerap 5.000 liter air untuk kehidupan manusia. “Satu Desa Bambu setidaknya memiliki 7.000 rumpun bambu, sehingga 35 juta air dapat diserap demi ketahanan air secara berkelanjutan,” ujar Arif.

Sementara itu, Direktur Kemitraan Monica Tanuhandaru menekankan bambu yang dikelola masyarakat harus diarahkan menjadi potensi industri tersendiri. “Bambu terkenal memiliki manfaat yang beragam. Diperlukan strategi penciptaan pasar bambu agar bambu Indonesia yang memiliki kualitas sangat baik ini dapat diterima oleh dunia luas dan benar-benar memberikan keuntungan bagi masyarakat yang mengelolanya,” kata Monika.

 

Menurut catatan Monika, Indonesia akan melahirkan 1.000 Desa Bambu yang tersebar di Sumatera 200 desa, Jawa 200 desa, Bali 75 desa, Kalimantan 125 desa, Sulawesi 125 desa, NTB 75 desa, NTT 75 desa dan Papua 125 desa. Program 1.000 Desa Bambu itu akan mulai dibangun pada tahun 2021.

Peluang tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Indonesia. Laksmi menyatakan bahwa kebijakan pemerintah akan diarahkan untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan bambu dari hulu hingga hilir. “Kita akan mengembangkan data terkait sumber daya bambu yang dimiliki Indonesia, membuka akses finansial bagi masyarakat Desa Bambu, memberikan peningkatan kapasitas bagi masyarakat, mengarahkan investasi pada industri bambu, hingga menggunakan teknologi agar produktivitas bambu mampu memenuhi target pasar,” ujar Laksmi optimis.

Paviliun Indonesia pada keikutsertaan di COP25 Madrid menggunakan dekorasi yang berbahan bambu. Desain bambu pada paviliun tersebut memberikan warna tersendiri di ajang Konferensi Perubahan Iklim yang diikuti oleh 197 negara. Banyak delegasi mancanegara yang memuji penggunaan ornamen bambu Indonesia sebagai langkah soft diplomacy di tahun ini.(*)

Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 06 Desember 2019


Peran Dinas Lingkungan Hidup Prov.Kaltim Pada Kegiatan TORA Kalimantan Timur Tahun 2019

Category : Uncategorized

Samarinda – Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda melakukan kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan sebagai tindak lanjut dari program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), yaitu kawasan hutan negara dan tanah negara yang berasal dari tanah terlantar yang ditujukan kepada nelayan, petani dan penduduk miskin.

Pada kegiatan yang dilaksanakan mulai tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019 ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menerjunkan tim dengan jumlah 12 orang yang bertugas sebagai anggota Tim TORA Provinsi Kalimantan Timur bersama-sama dengan beberapa instansi lain, diantaranya Dinas Kehutanan, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan serta dari kecamatan setempat dengan tujuan melakukan kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di beberapa lokasi yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tugas tim TORA ini adalah melaksanakan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Sebulu, Kecamatan Muara kaman, Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Marangkayu dan Kecamatan Anggana.

(zen)


Sosialisasi dan Fasilitasi Sistem MMR & SRN dalan rangka partisipasi program FCPF-CF

Category : Uncategorized

BALIKPAPAN – Rabu (4/12/2019), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur melanjutkan kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Sistem MMR and SRN dalan rangka partisipasi program Forest Carbon Partership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) di Hotel Novotel Balikpapan.

Dalam agenda hari ini, DLH akan memaparkan pembuatan akun MMR pengisian portal data MMR Kalimantan Timur serta mendiskusikan kepada peserta cara pengisian portal data oleh peserta. Setelah kemarin, tiga narasumber menjelaskan pengenalan program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund Narasumber dari Program Asisten Pokja REDD+/LULUCF Dzulkifli menegaskan batu loncatan besar bagi Kaltim untuk membuktikan kepada dunia bahwa provinsi kaya sumber daya alam ini mampu melakukan penurunan emisi.

Sementara Kasi MPV dan Registri Sektor Kehutanan Wawan Gunawan menjelaskan Implementasi REDD+ dan sistem MRV REDD+ Indonesia. “MRV adalah suatu mekanisme untuk pelaporan dimulai membuat, menyusun, mengumpulkan data dan mengolah menjadi informasi. Melaporkan hasil pengukuran, termasuk melakukan proses validasi dan akhirnya diverifikasi,” jelasnya.

Dirjen Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinik menambahkan REDD+ merupakan mekanisme internasional untuk memberikan insentif positif bagi negara berkembang yang berhasil menunjukan kinerja aksi mitigasi di sektor kehutanan. Kegiatan tiga hari ini dikuti 25 peserta dari regional Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser.(tya/her/yans/humasprovkaltim)

Sumber : https://kaltimprov.go.id/berita/, Tanggal 05 Desember 2019