Monthly Archives: Juli 2021

Perbaikan Dokumen dan Validasi KLHS RPJMD Kota Bontang

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Tetap menjalankan Tupoksi di masa PPKM, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Bapak Fahmi Himawan melaksanakan Pembahasan Perbaikan Dokumen dan Validasi KLHS RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 secara daring (28/07).

Kegiatan yang dihadiri oleh Tim Validator KLHS RPJM Kabupaten/Kota Provinsi kalimantan Timur ini, merupakan tindak lanjut atas surat dari PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang nomor 660/543/DLH.II.1/2021 tanggal 22 Juli 2021 perihal Perbaikan Dokumen KLHS RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 dan dokumen perbaikan yang telah dimohonkan melalui aplikasi Sistem Pelayanan Elektronik Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPARKLING) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 22 Juli 2021.

Dikatakan oleh Fahmi, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Yang mana hal tersebut dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegerasikan tujuan pembangunan berkelanjutan kedalam dokumen RPJMD.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Penyembelihan Hewan Kurban DLH Kaltim 1442 H

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Memperingati Idul Adha 1442 H / 2021 M, bertempat di lapangan parkir (21/07), DLH Kaltim menyelenggarakan kegiatan penyembelihan hewan kurban dengan tata cara yang mengacu pada Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 660.2/3815/EK tentang Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1442 H Tanpa Sampah Plastik Sekali Pakai serta Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19.

Diungkapkan oleh Kepala Dinas, Bapak E.A.Rafiddin Rizal, bahwa kegiatan kali ini tetap mengacu pada protokol kesehatan yang ketat yang diterapkan kepada panitia kegiatan penyembelihan maupun kepada warga masyarakat penerima kurban.

Selain itu, beliau juga mengungkapkan bahwa berpegang teguh pada semangat menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat, pembagian daging kurban oleh DLH Kaltim sejak tahun-tahun sebelumnya selalu dilakukan tanpa menggunakan kantong plastik, alternatif wadah yang dipergunakan yaitu wadah yang dapat dipakai ulang dan dipergunakan kembali oleh warga penerima daging kurban tersebut.

Untuk tahun 2021 ini, dijelaskan oleh beliau bahwa DLH kaltim melakukan penyembelihan hewan kurban sejumlah 8 ekor sapi dan 5 ekor kambing yang disalurkan kepada warga masyarakat sekitar kantor DLH Kaltim.

Lebih lanjut, beliau berharap kegiatan berkurban ini menjadi momentum kebangkitan ekonomi yang sempat terganggu selama masa pandemi dan memasuki masa PPKM Kali ini.

Dimana dalam pelaksanaan kegiatan penyembelihan hewan kurban ini, mulai dari pihak yang berkurban, peternak, penjagal, pengerajin kulit, pelaksana penyembelihan, hingga penerima daging kurban bersinergi dalam suatu siklus kegiatan sosial ekonomi di seluruh lapisan masyarakat.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Pembahasan Tim Validasi KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Dibuka dan dilaksanakan secara daring oleh Kepala Dinas, Bapak E.A.Rafiddin Rizal,  Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Validasi KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023, dimana dokumen KLHS ini telah dimohonkan melalui aplikasi SPARKLING Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timurpada tanggal 28 Juni 2021 dan telah ditetapkan jadwal pembahasan validasi tanggal 7 Juli 2021.

Dikatakan oleh beliau bahwa kegiatan ini guna menindaklanjuti surat dari PLT Sekrertaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 050.31/20.81/Ekofrasda-Bapelitbang tanggal 2 Juni 2021 perihgal Permohonan Pra Validasi KLHS perubahan RPJMD

Dikatakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajianlingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), KLHS – RPJMD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, danpartisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuanpembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD

Juga, lanjut Rizal, berpegang pada Undang-Undang No.32 Tahun 2009, PP N0.46 Tahun 2016, dan PermenLHK No.P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2017, maka untuk dokumen KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas secara mandiri haruslah dilakukan validasi.

Kegiatan ini difasilitasi Sekretariat Validasi DLH Prov Kaltim yang dihadiri secara daring dan luring oleh  Tim Validasi KLHS RPJMD Tingkat Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari perwakilan beberapa instansi dan Akademisi/ Perguruan Tinggi di Samarinda, juga perwakilan Tim Pokja KLHS RPJMD Kab. PPU didampingi Tenaga Ahli KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara.


Penyusunan DIKPLHD Kalimantan Timur Tahun 2021

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Dihadiri oleh 12 OPD terkait serta DLH Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh Kepala Dinas, Bapak E.A.Rafiddin Rizal menyelenggarakan Rapat Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021(08/07).

Salah satu faktor kunci untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tersedianya data dan informasi lingkungan bagi seluruh pihak, dimana agar data tersebut dapat diakses dengan mudah, maka pemerintah telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah (SILHKD) dan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) sebagai pijakan dalam pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan daerah.

“DIKPLHD dilakukan secara terpadu, terkordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat serta menjadi bagian penting sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup” ujar Rizal.

“Juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik sehingga dapat menunjang pencapaian tata Kelola pemerintahan yang baik sesuai semangat Reformasi Birokrasi” ujarnya

Dijelaskan pula pada rapat tersebut bahwa penyusunan DIKPLHD ini melibatkan tim yang dibentuk oleh Gubernur Kaltim terdiri dari  OPD terkait , perguruan tinggi , serta lembaga masyarakat yang dikukuhkan dengan SK Kepala Daerah.

“Penetapan isu prioritas berdasarkan proses partisipatif pemangku kepentingan menggunakan metoda DPSIR, terdiri dari minimal 3 isu dan maksimal 5 isu dan disusun mulai Januari hingga Juli 2021” lanjut Rizal.

“Untuk itu, maka di forum ini akan diketahui bagaimana pengisian dan penyajian Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, baik itu terkait ada perubahan penyusunan DIKPLHD tahun 2021 dari yang semula berjumlah 65 menjadi 61 tabel dan Input data table melalui aplikasi SILHKD” pungkas beliau.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Rapat Tindak Lanjut Persiapan dan Pemantapan Lokasi Incinerator

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Dilaksanakan dengan menerapkan protokol Kesehatan yang ketat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh Kepala Dinas, Bapak E.A. Rafiddin Rizal, menggelar Rapat Tindak Lanjut Persiapan dan Pemantapan Lokasi Incinerator secara daring.

Diinformasikan oleh beliau bahwa telah dilakukan evaluasi terkait dengan rencana Lokasi Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3, dimana selanjutnya telah ditetapkan bahwa rencana lokasi pembangunan incinerator ini berada pada kawasan Rencana TPA Palaran yang berlokasi di Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda Provinsi Kaltim.

Sebagai gambaran, dituturkan oleh beliau, bahwa lokasi Rencana TPA Palaran ini memiliki luasan sebesar 30 Hektar, dimana dari Luasan tersebut yang akan dialokasi sebagai Lahan untuk pembangunan Incinerator adalah seluas 1 Hektar, dengan persyaratan areal sebagaimana Pasal 129 Peraturan MENLHK No. 6 Tahun 2021 telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  1. Daerah bebas banjir atau daerah yang dapat dilakukan rekayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
  2. Berada di kawasan industri dan/atau daerah yang diperuntukkan sebagai daerah industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi Pengolah Limbah B3; dan
  3. Memiliki jarak aman, paling dekat :
    1. 150 m (seratus lima puluh meter) dari jalan utama atau jalan tol;
    2. 300 m (tiga ratus meter) dari daerah pemukiman, perdagangan, rumah sakit, pelayanan kesehatan atau kegiatan sosial, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan pendidikan;
    3. 300 m (tiga ratus meter) dari garis pasang naik laut, sungai, daerah pasang surut, danau, rawa, mata air; dan
    4. 300 m (tiga ratus meter) dari daerah yang dilindungi (cagar alam dan hutan lindung)

Diingatkan Kembali oleh Rizal bahwa sebelumnya telah dilakukan dilakukan rapat pembahasan rendana Lokasi Incinerator ini yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2021, dimana hasil dari rapat dimaksud terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti terkait dengan Rencana Pembangunan Incinerator ini, antara lain :

    1. Sesuai dengan alokasi areal yang diusulkan oleh Pemkot Samarinda bahwa terdapat 2 (dua) calon lokasi pada Kawasan Rencana TPA Palaran, dimana masing-masing lokasi memiliki luas 1 hektar, dimana status lahan harus dan akses jalan diclearkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya permasalahan lahan dikemudian hari.
    2. Saat ini Pemerintah Kota Samarinda telah memproses Surat Rekomendasi atau advise teknis Kesesuaian Tata Ruang terkait dengan Lokasi Incinerator dimaksud, dimana Rencana lokasi berada di hutan lindung namun bisa digunakan sebagai lokasi incinerator. SHP revisi RTRW termasuk kedepannya diperuntukkan infrastruktur perkotaan untuk pemrosesan sampah.
    3. Akan dilakukan kunjungan lapangan lanjutan dalam rangka finalisasi lokasi Incinerator, setelah adanya penetapan lokasi Incinerator oleh Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kota Samarinda, dengan tujuan agar dapat memastikan kesesuaian persyaratan lokasi serta ketersediaan akses jalan menuju lokasi incinerator.
    4. Penyusunan Dokumen Perencanaan baik itu berupa FS, DED dan AMDAL akan dilaksanakan setelah adanya penetapan Lokasi Incinerator ini, dan diharapkan saat finalisasi tidak terdapat perubahan rencana Lokasi Incinerator ini, dimana untuk penyusunan DED dan FS dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022.
    5. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi perlu untuk berkoordinasi kepada KLHK terkait dengan kepastian bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim mendapatkan program Hibah Incinerator ini dari KLHK, dimana hal ini akan dijadikan dasar dalam penyusunan Surat Permohonan Hibah oleh Gubernur Kaltim kepada KLHK.

Di akhir kesempatannya, beliau mengharapkan melalu rapat hari terdapat beberapa hal yang dapat ditetapkan secara bersama, terutama sehubungan dengan Finalisasi Lokasi Rencana Incinerator ini, dengan harapan nantinya lokasi kegiatan Incinerator ini terlah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh KLHK.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Validasi KLHS RPJMD Kota Bontang dan Kabupaten Kukai Kartanegara

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Secara marathon, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, dipimpin oleh Kepala Dinas, Bapak E.A.Rafiddin Rizal, menyelenggarakan Rapat Validasi KLHS RPJMD Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara secara daring dan luring di Ruang Rapat Adipura (01/07).

Dikatakan oleh beliau bahwa dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, juga berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka kegiatan ini dimaknai sebagai analisis sitematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegerasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan SK Gubernur Kaltim Nomor 660.2/K.72/2021 tentang Pembentukan Tim Validasi KLHS RPJM Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim Tahun 2021 ini melibatkan perangkat daerah terkait, akademisi, serta tenaga ahli .

Dalam hal ini beliau mengharapkan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan pada pembahasan ini sehingga dapat dihasilkan dokumen yang sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai persetujuan atas Validasi KLHS RPJMD Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara

(PPID DLH Prov. Kaltim)