Manokwari– Indonesia tergabung dalam GCF Task Force bersama dengan 36 negara bagian dan provinsi lainnya di seluruh dunia terus berupaya mendorong pemerintah daerah untuk menjadi roda penggerak berbagai agenda terkait hutan dan iklim di forum nasional, regional, atau internasional.
Dalam rangka implementasi roadmap GCF Task Force di tahun 2023, maka sejak tanggal 16 Juli hingga sedianya berakhir pada 19 Juli 2023, dilaksanakan Pertemuan Regional Anggota GCF Taskfroce yang berlangsung di Swiss-Belhotel Manokwari, Papua Barat
Dalam hal ini, Indonesia yang beranggotakan tujuh provinsi di Indonesia meliputi Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Papua yang telah aktif berpartisipasi dalam Governors Climate and Forest (GCF) Task Force dalam 15 tahun terakhir.
Hadir sebagai salah satu perwakilan dari Kalimantan Timur, Sekretaris Dinas Ligkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Noor Utami mengatakan bahwa kegiatan GCF Task Force ini berupaya membuka berbagai peluang pendanaan kunci dalam implementasi komitmen iklim di seluruh negara bagian dan provinsi anggotanya dengan menghubungkan mereka dengan mitra-mitra pembangunan
Melalui sambungan telepon beliau menceritakan bahwa pertemuan regional pada hari pertama dan kedua ini menampilkan program Provinsi anggota Satuan Tugas GCF dalam mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta meningkatkan konservasi hutan, mata pencahariaan masyarakat dan konservasi keanekaragaman hayati.
“Dikemas dalam bentuk diskusi panel kemitraan untuk masyarakat dan keanekaragaman hayati, Kolaborasi Global GCT Task Force diwakili oleh perwakilan Mexico Silvia Llamas dan Prof William Boyd yang juga seorang akademisi dari fakultas hukum UCLA Amerika Serikat” tutur Noor Utami mengawali pembicaraan.
Dikatakan oleh beliau, kegiatan kali ini mendiskusikan dan bertukar peraturan serta kebijakan terbaru terkait penurunan emisi disektor kehutanan dan lahan, seperti rencana operasional FOLU Net Sink.
“Diskusi terkait kebijakan mengenai kontribusi sub nasional dalam mengatasi perubahan iklim dengan narasumber dari Kemendagri terkait sinkronisasi nomenklatur RKPD yang terkait dengan perubahan iklim dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi” ujar beliau.
“Juga diskusi untuk mengidentikasi keselarasan kegiatan donor dan mitra dengan upaya anggota satuan tugas GCF dalam mencapai kelestarian lingkungan, diskusi untuk kemitraan untuk investasi dan partisipasi sektor swasta” lanjutnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan memilih komite eksekutif baru untuk satuan tugas GCF Indonesia (hanya untuk anggota GCF TF), dimana terpilih dengan sepakat oleh anggota GCF sebagai komite eksekutif adalah Prof Charlie Heatubun (Delegasi GCF-TF Papua Barat) dan Prof.Gusti Hardiansyah (Delegasi GCF-TF Kalimantan Barat).
(PPID DLH Prov. Kaltim)
Leave a Reply