Samarinda – Tantangan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hingga beberapa tahun mendatang adalah pengelolaan lingkungan hidup baik mengenai kualitas udara, kualitas air, kualitas lahan, maupun kualitas air.
“Ini merupakan tanggung jawab kita bersama dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup” demikian ungkap Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Zaratustra Rahmi pada perhelatan pertemuan teknis mengenai pemantauan lingkungan hidup yang dihadiri oleh seluruh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
Diungkapkan oleh beliau, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran kondisi lingkungan hidup yang menjadi salah satu indikator kinerja Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
“Untuk mencapai target tersebut, maka diperlukan sinergi dalam penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota seperti yang kita laksanakan hari ini” lanjut Ami.
Dimana dalam pelaksanaannya, pengelolaan dan perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing, yang salah satunya melalui kegiatan pemantauan kualitas lingkungan hidup.
“Baik kualitas udara, kualitas air sungai, kualitas air laut, juga kualitas lahan” tutur beliau.
Menghadirkan dua narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Dra Asiah dari Direktorat Pengendalian Pencemaran Air secara daring dan Wijihatini dari Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara secara luring, pertemuan kali ini juga bertujuan mensinkronisasi data pemantauan kualitas lingkungan serta pemenuhan Indek Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Respon Kinerja Daerah (IRKD) melalui Program Kali Bersih (PROKASIH) maupun Program Langit Biru.
Lebih jauh Ami menuturkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Timur dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas sumber pencemar baik dari sektor industri, pertambangan, pertanian, perkebunan,limbah domestik, pembukaan lahan, kebakaran hutan, dan sebagainya.
“Untuk itu, pertemuan kali ini dilaksanakan untuk mendukung dengan bersinergi dalam pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Timur yang lebih baik lagi” tutup beliau.
(PPID Pembantu DLH Prov. Kaltim)
Leave a Reply