Monthly Archives: Juni 2020

Komitmen Kalimantan Timur Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Category : Uncategorized

SAMARINDA – “Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur bertekad melaksanakan penyelamatan dan pelestarian alam” demikian ungkap Kepala Dinas, Bapak H. E.A Rafiddin Rizal, ST, M.Si di ruang kerja beliau (16/06) .

“Upaya perwujudannya salah satunya ya seperti yang kita lakukan pada hari ini” lanjut beliau,

Diketahui bahwa pada hari Selasa (16/06), bertempat diruang rapat tepian II lantai 2 kantor Gubernur, telah dilakukan pembahasan perjanjian kerjasama antara Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dalam hal ini di wakili oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Gubernur Kalimantan Timur Nomor 119/3009/B.Humas-III tanggal 11 Mei 2020.6.19

Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Bapak Rizal dan dipimpin oleh Kepala Biro Humas Pemprov. Kaltim Bapak HM. Syafranuddin ini menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi kalimantan Timur dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara yang berisi 9 butir kesepakatan.

Kesepakatan pertama, mendukung pembangunan hijau Kalimantan Timur (Green Growth Compact/GGC) melalui upaya perbaikan tata kelola sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Timur, termasuk penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan, percepatan pelaksanaan program perhutanan sosial, pengelolaan hutan lestari melalui skema sertifikasi dan pembalakan rendah emisi, pengelolaan kawasan lindung dan ekosistem esensial, pelaksanaan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), penyusunan kajian dan fasilitasi penyempurnaan kebijakan daerah, dan lainnya.

Kedua, mendukung pembangunan perkebunan kelapa sawit rendah emisi dan berkelanjutan melalui pengembangan alat-alat analisis, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta penyusunan kajian dan fasilitasi penyempurnaan kebijakan daerah.

Ketiga, mendukung Pengelolaan kawasan lindung, kawasan ekosistem esensial dan kawasan konservasi laut, termasuk pengelolaan habitat orang utan berskala bentang alam lintas Kabupaten Kutai Timur  Berau, perlindungan spesies penting dan habitatnya, seperti penyu dan mamalia laut, pengelolaan mangrove secara berkelanjutan, serta pengelolaan Hutan Lindung Wehea berbasis masyarakat sebagai model pengembangan ekonomi masyarakat dan pengelolaan SDA berkelanjutan.

Keempat, mendukung, memfasilitasi dan melakukan pendampingan dalam penetapan tanah ulayat dan penetapan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan Hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Kelima, memfasilitasi pengembangan model pengelolaan berkelanjutan dan zonasi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Keenam, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang hidupnya tergantung pada sumber daya alam melalui pelaksanaan pendekatan Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan (SIGAP);

Ketujuh, membantu upaya pPeningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan SDA berkelanjutan;

Kedelapan, membantu penyediaan dan fasilitasi bantuan teknis lainnya yang relevan dengan bidang-bidang tersebut di atas berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang akan disusun bersama;

Dan kesembilan, mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Berau melalui implementasi Program Karbon Hutan Berau (PKHB) yang mencakup berbagai program.

Dijelaskan oleh beliau, poin kesembilan ini terdiri dari beberapa program yaitu

    1. Pengembangan model pengelolaan hutan lindung
    2. Pengembangan model perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa/kampung
    3. Pengembangan model pengelolaan hutan produksi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan produksi serta pengembangan pembalakan rendah emisi (RIL-C) melalui bantuan teknis dan pelatihan
    4. Pengembangan model pengelolaan kebun kelapa sawit yang ramah lingkungan
    5. Pengembangan model pengelolaan berkelanjutan dan zonasi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil
    6. Pengembangan model pengelolaan hutan berbasis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
    7. Pengelolaan mangrove secara berkelanjutan; dan
    8. Pengembangan kemitraan para pihak dalam mendukung pelaksanaan PKHB.

“Dengan adanya kerjasama ini semoga mempercepat pencapaian Misi ubernur Kalimantan Timur untuk berdaulat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan” tutup beliau.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Rapat Verifikasi Dokumen Izin Pembuangan Air Limbah ke laut PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan mendapatkan mandat dari Menteri Negara Lingkungan Hidup  Nomor 117 Tahun 2011 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian/Penolakan Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut Kepada Gubernur Kalimantan Timur.

Dilaksanakan secara Daring dari lokasi kerja masing-masing dan di Ruang Adipura dengan tetap mengikuti protokol Kesehatan (Covid-19), pada tanggal 16 Juni 2020 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat Verifikasi Dokumen Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan sebagai tindaklanjut perpanjangan izin pembuangan air limbah ke laut nomor 503/883/LINK/BPPMD-PTSP/VI/2015 yang telah habis masa berlakunya. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Bapak E.A Rafiddin Rizal ST, M.Si, dihadiri oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional di lingkunngan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Husairi bersama tim selaku konsultan secara langsung, juga dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Bapak Drs. Suryanto, MM dan pihak PT.Pertamina RU V Balikpapan.

Pertamina RU V Balikpapan menyampaikan dokumen penyajian informasi Perpanjangan Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut sesuai dengan Lampiran I dan II PermenLH no.12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut.

Dari hasil rapat yang berlangsung sejak pukul 09.00 WITA hingga 13.00 WITA ini beberapa point penting adalah Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan ini terdapat pengurangan titik penataan dari izin sebelumya dan titik penaatan lainnya masih tetap sama. Dan sebagai salah satu persyaratan Rekomendasi Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan yang akan diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur maka perlu segera ditindaklanjuti peninjauan lapangan.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kota Bontang di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Berada di Ruang Adipura, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menerima kunjungan kerja dari Komisi III DPRD Kota Bontang (12/06).

Pada kesempatan ini, Komisi III yang diwakili oleh Bapak Abdul Malik, Amir Tosina, Agus Suhadi, SH, Faisal, Abdul Samad, SE, Yassier Arafat dan Ibu Astuti, SE, diterima secara langsung oleh Sekretaris Dinas, Bapak Drs. Ayi Hikmat, M.Si beserta jajaran Kepala Bidang dan Kepala Seksi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Disampaikan oleh Bapak Abdul Malik selaku pimpinan rombongan, kunjungan kerja Komisi III DPRD Kota Bontang kali ini bertujuan untuk melakukan diskusi perihal peraturan dan pengawasan dari sisi Lingkungan Hidup mengenai Bahan Galian Golongan C , terutama di wilayah Kota Bontang.

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 1967 Tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Pertambangan,  Bab II. Penggolongan Pelaksanaan Penguasaan Bahan Galian Pasal 3 Ayat 1, bahan galian terdiri dari 3 golongan, yaitu

    1. Golongan A, yaitu golongan bahan galian strategis. Minyak bumi, batu bara dan gas alam termasuk dalam golongan ini.
    2. Golongan B, yaitu golongan bahan galian vital, antara lain emas, perak, besi dan belerang.
    3. Golongan C, yaitu golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam kedua golongan diatas, yaitu batu kali, pasir, kerikil dan sebagainya.

Selain mengenai peraturan dan pengawasan, dibahas pula dalam diskusi kali ini mengenai dampak lingkungan yang terjadi akibat penambangan tersebut.

Di akhir diskusi, Bapak Abdul Malik mewakili seluruh anggota dewan mengucapkan terima kasih karena diskusi yang berlangsung hangat ini telah memberikan informasi yang cukup bagi para anggota dewan untuk dapat melangkah ke tahap selanjutnya.

Dan mengakhiri pertemuan, tidak lupa Beliau menutup rapat dengan pembacaan doa bersama kepada Yang Kuasa untuk Indonesia dan Kalimantan Timur yang lebih baik.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Rapat Komisi Penilaian Dokumen Andal RKL RPL PT.Trimurti Madina Mulia

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan, Bapak Fahmi Himawan ST, MT, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Rapat Komisi Penilaian Dokumen Andal RKL RPL PT. Trimurti Madina Mulia (10/06).

Pada rapat yang dilangsungkan secara daring tersebut, PT. Trimurti Madina Mulia (PT. TMM) yang merupakan perusahaan swasta yang bergerak di Bidang Kehutanan (HPH), mengajukan permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) seluas ± 44.810 ha di Kab. Paser dan Kab. Kutai Barat Prov. Kaltim.

Untuk dapat menjalankan rencana ini, PT. TMM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)  yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission) 8120008992077 tanggal 27 September 2018 dan Izin Lingkungan tanggal 30 November 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS telah memiliki perizinan berupa Surat Keputusan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.263/Menlhk/Setjen/HPL.0/4/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) Dengan Komitmen Kepada PT. Trimurti Madina Mulia Seluas ± 44.810 ha di Kab. Paser dan Kab. Kutai Barat Prov. Kaltim yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Juga Surat Keputusan Perpanjangan IUPHHK-HA dari Direktorat Jenderal Pmgelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.420/KPHP/PHP/HPL.0/8/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Penyusunan AMDAL IUPHHK-HA an. PT. Trimurti Madina Mulia di Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat  Provinsi Kalimantan Timur.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka berdasarkan peraturan dan kebijakan :

    1. Berdasarkan pasal 85 dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission / OSS), disebutkan bahwa sektor lingkungan hidup dan kehutanan termasuk sektor usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusahanya masuk kategori di dalam sistem OSS dalam rangka percepatan pelayanan berusaha.
    2. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.I./7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal,  pada Lampiran I huruf E bidang Kehutanan untuk jenis kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Alam (HA) semua skala/besaran adalah Wajib Amdal, maka PT. Trimurti Madina Mulia wajib menyusun Dokumen Amdal.
    3. Berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, disebutkan bahwa untuk penyusunan dokumen Amdal UPHHK-HA penilaiannya berada di Komisi Penilai Amdal (KPA) Provinsi, maka rencana UPHHK-HA PT. Trimurti Madina Mulia merupakan kewenangan Gubernur dan penilaian Amdalnya dilakukan Komisi Penilai Amdal (KPA) Provinsi, dalam hal ini adalah KPA Provinsi Kalimantan Timur
    4. Sesuai pasal 8 s.d 14Permen LHK Nomor 26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 7/2018 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, maka pemrakarsa telah melaksanakan Kegiatan Konsultasi Publik pada tanggal 20 November 2019 yang diselenggarakan di Hotel Grand Tiga Mustika Balikpapan dan tanggal 4 Februari 2020 di Aula Kampung Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat.
    5. Sesuai dengan Lampiran I PerMen LHKNomor 26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, PT. Trimurti madina Mulia telah melaksanakan pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan pada tanggal 30 Desember 2019 dengan Berita Acara Nomor : KAKT/365/KOMDAL-PROV./XII/2019.
    6. Berdasarkan Pasal 7 ayat (6) PerMen LH Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.I/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan  dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik disebutkan bahwa Jangka Waktu Penilaian Andal dan RKL-RPL, penyampaian rekomendasi hasil penilaian dan penilaian akhir serta penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak dokumen Andal dan RKL-RPL diajukan kepada KPA dan dinyatakan lengkap secara administrasi, maka PT. Trimurti Madina Muliatelah menyusun dokumen Andal dan RKL-RPL dan telah dinyatakan lengkap secara administrasi pada tanggal 29 Mei 2020 (batas waktu sampai dengan 27 Agustus 2020).

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Sosialisasi Penanganan Pengolahan Limbah B3 Infeksius Covid-19 di Kalimantan Timur

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Dilaksanakan secara daring, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Komisi IV DPR RI melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penanganan Pengolahan Sampah, Limbah B3 Infeksius Covid 19 Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kalimantan Timur (10/06).

Pada kesempatan yang diberikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Bapak E.A. Rafiddin Rizal, ST, M.Si, memberikan paparannya.

Dijelaskan oleh beliau bahwa penanganan pandemi Covid-19 ini dimulai pada pertengahan bulan Maret 2020., dimana pada saat itu Pemerintah Provinsi menetapkan Rumah Sakit Rujukan Covid-19 sebanyak    6 (enam)  Unit, dan bekembang Pada Akhir Bulan Maret 2020 menambah Rumah Sakit Rujukan Covid-19 menjadi 12 (dua belas) Unit seiring penambahan jumlah pasien positif terinfeksi covid 19. Sedangkan untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Pemerintah Kabupaten/Kota juga telah mempersiapkan 4 Fasiitas Karantina.

Untuk Wilayah Kalimantan Timur,lanjut beliau, Limbah B3 Medis COVID-19 yang ditimbulkan terdiri dari masker, sarung tangan dan baju pelindung diri, kain kasa, tisu bekas, wadah bekas makan dan minum, alat dan jarum suntik, set infus yang digunakan oleh Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan  Pasien Positif COVID-19 dan tenaga medis, selain itu juga terdapat limbah dari laboratorium.

Volume Limbah Medis Covid-19 tersebut dari awal Bulan Maret 2020 tercatat 2.512,2 Kg dan mengalami peningkatan pada bulan April sebesar 11.979,7 Kg dan mencapai puncak pada bulan Mei sebesar 19.514,7 Kg dan Sebagian besar dikelola sendiri dengan incinetator  Rumah Sakit dan sebagian diserahkan kepada pihak ketiga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain penyampaian informasi perihal penanganan Limbah B3 Medis Covid 19 tersebut, Bapak Rafiddin Rizal juga menyampaikan kendala yang dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Timur antara lain : kurangnya pemberian informasi kepada masyarakat terkait dengan penanganan limbah domestik  covid-19 (masker) pada masa pandemi Covid-19, masih banyaknya daerah yang belum diberikan bantuan berupa sarana pendukung penanganan limbah domestik (eg. drop box) pada masa pandemi Covid-19, pengangkutan Limbah B3 Medis Covid – 19 dari Fasilitas Karantina menuju Rumah Sakit yang memiliki incinerator masih dilakukan dengan kendaraan operasional pelayanan public milik pemerintah  (APV), membengkaknya anggaran bagi Rumah Sakit Rujukan yang mengelola  Limbah yang berasal dari Fasilitas Karantina dan laboratorium serta masih terdapat Rumah Sakit Rujukan yang belum memiliki izin operasional incinerator.

Atas kendala-kendala tersebut, secara langsung beliau menyampaikan dan mengusulkan solusi diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media maupun brosur-brosur  terkait dengan penanganan Limbah Domestik dalam kaitannya pencegahan penyebaran Covid-19, memberikan bantuan terkait dengan anggaran pengelolaan limbah medis Covid-19 terutama untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi masyarakat (Drop Box (penyimpan/kemasan) atau kendaraan roda tiga (pengangkut), menyediakan fasilitas kendaraan pengangkut Limbah B3 yang dilengkapi dengan izin pengangkutan Limbah B3, mengalokasikan anggaran khusus bagi Rumah Sakit Rujukan yang mengelola Limbah yang berasal dari Fasilitas Karantina dan laboratorium dan pemberian apresiasi dan penghargaan kepada pengelola limbah B3 yang membantu penanganan Limbah Medis Covid-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Bapak G. Budisatrio Djiwandono memberikan bantuan secara virtual kepada 5 Rumah Sakit Rujukan Covid-19 berupa 75 unit dropbox B3, 7000 lembar plastik B3 dan 200 paket APD petugas B3. Selain itu disampaikan juga bantuan berupa motor tangki disinfektan kepada 10 kelompok msyarakat wilayah Samarinda dan Balikpapan.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia PT.Multi Harapan Utama

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh Sekretaris Dinas Bapak Drs. Ayi Hikmat, M.Si dan Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Bapak Munawwar, ST, M.Si, menghadiri peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diselenggarakan oleh PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) bertempat di workshop PT.Berkat Anugerah Sejahtera (PT.BAS) area I PT.Multi Harapan Utama (09/06).

Ditandai dengan penanaman bibit pohon secara bersama-sama, kegiatan yang juga dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kutai Kartanegara, Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam SKW II Tenggarong dan seluruh mitra kerja PT.Multi Harapan Utama ini dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pada sambutan yang diberikan, Bapak Ayi Hikmat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT. Multi Harapan Utama atas kepeduliannya dalam kelestarian lingkungan. Hal seperti inilah yang patut dicontoh dan ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama, kata beliau.

Bahwa di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti ini, dimana bumi mengalami restorasi menjadi lebih sehat, udara menjadi lebih bersih, maka inilah kesempatan bagi kita untuk memulai kembali semangat “Time For Nature”, semangat menjaga dan turut serta dalam memelihara keanekaragaman hayati di sekitar kita.

Di akhir kesempatannya, beliau mengajak semua pihak, saatnya kini untuk bekerja selaras dengan alam, saatnya bekerja dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, kegiatan reboisasi dan reklamasi harus tetap diperhatikan, karena kita hidup selalu berdampingan dengan alam, demi kelangsungan kehidupan anak cucu kita di masa depan.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Rapat Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Dipimpin oleh Bapak Fahmi HImawan, ST, MT. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menjalankan agenda pelaksanaan Rapat Penyusunan Rencana Induk Keanekaragaman Hayati Provinsi Kalimantan Timur secara daring (05/06).

Tujuan dari Rencana Induk Pengelolaan Kehati Provinsi Kalimantan Timur ini adalah untuk memberikan gambaran dan arahan dalam mengelola sumberdaya hayati yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur sehingga dalam pengelolaannya secara teknis dapat berjalan secara terstruktur, sistematis dan terukur, dengan tujuan akhir bahwa pengelolaan keanekaragaman hayati ini secara lestari dapat tercapai.

Dimana pembahasan dalam rapat ini mengacu kepada data dasar Kehati Provinsi Kalimantan Timur yaitu bahwa Provinsi Kalimantan Timur ini memiliki tipe ekosistem dan tipe hutan yang relatif lengkap dari ekosistem padang lamun dan terumbu karang, hutan pantai, hutan mangrove, hutan rawa, gambut, kerangas, hutan dataran rendah dan hutan dataran tinggi. Selain hal tersebut, juga perlu memperhatikan Kawasan Ekosistem Essensial serta komitmen perubahan iklim dengan mempertahankan kawasan berhutan dan KBNKT.

Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIP Kehati) Kalimantan Timur ini merupakan kelanjutan dari penyusunan Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati Provinsi Kalimantan Timur, yang telah disusun di tahun 2019. Dimana hal ini merupakan amanah dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah, terutama pada pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 dengan manfaat utama untuk mewujudkan pelestarian keanekaragaman hayati dan pengembangan nilai manfaat secara berkelanjutan yang berupa dokumen kerangka perencanaan strategik untuk periode 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai dasar bagi pengelolaan terpadu keanekaragaman hayati di Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan tetap perpedoman pada visi terwujudnya pengelolaan dan pemutakhiran data keanekaragaman hayati Kalimantan Timur untuk menjamin kelestariannya di masa yang akan datang dan misi yang terdirsi dari beberapa poin berikut :

    1. Mengumpulkan, memperbaiki dan meningkatkan system informasi pengelolaan dta dasar keanekaragaman hayati
    2. Melestarikan ekosistem yang masih tersisa dengan kualitas lingkungan yang baik
    3. Mengoptimalkan kinerja kelembagaan dalam pelestarian dan pemanfaatan hayati
    4. Menurunkan tingkat peredaran hayati yang dilindungi di dalam kehidupan bermasyarakat, dan
    5. Meningkatkan kesadartahuan tentang konservasi keanekaragaman hayati

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Time For Nature

Category : Uncategorized

SAMARINDA –  “Time For Nature” demikian dijelaskan oleh Bapak E.A.Rafiddin Rizal,ST.,M.Si Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim saat ditemui di sela kesibukannya, Jumat (5/6), mengenai tema dari Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2020 ini.

“Kalimantan Timur memiliki luas sekitar 12,7 juta hektar, dimana  lebih dari 7,5 juta hektar merupakan Kawasan hutan yang mayoritas berupa hutan hujan tropis dataran tinggi dan rendah yang menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat kaya” jelas beliau.

Hutan di Kalimantan Timur menjadi habitat bagi lebih dari 500 jenis mamalia, salah satunya adalah Orangutan kalimantan Pongo pygmaeus morio, juga lebih dari 300 jenis burung, salah satunya Rangkong badak yang ikonik sebagai identitas budaya Kalimantan Timur.

“Hutan di Kaltim merupakan sumber dari plasma nutfah, air bersih, udara segar dan aneka jasa ekosistem lainnya. Untuk itu maka sebagai bentuk perlindungan Kawasan hutan tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengembangkan program inisiatif berupa rencana perlindungan terhadap beberapa Kawasan penting seperti Kawasan karst sangkulirang mangkalihat dan Bentang Alam Wehea Kelay” papar beliau.

Kawasan karst sangkulirang mangkalihat telah ditetapkan dalam Peraturan daerah provinsi Kalimantan timur nomor 1 tahun 2016 sebagai Kawasan lindung geologi seluas 307 ribu Ha, dan ini sejalan dengan keputusan keputusan Menteri ESDM no 140 tahun 2019 yang menetapkan Kawasan bentang alam karst sangkulirang mangkalihat yang berada dalam wilayah administrative kabupaten kutai timur seluas 171 rb Ha.

Sedangkan bentang Alam Wehea Kelay menjadi bagian dari Lebih dari 500 ribu hektar kawasan dan Sebagian besar isinya adalah ekosistem hutan hujan tropis. Lebih dari separuh luas bentang alamnya dikelola oleh konsesi perusahaan kayu, dan dibatasi beberapa perkebunan monokultur dan dikelola oleh masyarakat dan perusahaan swasta.

“Saat ini seluruh manusia di dunia sedang mengalami masa sulit akibat pandemic COVID-19 yang merenggut banyak korban nyawa, merubah tatanan sosial dan roda ekonomi. Kekayaan sumberdaya alam Provinsi Kalimantan Timur dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa kaya dapat ikut berperan untuk mencari dan menemukan obat-obatan yang bersumber dari keragaman jenis flora dan sumber daya genetik yang ada” lanjut beliau.

Dikatakan oleh beliau bahwa hal ini sejalan dengan Misi Kaltim berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sudah selayaknya kita menjaga dan memanfaatkan keanekaragaman hayati mulai dari tingkatan ekosistem, jenis sampai dengan genetika melalui pengelolaan yang secara berkelanjutan.

Di akhir kesempatan, beliau mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang mendedikasikan diri dalam pelestarian keanekaragaman hayati.

“Bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia kali ini, kami kembali mengajak para pemangku kepentingan baik dikalangan masyarakat, pemerintahan, maupun dari sektor swasta mari kita jaga lingkungan ini untuk masa depan anak cucu kita sehingga mereka juga dapat menikmati alam yang lestari dan indah ini, its time for nature ” tutup beliau.

(PPID DLH Prov.Kaltim)