Monthly Archives: Mei 2020

Rapat Daring KLHS RDTR Kabupaten Kutai Timur dan KLHS RDTR Kabupaten Kutai Barat

Category : Uncategorized

Samarinda – Rapat Validasi Dokumen KLHS RDTR Kawasan Ekonomi Bengalon dan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur dan Rapat Validasi Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Sendawar Timur Kabupaten Kutai Barat Hari Rabu, Tanggal 27 Mei 2020 Pukul 09.00 Wita s/d  12.00 dilanjutkan pada Pukul 13.00 s/d 15.30 Wita.

Menjalankan amanah Undang – Undang No 32. Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka dilakukan Secara Daring menggunakan ZOOM MEETING, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menjalankan agenda pelaksanan Rapat Rapat Validasi Dokumen KLHS RDTR Kawasan Ekonomi Bengalon dan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur dan dan Rapat Validasi Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Sendawar Timur Kabupaten Kutai Barat.

Rapat yang dibuka oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Bapak Rafiddin Rizal,ST.,M.Si ini dihadiri secara daring oleh Tim Validasi sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor  660.2/K.47/2020 tentang Pembentukan Tim Validasi KLHS Tingkat Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, yang terdiri dari perwakilan instansi diantaranya Bapedda Prov Kaltim, Biro Hukum Setda Prov Kaltim, Tata Ruang PUPR Prov Kaltim, serta dibantu narasumber dari perwakilan Perguruan Tinggi di Samarinda dan difasilitasi oleh Sekretariat Validasi DLH Prov Kaltim, Anggota Kelompok Kerja Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang diwakili oleh DLH Kabupaten Kutai Timur selaku Ketua Pokja dan Konsultan KLHS RDTR Kawasan Ekonomi Bengalon dan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur dan Anggota Kelompok Kerja Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat yang diwakili oleh DLH Kabupaten Kutai Barat selaku Ketua Pokja dan Konsultan KLHS RDTR Kawasan Kawasan Perkotaan Sendawar Timur Kabupaten Kutai Barat.

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah dilakukan penjaminan kualitas dilakukan validasi oleh Gubernur, untuk Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Bengalon dan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur serta  untuk Kawasan Perkotaan Sendawar Timur Kabupaten Kutai Barat, dengan tujuan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pembahasan dalam rapat ini mengacu kepada Dokumen KLHS RDTR Kabupaten Kutai Timur dan Dokumen KLHS RDTR Kabupaten Kutai Barat, diharapkan dalam pertemuan ini akan menghasilkan perbaikan bagi dokumen KLHS RDTR Kabupaten Kutai Timur maupun dokumen KLHS RDTR Kabupaten Kutai Barat dalam mewujudkan penataan ruang yang aman , nyaman dan berkelanjutan.

Sesuai Standart Operasional Pelayanan (SOP) Proses Validasi, maka penerbitan persetujuan validasi berlangsung selama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen perbaikan KLHS diterima oleh Sekretariat Validasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Persetujuan Validasi KLHS harus diumumkan kepada masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya persetujuan validasi sebagai salah satu sifat KLHS yaitu terbuka dan dapat diakses oleh publik.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Aksi Sosial DLH Prov. Kaltim Terhadap Masyarakat Terdampak Banjir di Samarinda Hari ke 2

Category : Uncategorized

Samarinda – Hari Rabu (27/05) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melanjutkan aksi sosial terhadap masyarakat terdampak banjir di Samarinda.

Aksi yang kali ini dilakukan pada wilayah terdampak banjir di perumahan Bengkuring Samarinda dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Bapak Munawwar, ST, M.Si.

Pada kesempatan tersebut beliau berpesan bahwa kegiatan sosial seperti ini merupakan wujud dari kepedulian sesama warga Samarinda terhadap saudaranya yang sedang mengalami musibah. Beliau berharap bahwa bantuan yang diberikan oleh Dinas LIngkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat sekitar dan sebagai pelecut semangat bagi siapapun untuk dapat saling membantu pada masa-masa sulit seperti ini.

Dilansir dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda, Banjir pada masa Idul Fitri kali ini menenggelamkan setidaknya 8 Kelurahan di Samarinda, meliputi Kelurahan Pampang, Lempake, Sempaja Timur, Sempaja Utara, Sempaja Selatan, Sempaja Barat, Tanah Merah dan Sungai Siring.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sendiri, sejak hari Selasa (26/05) hingga hari Rabu (27/05) telah menyalurkan bantuan secara langsung kepada masyarakat terdampak banjir di wilayah perumahan Griya Mukti dan Bengkuring Samarinda.

Dimana dalam kegiatan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menyalurkan bantuan sejumlah 500 paket nasi kotak dan 200 paket obat-obatan hingga popok bayi dan pembalut wanita.

Di akhir kegiatan, Pak Munawwar memimpin seluruh anggota tim untuk berdoa bersama memohon kepada Yang Maha Kuasa agar musibah ini segera berakhir dan masyarakat dapat berkegiatan seperti semula.

(PPID DLH)


Aksi Sosial DLH Prov. Kaltim Terhadap Masyarakat Terdampak Banjir di Samarinda

Category : Uncategorized

Samarinda – Dipimpin langsung oleh Kepala Dinas, Bapak E.A. Rafiddin Rizal, ST.M.Si, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melakukan kegiatan aksi sosial terhadap masyarakat terdampak banjir di Samarinda.

Pada kesempatan ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melakukan aksi pembagian gratis nasi bungkus, paket sembako, obat-obatan, hingga popok bayi dan pembalut wanita.

Ditemui langsung di lokasi aksi sosial, Perumahan Griya  Mukti Samarinda (26/5), Beliau memberikan penjelasannya. “Dinas LH sudah merencanakan untuk terjun di beberapa titik terdampak banjir, dan hari ini sesuai dengan rencana, kita terjun ke perumahan Griya Mukti” buka beliau.

Dijelaskan oleh beliau bahwa kegiatan kali ini didanai dari sumbangan seluruh pegawai, bantuan Dharma Wanita Dinas LH Prov. Kaltim, juga bantuan dari pegawai yang telah purnatugas dari Dinas LH Prov. Kaltim serta dari donatur yang menyalurkan bantuannya melalui Dinas LH Prov. Kaltim.

Selain itu, tidak lupa juga beliau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Manajemen PT.Bukit Baiduri Energi (PT.BBE) yang telah memberikan pinjaman perahu karet dan kendaraan mobilisasi peralatan dan logistik bantuan.

Di akhir wawancara, beliau memberikan pesan kepada seluruh masyarakat terdampak banjir untuk tetap tabah dan sabar dalam menghadapi ujian kali ini. “Semoga bantuan dari kami ini bisa sedikit meringankan beban yang mereka hadapi” tutup beliau.

Kegiatan aksi sosial yang dilakukan sejak siang hingga sore hari ini disambut dengan antusias dari masyarakat terdampak banjir, rasa terima kasih mereka sampaikan langsung kepada tim setiap kali menerima bantuan.

Semoga musibah ini cepat berlalu dan kondisi menjadi normal Kembali.

(dlh)


Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

Category : Uncategorized

Samarinda – Dilaksanakan secara daring, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan kegiatan Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 pada hari Selasa (19/5).

Dipimpin langsung oleh Kepala Dinas, Bapak E.A Rafiddin Rizal, ST, M.Si, rapat daring ini dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur beserta jajarannya.

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah kali ini dilaksanakan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021, dengan beberapa tujuan.

Pertama, menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota untuk Renja Perangkat Daerah Provinsi.

Kedua, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Ketiga, menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah Provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.

Keempat, menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat daerah Provinsi.

Dipaparkan oleh beliau pada kesempatan tersebut, bahwa dalam rangka mendukung Visi Gubernur Kalimantan Timur “Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat” dan Misi ke – 4 “Berdaulat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan” maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2019 – 2023 yaitu menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca dari BAU baseline.

Dengan sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca dengan indikator sasaran jumlah penurunan emisi dari 12.181 juta ton CO2EQ Emisi Gas Rumah Kaca pada tahun 2019 menjadi 15.558 juta ton CO2EQ pada tahun 2023.

Dimana berdasarkan tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan tersebut, lanjut beliau, maka disusun langkah-langkah yang lebih operasional meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk kurun waktu lima tahun (2019-2023) dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD Kaltim 2019-2023.

Pada kesempatan tersebut juga dilaporkan oleh beliau bahwa dengan kondisi meluasnya pandemi Covid 19, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Kaltim menetapkan kebijakan pembatasan kegiatan hingga pada rasionalisasi anggaran pada tahun 2020.

Untuk Dinas Lingkungan Hidup sendiri, rasionalisasi anggaran pada APBD DLH sebesar 50% meliputi pengurangan volume pengadaan barang dan jasa termasuk volume perjalanan dinas. Dimana dengan adanya pembatasan kegiatan tersebut, maka pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup terutama kegiatan rapat dan koordinasi dilakukan secara daring.

Dipastikan juga oleh beliau bahwa selama masa pandemi Covid 19 ini kinerja Dinas Lingkungan Hidup tidak berkurang  dan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Laporan pengaduan dan keluhan masyarakat tetap diterima seperti biasa melalui pos pengaduan dan segera ditindaklanjuti dengan pertemuan terbatas atau komunikasi online.

Validasi KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Berau, Kutai Timur dan Kutai Kartanegara pun telah dilaksanakan secara daring. Demikian pula penyelesaian KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur.

Memang kegiatan pengawasan maupun pembinaan termasuk Proper Provinsi Kalimantan Timur terhadap kegiatan/usaha yang menjadi kewenangan Provinsi untuk sementara ditunda. Namun demikian, tindak lanjut dari pengawasan berupa penerapan sanksi administrasi tetap menjadi kewajiban perusahaan untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan. Serta untuk proper, perusahaan tetap diwajibkan untuk mengirimkan laporan berupa Self Assesment (SA).

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidpu pun telah menindaklanjuti Surat Edaran MenLHK tentang Pengelolaan Limbah B3 Medis Pada Pelayanan Kesehatan Darurat Covid 19 dengan cara berkoordinasi dengan 12 (dua belas)  Rumah Sakit Rujukan untuk melaporkan jumlah timbulan limbah B3 Covid 19 dan pengelolaan lanjutannyakepada KLHK secara periodik.

Terakhir sebagai penutup paparannya, beliau menginformasikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah memperbaharui/memperpanjang lisensi Komisi Penilai Amdal dari Gubernur Kalimantan Timur sejak tanggal 6 Mei 2020.

Kerja keras yang telah dilakukan selama tahun 2020 ini diharapkan bisa menjadi cerminan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur pada tahun  2021 tegas beliau.

(dlh)


Rakernas Pengelolaan Limbah B3 Selama Masa Pandemi Covid 19

Category : Uncategorized

Samarinda – Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menghadiri Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Limbah B3 Selama Masa Pandemi Covid 19 yang diselenggarakan secara daring oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada hari Jumat (15/5).

Rapat yang dipimpin oleh Ibu Rosa Vivien Ratnawati selaku Dirjen PSLB3 dan dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Rumah Sakit se-Kalimantan ini dilaksanakan dalam rangka percepatan penanganan Covid 19, dimana seluruh Kepala Dinas Lingkungan Hidup diminta untuk melaporkan perihal penanganan limbah medis Covid 19, menyampaikan informasi data terkait timbulan limbah dan sampah rumah tangga terkait Covid 19, menyampaikan kendala izin Limbah B3 Rumah Sakit sebagai fasyankes Covid 19 serta upaya dan solusi yang telah dilakukan di wilayah masing-masing.

Pada kesempatan yang diberikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Bapak E.A Rafiddin Rizal, ST, M.Si, menyampaikan laporan perihal penanganan Limbah B3 Medis Covid 19 dari fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kalimantan Timur.

Dipaparkan oleh beliau bahwa sesuai dengan arahan dari Sekda Provinsi Kalimantan Timur, DLH Prov.Kaltim telah melakukan inventarisasi data dan identifikasi permasalahan terkait penanganan Limbah B3 Medis Covid 19 pada Rumah Sakit rujukan.

Timbulan Limbah Covid 19 di wilayah Kalimantan Timur terdiri dari masker, sarung tangan dan baju pelindung diri, kain kasa, tisu bekas, wadah bekas makan dan minum, alat dan jarum suntik, set infus yang digunakan oleh Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan  Pasien Positif Covid 19, selain itu juga terdapat limbah sarung tangan, baju pelindung diri yang berasal dari tenaga medis serta limbah dari laboratorium.

Limbah B3 Medis dari penanganan Covid 19 tersebut dikelola oleh Rumah Sakit yang telah memiliki incinerator dengan suhu ˃800 derajat celcius serta disimpan tidak lebih dari 2 hari sejak dihasilkan dan dikemas dalam kemasan tertutup.

Sedangkan limbah dari karantina pasien seperti masker, sarung tangan dan baju pelindung diri dikelola secara khusus, dengan cara dirobek, digunting atau dipotong serta dikemas secara mandiri menggunakan wadah tertutup (dropbox) bertuliskan “Limbah Infeksius”.

Selain itu, dijelaskan pula oleh beliau perihal penanganan sampah rumah tangga (berupa masker, sarung tangan dan baju pelindung diri, kain kasa, tisu bekas, wadah bekas makan dan minum, alat dan jarum suntik, set infus) yang telah dilakukan di Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Timur, diantaranya dengan melengkapi petugas kebersihan atau pengangkut sampah dengan APD berupa masker, sarung tangan dan sepatu safety yang harus disucihamakan setiap hari, dan telah disediakan juga dropbox di beberapa titik.

Selanjutnya pembuatan gerbang disinfektan di TPA agar setiap armada pengangkutan yang masuk dan keluar TPA dapat disemprot dengan cairan disinfektan, melakukan disinfeksi pada semua tempat penampungan sementara sampah dan fasilitas pengelolaan sampah lainnya, serta menyiapkan tempat sampah (container sampah) di lokasi karantina OTG/ODP untuk pengumpulan sampah rumah tangga  (berupa masker, sarung tangan dan baju pelindung diri, kain kasa, tisu bekas, wadah bekas makan dan minum, alat dan jarum suntik, set infus) dan melakukan pengangkutan secara rutin dengan berpedoman pada protokol pengelolaan sampah/limbah domestik di tempat karantina.

Sebagai informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat, lanjut beliau, DLH Prov.Kaltim telah melakukan sosialisasi dan pemberian informasi tentang Limbah B3 Medis Covid 19, data timbulan Limbah B3 Medis Covid 19 serta tata cara penanganan dan pengelolaan Limbah B3 Medis Covid 19 melalui beberapa media, yaitu Humas Pemprov Kaltim, media sosial Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim, Balikpapan TV, Kaltimpost dan Koran Kaltim.

Selain penyampaian informasi perihal penanganan Limbah B3 Medis Covid 19 tersebut, Bapak Rafiddin Rizal juga menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi oleh Provinsi kalimantan Timur.

Dinyatakan oleh beliau bahwa tidak semua Rumah Sakit Rujukan yang telah memiliki incenerator dilengkapi dengan izin, sehingga tidak diketahui kapasitas maksimal dan suhu optimal yang layak untuk dilakukan pembakaran Limbah yang mana hal ini akan berdampak terhadap emisi yang dihasilkan.

Masih terdapat beberapa Rumah Sakit yang telah mengurus perpanjangan izin namun masih belum diterbitkan izin operasional inceneratornya, kemudian pengangkutan Limbah B3 Medis Covid 19 dari fasilitas karantina menuju Rumah Sakit yang memiliki incenerator hanya dilakukan dengan kendaraan milik pemerintah (yang tidak dilengkapi izin), serta terjadinya anggaran tambahan bagi Rumah Sakit Rujukan yang mengelola mengelola Limbah yang berasal dari Fasilitas Karantina.

Untuk itu, pada kesempatan yang telah diberikan, beliau menyampaikan langsung beberapa usulan mengenai solusi atas kendala dalam penanganan limbah tersebut kepada Ibu Rosa Vivien Ratnawati Dirjen PSLB3.

Diajukan oleh beliau agar KLHK dapat memproses izin operasional incenerator bagi rumah sakit yang telah melakukan perpanjangan izin serta memberikan rekomendasi bagi masing-masing rumah sakit yang belum memiliki izin.

Kemudian memberikan arahan kepada pengelola Limbah B3 terutama untuk jasa pengangkutan Limbah B3 yang memiliki izin agar dapat membantu proses pengangkutan Limbah B3 Medis Covid 19 dari fasilitas karantina menuju Rumah Sakit, juga memberikan arahan bagi pengelola Limbah B3 non jasa yang memiliki izin incenerator untuk dapat membantu pengolahan Limbah B3 Medis Covid 19.

Serta mengalokasikan anggaran khusus bagi Rumah Sakit Rujukan yang mengelola Limbah yang berasal dari fasilitas karantina.

Pada kesempatan terakhir, dilaporkan oleh beliau bahwa timbulan Limbah B3 Medis Covid 19 di Provinsi Kalimantan Timur sejak awal Maret 2020 hingga tanggal 14 Mei 2020 telah mencapai 19.552,7 Kg. Dengan limbah yang dikelola menggunakan incinerator sejumlah 17.561,2 Kg dan limbah yang diserahkan ke pihak ke tiga sejumlah 1.991,5 Kg.

(dlh)


Pembaharuan Perpanjangan Lisensi Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur Telah Terbit

Category : Uncategorized

Samarinda – Disela kesibukan beliau di ruang kerjanya senin pagi (11/5) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak E.A. Rafiddin Rizal, ST.M.Si menyampaikan bahwa sejak tanggal 6 Mei  2020 telah terbit pembaharuan/perpanjangan lisensi Nomor: 660/2924/DLH/2020 dari Gubernur Kalimantan Timur terhadap Komisi Penila Amdal (KPA) Provinsi Kaltim, yang berlaku selama 3 tahun sejak ditandatangani lisensi tersebut. Lisensi KPA sebagai landasan hukum bagi KPA Prov. Kaltim untuk memproses dan melakukan penilaian dokumen lingkungan hidup yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai amanah pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan pasal 54 ayat (1) dan pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup.

Ditambahkan oleh beliau, bahwa terbitnya lisensi ini berdasarkan rekomendasi dari KLHK RI melalui surat dari Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan Nomor: 389/PKTL/PDLUK/PLA.4/4/2020 tanggal 28 April 2020 perihal Rekomendasi Lisensi Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur. Rekomendasi dari KLHK tersebut merupakan tindak lanjut dari surat pengajuan pembaharuan lisensi KPA Prov. Kaltim kepada KLHK, dan setelah melalui proses verifikasi dari KLHK, maka KPA Prov. Kaltim dinyatakan telah memenuhi persyaratan pembaharuan/ perpanjangan lisensi KPA, sesuai dengan pasal 2 ayat (4) dan (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

KPA Prov. Kaltim terdiri dari Ketua Komisi secara ex officio di jabat oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris Komisi dijabat oleh Kepala Bidang yang membidangi Tata Lingkungan, kemudian sekretariat komisi dibawah Kepala Sekretariat (kepala seksi kajian dampak lingkungan), tim teknis, anggota komisi (tenaga ahli, organisasi perangkat daerah terkait di prov./kab/kota, organisasi lingkungan hidup/lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat terkena dampak.

Dengan ditandatanganinya lisensi KPA Prov. Kaltim oleh Gubernur Kaltim, maka Lisensi tersebut menjadi dasar bagi KPA Provinsi Kaltim untuk dapat memproses penilaian dokumen lingkungan berskala Amdal. Perlu diketahui sudah ada beberapa rencana usaha/kegiatan yang diajukan oleh pemrakarsa dengan mengajukan permohonan penilaian melalui sekretariat KPA Prov. Kaltim di Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim, pungkas beliau.

(dlh)

 


Inovasi Hand Soap dan Hand Sanitizer Berbahan Dasar Gaharu

Category : Uncategorized

Menjaga kebersihan tangan menjadi langkah utama yang perlu dilakukan guna mencegah penyebaran pandemi COVID-19, selain menggunakan masker dan menjaga jarak fisik. Menyikapi hal tersebut, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan (P3H) Badan Litbang dan Inovasi KLHK, melakukan inovasi berupa sabun pencuci tangan (hand soap) dan hand sanitizer gaharu (HaRus) berbahan baku gaharu.

“Di tengah ancaman krisis kesehatan Covid-19, sabun pencuci tangan menjadi kebutuhan primer. Sabun yang mengandung bahan aktif minyak gaharu (memiliki > 50 senyawa aktif) sangat baik untuk membunuh/membasmi mirkoorganisme (bakteri, jamur termasuk virus), selain manfaat lainnya sebagai pengangkat kotoran, keringat, debu, dan merawat kelembutan kulit,” ujar peneliti laboratorium Mikrobiologi Hutan, sekaligus inovator hand soap dan hand sanitizer gaharu ini Asep Hidayat.

Sebagaimana dijelaskan Asep, hand soap gaharu ini dibuat dalam bentuk cair dengan kandungan SLS 70N (2,5%), Na2SO4 (2%), NaCl (2%), Amphitol (5,6%) ,Tergitol NP10 (0,05%), BKC (0,01%), Gliserin 98% (0,1%), Sodium Benzoat (0,1%), Pewarna (0,005%), Vanilin (0,001%), Minyak Gaharu (0,025%).

“Sebelumnya kami mencoba 0,015% untuk kandungan minyak gaharu, namun setelah dilakukan uji organoleftik terhadap kelembutan, jumlah busa, keharuman dan residu sabun yang tersisa, hasilnya lebih baik jika komposisi minyak gaharunya ditambah,” lanjutnya.

Asep juga mengakui, penambahan minyak gaharu cukup berpengaruh terhadap biaya produksi hand soap. “Minyak gaharu menempati komponen biaya produksi yang paling tinggi dibandingkan bahan lainnya. Untuk komposisi 0,025% minyak gaharu diperlukan biaya produksi sekitar 40 ribu rupiah per liter. Sementara tanpa penambahan minyak gaharu hanya dibutuhkan biaya produksi sekitar 3 ribu rupiah per liter. Harga produksi tersebut diluar biaya kemasan dan operasional lainnya,” terangnya.

Sementara itu, pengembangan Hand Sanitizer berbahan dasar gaharu (HaRus) juga diharapkan dapat mendukung ketersediaan sanitizer yang dibutuhkan. Proses pembuatannya pun cukup mudah, selama tersedia bahan baku. Setidaknya, saat ini P3 telah memproduksinya untuk memenuhi kebutuhan kantor dan pegawai P3H.

“Pembuatan HaRus sama seperti sanitizer pada umumnya, yaitu menggunakan etanol 96%, gliserol 98%, hidrogen peroksida 3%, dan air steril. Hanya disini ada penambahan minyak gaharu sebanyak 0,15 ml untuk produksi 1 liter,” jelasnya.

Asep menjelaskan, setelah proses pencampuran dan pengadukan di dalam tabung Erlenmeyer, larutan kemudian dipindahkan ke dalam botol kaca bersih. “Larutan kemudian disimpan selama 72 jam untuk memastikan tidak ada kontaminasi organisme dari wadah botol, dan hand sanitizer siap digunakan,” terangnya.

Selain HS gaharu, P3H juga memproduksi HS aloe vera, HS aloe vera dan gaharu, serta HS gaharu sediaan gel. Sebagai permulaan, total telah diproduksi 20 liter HS dari beberapa jenis tersebut, dan saat ini sedang dipersiapkan produksi tahap kedua sebanyak 20 liter. Tidak ketinggalan, saat ini tim peneliti mikrobiologi hutan juga tengah mengembangkan sabun pencuci tangan (hand soap) berbahan baku gaharu. Sebagaimana disampaikan Kepala P3H Kirsfianti L. Ginoga beberapa waktu lalu, kegiatan ini merupakan salah satu langkah P3H dalam mendukung penanggulangan Covid-19.

Sebagaimana diketahui, Gaharu merupakan resin yang tersimpan dalam jaringan pohon hidup marga Thymelaeceae, beraroma harum dan berwarna coklat kehitaman sampai hitam. Gaharu banyak digunakan sebagai bahan dasar parfum, farmasi, aromatherapi dan obat tradisional.(*)

Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 1 Mei 2020