Menu

RAPAT KOORDINASI PENINGKATAN KAPASITAS Bagi Komisi Penilai Amdal Dan Pelaku Usaha Yang Merupakan Kewenangan Provinsi Kalimantan Timur

By Dinas Lingkungan Hidup 09/26/2024 No Comments 2 Min Read

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas bagi Komisi Penilai Amdal dan Pelaku Usaha yang menjadi kewenangan provinsi Selama 2 hari yakni dari tanggal 25 – 26 September 2024 di Samarinda. Acara ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam rangka penilaian dan penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur.(26/9/24)

Rapat yang berlangsung di Samarinda ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Komisi Penilai Amdal, pelaku usaha, serta instansi pemerintah terkait. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur, Anwar Sanusi S.Pd.,M.Pd menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan pemahaman terkait regulasi Amdal sebagai langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

“Kami berharap rapat ini dapat menjadi platform diskusi yang efektif dalam mengoptimalkan peran dan tanggung jawab Komisi Penilai Amdal dan pelaku usaha dalam menjalankan proses penyusunan dan penilaian Amdal. Keberhasilan kita menjaga kelestarian lingkungan sangat bergantung pada sinergi yang baik antara pemerintah, komisi, dan sektor swasta,” ujar Anwar

Dalam kesempatan ini, para peserta mendapatkan pemaparan tentang Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup (Amdalnet) merupakan bagian dari Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) yang lebih besar, dimana di dalam sistem tersebut Amdalnet akan berperan sebagai induk atau jangkar yang akan mengintegrasikan berbagai macam sistem informasi terkait lainnya. Sehingga peran Amdalnet sangat berperan penting dalam pengembangan SILH berikutnya. Perubahan regulasi terkait Amdal, tata cara penyusunan dokumen lingkungan, serta proses penilaian yang lebih efektif dan efisien. Narasumber yang hadir juga menjelaskan peran Komisi Penilai Amdal dalam memastikan bahwa dokumen yang diajukan oleh pelaku usaha telah memenuhi standar kelayakan lingkungan. Pelaku usaha yang hadir dalam rapat ini juga menyampaikan apresiasi nya terhadap langkah DLH dalam memfasilitasi koordinasi yang lebih baik. Mereka menilai, upaya peningkatan kapasitas ini sangat penting untuk mempercepat proses perizinan, sekaligus menjaga agar setiap proyek tetap berorientasi pada kelestarian lingkungan.

Selain diskusi, rapat ini juga diisi dengan sesi tanya jawab interaktif, di mana peserta dapat berbagi pengalaman dan tantangan yang dihadapi dalam proses penyusunan dan penilaian Amdal. Beberapa topik yang dibahas meliputi peningkatan kualitas dokumen lingkungan, inovasi dalam mitigasi dampak lingkungan, serta sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

Acara ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas lingkungan di Kalimantan Timur, seiring dengan pesatnya pembangunan di sektor industri, energi, dan infrastruktur yang tengah berlangsung di wilayah ini.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, DLH Kalimantan Timur optimis bahwa upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat terwujud dengan lebih baik, sesuai dengan visi Kalimantan Timur sebagai provinsi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *