Monthly Archives: Oktober 2019

Menteri LHK Ajak Siswa Sekolah Global Mandiri Jaga Lingkungan Hidup

Category : Uncategorized

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 29 Oktober 2019. Di awal jabatannya pada periode kedua sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengunjungi Sekolah Global Mandiri untuk berbagi inspirasi dan mengajak siswa sekolah bersama-sama menjaga lingkungan hidup dan kehutanan. Menteri Siti menekankan, karakter yang terbentuk pada siswa sekolah menentukan Indonesia di masa depan.

“Kerja lima tahun belakangan mengindikasikan banyak kemajuan. Terlihat anak-anak sekolah sekarang sudah membawa tumbler dan mengurangi sampah plastik,” katanya usai mengisi kelas inspirasi di Sekolah Global Mandiri di Cibubur, Jawa Barat, Selasa (29/10/2019).

Menteri Siti menyatakan sedang merancang kegiatan yang melibatkan sekolah-sekolah. Menurut dia, penting untuk bersama-sama masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. “Presiden (Joko Widodo) berpesan, yang paling penting adalah bagaimana implementasi oleh rakyat, untuk rakyat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Siti juga membagikan bibit pohon multiguna seperti rambutan, mangga, dan nangka untuk ditanam para siswa dan sekolah. Menteri Siti mengajak agar setiap siswa hingga dewasa menanam setidaknya 25 batang pohon. Selain untuk menjaga agar alam tetap hijau, menanam pohon juga bermanfaat untuk menghasilkan oksigen dan mencegah bencana perubahan iklim.

Sekitar 300 siswa sangat antusias mengikuti acara tersebut. Selain siswa, acara tersebut juga dihadiri perwakilan orangtua. Seorang siswa, Andi Salman Nazafi sempat bertanya tentang apa penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi beberapa waktu belakangan.

Menteri Siti menjelaskan, karhutla bisa terjadi akibat faktor alam karena gesekan serasah. Namun, karhutla lebih banyak disebabkan oleh faktor manusia. “Ada yang akibat buang puntung rokok sembarangan, ada juga karena pembakaran untuk membuka ladang dan kebun,” katanya.

Menteri Siti menyatakan, pemerintah terus melakukan upaya pemadaman terhadap kejadian karhutla. Pemerintah juga melakukan kontrol ketat pengelolaan lahan untuk mencegah kejadian karhutla. “Petugas Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api terus bekerja di lapangan, BPBD juga aktif. Pemerintah masih waspada hingga pertengahan November,” kata Menteri Siti.

Data dari Sistem Monitoring Karhutla Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah hotspot pada hari ini, Selasa (29/10/2019), berdasarkan pantauan satelit Terra/Aqua (dengan tingkat kepercayaan ? 80%) sebanyak 52 titik. Jumlah ini telah turun jauh dibandingkan pekan lalu yang tercatat lebih dari 600 titik.

Kepala Sekolah Global Mandiri Anna Budiatmi menyatakan kedatangan Menteri Siti diharapkan bisa menginspirasi para siswa untuk menggapai cita-citanya. “Kedatangan Bu Menteri sekaligus mengajak anak-anak untuk lebih peduli pada lingkungan,” katanya.

Anna menyatakan pihak sekolah sudah mewajibkan siswa untuk membawa botol dan dan kotak makanan dari rumah untuk mengurangi sampah plastik. Selain itu, mereka juga wajib mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang untuk kemudian “ditabung” di Bank Sampah sekolah. Sampah tersebut akan didaur ulang menjadi berbagai produk yang bisa dimanfaatkan kembali atau produk kerajinan.

“Ini memang kampanye sederhana tapi sebagai generasi penerus, pendidikan lingkungan hidup perlu dilakukan sejak dini,” katanya. ***

 

Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 29 Oktober 2019


Sosialisasi dan Evaluasi Jabatan Pelaksana ASN Serta Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik

Category : Uncategorized

Samarinda – Bertempat di ruang Adipura Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 28 Oktober 2019, dilakukan kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Jabatan Pelaksana ASN Serta Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik  yang dihadiri oleh seluruh ASN di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Samarinda.

Pada kesempatan yang tersebut, Ibu Hj.Hasbiah SE, M.Si selaku Kasubag Umum  memberikan paparannya. Dijelaskan oleh beliau bahwa layanan dasar di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 3 bagian yang saling berkesinambungan, yaitu :

  • Standar Pelayanan (SP), sebagai informasi untuk pihak eksternal/masyarakat perihal tata cara pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.
  • Standar Operasional Prosedur (SOP), sebagai dasar pelayanan bagi pihak pengelola layanan, dalam hal ini adalah Pihak Dinas Lingkungan Hiduop Provinsi Kalimantan Timur.
  • Analisis Jabatan dan Beban Kerja (Anjab ABK),sebagai dasar atas Sasaran Kinerja Pegawai pihak pelaksana layanan.

Payung hukum Pelaksanaan Standar Pelayanan adalah UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PERDA Kaltim No.6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dimana komponen standar pelayanan yang baik harus terdiri dari 2 komponen utama, yaitu:

  • komponen proses penyampaian pelayanan (service delivery) yang jelas, mulai dari persyaratan, jangka waktu pelayanan, biaya pelayanan hingga penanganan pengaduan maupun saran.
  • Komponen Pengelolaan Pelayanan di Internal Organiasi. Mulai dari dasar hukum,sarana prasarana, pengawasan internal,jaminan keamanan pelayanan hingga evaluasi kinerja pelaksana.

Berdasarkan hal tersebut, lanjut beliau, hingga  bulan Oktober 2019 ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur telah membuat rumusan standar pelayanan yang terdiri dari 14 jenis layanan dan 1 maklumat / janji layanan. Adapun 14 rumusan jenis layanan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

    1. Persetujuan Verifikasi RPPLH Kabupaten/Kota
    2. Persetujuan Validasi KHLS Kabupaten/Kota
    3. Rekomendasi Penilai DIKPLHD Kabupaten/Kota
    4. Rekomendasi Ijin Lingkungan Andal dan RKL-RPL
    5. Rekomendasi ijin Lingkungan UKL-UPL
    6. Penilaian Kerangka Acuan AMDAL
    7. Penilaian Kerangka Acuan Dokumen AMDAL melalui system OSS
    8. Penilaian Andal dan RKL-RPL melalui system OSS
    9. Pemeriksaan Formulir UKL-UPL melalui system OSS
    10. Rekomendasi Ijin Pengumpulan Limbah B3 skala Nasional
    11. Rekomendasi Ijin Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi
    12. Rekomendasi Teknis Pemberian Ijin Pembuangan Air Limbah ke Laut
    13. Rekomendasi Teknis Pemberian Izin Pengumpulan dan Pemanfaatan Air Limbah Pabrik Kelapa Sawit
    14. Pos Pengaduan Masyarakat Terkait Sengketa Lingkungan

Dijelaskan  pula oleh beliau bahwa penerapan rumusan jenis-jenis layanan tersebut dituangkan kedalam Standar Pelayanan yang saat ini masih dalam proses penyelesaian.

Dilanjutkan dalam paparannya  terkait permasalahan nasional yang dialami oleh Aparatur Sipil Negara saat ini, diantaranya :

    • Banyaknya jumlah pegawai tenaga administrasi yang mencapai 62% dianggap menjadi lemahnya kinerja PNS.
    • Kinerja PNS dianggap kalah dibandingkan dengan pegawai swasta dikarenakan tidak adanya beban kerja dan target yang ditetapkan.
    • Jumlah PNS tenaga adminisratif yang dianggap besar tersebut membuat pemerintah melakukan moratorium rekrutmen PNS yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun.

Untuk itu, lanjut beliau, tantangan kedepannya seperti yang dituangkan dalam PP No.30 Tahun 2019  adalah bahwa setiap ASN harus memiliki beban dan target kerja terukur yang dijabarkan dalam uraian tugas yang jelas berdasarkan penyusunan dan penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan memperhatikan perilaku kerja.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen Analisis  Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017, perlu dilakukan penyesuaian yang mengacu kepada nomenklatur yang baru, yaitu PERMENPAN & RB Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Untuk nomenklatur berdasarkan urusan Lingkungan Hidup, terdapat 19 nomenklatur yang nantinya dapat disesuaikan.

Dimana proses penetapan dan perumusan nomenklatur dan uraian tugas baru untuk Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional disusun dan ditetapkan pada level manajerial.

Untuk mendukung pelaksanaan tugasdan penetapan standar kerja, maka diperlukan sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik dan benar. Beliau mengatakan, saat ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki SOP tahun 2018 untuk beberapa kegiatan di masing-masing bidang :

    • Sekretariat, sejumlah 13 SOP
    • Bidang Tata Lingkungan, sejumlah 8 SOP
    • Bidang Pengeloaan Sampah dan Limbah B3, sejumlah 3 SOP
    • Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, sejumlah 5 SOP
    • Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, sejumlah 5 SOP
    • Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, sejumlah 2 SOP
    • Pengendali Dampak Lingkungan, sejumlah 4 SOP

Hasil evaluasi atas SOP yang ada, bahwa perlu dilihat kembali apakah SOP yang ada saat ini sudah memenuhi kebutuhan organisasi. Jika memang terdapat penambahan nomenklatur baru dan penambahan urusan orgnisasi , maka perlu dilakukan revisi atau pemnbuatan SOP baru pada objek yang dimaksud, tutup beliau.

(zen)

 


DLH Sosialisasi Sistem MRV dan DRN, Seluruh Pihak Wajib Terlibat Pemeriharaan Hutan

Category : Uncategorized

SANGATTA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Timur menggelar Sosialisasi dan Fasilitasi Sistem Measurement Monitoring and Reporting (MMR) Emisi GRK dan Sistem Regristrasi Nasional (SRN) dalam rangka partisipasi program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund.

Kegiatan diikuti 70 peserta dari instansi pemerintah, pemerhati lingkungan dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur dilaksanakan di Ruang Pelangi 1 Meeting Room Hotel Royal Victory Sangatta Kutai Timur, Selasa (22/10/2019).
Acara dibuka staf ahli Bupati Kutai Timur Bidang Politik Hukum dan HAM Syahrir. Atas nama pemerintah, dia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengamankan, menjaga dan melindungi hutan.

“Tidak terkecuali pelaku usaha atau perusahaan. Agar melakukan kegiatan yang ramah lingkungan dengan tidak merusak hutan,” ujarnya.
Sementara Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan DLH Kaltim Muhammad Fadli mengungkapkan sosialisasi dan fasilitasi tindaklanjut Kaltim ditunjuk Pemerintah Indonesia dalam
rangka partisipasi program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund. “Saat ini sedang dalam tahap negosiasi Emission Reduction Payment
Agreement (ERPA) yang sesuai dengan timeline akan ditandatangani pada Desember tahun ini,” ujar Fadli.

Sosialisasi dalam rangka tahap kesiapan perangkat REDD+. Terutama dalam hal pengukuran, pelaporan dan pemantauan (MMR) serta sistem registrasi di Sub-Nasional.
Hadir Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) Yanto Rahmayanto dan Kepala DLH Kutim Armin Nazar serta narasumber dari P3SEKPI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dewan Daerah Perubahan Iklim dan WWF.(yans/her/humasprovkaltim)

Sumber : htpps://kaltimprov.go.id/berita/, 22 Oktober 2019


Rencana Aksi Pengelolaan Karst

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Pentingnya kesepahaman bersama antara pemangku kepentingan dalam melakukan pengelolaan Kawasan Karst, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim melaksanakan Rapat Konsultasi Publik Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Karst Sangkulirang – Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur periode 2020-2025.

Rapat diselenggarakan di Ruang Adipura Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim, Selasa (8/10/2019), dipimpin Kepala DLH Kaltim Encek Ahmad Rafidin Rizal dan dimoderatori Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH , Fahmi Hidayat.

Hadir narasumber pakar karst dari Fakultas Geografi UGM dr Eko Haryono yang mengupas tentang Model Pengelolaan Karst Sangkulirang – Mangkalihat, kemudian Niel Makinuddin dan Taufik Hidayat dari YKAN – TNC Kaltim yang mengetengahkan Pembelajaran Pengelolaan Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat Dalam Skala Tapak Berbasis Masyarakat.
Sementara Muhammad Fadli (Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup) menyampaikan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat 2020-2025. Narsumber lainnya, Budi Istiawan mengemukakan strategi pengusulan karst sebagai warisan dunia.

Rizal mengatakan visi rencana aksi yaitu terkelolanya kawasan karst Sangkulirang-Mangkalihat di Berau dan Kutim dari aspek geodiversitas, biodiversitas, hidrologi, speleologi, sosial budaya dan karbon.

“Maksud disusunnya rencana aksi sebagai upaya untuk merumuskan kesepakatan para pihak ke dalam serangkaian rekomendasi aksi yang diharapkan dapat menjamin kelestarian kawasan karst Sangkulirang-Mangkalihat di Berau dan Kutim,” tutur Rizal.

Lebih lanjut disebutkan sasaran yang diharapkan tercapai adalah pengusulan Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat sebagai Kawasan Penting KEE, Geopark, Perhutansn Sosial dan World Heritage, termasuk pengembangan pariwisata di Kawasan Karst Sangkulirang – Mangkalihat.

Adapun Rencana Aksi yang dimaksud berupa Program Peninjauan Kembali RTRWP Provinsi Kaltim, Program Tata Kelola Kawasan Ekosistem Karst, Program Tata Kelola Kawasan Karst, Program Pengembangan Data Informasi dan Publikasi Kawasan Ekosistem Karst, Program Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Berada Di Sekitar Kawasan Ekosistem Karst, Program Penghidupan Ekonomi dan Mata Pencaharian Desa di Sekitar Kawasan Karst dan Program Pemgembangan Pariwisata Kawasan Karst Sangkulirang -Mangkaliat.(yuv/inni/her/yans/humasprovkatim)

Sumber : https://kaltimprov.go.id/berita/, 09 Oktober 2019


Menteri LHK Bahas Peluang Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Duta Besar Jepang

Category : Uncategorized

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 16 Oktober 2019. Indonesia telah melakukan sejumlah langkah-langkah koreksi di sektor hutan dan penggunaan lahan selama beberapa tahun terakhir. Pemerintah juga telah memperkenalkan langkah-langkah baru untuk melindungi hutan, khususnya hutan primer dan lahan gambut, termasuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan, selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah membangun sistem yang menekankan pada aspek pencegahan karhutla. Dimulai dengan membangun sistem pemantauan titik panas, patroli terpadu, dan satuan tugas mulai dari tingkat pusat, daerah, hingga tapak.

“Melalui sistem deteksi dini berbasis web (sipongi.menlhk.go.id), yang baru saja mendapat penghargaan dari Wakil Presiden RI kemarin, kita dapat mendeteksi titik panas dari satelit yang merupakan gabungan data dari satelit LAPAN, NASA, dan Himawari, yang dapat diakses publik,” ujar Menteri Siti, saat menerima kunjungan kerja Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia, Masafumi Ishii, di Jakarta (16/10).

Disamping itu, pemerintah juga menerapkan penegakan hukum karhutla, melalui penyegelan terhadap perusahaan yang terlibat karhutla. Pada aspek pencegahan, salah satu strateginya yaitu dengan membantu masyarakat menyiapkan lahan tanpa bakar serta menjamin kesejahteraannya melalui pemberdayaan masyarakat.

Terkait hal ini, Dubes Masafumi Ishii menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam penanganan karhutla, melalui upaya-upaya yang sistematis. “Saya merasa senang mengetahui karhutla di Indonesia dapat ditangani dengan baik. Kedepan, perlu ada upaya-upaya agar kejadian ini tidak terulang. Tentu hal tersebut tidak lepas dari persoalan kondisi sosial masyarakat. KLHK dan Jepang-Indonesia Cooperation Agency (JICA), dapat bekerjasama mewujudkan program gerakan masyarakat dalam pencegahan karhutla ini,” katanya.

Lebih lanjut, Menteri Siti juga menyampaikan Indonesia tengah mengembangkan manajemen pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan sampah sejak dari rumah, hingga proses mengolah sampah menjadi energi. Jepang sendiri memiliki teknologi yang disebut “Osaki System” dalam pemilahan dan pengolahan sampah.

“Jepang memerlukan waktu sekitar 10 tahun untuk membiasakan masyarakatnya dalam pemilahan dan pengolahan sampah. Salah satu strateginya yaitu dengan memasukkan pengelolaan sampah ke dalam sistem pendidikan. Pengalaman seperti ini yang dapat kami bagikan dengan Indonesia,” tutur Dubes Masafumi Ishii.

Keberhasilan Jepang dalam mengelola danau juga dapat menjadi inspirasi. Menteri Siti memuji Jepang yang mampu mengelola Danau Biwa dari danau yang kotor menjadi tujuan wisata yang indah, dan mengusulkan dilakukan kerjasama pengelolaan sister lakes dengan Danau Limboto di Gorontalo.

“Saya berharap program sister lake ini dapat terwujud. Berbagai best practices yang telah sukses dilakukan pemerintah Jepang, bisa kita terapkan pada danau Limboto. Dalam waktu dekat, kami mengundang Jepang untuk melakukan riset lapangan disana,” ujar Menteri Siti.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti juga menyampaikan duka cita mendalam atas bencana Topan Hagibis menerjang Jepang pada Sabtu lalu (12/10).

Turut hadir mendampingi Menteri LHK pada audiensi dengan Dubes Jepang yaitu Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Kepala Badan Litbang dan Inovasi (BLI), Plt. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL), Direktur Jenderal Konservasi Alam dan Ekosistem (KSDAE), Tenaga Ahli Menteri LHK Bidang Luar Negeri, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri (KLN), Plt. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL), Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), dan Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3. (*)

 

Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/ Tanggal 16 Oktober 2019


Sosialisasi RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023

Category : Uncategorized

BALIKPAPAN – Kegiatan Sosialisasi RENSTRA (Rencanana Strategis) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2013 dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2019 bertempat di Hotel Blue Sky Balikpapan, dihadiri oleh perangkat daerah dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur.

Disebutkan bahwa Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023 ini  sejalan dengan Visi dan Misi ke 4 Gubernur Kalimantan Timur, yaitu Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat dan Berdaulat Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan, dengan tujuan menurunnya emisi gas rumah kaca, Seperti yang disampaikan dalam paparan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Bapak E.A. Rafiddin Rizal ST,M.Si.

Target yang ditetapkan sesuai dengan tujuan yang dituangkan dalam RENSTRA dalam kurun waktu 5 tahun sebagai berikut :

      • Tahun 2019   :   12.181 juta ton CO2 Eq
      • Tahun 2020  :   12.941 juta ton CO2 Eq
      • Tahun 2021   :   13.818 juta ton CO2 Eq
      • Tahun 2022   :   14.667 juta ton CO2 Eq
      • Tahun 2023   :   15.558 juta ton CO2 Eq

Dijelaskan pula bahwa untuk mencapai target tersebut, maka diperlukan beberapa strategi. Adapun strategi yang dimaksud adalah :

    1. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta daya tampung lingkungan, yang dijabarkan dalam kebijakan sebagai berikut :
      • Penguatan perencanaan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, pengeloaan SDA dan system informasi lingkungan hidup
      • Peningkatan kesadaran dan komitmen para pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam
      • Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dari pemangku kepentingan thd upaya pemeliharaan LH dan pelestarian LH
      • Mengoptimalkan upaya Pemda, sektor swasta dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan inventarisasi GRK serta Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
    1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, yang dijabarkan dalam kebijakan sebagai berikut :
      • Optimalisasi pengelolaab sampah yang beroreitasi pemanfaatan
      • Meningkatkan penghasil atau pengumpul limbah B3 yang memiliki izin
      • Minimalisasi pencemaran dan kerusakan LH yang disesabkan Limbah B3
      • Peningkatan pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3
    1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan, yang dijabarkan dalam kebijakan sebagai berikut :
      • Meningkatkan kualitas LH dengan cara meningkatkan kualitas air, udara dan lahan
      • Meningkatkan pengendalian terhadap sumber pencemar
      • Memperluas cakupan program proper yang mengarah pada industry dan aktivitas pertambangan yang leih ramah lingkungan
      • Menyusun peraturan dan road map pencegahan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan LH dan dipantau kualitas lingkungannya
      • Mengendalikan dan mempertahankan keberadaan tutupan hutan dan lahan oleh mltisektor utk indeks kualitas tutupan lahan secara berkelanjutan
      • Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada pengelolaan SDA
    1. Peningkatan Pengawasan, Penyelesaian Sengketa LH & Penegaka Hukum Lingkungan serta Penguatan Kapasitas, yang dijabarkan dalam kebijakan sebagai berikut :
      • Meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan LH dan menindaklanjuti penanganan penyelesaian pengaduan/sengketa lingkungan
      • Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup
      • Melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup
      • Mengoptimalkan pembinaan dan melaksanakan penilaian serta pemberian penghargaan LH (Adipura, Adiwiyata, Kalpataru dan Kampung Iklim
      • Meningkatkan kegiatan identifikasi, verifikasi dan validasi keberadaan masyarakat hukum adat terkait perlindungan dan pengelolaan LH
    1. Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Tata Kelola Organisasi Bidang Lingkungan Hidup, yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
      • Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur
      • Penguatan akuntabilitas kinerja
      • Peningkatan kualitas data penunjang laporan bidang LH
      • Peningkatan Anggaran untuk mendukung pembangunan bidang LH
      • Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kerja
      • Pembentukan UPT Laboratorium Lingkungan sebagai pelengkap organisasi

“Diharapkan dengan penerapan strategi diatas, maka sasaran RENSTRA yaitu menurunnya emisi gas rumah kaca dapat diwujudkan dengan menunjukkan indikator penurunan emisi sesuai target yang telah ditetapkan” tutup beliau.

(zen)


Konsultasi Publik Rencana Perluasan Lokasi Industri PT.Kutai Refinery Nusantara

Category : Uncategorized

BALIKPAPAN – Bertempat di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan barat, Kota Baikpapan, Provinsi kalimtantan Timur, pada tanggal 15 Oktober 2019, telah diadakan kegiatan Konsultasi Publik Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Perluasan Lokasi Industri Refinery CPO, Kernel Crushing Plant, Biodiesel, Oleochemical, Tangki Timbun, Workshop, Warehouse, Power Plant, Sarana Perumahan Karyawan, Tuks dan Fasilitas Pendukung PT.Kutai Refinery Nusantara  yang berlokasi di di Teluk Waru.

Hadir pada kegiatan konsultasi publik ini , Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur diwakili oleh Bapak Muhammad Chamidin, S.Hut, M.Si selaku Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan,  pihak  PT.Kutai Refinery Nusantara, unsur perangkat daerah Kecamatan Balikpapan barat serta masyarakat sekitar.

Mengacu pada pasal 45 ayat (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.I/7/2018 tentang Pedomaan Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik disebutkan bahwa jenis rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan seperti penambahan kapasitas produksi, perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan, perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan, dan perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan  yang direncanakan oleh PT. Kutai Refinery Nusantara merupakana perubahan Izin Lingkungan yang dilakukan melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

Serta mengacu pada pasal 46 ayat (1)  dan (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.I/7/2018, disebutkan bahwa perubahan izin lingkungan melalui perubahan Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui penyusunan dan penilaian amdal baru, dikarenakan rencana usaha dan/atau kegiatan PT. KRN berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik (DPH) baru yang belum dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan juga berpotensi mengubah batas wilayah studi.

Disimpulkan bahwa dalam melaksanan kegiatan perluasan lokasi industry ini, PT.Kutai Refinery Nusantara  harus tetap berkoordinasi dengan unsur perangkat daerah setempat dan masyarakat sekitar, karena kegiatan ini akan menimbulkan dampak penting bagi masyarakat dan lingkungan sekitar berupa perubahan ekosistem, peningkatan kebisingan, bangkitan lalu lintas, penurunan kualitas lingkungan, konfilk sosial serta beberapa hal seperti terbukanya kesempatan kerja, kesempatan usaha, pendapatan masyakarat, juga pendapatan asli daerah.

(zen)


PROPER dan SIPONGI Raih Penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019

Category : Uncategorized

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 15 Oktober 2019. Proper dan Sipongi, dua inovasi dari KLHK meraih 45 inovasi terbaik pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kepada Menteri LHK Siti Nurbaya, di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia (15/10).

“Inovasi adalah satu kemajuan bangsa. Inovasi yang punya harga yang paling mahal,” ujar Jusuf Kalla (JK), didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin. JK menekankan, lahirnya inovasi bersumber dari inisiatif, pengetahuan, serta pengetahuan teknologi. Inovasi diciptakan untuk mempermudah urusan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup setiap individu, meningkatkan ekonomi warga bahkan meningkatkan kesehatan masyarakat. “Sebuah kemajuan negara diukur pada berapa nilai yang bertambah. Memerlukan suatu kebaikan, bagaimana menolong masyarakat,” ungkap Jusuf Kalla.

PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) dan SIPONGI (Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Web) menjadi dua dari 45 Inovasi Pelayanan Publik terbaik tahun 2019 dengan menyisihkan 3.156 pendaftar dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun ini. Prestasi ini menunjukkan bahwa KLHK terus melakukan inovasi dalam pelayanan publik untuk memecahkan persoalan-persoalan di lapangan. Penghargaan menjadi pemicu percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di KLHK.

Selain dua inovasi di atas, SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) juga meraih penghargaan sebagai inovasi yang ikut dilombakan di tingkat internasional yaitu pada kompetisi United Nation Public Service Award 2019.

SIPONGI yang dikembangkan oleh Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK, merupakan sistem informasi yang dibuat sebagai dasar untuk mencegah terjadinya karhutla melalui deteksi dini hotspot/titik panas, berbasis web, sehingga publik bisa langsung mengakses informasinya melalui laman www.sipongi.menlhk.go.id.

Sementara PROPER merupakan sistem penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dikembangkan oleh Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) untuk mengukur kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan dalam penerapan sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, penurunan emisi, pemanfaatan limbah B3 dan Non B3, efisiensi air, penurunan beban pencemaran air, keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat.

Penghargaan ini merupakan bukti kinerja KLHK dibawah kepemimpinan Menteri Siti Nurbaya, selama kurun 2015-2019, total ada 97 penghargaan yang diraih, termasuk dua penghargaan yang diterimanya hari ini. (*)

Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 15 Oktober 2019


KLHK Rancang Pembangunan Berkelanjutan di Ibu Kota Baru

Category : Uncategorized

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat, 11 Oktober 2019. KLHK merancang penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di ibu kota baru. Untuk itu KLHK membangun jejaring kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk Griffith University, Australia.

Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK, Agus Justianto menuturkan bahwa KLHK memperbarui kerja sama yang telah diinisiasi sejak tahun 2002 dengan Griffith University, Australia. Dari kerja sama yang telah berjalan, terbentuk Centre of Excellence for Sustainable Development in Indonesia (CESDI).

Dalam kerja sama antara KLHK dan University Griffith, salah satu topik utama yang diusung melalui CESDI adalah penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (SDGs), rendah karbon (low carbon development initiatives) dan berketahanaan iklim (climate resilience) di ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur.

“Melalui kerja sama ini CESDI dapat menjadikan ibu kota baru di Kaltim sebagai laboratorium pembanguan berkelanjutan di tingkat tapak,” kata Agus usai penandatangan nota kesepahaman pembaruan kerja sama antara KLHK dengan Griffith University di Brisbane, Australia, Kamis (10/10/2019) sore waktu setempat. Penandatangan nota kesepahaman dilakukan oleh Agus Justianto dan Wakil President Griffith University Profesor Sarah Todd.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo, pada 26 Agutus 2019 lalu, sudah mengumumkan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), nantinya kawasan ibu kota negara akan menempati lahan seluas 180.965 hektare.

Australia sendiri punya pengalaman bagus karena berhasil memindahkan ibu kota ke Canberra. Kota ini dikenal sebagai “the bush capital” karena dikelilingi hutan dan berada di pedalaman. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam beberapa kesempatan menyatakan Canberra salah satu rujukan soal pemindahan ibukota.

Agus menuturkan, ibu kota baru ini diharapkan dapat menjadi etalase peradaban baru manusia Indonesia yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tata nilai atau values, pengetahuan, teknologi dan kelembagaan yang sesuai dengan peradaban baru metropolis tersebut menjadi persyaratan penting yang harus dibangun dan dikembangkan bersamaan dengan pembangunan berbagai sarana dan prasarana serta infrastruktur fisik perkotaan yang ramah lingkungan. “Ibu kota baru Indonesia diharapkan dapat menjadi etalase penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim,” katanya.

Agus menyatakan, ibu kota baru akan menerapkan konsep forest city yang didukung dengan berbagai bentuk infrastruktur hijau berupa kawasan hutan hujan tropis, kawasan konservasi perairan pesisir dan laut serta ruang terbuka hijau lainnya beserta sumber daya alam hayati yang ada di dalamnya. “Vegetasi asli hutan hujan tropis menjadi backbone pengembangan Forest City. Vegetasi asli juga digunakan untuk kegiatan pemulihan lahan-lahan yang telah mengalami kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan,” katanya.

Agus juga menjelaskan bahwa Ibu kota baru juga akan dirancang untuk memanfaatkan energi baru dan terbarukan yang rendah emisi karbon seperti panel surya, gas atau PLTA. Gedung yang dibangun pun akan didesain secara hijau dengan menerapkan sistem manajemen untuk memanfaatkan air secara berulang serta pencahayaan yang lebih efisien. Sementara untuk pergerakan penduduk, transportasi publik yang rendah emisi karbon akan dioptimalkan. Jalur sepeda dan pedestrian juga akan terintegrasi sehingga mendukung penduduknya untuk meninggalkan penggunaan kendaran bermotor pribadi.(*)

Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 11 Oktober 2019


Pemerintah Luncurkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

Category : Uncategorized

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 9 Oktober 2019. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, KLHK, serta Kementerian Keuangan, secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Peluncuran BPDLH ini dilakukan di taman kompleks Kementerian Keuangan di Jakarta (9/10).

Menteri LHK, Siti Nurbaya pada pidatonya di hadapan para Duta Besar negara sahabat, perwakilan Kementerian/ Lembaga, serta stakeholder terkait menyampaikan bahwa, BPDLH akan menjadi salah satu mekanisme pembiayaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Kehadiran BPDLH ini melengkapi upaya dan langkah dari kebijakan Presiden Joko Widodo yang menekankan bahwa perlindungan dan pembangunan lingkungan adalah hal yang sangat penting.

BPDLH secara sistematis akan menghimpun pendanaan perlindungan lingkungan serta penyalurannya. Pendanaan di BPDLH ini akan bersumber baik dari dana publik dan swasta di dalam negeri maupun di luar negeri termasuk dukungan bilateral, lembaga internasional, swasta, maupun filantropi. Orientasi penyalurannya akan mencakup kegiatan small grant, green investment dan capacity building bagi masyarakat dan juga bagi aparat.

Menteri Siti menerangkan bahwa hadirnya BPDLH ini diharapkan dapat memainkan peranan penting untuk memobilisasi berbagai sumber pendanaan pengelolaan lingkungan hidup serta dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak. Oleh karenanya, Indonesia mengundang dan membuka peluang bagi berbagai pihak untuk membangun kerjasama dalam pendanaan lingkungan hidup.

Pada kesempatan ini, Menteri Siti menegaskan bahwa langkah Indonesia dalam implementasi Paris Agreement semakin nyata. Untuk upaya-upaya mitigasi dan adaptasi sendiri, Indonesia telah menyiapkan berbagai instrumen pelaksanaanya yang inovatif seperti Sistem Registry Nasional (SRN), Monitoring Reporting dan Verifikasi (MRV) Protocol, Sistem Informasi Safeguards (SIS) REDD+, Sistem Identifikasi Kerentanan (SIDIK), SIGN- SMART dan lain-lain. Kehadiran BPDLH ini melengkapi upaya Indonesia dalam kerja nyata pengendalian dan penanganan dampak perubahan iklim.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyampaikan bahwa BPDLH fungsi pertamanya adalah pendanaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. “Kita akan memobilisasi tidak hanya dana, namun juga para profesional”, tambah Menteri Darmin. Selanjutnya, Menteri Darmin juga berharap BPDLH berjalan lebih efektif daripada waktu yang lalu.

Terkait dengan BPDLH, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan akan melakukan pengelolaan dana lingkungan hidup dalam rangka pengoptimalan seluruh dana lingkungan hidup, baik yang berasal dari APBN maupun non APBN di dalam negeri maupun luar negeri, sehingga dapat menjamin program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. “Jadi ini merupakan trusted fund yang kita dedikasikan untuk lingkungan hidup”, ungkap Menteri Sri Mulyani.

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup diharapkan akan lebih berkembang. Dengan lahirnya Permenkeu ini juga, maka pengelolaan dana bergulir untuk usaha kehutanan yang selama ini menjadi tugas dari salah satu unit kerja di KLHK yaitu BLU Pusat P2H, akan diintegrasikan dalam BPDLH dan diatur juga tentang masa transisinya.

Proses terbentuknya BPDLH ini bukanlah proses dari nol, tetapi terdapat proses melanjutkan layanan BLU Pusat P2H yang telah berjalan selama 11 (sebelas tahun) yang sudah dimulai sejak tahun 2008. Saldo awal dana pokok BLU Pusat P2H sebesar 2,1 triliun rupiah dan dengan komitmen kumulatif sebesar 2,2 triliun rupiah sehingga diperlukan penambahan dana kelolaan baru dan Fasilitas Dana Bergulir (FDB) secara kumulatif adalah 1,1 triliun rupiah dan sisa sebesar 939 juta rupiah akan disalurkan sesuai kinerja debitur.

FDB ini telah dirasakan di 27 Provinsi di Indonesia dengan berbagai jenis pembiayaan yang diberikan kepada lebih dari 24.000 penerima. Berdasarkan capaian tersebut diatas, layanan BLU Pusat P2H tetap berjalan meskipun telah berintegrasi ke dalam BPDLH, masa transisi disiapkan dengan cermat dan dilakukan secara bertahap serta diminta agar semua pihak yang terlibat ikut mengawal proses transisi ini.

Beberapa hal strategis yang krusial dan perlu diperhatikan pada masa transisi ini meliputi aspek keuangan atau anggaran, Sumber Daya Manusia, aset, dan dokumen serta aktivitas jaringan kerja yang sudah ada dan terbangun selama ini. BPDLH didesain dan direncanakan untuk dapat menjadi lembaga keuangan yang tangguh dan memenuhi standar pengelolaan keuangan yang memadai untuk menampung, mengelola dan menyalurkan berbagai sumber pendanaan lingkungan hidup, serta dilengkapi dengan bank kustodian.(*)

Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 09 Oktober 2019