Daily Archives: 03/02/2020

Pakar Hukum: Omnibus Law LHK Menyederhanakan Prosedur Tanpa Mengubah Prinsip Lingkungan

Category : Uncategorized

Yogyakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat, 28 Februari 2020. Pakar Hukum Universitas Parahyangan Prof. Asep Warlan Yusuf, menegaskan RUU Omnibus Law Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada prinsipnya tidak mengalami perubahan pada UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).

”Prinsipnya asas dan norma lingkungan tidak ada yang berubah. Kebijakan memang ada yang berubah, tekhnis sebagian ada yang berubah, dan untuk prosedur memang banyak berubah menjadi lebih sederhana,” kata Asep pada sesi sosialisasi RUU Omnibus Law dalam Rakernas KLHK, Jumat (28/2/2020) di Yogyakarta.

Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Perekonomian, saat ini terjadi kompleksitas dan obesitas regulasi di pusat dan daerah, karena terdapat 43.511 peraturan. Penerapan metode Omnibus Law dikatakan Asep memiliki banyak kelebihan untuk menyelesaikan disharmoni regulasi di Indonesia.

Kelebihan tersebut antara lain dapat mengatasi konflik peraturan perundang-undangan baik vertical maupun horizontal secara cepat, efektif dan efisien. Selain itu mampu menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi.

Omnibus Law juga dapat memangkas pengurusan perizinan lebih terpadu, mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit, meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu, serta adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pengambil kebijakan.

”Kenapa jadi perizinan berusaha dalam Omnibus Law? karena akan menjamin penyederhanaan perizinan. Kepastian hukum dan kemudahan berusaha juga akan dijamin,” kata Asep.

Terkait izin lingkungan yang diubah menjadi Perizinan Berusaha dalam RUU Omnibus Law, dikatakan Sekjen KLHK Bambang Hendroyono bahwa penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup diterapkan berbasis resiko.

Untuk resiko tinggi, tahapannya wajib memenuhi dokumen AMDAL, uji kelayakan, Keputusan Kelayakan Lingkungan, barulah keluar perizinan berusaha.

”Untuk resiko sedang dikelola melalui Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL), dan resiko rendah dilakukan dengan sistem registrasi melalui standar baku sebagai alat kontrol,” kata Bambang.

Sementara itu, terkait pasal pada UU 41 tahun 1999 mengenai pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya berubah menjadi ‘Pemegang hak atau Perizinan Berusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di areal kerjanya’, dikatakan Tenaga Ahli Menteri LHK bidang legislasi legal dan advokasi, Ilyas Asaad, haruslah utuh membaca perubahan dari pasal per pasal.

”Membaca pasal 49 seharusnya juga membaca pasal 50 yang mengatur tentang larangan membakar serta pasal 78 ayat (3) tentang hukum pidana bagi pembakar hutan. Dengan demikian sebenarnya dilarang melakukan pembakaran hutan oleh siapa saja dan khusus kepada korporasi diberi tambahan kewajiban yaitu melakukan pencegahan dan pengendalian,” tegas Ilyas.

Sosialisasi RUU Omnibus Law ini diikuti jajaran KLHK, UPT KLHK, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari seluruh Indonesia.

Sosialisasi dipimpin langsung Menteri LHK Siti Nurbaya, dengan narasumber Sekjen KLHK Bambang Hendroyono, Prof. San Afri Awang, Prof. Hariadi Kartodihardjo, Prof. Mustofa Agung Sardjono, Prof. Asep Warlan Yusuf, dan Dr. Ir. Ilyas Assad.(*)

Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 28 Februari 2020


Penyerahan Sertifikat PROPER Nasional Tahun 2020

Category : Uncategorized

Samarinda – Dibuka oleh Bapak E.A. Rafiddin Rizal, ST,M.Si selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi kalimantan Timur, dilakukan kegiatan penyerahan sertifikat PROPER Nasional tahun 2020 yang bertempat di aula Nirwasita Tantra pada hari Jumat 21 Februari 2020.

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui publikasi kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan prinsip dasar pelaksanaannya yaitu mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui instrument insentif reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik dan instrumen disinsentif reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang buruk serta mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (cleaner production).

 Pada periode Tahun 2018-2019 ini, kegiatan PROPER diikuti oleh 2.050 perusahaan se-Indonesia mencakup 33 Provinsi meliputi sektor Manufaktur, Petrokimia, Jasa, Pertambangan, Energi, Migas dan Agroindustri berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK.36/PPKL/SET/WAS.0/4/2019 tanggal 12 April 2019.

Dan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur, perusahaan yang ikut dalam kegiatan PROPER Nasional ini sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) perusahaan, dimana sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) perusahaan untuk dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim melalui dana dekonsentrasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Pada kesempatan kali ini, dipimpin oleh Bapak Ir.Suyitno, MT selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, diserahkan 65 (Enam Puluh Lima) Sertifikat, dengan rincian 3 (Tiga) perusahaan peringkat EMAS, 14 (Empat Belas) perusahaan peringkat HIJAU, 47 (Empat Puluh Tujuh) perusahaan peringkat BIRU dan 1 (Satu) perusahaan peringkat MERAH mengacu pada SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1049/MENLHK/SETJEN/PKL.4/12/2019 tanggal 16 Desember 2019.

(dlh)