Monthly Archives: April 2020

DLH Prov. Kaltim mengikuti Rapat Online perihal Penyusunan RDTR Kawasan Derawan dan Sekitarnya

Category : Uncategorized

Samarinda – Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur mengikuti kegiatan Online Focused Group Discussion (FGD) Rapat Koordinasi Penyepakatan Delineasi Dalam Rangka Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kawasan Pariwisata Derawan dan Sekitarnya yang difasilitasi oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang (BPN) pada hari Selasa (7/4).

Rapat  koordinasi yang dihadiri secara online oleh beberapa OPD pemangku kepentingan ini bertujuan menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kawasan pariwisata Derawan dan sekitarnya. Dimana kawasan pariwisata Derawan dan sekitarnya termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Pulau Derawan – Sangalaki dan sekitarnya yang menjadi lokasi prioritas pusat pertumbuhan baru yang berfokus pada upaya pemerataan wilayah di Kalimantan dengan komoditas unggulan wisata bahari.

Ditemui setelah rapat selesai, Bapak E.A Rafiddin Rizal, ST, M.Si mengutarakan bahwa pada kondisi pandemi Covid-19 ini program-program Pemerintah harus tetap berjalan agar tidak terbengkalai. “Pemerintah mengurangi aktivitas masyarakat dalam rangka antisipasi atas penyebaran virus Corona, namun hal tersebut tidak mengurangi produktivitas kita sebagai pengabdi masyarakat dan hal tersebut diterapkan pada kegiatan conference call seperti yang dilakukan hari ini”  lanjut beliau.

Ditegaskan oleh beliau bahwa dalam kondisi pandemi seperti saat ini Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim tetap akan menjalankan tugas sebaik-baiknya. “Pandemi ini tidak akan mengurangi kinerja kita, seluruh pejabat dan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tetap bekerja dengan efektif dan efisien dengan menerapkan imbauan Pemerintah Pusat dan Provinsi yaitu tetap memperhatikan social distancing serta work from home, seperti halnya hari ini, melakukan virtual meeting” tutup beliau.

(dlh)


Penyidik Gakkum KLHK Memeriksa Tersangka Pencemaran Lingkungan Melalui Konferensi Video

Category : Uncategorized

Ditengah wabah Covid-19, penyidik Ditjen Gakkum KLHK tetap memeriksa tersangka NS (48), Direktur Utama PT. NTS, melalui video conference, mengikuti anjuran physical distancing, (2/4). Pemeriksaan melalui video conference ini terlaksana atas kerja sama antara penyidik Gakkum KLHK dengan pihak Rutan Cipinang tempat di mana NS ditahan.

“Penanganan kasus akan terus berjalan walaupun ada wabah Covid-19. Pemeriksaan melalui video conference menjadi pilihan untuk mengikuti kebijakan pemerintah menjaga jarak,” kata Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK Yazid Nurhuda, (3/4).

Pemeriksaan ini untuk meminta informasi tambahan atas petunjuk jaksa peneliti Kejaksaan Agung RI. Penyidik melalui fasilitas video conference di Kantor Gakkum di Jakarta dan tersangka NS di Rutan Cipinang.

NS sudah ditahan di Rutan Cipinang sejak 21 Januari 2020. NS disangkakan mencemari lingkungan hidup dengan membuang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa sludge minyak, minyak kotor, bottom ash, dan tanah terkontaminasi. Limbah B3 itu menyebabkan tanah rusak dan tercemar logam berat antara lain arsen, barium, chromium, hexavalen, tembaga, timbal, merkuri, seng, nikel. Tanah tercemar logam berat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. PT. NTS juga mengelola limbah B3 berupa minyak pelumas bekas tanpa izin.

Nurhuda mengatakan kasus ini merupakan tindak lanjut hasil pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup KLHK yang menunjukkan ada indikasi tindak pidana. Hasil pengumpulan bahan dan keterangan, penyidik mendapatkan bukti yang cukup untuk menetapkan NS telah melanggar peraturan pengelolaan limbah B3 yaitu memanfaatkan limbah B3 (minyak pelumas bekas) tanpa izin dari Menteri LHK. Dan NS diduga membuang limbah B3 ke media lingkungan tanpa izin.

Hasil analisis sampel tanah dari lokasi pembuangan limbah B3 menunjukkan telah tercemar dan terkontaminasi logam berat antara lain hexavalen, chromium, merkuri, arsen, barium, tembaga, timbal, nikel dan seng.

NS telah melanggar Pasal 98 Ayat 1, Pasal 102 dan Pasal 104 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. NS dapat dikenakan pidana penjara maksimum 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 milar.

Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 06 April  2020


Penanganan Limbah Medis Terkait Covid-19 di Kalimantan Timur

Category : Uncategorized

Samarinda – “Menjadi perhatian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur pada pandemi Covid-19 kali ini adalah limbah medis dari penanganan Covid-19” demikian diutarakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Bapak E.A. Rafiddin Rizal, ST,M.Si, di ruang kerjanya pada hari Kamis (2/4).

Dipaparkan oleh beliau bahwa limbah medis dari penanganan Covid-19 merupakan limbah infeksius yang dikelola sebagai Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3). “Pengelolaannya harus dilakukan sesuai dengan PP nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan juga Permen LHK nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta yang terbaru yaitu Surat Edara Menteri LHK tertanggal 24 Maret 2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Corona Virus Disease 2019” lanjut beliau.

Beberapa jenis limbah B3 yang dimaksud berupa :

      1. Masker
      2. Sarung tangan
      3. Baju pelindung diri
      4. Kain kasa
      5. Tissu bekas
      6. Wadah bekas makan minum
      7. Alat dan jarum suntik
      8. Set infus
      9. Sampah dan bahan dari laboratorium

Timbulan Limbah B3 Infeksius yang dihasilkan oleh 9 (Sembilan) rumah sakit Rujukan di Provinsi Kalimantan Timur rujukan dari Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan  Pasien Positif Codiv-19. Untuk rumah sakit yang memiliki fasilitas pengolahan limbah B3 mereka melakukan pengelolaan limbah B3 secara mandiri dan sesuai SOP.

“Untuk rumah sakit yang tidak memiliki fasilitas pengolahan limbah namun memiliki izin TPS LB3, mereka melakukan penyimpanan limbah B3 tersebut, kemudian melaksanakan kontrak dengan pihak ketiga yaitu perusahaan pengolah limbah B3” tutup beliau.

Timbulan limbah B3 dari penanganan COVID-19 sejak dari wabah ini bermula hingga 31 Maret 2020 ini sebesar 2.493 kg, dimana sejumlah 2.280 kg dilakukan pengolahan secara mandiri dengan incinerator dan 213.5 kg diserahkan ke pihak ketiga. Limbah tersebut dikumpulkan dari 9 rumah sakit di Provinsi Kalimantan Timur.

 

 

 

 

 

 

 


Terapkan Physical Distancing, Pelaku Illegal Logging Disidang Pakai Video Conference

Category : Uncategorized

Sidang kasus illegal logging, dengan terdakwa Mansur bin Delewa (50) asal Sulawesi Selatan, digelar melalui video conference, Senin (30/3). Pada sidang tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, menghadirkan terdakwa secara online dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Sendawar, Kabupaten Kutai Barat.

Selain terdakwa, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, melalui penyidik, juga menghadirkan para saksi dengan cara yang sama, termasuk penyidik Balai Penegakan Hukum (Gakkum) LHK Wilayah Kalimantan.

Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Subhan menyampaikan bahwa kasus ini berawal ketika terdakwa didapati memiliki, menguasai, dan mengangkut kayu hasil illegal logging.

“Bersama pelaku, kami amankan kayu olahan jenis ulin berbagai ukuran sebanyak 317 batang, dengan truk Isuzu (KT 8779 VC), di kilometer 45, Jalan Hauling HTI PT. Kelawit, di Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, 2 November 2019 lalu,” jelas Subhan.

Lebih lanjut, Subhan menjelaskan setelah berkas dinyatakan lengkap (6/1), penyidik Gakkum LHK bersama dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, menyerahkan tersangka dan barang bukti tahap kedua kepada Kejaksaan Negeri Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, (7/1).

“Terungkapnya kasus illegal logging ini merupakan kerjasama yang baik antara Polda Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, dan Kejaksaan Negeri Sendawar, serta BPHP Wilayah IX Samarinda dan BPKH Wilayah IV, Samarinda,” tutur Subhan.

Penyidik menjerat Mansur bin Delewa dengan Pasal 12 Huruf e Jo. Pasal 83 Ayat 1 dan Ayat 2 Huruf b, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2,5 miliar.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan bahwa penggunaan video conference ini merupakan terobosan dalam penegakan hukum.

“Kami mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim PN Sendawar Kutai Barat,” ungkapnya.

Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus corona, juga sebagai penerapan physical distancing demi memutus rantai penyebaran covid-19.

Rasio Ridho Sani menambahkan bahwa proses penegakan hukum yang terus dilakukan terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan saat ini, menunjukkan bahwa negara terus hadir untuk melindungi sumberdaya alam, dan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

“Menindaklanjuti arahan Menteri LHK, kami tidak akan berhenti untuk melakukan pengawasan, dan menindak pelaku kejahatan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan,” pungkas Rasio Ridho Sani.(*)

Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 30 Maret 2020