Menu

Audiensi Delegasi COP 27 Provinsi Kaltim Bersama Duta Besar RI untuk Mesir

By Dinas Lingkungan Hidup 11/15/2022 No Comments 2 Min Read

 

Kairo – Lawatan  hari kedua di Mesir, rombongan Delegasi COP27 Provinsi Kalimantan Timur melanjutkan kunjungan ke KBRI Kairo dalam rangka audiensi dengan Duta Besar Lutfi Rauf.

 

Dikabarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur E.A. Rafiddin Rizal melalui hubungan telepon jarak jauh, pada audiensi tersebut, Duta Besar menyampaikan perkembangan produk ekspor Indonesia yang semakin pesat ke Negara Mesir pasca pandemi Covid-19.

 

“Selain itu juga, beliau menyampaikan status dan permasalahan para pelajar dan mahasiswa Indonesia yang melakukan pendidikan di Mesir khusus dari Provinsi Kalimantan Timur, dimana kendala utama yang dialami oleh para pelajar dan mahasiswa tersebut adalah perlunya perbaikan tata kelola pendidikan, pembiayaan dan perlindungan pelajar” ujar Rizal.

 

Terkait hal tersebut, lanjut Rizal menjelaskan, Gubernur Isran Noor telah menyampaikan pada tatap muka bersama para pelajar dan mahasiswa di Kairo bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur sejak Tahun 2020 sampai sekarang telah menganggarkan beasiswa buat para pelajar dan mahasiswa asal Provinsi Kalimantan Timur dalam program beasiswa Kalimantan Timur Tuntas dan Tahun 2022 ini,

 

“Dikatakan oleh beliau bahwa Pemerintah Provinsi telah menganggarkan hingga500 milyar, juga selain itu, Kementerian Keuangaan RI telah mengalokasi 20% dana pemerintah untuk pendidikan melalui Kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi RI yang bisa digunakan oleh para pelajar dan mahasiswa Indonesia” lanjut Rizal.

 

Dalam kesempatan ini juga, Isran menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur hadir di Mesir atas undangan PBB untuk mengikuti COP-27 Sharm El Sheikh, dikarenakan Provinsi Kaltim telah berhasil melaporan penurunan emisi GRK melalui program FCPF CF untuk periode Juli 2019- Desember 2020 sebesar 30.850.798 Ton CO2e dari target penurunan emisi 22 juta ton CO2e dan mendapatkan RBP sebesar USD 110 juta dibagi dalam 3 tahap pembayaran.

 

Tidak lupa pula ujar Rizal, Gubernur Isran Noor juga menyampaikan bahwa pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur tidak merusak lingkungan karena memiliki konsep smart city  dan forest city yaitu kota berwawasan ramah lingkungan.

 

“Hal ini dilakukan oleh Pak Gubernur sekaligus untuk menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia sangat menjaga kelestarian lingkungan hidup” tutur Rizal.

 

Di Akhir kunjungan dilakukan penyerahkan cinderamata dari Gubernur Kaltim dan Bupati Kutim kepada Duta Besar Cairo dan selanjutnya pihak KBRI melalui Duta Besar Bp. Lutfi Rauf juga memberikan cindermata kepada Pemerintah Provinsi Kaltim.

 

 

Selepas pertemuan tersebut, rombongan bertolak menuju Sharm El Sheik untuk melakukan registrasi untuk mendapatkan badge sebelum memasuki area terbatas COP-27.

 

Setibanya di arena Paviliun Indonesia Gubernur Isran Noor mengadakan pertemuan dengan Bp. Laode Syarief Pimpinan lembaga non profit “kemitraan” membicarakan pola kerjasama dalam implementasi Program FCPF Carbon Fund di Provinsi Kalimantan Timur dengan melibatkan Perusahaan Daerah dan LSM serta dan Akademisi.

 

Menjelang malam hari Rizal melanjutjan, Gubernur Isran beserta melakukan Pertemuanvdengan Mr. Benoit Boquet  Regional Director For Environment, Natural Resources and Blue Economy Global World Bank di Fare Seafood Old Market, Sharm El Sheik membahas mengenai opsi penjualan kelebihan emisi karbon Provinsi Kalimantan Timur melalui skema lelang Bank Dunia di Singapura.

 

Terkait hasil pertemuan tersebut, Rizal menceritakan, Bupati Kutai Timur mendukung penuh hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penurunan emisi GRK dan menyampaikan hasilnya kepada publik berserta manfaatnya.

 

“Selain itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni juga menyampaikan bahwa inisiatif Kaltim untuk melakukan perdagangan karbon dengan pihak lain mendapatkan dukungan dari Mr. Benoit Boquet, dan keberhasilan Kaltim untuk penjualan emisi karbon ini, perlu dukungan dari kementerian teknis terkait agar jangkauan dan fleksibilitas dan mekanisme perdagangan karbon sebagai inisiatif daerah dapat di naungi dengan regulasi guna mendorong hasil yang lebih optimal” pungkas Rizal.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *