Category Archives: Uncategorized

4 Perusahaan di Kalimantan Timur Mendapatkan Peringkat Emas Pada Anugrah PROPER 2020

Category : Uncategorized

JAKARTA – Dalam masa pandemi Covid-19 ini KLHK tetap melakukan penilaian ketaatan dunia usaha terhadap peraturan perundangan PLH pada 2.038 perusahaan di seluruh wilayah Indonesia melalui SIMPEL (Sistem Pelaporan Elektronik) KLHK.

Pada penganugerahan penghargaan peringkat Emas yang diserahkan langsung oleh Ibu Siti Nurbaya selaku Menteri KLHK RI di Jakarta dan disiarkan langsung secara daring melalui Zoom dan Youtube (14/12), dari 32 perusahaan yg mendapatkan peringkat Emas terdapat 4 (empat) perusahaan di Kalimantan Timur yang mendapatkan peringkat tersebut yaitu PT. Badak NGL, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Kaltim Prima Coal, dan PT. Kideco.

Selain penerima peringkat emas tersebut, di akhir acara juga dibacakan penghargaan peringkat Hijau sebanyak 125 perusahaan, dimana 17 perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur yg mendapatkan peringkat hijau dari 41 perusahaan yg diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan peringkat tersebut.

Aspek utama penilaian ketaatan dunia usaha terhadap Peraturan Perundangan PLH Tahun 2020 ini yaitu Dokumen Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah B3, serta Kerusakan Lahan (khusus perusahaan pertambangan). Dan untuk Tahun 2020 ini dengan menambahkan kriteria sensitivitas dan daya tanggap perusahaan terhadap kebencanaan dalam penilaian aspek pemberdayaan masyarakat sebagaimana ditegaskan juga oleh Bapak Wakil Presiden RI dalam sambutannya.

Siti Nurbaya mengatakan, berdasarkan hasil kerja dan keputusan Dewan Pertimbangan Proper dari tahun ke tahun juga dapat diperoleh pemetaan kepemimpinan perusahaan. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan memberikan penghargaan kepada pimpinan perusahaan yang memenuhi kriteria Green Leadership.

Pada kesempatan yang baik ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Timur Ir. E.A. Rafiddin Rizal, ST, M.Si menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada peserta Proper 2020 khususnya di Kalimantan Timur yang telah mendapatkan peringkat Emas dan Hijau. Hal ini menunjukkan tingkat kepedulian yg sangat tinggi dari perusahaan di Kalimantan Timur terhadap pengelolaan lingkungannya.  Sehingga diharapkan perusahaan-perusahaan ini akan menjadi benchmark perusahaan lain dalam pengelolaan lingkungan hidup

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Penilaian Dokumen Adendum Pembangunan Jembatan Teluk Balikpapan

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR & PERA) Prov. Kaltim  cq. Bidang Bina Marga berencana melakukan perubahan pembangunan trase jalan akses Jembatan Pulau Balang Sisi Kota Balikpapan.

Untuk itu, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan secara daring Rapat Tim Teknis Penilaian Dokumen Adensum Andal dan RKL-RPL Rencana Usaha dan/atau kegiatan pembangunan jembatan Teluk Balikpapan dan jalan penghubung terkait perubahan pembangunan jalan penghubung sisi balikpapan oleh dinas pekerjaan umum.

Dengan perubahan rencana pembangunan sebagai berikut :

Dipaparkan dalam rapat, untuk dapat melaksanakan perubahan tersebut, maka DPUPR & PERA Prov. Kaltim telah memiliki perizinan berupa AMDAL Tahun 2007 Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan dari Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.237/2007 Tanggal 4 Mei 2007, kemudian AMDAL TAMBAHAN Tahun 2012 Surat  Keputusan Kelayakan Lingkungan dari Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.2/K.320/2012 Tanggal 16 April 2012, dan juga.Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor : 503/614/LINGK/DPMPTSP/IV/ 2018 dan Keputusan Izin Lingkungan Nomor : 503/615/ LINGK/DPMPTSP/IV/2018 tanggal 9 April 2018 dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Kaltim atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Jembatan teluk Balikpapan dan Jalan Penghubung (Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang) Terkait Perubahan Panjang Jalan dari ± 32,550 kilometer menjadi ± 37,360 kilometer di Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan dan Kelurahan Riko dan Kelurahan Pantai Lango Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kaltim.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Komisi Penilai AMDAL Prov. Kaltim menyampaikan bahwa

Pertama, A.Sesuai pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, kegiatan dengan pemrakarsa badan/instansi Pemerintah termasuk sektor usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusahanya diluar sistem Online Single Submission (OSS).

Kedua, mengacu pada pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012  tentang Izin Lingkungan dan pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.23 / MENLHK / SETJEN / KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan, disebutkan bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.

Ketiga, mengacu pada pasal 4 ayat (3) huruf c angka  3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.I/7/2018, perubahan usaha dan/atau kegiatan dimaksud memenuhi kriteria perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan.

Keempat, mengacu pada pasal 6 ayat (5) huruf (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.I/ 7/2018 disebutkan bahwa dalam hal perubahan kegiatan termasuk dalam kriteria perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan, maka perubahan Izin Lingkungan yang dilakukan melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

Kelima, mengacu pada pasal 7 ayat (1)  huruf b dan ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.I/ 7/2018, rencana perubahan kegiatan DPUPR & PERA Prov. Kaltim tersebut memenuhi kriteria sebagai rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik (DPH) baru yang sudah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan/atau rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak berpotensi mengubah batas wilayah studi

Dan keenam, sesuai lampiran III Permen LHK Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018, perubahan usaha dan/atau kegiatan DPUPR & PERA Prov. Kaltim diindikasikan dapat menyebabkan perubahan dampak penting hipotetik (DPH) yang sudah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya, baik perubahan besaran maupun sifat penting dampak, sehingga dari rencana perubahan kegiatan DPUPR & PERA Prov. Kaltim wajib menyusun dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL tipe A.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


FGD Penyusunan KLHS Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur

Category : Uncategorized

 SAMARINDA – Dilakukan secara daring, Dinas Lingkungan Hidup provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan kegiatan Forum Group Discusion (FGD) penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur, Kamis Tanggal 30 November 2020.

Dibuka oleh Kepala Dinas, Ir.E.A.Rafiddin Rizal,ST.,M.Si, kegiatan ini dihadiri secara daring oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) penyusunan KLHS RTRW Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor : 660.1/K.387/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2025  yang terdiri dari perwakilan instansi diantaranya Kepala Dinas PUPR Prov Kaltim,Dinas Lingkungan Hidup , Bappeda Prov Kaltim serta dibantu Tenaga Ahli Rara Sri Windu Astuti R, ST, MT, Dana Adikusuma, ST, M.Sc,  Andry Krisnaldi, ST, MT difasilitasi oleh Sekretariat Validasi DLH Prov Kaltim.

Dalam rapat ini, pembahasan mengacu kepada Dokumen KLHS Revisi RTRW  Provinsi Kalimantan Timur, dimana diharapkan pertemuan kali ini akan menghasilkan penyepakatan indikasi KRP yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan beserta analisis kajian 6 muatannya , penyusunan draft alternatif penyempurnaan KRP dan penyusunan draft rekomendasi serta persiapan untuk Konsultasi Publik II pada 1 Desember 2020 dalam mewujudkan penataan ruang yang aman , nyaman dan berkelanjutan.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Bimtek RPP PPLH Kalimantan Timur

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Terkait dengan Pengaturan Sektor Lingkungan Hidup dalam Undang Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Mengadakan kegiatan Webinar Pembinaan Pelaksanaan Manajemen KPA dan Kelengkapan Data Amdal dan UKL-UPL pada Dinas Lingkungan Hidup.

Menghadirkan seluruh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, sebagai pembicara utama pada kegiatan kali ini adalah Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir. Ary Sujianto, MSE.

Di awal paparannya, Ary memberikan penjelasan bahwa strukur pendekatan pada penyusunan RPP Pelaksanaan Undang Undang Cipta Kerja Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupyaitu menyusun ketentuan baru dan mencabut PP yang lama.

Dalam hal ini bab II pada P.27/2012, kemudian perubahan pasal dalam batang tubuh PP eksisting dan menyusun ketentuan baru  yang belum diatur, dalam hal ini bab III pada PP. 19/1999, PP. 41/1999, PP. 150/2000, PP. 82/2001, bab IV pada PP. 101/2014 dan bab V pada PP.46/2017 serta menyusun ketentuan baru yang sebelumnya diatur dalam Permen pada babVI (pengawasan) dan bab VII (sanksi).

Dijelaskan oleh beliau bahwa secara prinsip dan konsep tidak berubah dari konsep pengaturan dalam ketentuan sebelumnya, dimana perubahan lebih diarahkan untuk penyempurnaan kebijakan dalam aturan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan Undang Undang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan kepada setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan namun dengan tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Disampaikan beliau bahwa semangat Undang Undang Cipta Kerja adalah simplifikasi / penyederhanaan regulasi perizinan, izin lingkungan tidak dihilangkan namun tujuan dan fungsinya diintegrasikan ke dalam Perizinan Berusaha, dimana dengan ini maka pelaku usaha tidak perlu mengurus banyak perizinan.

Jadi, Izin Lingkungan terintegrasi ke dalam Perizinan Berusaha, dimana  Persetujuan Lingkungan menjadi persyaratan dalam penerbitan Perizinan Berusaha/Persetujuan Pemerintah, dengan demikian Perizinan Berusaha/Persetujuan Pemerintah tidak bisa diterbitkan jika tidak ada Persetujuan Lingkungan.

Persyaratan dan kewajiban aspek lingkungan yang terdapat dapat Persetujuan Lingkungan dimasukkan ke dalam persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan termuat dalam Perizinan Berusaha/Persetujuan Pemerintah yang diterbitkan.

Matrik RKL-RPL yang termuat dalam Perizinan Berusaha menjadi dasar pelaksanaan pengawasan perizinan dan penegakan hukum bila terjadi pelanggaran terhadap klausul persyaratan dan kewajiban lingkungan yang termuat dalam Perizinan Berusaha.

Serta, pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya namun tetap memberi ruang kewenangan bagi Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Menteri (second line enforcement) untuk dapat melakukan pengawasan lingkungan terhadap pelanggaran yang sifatnya serius yang kewenangan pengawasannya dilakukan gubernur atau bupati/walikota.

Diakhir kesempatannya, Ary menyampaikan apresiasinya kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim atas respon cepatnya terhadap peraturan turunan dari Undang Undang Cipta Kerja khususnya Pengaturan Sektor Lingkungan Hidup. Menurut beliau Kalimantan Timur adalah Provinsi yang pertama berinisiatif mengadakan Bimtek tentang Undang Undang ini dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se- Kalimantan Timur.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Study Pengembangan Sistem Aplikasi Terintegrasi Lingkungan Hidup

Category : Uncategorized

MEDAN – “Kami akan menggali informasi bagaimana terbangunnya SPBE (Sistem Pelaporan Sistem Elektronik) milik DLH Prov.Sumut dan juga pengalaman terbentuknya beberapa UPTD yang ada di DLH Prov.Sumut” demikian diungkapkan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Drs.Ayi Hikmat, M.Si disela kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara (12/11).

Didampingi oleh Kabid Pengendalian dan Pencemaran DLH Prov. Kaltim Ir.Zaratustra Rahmi,M.Si  serta pejabat dan staf lainnya kunjungan kali ini dalam rangka koordinasi guna mendapatkan informasi terkait Sistem Informasi Pengelolaan Lingkungan Terintegrasi  dan Pengelolaan UPTD di DLH Sumut.

“Seperti diketahui, DLH Kaltim telah mengembangkan sebuah aplikasi lingkungan hidup bernama SPARKLING, yaitu layanan yang memberikan kemudahan bagi pengguna layanan penyelenggaraan  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur, dan kunjungan kali ini merupakan salah satu tindak lanjut atas pengembangannya lebih lanjut” ujar Amy sapaan akrabKabid Pengendalian Pencemaran DLH Kaltim tersebut.

Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, tim diterima oleh Drs. Sugiatno,MM Sekretaris DLH Prov.Sumut, dengan hangat beliau menjawab pertanyaan Ayi Hikmat, “Sistem Pelaporan Berbasis Elektronik (SPBE) Lingkungan Hidup di Sumatera Utara dibangun dengan melibatkan pihak ketiga, dengan sistem yang telah teintegrasi antara lain Si Raja Limbah LH, E-Pos Pengaduan LH, Sistem Informasi Persampahan Sumatera Utara dan Informasi Kualitas LH” ujar beliau.

Dijelaskan pula bahwa saat ini DLH Prov.Sumut telah memiliki Sistem Pengelolaan Lingkungan yang telah terintegrasi dan memiliki 4 UPTD yaitu (UPTD Laboratorium Lingkungan, UPTD Pengelolaan Limbah Cair Domestik, UPTD Pengelolaan Persampahan dan UPTD Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba).

Menurut Sugiatno, keberadaan UPTD sangat dibutuhkan dalam pengelolaan lingkungan namun belum semua pihak yang memberikan dukungan sehingga ada kemungkinan UPTD tersebut dibubarkan.

Menutup penjelasannya Sugiatno menyarankan untuk berkunjung ke Danau Toba dan Geopark Nasional Kaldera Toba di Desa Sigulatti, Kabupaten Samosir.

Di akhir pertemuan, Ayi Hikmat menghaturkan terima kasih atas diterimanya tim dengan sangat baik oleh tuan rumah, “Alhamdulillah dan terima kasih kami ucapkan, banyak informasi yang berharga telah kami dapatkan yang tentunya akan diaplikasikan di Kalimantan Timur”  tutup Ayi Hikmat diakhir kunjungannya.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


“Study Tiru” DLH Prov. Kaltim ke Taman Keanekaragaman Hayati DIY

Category : Uncategorized

YOGYAKARTA – Dipimpin langsung oleh Kepala Dinas, Ir.E.A. Rafiddin Rizal,ST, M.Si, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur mengunjungi Taman Keanekaragaman Hayati yang berada di Hutan Adat Wonosadi, Dusun Duren, Desa Beji, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (20/11).

Diterima langsung oleh Ir. Muhammad Taufik Joko Purwanto Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam DLHK Daerah Istimewa Yogyakarta, Rizal selaku pimpinan rombongan, menyatakan bahwa Kalimantan Timur sedang melakukan kajian dalam pembentukan Taman Kehati di Kalimantan Timur.

“Di Indonesia ini, terdapat 10 Taman Kehati, dimana salah satunya yang berada di hutan adat Wonosadi ini”  buka Rizal.

“Kami sedang mempelajari mekanisme pembentukan Taman Kehati ini, oleh karena itu kami mengharapkan pembelajaran langsung dari pelaksana dilapangan mulai dari inisiatif hingga penetapannya, dimana hal ini diharapkan bisa menjadi referensi dengan tujuan menjadi pedoman teknis dalam pembinaan dan evaluasi guna mengembangkan potensi profil taman kehati di Kalimantan Timur.” lanjut beliau

Untuk diketahui, Indonesia memiliki 10 Taman Kehati yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Belitung, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Jombang, Kota Banjarbaru, Kabupaten Sekadau dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ini sendiri, Taman Kehati berada di Kabupaten Gunung Kidul dan terbagi dalam 3 (tiga) lokasi terpisah, yaitu Hutan Wonosadi di kecamatan Ngawen, Hutan Konservasi Tanaman Langka Telaga Jurug di Kecamatan Tepus dan Hutan Konservasi Tanaman Langka Gunung Bajo di Kecamatan Tepus.

Menyambut dengan hangat pertanyaan dari Rizal, Taufik memberikan penjelasannya, bahwa berbeda dengan di Kalimantan Timur, ketiga lokasi Taman Kehati di DIY ini berada diluar kawasan hutan, “ Semua taman Kehati  berada di lokasi yang telah dikelola masyarakat sejak awal”  ujar Taufik.

“Taman Kehati Wonosadi ini berada di Kawasan tanah Sultan Ground, yaitu tanah milik Kesultanan Yogyakarta yang diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola sebagai hutan adat, sehingga proses pengajuan menjadi Taman Kehati lebih mudah dan diterima seluruh masyarakat sekitar” lanjut beliau.

Dipaparkan pula oleh Taufik, untuk mengelola Hutan Adat Wonosadi termasuk juga Taman Kehati sebagai bagiannya ini, maka dibentuk 3 kelompok yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing,  kelompok Kehati, kelompok Konservasi dan kelompok Wisata.

Kelembagaan  yang  ada pada saat ini telah dibakukan melalui SK Kepala Daerah No. 183/KPTS/2010 tentang Penetapan Kelompok Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Gunung Kidul, dimana saat ini Taman Kehati dikelola oleh kelompok tani/masyarakat setempat sesuai dengan lokasinya, dengan instansi koordinator adalah Dinas Lingkungan Hidup DIY (untuk tingkat Provinsi) dan Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Gunungkidul (untuk tingkat Kabupaten).

Pada kesempatan kali ini, Rizal dan tim juga berkesempatan mengunjungi langsung kawasan Taman Kehati Wonosadi ini, dengan bentang lahan yang berada di ketinggian antara 136-189 m dpl, terdapat banyak jenis tumbuhan termasuk juga tumbuhan langka diantaranya pulai (Alstonia scholaris), wuni (Antidesma bunius), huru sintok (Cinnamomum sintoc), jamblang (Eugenia cumini), kepel (Stelechocarpus burahol) dan kepuh (Sterculia foetida).

“Alhamdulillah banyak pelajaran yang bisa kami dapatkan, terutama bagaimana masyarakat desa dengan kepeduliannya bisa membentuk taman kehati seluas 5 hektar didalam kawasan Hutan Adat ini, semoga hasil pembelajaran kali ini bisa diaplikasikan di Provinsi Kalimantan Timur” pungkas Rizal di akhir kunjungannya.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Workshop Konservasi Habitat Pesut

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Keanekaragaman hayati dan sumber daya perikanan yang ada di Daerah Mahakam Tengah (DMT) merupakan aset yang tak ternilai dalam menunjang keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan.

Daerah ini merupakan lahan basah dan paparan banjir yang juga termasuk danau-danau besar dan kecil, serta rawa air tawar dan gambut, juga merupakan habitat utama lumba-lumba air tawar, Pesut Mahakam (Orcaella brevirostris) yang terdaftar sebagai Sangat Terancam Punah (Daftar Merah IUCN). Habitat Pesut Mahakam terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, provinsi Kalimantan Timur.

Survey populasi dan penyebaran Pesut dilakukan secara independen mulai dari tahun 1999-2002 oleh peneliti dari Universitas Amsterdam dan 2005 hingga sekarang oleh Yayasan Konservasi RASI. Sementara survey dan penilaian potensi dalam kawasan dilakukan sejak proyek ‘kajian pelestarian Pesut Mahakam’ di tahun 2013 dan 2015 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara bekerjasama dengan RASI dengan APD Kabupaten.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa estimasi populasi sedang menurun dari angka 88 di tahun 2005 menjadi 81 individu di tahun 2019. Kematian cukup tinggi dengan rata-rata 4 ekor per tahun dan angka kelahiran rata-rata 5 ekor per tahun. Karena itu populasi ini sangat perlu perhatian untuk menciptakan lingkungan yang bebas stress agar angka kelahiran dapat meningkat dan angka kematian bisa diturunkan.

Dalam rangka mendukung upaya penyelamatan habitat Pesut Mahakam tersebut,  Yayasan Konservasi RASI (Rare Aquatic Species Of Indonesia) bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan Workshop Sosialisasi Konservasi Habitat Pesut & Pembentukan KEE secara daring.

Pada kesempatan tersebut, dipaparkan bahwa Pemkab Kutai Kartanegara telah melakukan upaya penyelamatan satwa langka beserta habitatnya yang menuju kepada pembentukan Kawasan Konservasi Perairan yaitu Suaka Alam Perairan Habitat Pesut Mahakam dan mengacu kepada Permen 02 thn 2009, pasal 6-1.b.

Berbagai rapat sosialisasi dan lokakarya multi-pihak telah dilakukan baik ditingkat kecamatan, kabupaten maupun tingkat internasional (Kreb et al., 2010) untuk membahas dan mendukung pembentukan sebuah kawasan konservasi untuk lumba-lumba air tawar Pesut Mahakam dan kawasan penting pemijahan ikan di kabupaten Kartanegara (Kukar).

Pentingnya kawasan konservasi perairan ini perlu ditetapkan adalah untuk memperoleh perlindungan habitat yang efisien melalui peningkatan kualitas habitat dengan menghindari polusi bahan kimia dan suara bawah air serta mengurangi resiko kematian yang disebabkan oleh rengge, racun dan tertabrak kapal.

Selain itu, dengan ditetapkannya kawasan konservasi perairan ini juga akan mempertahankan kelestarian hutan di pinggir anak sungai dan danau yang berada di dalam maupun sekitar kawasan perlindungan dengan tujuan untuk mengurangi erosi dan sedimentasi, melindungi daerah perkembangbiakan ikan, sumber daya perikanan (biji dan buah pohon yang jatuh merupakan makanan ikan), jenis lain yang dilindungi, dan potensi ekoturisme.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Rapat Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Tema Sinergitas dan Koordinasi Perencanaan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur diusung pada pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang diselenggarakan di Hotel Grand Elty Tenggarong Kalimantan Timur secara langsung dan daring (17/11).

Kegiatan yang merupakan kerjasama antara DLH Prov. Kaltim dan DLHK Kab. Kukar tersebut dihadiri oleh seluruh perangkat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

Pada kesempatan yang diberikan, Kepala DLH Prov. Kaltim, Ir. E.A. Rafiddin Rizal, ST, M.Si menegaskan bahwa Renstra DLH Prov.Kaltim sejalan dengan Visi Gubernur Kaltim yaitu Berani Untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat serta Misi ke 4 Gubernur yaitu Berdaulat Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

“Tujuan restra DLH adalah menurunnya emisi gas rumah kaca dari BAU baseline, dengan sasaran menurunnya emisi gas rumah kaca, hal ini merupakan indikator utama kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ” ujar beliau.

Dijelaskan pula oleh beliau, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan perencanaan DLH Prov.Kaltim tahun 2021 ini, diantaranya adalah terdapat  beberapa kegiatan yang belum terakomodir di Permendagri no.90 tahun 2019 dan Kepmendagri No.50 tahun 2020, serta rentang kendali kegiatan yang tidak sesuai dengan struktur organisasi DLH Prov. Kaltim saat ini.

“Untuk itu, beberapa solusi telah dilakukan oleh DLH Prov. Kaltim untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya melakukan penyesuaian program, kegiatan,  sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pendanaannya”

“Kemudian mengusulkan pemutakhiran program kegiatan,  melakukan review  struktur organisasi hingga mengusulkan revisi PermenLHK tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah LH dan Kehutanan “ pungkas beliau.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Sosialisasi Danau Kaskade Mahakam

Category : Uncategorized

Samarinda  – Danau Kaskade Mahakam merupakan danau yang sudah ditetapkan kedalam Kawasan Strategis  Provinsi Kaliman tan Timur dan juga termasuk kedalam 15 prioritas nasional. Dimana  dengan penetapan tersebut, maka  danau Kaskade Mahakam ini menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tetap terjaga sejalan dengan visi pengelolaan Danau Kaskade Mahakam yaitu terkelolanya Danau kaskade Mahakan secara lestari yang mampu memberi daya dukung bagi kehidupan bagi masyarakat dan lingkungannya.

Danau Kaskade Mahakam ini sendiri merupakan Kawasan yang terdiri dari 3 (tiga) danau besar yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Danau Jempang dengan luas 15.000 ha, Danau semayang dengan luas 13.000 ha, dan Danau Melintang dengan luas 11.000 ha. Selain 3 (tiga) danau tersebut, juga terdiri danau-danau kecil lainnya seperti Danau Bongan, Danau Belibis, Danau Tawar, Danau Kedang Murung serta beberapa danau lainnya.

Pada kesempatan kali ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh Bapak Sopian Noor, S.Hut, bersama Forum DAS yang diketuai oleh Dr.Mislan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Danau Kaskade Mahakam.

Kegiatan yang di ikuti oleh 31 peserta yang berasal dari DLH Prov. Kaltim, KLHK, BWS Kalimantan III, BPDASHL Mahakam Berau dan Forum DAS Kaltim ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan pemberian informasi kepada Tim mengenai penyelamatan Danau Kaskade Mahakam dari kerusakan lingkungan.

Dari hasil pemantauan tim di lapangan, danau Kaskade Mahakam dihuni sekitar 60.000 jiwa penduduk yang tersebar dalam 2 kabupaten yaitu Kutai Kartanegara (4 kecamatan: Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai dan Kenohan) dan Kutai Barat (4 kecamatan: Bongan, Jempang, Penyinggahan dan Muara Pahu). Mayoritas pekerjaan penduduk adalah nelayan, petani, pedagang, pekerja kebun sawit, pekerja pertambangan, dan sebagainya.

Selain itu, Danau Kaskade Mahakam juga merupakan sumber potensi perikanan yang besar, terpantau oleh tim, beberapa jenis ikan dari hasil kegiatan perikanan baik tangkap maupun budidaya diantaranya  haruan, toman, patin, lele, sepat siam, biawan, kendia, repang dan betutu, baik diolah menjadi ikan asin maupun dijual dalam bentuk ikan segar.

Selain hal tersebut, Tim juga menemukan bahwa Danau Jempang, Danau Melintang, maupun Danau Semayang terdapat banyak gulma seperti eceng gondok, kumpai, kayu duri, kayu api, dan sebagainya. Dimana selain menyebabkan transporatasi air menjadi sulit juga menyebabkan pendangkalan yang cepat. Gulma yang banyak/tumbuh pesat  menandakan bahwa perairan danau terlalu kaya dengan unsur hara (N, P, K dan lainnya) sisa hasil pemupukan di daerah tangkapan air.

Dari kunjungan kali ini, Sopian Noor dan Mislan mengungkapkan bahwa koordinasi pengelolaan Danau Kaskade Mahakam ini sangat diperlukan untuk saling tukar infromasi rencana dan pelaksanaan program/kegiatan antar pemangku kepentingan, juga saling mendukung pembiayaan dan sumberdaya dalam hal ini data dan peralatan, serta menyamakan persepsi, dukungan dalam pengelolaan Danau kaskade Mahakam sebagai Kawasan Strategis Provinsi.

Dijelaskan juga oleh Sopian, pentingnya pengerukan danau serta perawatan alur untuk memperbesar tampungan guna mengatasi kekeringan, juga perlunya program pengelolaan kualitas air secara terpadu melalui pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah dan pengendalian unsur hara yang lebih di daerah tangkapan air.

Tidak kalah penting disampaikan oleh Mislan  mengenai pentingnya pemberdayaan masyarakat  sekitar dalam budidaya perikanan, pengolahan sampah dan limbah, pengolahan ikan dan kegiatan ekowisata.

(PPID DLH Kaltim)


Penyusunan Kajian Teknis Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Provinsi Kalimantan Timur

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Mendasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan serta Penghapusan Merkuri dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang RAD-PPM, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan rapat Kegiatan Penyusunan Kajian Teknis Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Provinsi Kalimantan Timur.

Dihadiri oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Kesehatan, P3E Kalimantan, Dinas Lingkungan Hidup se Kabupaten/Kota Kalimantan Timur, serta Tim RAD PPM Provinsi Kalimantan Timur, rapat dilaksanakan secara daring.

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia Bebas Merkuri 2030 melalui Perpres no. 21 tersebut. Dimana Perpres ini merupakan implementasi dari Konvensi Minamata yang bertujuan melindungi Kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari emisi dan lepasan merkuri.

Untuk diketahui, Minamata Diseases merupakan kasus pencemaran merkuri yang paling terkenal di dunia, yaitu pembuangan limbah yang mengandung merkuri dari pabrik pupuk Chisso di Teluk Minamata. Tidak kurang dari 2.200 orang meninggal dan/atau menderita gangguan syaraf serius. Dampak terhadap kesehatan ini baru dirasakan oleh masyarakat dalam durasi 10-30 tahun sejak terjadi pencemaran. Kejadian ini memperlihatkan betapa bahayanya jika merkuri terpapar kepada manusia sehingga harus diatur pengelolaannya secara global.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bapak Munawwar, ST, M.Si ini, dipaparkan kondisi umum mengenai pengelolaan merkuri di Kalimantan Timur. Sumber merkuri dihasilkan dari beberapa bidang industri, yaitu industri manufaktur, PLTU, pertambangan emas, Kesehatan dan industri semen.

Dari kegiatan kali ini diharapkan dapat terkumpul informasi yang lebih detail serta mendapatkan arahan dan masukan dari KLHK agar Kajian Teknis RAD-PPM Kalimantan Timur dapat tersusun sesuai yang diharapkan.

(PPID DLH Prov. Kaltim)