Monthly Archives: November 2019

Penilaian Dokumen Adendum ANDAL dan RKP-RPL PT.Sarana Abadi Lestari

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Bertempat di ruang Adipura Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur,  pada tanggal 5 November 2019, dilaksanakan Rapat Penilaian Dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perubahan dan Penambahan Pembangunan Sarana Kegiatan PT Sarana Abadi Lestari Dengan Luas Area ± 9,4080 HA, yang berlokasi di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.

PT. Sarana Abadi Lestari (PT.SAL) adalah perusahaan swasta pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)  dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Samarinda berlokasi di Kecamatan Palaran Kota Samarinda, dengan usaha pokok bergerak sebagai penunjang kegiatan industri kimia dasar dan organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi.

PT.SAL berencana melakukan perubahan dan penambahan pembangunan sarana kegiatan baru, yaitu :

    1. Pengoperasian fasilitas pengumpul Limbah B3;
    2. Pembangunan dan Pengoperasian fasilitas Dewatering dan  Waste Water Treatment (WWT);
    3. Pembangunan tangki timbun/penampungan Bio Diesel;
    4. Kegiatan jasa terkait kepelabuhan.

Dengan rencana perubahan tersebut yang masih berada di dalam batas wilayah studi dokumen lingkungan yang lama, maka dilakukan penilaian pada rapat terbatas dan selanjutnya dikeluarkan rekomendasi hasil penilaian atau hasil penilaian akhir Adendum ANDAL dan RKL-RPL serta penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

(zen)


Raker Perdana : Komisi IV DPR RI dan KLHK Langsung Kunker Lapangan

Category : Uncategorized

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 7 November 2019. Atas undangan Pimpinan DPRRI, Rabu, 6 November 2019 melakukan Rapat Kerja (Raker) perdana dengan Komisi IV DPR RI. Dalam kesempatan itu, dilakukan perkenalan Anggota Komisi IV oleh Ketua Komisi Sudin (PDIP) dan demikian pula Menteri LHK Siti Nurbaya memperkenalkan Wakil Menteri LHK, Alue Dohong dan semua jajaran Eselon 1, di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta.

Raker membahas tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJMN dan RKP 2020. Pada Raker tersebut juga mengemuka dari anggota Komisi IV DPR,masalah-masalah seperti Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla), Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), hutan sosial, Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), sampah dan sampah plastik, serta kerusakan lingkungan dan juga kasus-kasus daerah.

Dijelaskan menteri Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, semuanya pada konteks lingkup kerja KLHK.

Untuk mewujudkan misi mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, Menteri LHK, Siti Nurbaya mengungkapkan berbagai kebijakan yang mendukung Tata Ruang Terintegrasi dengan kebijakan satu peta, Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim melalui

Pencegahan Kebakaran hutan,

Penanaman kembali lahan-lahan kritis,

Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) berbasis potensi setempat serta ramah terhadap lingkungan, konservasi lahan gambut,

Mengurangi emisi karbon dan meningkatkan transportasi massal ramah lingkungan, pendidikan konservasi lingkungan yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas masyarakat adat, serta

Memperbanyak hutan kota dan ruang terbuka hijau.

KLHK juga akan melanjutkan langkah-langkah Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan dengan Rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi, serta Pengelolaa Daerah Aliran Sungai (DAS); Dan tindakan terhadap perusakan lingkungan; serta

rehabilitasi lingkungan dan pemulihan lingkungan yang penuh tantangan.

Atas penyampaian paparan Menteri LHK tersebut, sebanyak 38 Anggota Komisi IV memberikan respons dan catatan kepada Menteri yang isinya meruoakan dukungan dan saran serta dorongan untuk penyelesaian masalah-masalah. Secara umum Dewan menerima dengan baik penjelasan rencana jangka panjang, jangka menengah dan program prioritas KLHK dan selanjutnya meminta kepada KLHK melaksanakan program kerjanya secara terukur dengan memperhatikan aspek kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat khususnya yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Komisi IV DPR juga meminta kepada KLHK untuk penanganan perusahaan kebun sawit ilegal dalam kawasan hutan di seluruh Indonesia.

Sehari setelah raker dilaksanakan kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI terkait penanggulangan karhutla di Provinsi Riau, Jambi, Sumsel, dan Kalteng.

Menteri Siti menyambut baik langkah-langkah bersama Komisi IV DPR RI untuk peningkatan upaya-upaya pemulihan lingkungan dan penguatan pertumbuhan ekonomi dari industri hulu-hilir kehutanan dan dari cicular economy yang sekaligus memberikan lapangan kerja bagi masyarakat.

“Terimakasih banyak atas catatan kongkrit yang diberikan oleh Komisi IV DPR RI pada Rapat Kerja ini, akan kami tindak lanjuti,” pungkas Menteri Siti.(*)

 Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 07 November 2019


Proposal Litbang KLHK Mendapat Perhatian Dunia di Pertemuan AFoCO

Category : Uncategorized

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 31 Oktober 2019.

Inovasi yang diusulkan Badan Litbang dan Inovasi (BLI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendapat perhatian global, terbukti dengan disetujuinya proposal yang berjudul ‘Innovative solution for climate change and biodiversity landscape strategy to support SDGs in Indonesia’, oleh Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO). Proposal ini menjadi salah satu keputusan yang disepakati dalam The 3rd session of the Assembly AFoCO, setelah penetapan Rencana Strategis AFoCO 2019-2023.

Pertemuan Assembly AFoCO ini dilaksanakan bersamaan (back to back) dengan AFoCO Ministrial dan ASEAN ROK High Level Meeting.  Delegasi Indonesia dipimpin oleh Wakil Menteri LHK, Dr. Alue Dohong, yang baru saja dilantik pada tanggal 25 Oktober lalu.

AFoCO merupakan organisasi antar pemerintah di Asia yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama kehutanan regional, dengan mentransformasikan teknologi dan kebijakan, yang terbukti menjadi tindakan nyata dalam konteks pengelolaan hutan berkelanjutan, untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

Dengan disetujuinya proposal ini, Kepala BLI KLHK, Agus Justianto, menyampaikan bahwa kelima rencana strategis AFoCO 2019-2024 sangat sejalan (inline) dengan prioritas dan program nasional, sehingga perlu terus dibangun sinergitas.

“Sinergitas ini antara lain dalam restorasi dan reforestasi,  penguatan penelitian dan pengembangan dalam adaptasi perubahan iklim, sistem pengelolaan penanggulangan dan pencegahan bencana terkait hutan, pengembangan mata pencaharian dan usaha berbasis masyarakat (livelihood and community based enterprise), serta penguatan kapasitas kelembagaan, diversifikasi sumber daya dan promosi aksi regional,” tutur Agus yang menghadiri pertemuan ini selama dua hari, pada tanggal 28-29 Oktober 2019 di Seoul, Korea Selatan.

Selain Indonesia, negara Vietnam juga menjadi negara kedua yang disetujui proposalnya oleh AFoCO. Terdapat 12 keputusan yang disepakati dalam pertemuan ini, termasuk Rencana Strategis AFoCO dan proposal kedua negara Indonesia dan Vietnam. Adapun kesepuluh hal lainnya yaitu :

    1. Aturan  etik dan konflik kepentingan dari Direktur Eksekutif AFoCO;
    2. Aturan etik dan konflik kepentingan dari Assembly  AFoCO;
    3. Aturan tentang anti pencucian uang dan penanggulangan terorisme finansial (money laundring dan countering financial terrorism);
    4. Aturan keterbukaan informasi;
    5. Kebijakan Sosial dan Lingkungan safeguard;
    6. Kebijakan gender;
    7. Manual Project AFoCO;
    8. Rencana dukungan Durektur Eksekutif AFoCO;
    9. Alokasi Budget untuk operasional tahun 2019; dan
    10. Rencana kerja dan anggaran untuk tahun 2020.

Turut hadir mendampingi Kepala BLI KLHK dalam pertemuan ini, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan (P3H) BLI, Kirsfianti L. Ginoga dan Prof. Sri Suharti. Kirsfianti menyampaikan bahwa, saat ini Indonesia tengah menjalankan kerja sama dengan negara Filipina dan Thailand dalam rangka penguatan tiga Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yaitu di Lampung, Sijunjung dan Sikka. “Kerja sama ini dalam hal pembuatan RPHJP berbasis spasial, on line marketing produk unggulan, alih teknologi pembibitan, dan restorasi lahan seluas 28 Hektare,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, sebelumnya terdapat kegiatan kerja sama lainnya dengan negara Brunei, Filipina dan Singapura tentang penguatan kapasitas bidang pengelolaan lanskap pada lahan gambut, yang menjadi salah satu baseline informasi dan teknologi bagi International Tropical Peatland Center (ITPC).

“Indonesia juga akan meningkatkan penguatan peneliti dan staf melalui sinergitas dengan Regional Education Training, penguatan publikasi internasional, serta penguatan kemitraan  dengan organisasi-organisasi internasional lainnya. Dalam hal ini Indonesia dapat memegang peran sentral, berdasarkan pengalaman kerja sama dan penguatan jejaring selama ini,” ujar Kirsfianti optimis.(*)

Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 31 Oktober 2019


Rapat Teknis Penilaian Dokumen Kerangka Acuan (KA) Pembangunan Bandara Ujoh Bilang

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Bertempat di ruang Adipura Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur,  pada tanggal 31 Oktober 2019, dilaksanakan Rapat Teknis Penilaian Dokumen Kerangka Acuan Rencana Kegiatan Pembangunan Bandar Udara Ujoh Bilang oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu, yang berlokasi di Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, dengan luasan ±250,5 ha dan panjang runway ± 1.600 m.

Mengacu Lampiran Permen LH Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki  Amdal, maka hasil analisis terhadap skala/besaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

    • Pembangunan Bandar Udara untuk fixed wing beserta fasilitasnya :
      1. Landasan pacu dengan panjang ≥ 200 meter, maka wajib menyusun dokumen Amdal;
      2. Terminal Penumpang atau Terminal Kargo dengan luas ≥000 m2, maka wajib menyusun dokumen Amdal.
    • Berdasarkan poin 1 di atas, dengan panjang rencana landas pacu (runway) ± 1600 meter, maka disimpulkan bahwa rencana kegiatan pembangunan Bandar Udara Ujoh Bilang oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu dari skala/besarannya wajib Amdal, dan berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Amdal.

Untuk itu,  Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan Penyusunan Dokumen Amdal, mengingat rencana kegiatan ini merupakan kegiatan yang berpotensi memiliki dampak penting bagi lingkungan sekitar, antara lain, Antara Lain :

    1. Fisika – Kimia
      • Penurunan Kualitas Udara Ambien;
      • Timbulnya getaran;
      • Peningkatan Kebisingan;
      • Peningkatan kadar debu;
      • Peningkatan limbah padat;
      • Peningakatn limbah cair domestik;
      • Peningkatan kebutuhan air bersih;
      • Timbulnya B3;
      • Peningkatan jumlah sampah domestik.
      • Perubahan bentang alam;
      • Aliran permukaan (run off).
    1. Biologi
      • Hilangnya flora/vegetasi;
      • Hilangnya fauna
    1. Sosial, Ekonomi dan Budaya
      • Peningkatan pendapatan masyarakat;
      • Terbukanya Kesempatan Kerja dan peluang berusaha;
      • Pendapatan asli daerah;
      • Meningkatnya arus lalu lintas;
      • Persepsi dan sikap masyarakat
    1. Kesehatan masyarakat
      • Kenyamanan lingkungan;
      • Kesehatan masyarakat

Dinyatakan juga bahwa kegiatan penyusunan Amdal ini telah melalui tahapan pra Amdal, berupa Konsultasi Publik pada tanggal 30 Juli  2019 yang bertempat di Kantor BP4D Kabupaten Mahakam Ulu. Sesuai dengan Permen LH No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Amdal Dan Izin Lingkungan Sebelum Menyusun Dokumen Amdal.

(zen)


Rapat Penyusunan RAPERDA Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya)

Category : Uncategorized

Samarinda – Bertempat di ruang Adiwiyata, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 31 Oktober 2019, telah dilangsungkan Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Pengelolaan Limbah B3 yang dihadiri oleh sejumlah instansi terkait, diantaranya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Prov kaltim, Biro Hukum Setda Prov Kaltim, Kanwil Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kaltim, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kaltim, Pusat Pengendali Pembangunan Ekoregion (P3E) Kalimantan, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Mulawarman dan NGO The Nature Coservacy Kaltim.

“Saat ini pengelolaan limbah B3 menjadi sorotan”  demikian diutarakan oleh  Bapak Drs Ayi Hikmat M.Si selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam kesempatannya membuka acara tersebut , “terutama terkait dengan banyaknya masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pengelolaan yang dilakukan oleh para pelaku limbah B3 yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang belaku” lanjut beliau.

Disampaikan oleh beliau, bahwa dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, maka diperlukan kebijakan yang dapat mengatur tentang pengelolaan limbah B3 agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. “Karena apabila hanya mengandalkan kebijakan dari pusat, maka tidak dapat menjawab secara detail tentang permasalahan limbah di daerah” ungkap beliau.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan limbah B3 di daerah adalah sebagai berikut :

    • Wilayah Kalimantan Timur cukup luas dengan fasilitas pendukung yang kurang memadai, baik jalan maupun fasilitas transportasi,sehingga aksestibilitas menjadi terbatas. Banyak pengelola limbah B3 tidak dapat menjangkau wilayah terpencil, sehingga proses pemindahan limbah jadi terhambat yang diakibatkan oleh tingginya biaya jasa pengangkutan limbah tersebut .
    • Kebijakan pengelolaan limbah B3 yang dibentuk oleh pemerintah pusat masih belum menyentuh semua aspek.
    • Masih adanya perbedaan penafsiran pada kebijakan terkait, terutama pada perubahan kemasan limbah B3.
    • Keterbatasan yang dimiliki para pengelola limbah B3, terutama penghasil limbah B3.
    • Terbatasnya data dan informasi pengelolaan limbah B3 dalam bentuk database pengelolaan limbah B3 di daerah.
    • Kebijakan yang ada masih belum sepenuhnya melindungi keberlangsungan usaha dan kegiatan pengelolaan limbah B3 di daerah.

“Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur  memprogramkan penyusunan RAPERDA Limbah B3 dengan harapan akan dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan2 sebagaimana disebutkan diatas” tutup beliau.

Dalam kesempatan ini, setiap instansi yang hadir diberikan kesempatan untuk melakukan koreksi maupun masukan atas draft Peraturan Daerah yang telah dibuat oleh tim penyusun dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

(zen)