Monthly Archives: Januari 2020

KLHK dan Komisi IV DPR RI Sidak Kontainer Berisi Limbah Plastik

Category : Uncategorized

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 23 Januari 2020. KLHK bersama-sama dengan Komisi IV DPR RI pada Kamis (23/1/2020), melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap kontainer yang diduga berisi limbah plastik yang tidak diizinkan untuk masuk ke Indonesia. Dua direktur jenderal (Dirjen) di KLHK turun langsung mendampingi pimpinan dan anggota dewan Komisi IV DPR RI. Dua Dirjen tersebut adalah Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3), Rosa Vivien Ratnawati bersama Dirjen Penegakkan Hukum LHK (Gakkum), Rasio Ridho Sani.

Sesampainya di daerah Marunda, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin bersama wakil ketua Dedi Mulyadi dan G. Budisatrio Djiwandono, langsung membuka dua kontainer yang memang berisi limbah plastik. Isi di dalam kontainer tersebut memperlihatkan bahwa yang seharusnya adalah bahan baku untuk kertas dan bahan baku plastik tapi ternyata berisi dan bercampur dengan sampah. Pihak importir, yaitu PT. NHI mengatakan bahwa limbah plastik tersebut akan digunakan untuk bahan baku produksi bijih plastik.

Dirjen PSLB3, Vivien bersama stafnya saat itu juga langsung melakukan pemeriksaan isi kontainer. Tidak memerlukan waktu yang lama, Vivien menemukan isi kontainer tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Vivien menemukan beberapa botol kemasan bekas bahan kimia dan juga kaleng minuman. Vivien juga menyimpulkan bahwa mayoritas isi kontainer menunjukkan bahwa limbah tersebut diduga berasal dari tempat pembuangan akhir sampah.

“Sesuai peraturan, yang boleh masuk adalah untuk bahan baku dan harus sudah bersih, tidak dari tempat pembuangan akhir sampah”, tegas Vivien di hadapan perwakilan perusahaan pengimpor dan Komisi IV DPR RI.

Keterangan Vivien kepada media menyebutkan bahwa terdapat kurang lebih 1078 kontainer. Jumlah tersebut rupanya berasal dari dua perusahan berbeda yaitu PT. NHI dan PT. ART. Semua kontainer tersebut saat ini sedang dalam proses untuk bisa dikembalikan atau reekspor ke negara asalnya.

“Sebetulnya larangan itu sudah ada di dalam undang-undang bahwa sampah limbah B3 dilarang masuk ke wilayah NKRI dan kalau masuk adalah pidana”, jelas Vivien.

Vivien menjelaskan lebih lanjut, bahwa tindakan yang akan dilakukan pemerintah sekarang adalah, adalah meminta pada importir atau untuk mereekspor ke negara asalnya. “Sekarang kami sedang dalam proses bersama dengan Bea Cukai, Kementerian Perdagangan untuk melakukan reekspor kontainer-kontainer tersebut”, ucap Vivien.

Vivien mewakili KLHK dan Pemerintah, menyampaikan terima kasih kepada Komisi IV DPR RI, karena dengan inspeksinya tersebut itu membantu mendorong agar kontainer-kontainer yang berisikan sampah dan limbah B3 dapat direekspor ke negara asal.

Dengan peristiwa ini juga, pemerintah akan meningkatkan upaya dalam pengelolaan sampah termasuk dalam hal pemilahan sampah dengan baik. “Kenapa kita mesti impor bahan baku dari luar, karena pemilahannya belum terlalu optimal di Indonesia, sehingga nanti kalau pemilahan sampahnya di Indonesia bersih, perusahaan daur ulang akan mendapatkan bahan baku yang lebih baik”, terang Vivien

Komisi IV DPR RI rencananya akan memanggil semua pihak terkait kejadian ini, dan KLHK menyambut baik, karena dapat mendorong bahan baku yang masuk ke Indonesia adalah yang baik dan bersih. Selain itu juga mendorong pengelolaan sampah di Indonesia yang mana masyarakat dapat melakukan pemilahan sampah mulai dari rumah, dan dapat menjadi sumber atau bahan baku untuk industri daur ulang di Indonesia.

Pada Oktober tahun lalu, Direktorat Jenderal Gakkum KLHK juga telah menetapkan 2 orang Warga Negara Asing (WNA) asal Singapura menjadi tersangka dalam kasus impor limbah. Penyidik KLHK menetapkan LSW dan KWL (Direktur PT. ART) sebagai tersangka kasus memasukkan 87 kontainer limbah berupa skrap plastik yang terkontaminasi limbah B3 ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua WNA Singapura ini dikenakan Pasal 105 dan/atau Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menetapkan bahwa setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp. 12 Miliar, sedangkan setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 15 Miliar.(*)

Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 23 Januari 2020


KLHK Jalin Kerjasama dengan Universitas Brawijaya untuk Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Category : Uncategorized

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 23 Januari 2020. KLHK dan Universitas Brawijaya melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Mou) di Jakarta, Kamis (23/01). Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan ini, dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono dan Rektor Universitas Brawijaya Nuhfil Hanani, disaksikan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya.

Menteri Siti menyampaikan, KLHK menyambut baik dan gembira atas inisiatif kerja sama yang secara resmi dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan komitmen bersama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

“Kami juga berharap kerjasama ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara nyata dan untuk mendorong tercapainya keadilan sebagaimana amanah dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran; Penelitian dan Pengembangan; dan Pengabdian Kepada Masyarakat,” ujar Menteri Siti.

Nota Kesepahaman yang ditandatangani ini merupakan langkah bersama untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada, dan membangun sinergi para pihak, yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung. Semuanya dirangkum dan dituangkan ke dalam beberapa ruang lingkup.

“Bagi KLHK, Nota Kesepahaman ini juga bernilai strategis. Penandatangan MoU ini merupakan awal dari kerja sama para pihak, dan sinergi yang selama ini sudah terjadi, sekarang menjadi lebih kokoh dengan MoU ini,” katanya.

Selanjutnya, Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Eselon I atau Kepala Satker sesuai dengan kewenangannya. “Hal penting yang menjadi dasar penandatanganan MoU ini, harus ditindaklanjuti,” tegasnya.

Sejumlah hal penting yang dapat segera ditindaklanjuti diantaranya berkenaan dengan kajian perubahan iklim, pengembangan ekowisata dan SDGs, produktivitas hutan produksi, pengendalian hama penyakit, pengendalian kebakaran hutan, pembinaan masyarakat sekitar hutan, pengembangan lembaga konservasi, dan perhutanan sosial khususnya agroforestri.

“Saya juga meminta agar segera ditindaklanjuti juga untuk kerjasama fasilitasi, pelatihan lapangan untuk pengelolaan sampah, daur ulang, dan recycling center, terutama terkait dengan circular economy,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, diserahkan juga Surat Keputusan Penetapan Pengelolaan Lahan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) kepada Universitas Brawijaya, yang akan dijadikan laboratorium pendidikan di luar kampus utama. Kedepan laboratorium tersebut diharapkan bisa menjadi sarana penunjang pendidikan bagi mahasiswa, penelitian bagi dosen, dan pemberdayaan bagi masyarakat sekitar.

Rektor Universitas Brawijaya Nuhfil Hanani, juga menyambut adanya kerjasama dan keberadaan KHDTK atau yang dikenal dengan Universitas Brawijaya (UB) Forest ini. “Saat ini kami telah memiliki pusat kajian agroforestri. Selain itu, kami akan mengembangkan sebagian lahan UB Forest menjadi pusat kegiatan yang bermanfaat seperti training center, pusat produksi kopi, dan pengembangan porang,” ujar Nuhfil Hanani.

Konsep Green Campus yang sudah dicanangkan oleh perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Universitas Brawijaya, diharapkan menjadi kultur yang mengakar dalam bagian kehidupan proses belajar mengajar di kampus.

Turut hadir dalam penandatangan MoU tersebut Pejabat Tinggi Madya dan Pratama KLHK, serta pejabat lingkup Universitas Brawijaya. (*)

Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 23 Januari 2020


Upacara Bendera Mengenang Peristiwa Perjuangan Merah Putih ke 73 di Sanga – Sanga

Category : Uncategorized

Sanga-Sanga –  Senin 27 Januari 2020, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi kalimantan Timur diwakili oleh Sekretaris Dinas, Bapak Drs. Ayi Hikmat, M.Si mengikuti kegiatan Upacara Bendera Mengenang Peristiwa Perjuangan Merah Putih ke 73 yang bertempat di lapangan sepakbola Sanga-Sanga.

“Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena sampai saat ini kita dapat kembali hadir dan bersama-sama melaksanakan hari bersejarah ke 73, yaitu peringatan Perjuangan Merah Putih di Sanga-Sanga yang terjadi pada tanggal 27 Januari 1947”demikian pidato pembuka oleh Inspektur Upacara, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Bapak H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si.

Disampaikan oleh beliau bahwa kita mesti bersyukur dan bangga karena Sanga-Sanga menjadi salah satu kota bersejarah, kota yang menjadi saksi perjuangan para pahlawan dalam merebut dan pempertahankan kemerdekaan dari belenggu penjajahan Belanda yang ingin kembali berkuasa di negeri ini, terutama menguasai minyak di Sanga-Sanga, “Peristiwa heroik itu telah menorehkan tinta emas yang patut kita kenang sepanjang masa sebagai teladan perjuangan bagi bangsa sekarang maupun yang akan datang dalam mehegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur“ lanjut beliau.

Sebagai penutup, beliau menghimbau kepada seluruh hadirin yang hadir, para guru, para orang tua, TNI dan Polri untuk dapat mencontohkan kepada generasi muda bahwa persatuan dan kesatuan adalah hal yang harus kita pertahankan sampai akhir kehidupan kita. Dan semoga Negara Kesatuan Republik Indonesia terus mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah SWT dan NKRI harga mati kita pertahankan sampai akhir kehidupan kita.

Kemudian, ditemui setelah upacara selesai, Bapak Ayi Hikmat berpesan bahwa peristiwa Merah Putih Sanga-Sanga ini merupakan contoh konkrit dalam semangat juang tinggi yang patut dicontoh oleh seluruh pegawai negeri, khususnya pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan dan mengemban tugas pekerjaan sehari-hari.

(zen)


Dengan Film SEMES7A, KLHK Ingin Tingkatkan Kepedulian Publik Terhadap Krisis Iklim

Category : Uncategorized

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 22 Januari 2020. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya hadir pada Gala Premiere Film Semesta di XXI Epicentrum, Jakarta. Film ini menceritakan tentang 7 tokoh inspiratif di 7 provinsi di Indonesia (Bali, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Aceh, DI Yogyakarta dan DKI Jakarta) yang melakukan tindakan melawan krisis iklim/perubahan iklim sesuai latar belakang budaya dan agama.

Film ini merupakan inisiasi KLHK didukung oleh Uni Eropa (EU) yang akan mulai tayang serentak di bioskop-bioskop seluruh Indonesia mulai akhir Januari 2020. Diharapkan dengan penayangan ini akan mengedukasi masyarakat untuk semakin peduli terhadap krisis iklim/perubahan iklim yang saat ini semakin nyata terasa dampaknya.

“Para tokoh inspiratif ini bergerak beraktualisasi dalam pengendalian perubahan iklim, menjaga lingkungan dan sumber daya alam serta hidup harmonis damai atas dorongan agama , kepercayaan dan budaya masing-masing”, ujar Menteri Siti dalam sambutannya.

Menteri Siti juga mengungkapkan bahwa pesan yang dibawa film ini sangat relevan untuk diperkuat gaungnya kedepan melalui kerjasama antar kementerian, hal ini karena menurut Menteri Siti film SEMES7A sangat bagus dan kuat secara konteks budaya dan agama dalam kaitannya pada upaya penanggulangan perubahan iklim berdasarkan way of life/cara hidup masyarakat Indonesia sendiri.

Film yang di produseri oleh Aktor Nicholas Saputra dan Mandy Marahimin serta di Sutradarai oleh Chairun Nissa ini telah masuk sebagai nominasi dalam Festival Film Indonesia untuk kategori Film Dokumenter Terbaik. Film ini pun sudah melakukan World Premiere di Suncine Internasional Enviromental Film Festival, sebuah festival film yang digelar di Barcelona khusus untuk film dokumenter bertema lingkungan.

Chairun Nissa mengungkapkan melalui film ini dirinya ingin mengungkapkan jika manusia berperilaku baik terhadap alam, maka alam akan terjaga dan manusia pun akan hidup dengan baik. “Baiknya alam baiknya manusia, buruknya alam buruknya manusia,” ungkapnya.

Hadir dalam Gala Premiere Film SEMES7A, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Pendidikan  dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Wakil Menteri LHK, Alue Dohong, Perwakilan Uni Eropa, Perwakilan Lembaga Donor Internasional, Perwakilan Negara Sahabat, tokoh pengendalian perubahan iklim, pemeran utama Film SEMES7A, serta sektor swasta.(*)

Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 22 Januari 2020


Verifikasi Lapangan PT.Kaltim Nitrate Indonesia oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

Category : Uncategorized

Bontang –  Dinas Lingkungan Hidup Provinsi kalimantan Timur didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang, pada tanggal 15 Januari 2020, melakukan kegiatan verifikasi perubahan izin pembuangan air limbah ke laut terhadap PT Kaltim Nitrate Indonesia. Kegiatan kunjungan lapangan ini berdasarkan Surat dari Technical & SHE Manager PT Kaltim Nitrate Indonesia Nomor 212/KNI/IX/2019 tanggal 1 November 2019 perihal Permohonan Perubahan Izin Pembuangan Air Limbah dan Surat dari Kepala Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/2159.1/DPMPTSP-IV/XI/2019 tanggal 5 Nopember 2019 perihal Permohonan Rekomendasi Teknis.

PT Kaltim Nitrate Indonesia adalah pabrik yang menghasilkan Produk berupa Ammonium Nitrate dengan kapasitas produksi 400.000 ton/tahun dengan jenis air limbah yang dihasilkan adalah :

    1. Air  limbah air pendingin (blowdown cooling tower)
    2. Air hujan gate No 1 (air hujan berpotensi terkontaminasi dari areal chemical storage, metering station, office, control building, workshop, Fire Water Tank and MCC 1)
    3. Air hujan gate No 2 (air hujan berpotensi terkontaminasi dari areal cooling tower, PHE/Plate Heat Exchanger, MCC 2, UAN, AN wet Plant, AN dry plant, NA Plant, NA Storage and WWT)
    4. Air hujan gate No 3 (air hujan berpotensi terkontaminasi bagging plant, North guard)
    5. Air limbah Domestik (MCK)

Verifikasi lapangan ini dilaksanakan terkait dengan kegiatan pembuangan air limbah ke laut. Untuk dapat diberikan rekomendasi teknis, DLH Provinsi Kalimantan Timur akan menyesuaikan hasil kajian pembuangan air limbah dengan kondisi aktual di lapangan. Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut akan diproses sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 117 tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian/Penolakan Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut kepada Gubernur Kalimantan Timur.

Sejak Diterbitkannya PERPRES No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi pemicu terhadap kebijakan Gubernur Kalimantan Timur untuk melimpahkan kewenangan memproses dan menerbitkan izin/non izin yang menjadi kewenangan Provinsi kepada Badan Penanaman Modal & PTSP (BPMPTSP); dan ini pada dasarnya merupakan penguatan terhadap PERGUB Kalimantan Timur No. 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan PTSP. Pencanangan kebijakan pelimpahan kewenangan tersebut sudah dilakukan pada tanggal 27 November 2014 oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur atas nama Gubernur. Implikasi dari kebijakan ini bagi BPMPTSP.

Hasil dari verifikasi lapangan adalah ditetapkannya koordinat titik penaatan dan pembuangan air limbah dari masing-masing sumber air limbah. Dimana parameter air limbah yang wajib dipantau adalah :

    1. Air limbah pendingin dari cooling tower(Residu chlorine, Seng, Phospate, pH)
    2. Air hujan (akan disesuaikan dengan hasil kajian air limbah dan peraturan yang berlaku)
    3. Air limbah domestik (pH, BOD, COD, TSS, Minyak dan lemak, Amoniak, total Coliform)

Selanjutnya, penentuan jumlah debit air limbah yang akan dibuang ditampilkan dalam kajian pembuangan air limbah ke laut yang telah di presentasikan oleh pihak Pemrakarsa pada tanggal 19 November 2019. Rekomendasi teknis akan diterbitkan setelah perusahaan telah melalui proses perizinan berdasarkan Permen LH No. 12 Tahun 2006 dan persyaratan tervalidasi dengan lengkap berdasarkan Permen LHK No. 102 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

(dlh)


Rapat Teknis Penilaian Dokumen Andal dan RKL RPL PT.Indonesia Plantation Synergy

Category : Uncategorized

Samarinda –  Bertempat di ruang rapat Adipura Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Rabu 22 Januari 2020, digelar Rapat Tim Teknis Penilaian Dokumen Andal dan RKL RPL Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasional Terminal Khusus Minyak Kelapa Sawit (CPO) oleh PT. Indonesia Plantation Synergy yang berlokasi di Desa Pulau Miang Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

Dipaparkan oleh PT. Indonesia Plantation Synergy pada kesempatan tersebut, bahwa skala/besaran rencana tersebut sebagai berikut :

No Deskripsi Rencana Perubahan / Penambahan Kegiatan
1. Panjang trestle/ jembatan ± 360 m
2. Fasilitas terapung (floating facility):  
  a. Berth A ; Barge 5.000 DWT
  b. Berth B : Barge 5.000 DWT
  c. Berth C : Vessel 20.000 DWT
  d. Berth D : Barge 5.000 DWT
  e. Berth E : General Cargo 20.000 & 40.000 DWT
3. Luas areal 5 ha

Selain itu, dipaparkan pula perihal perizinan yang telah dimiliki berupa :

    1. Surat Kepala Badan Lingkungan hidup Kabupaten Kutai Timur Nomor : 660/506/3-BLH/IV/2011 tanggal 14 April 2011 perihal Rekomendasi atas UKL-UPL Pelabuhan Khusus serta Fasilitas Pendukung lainnya oleh PT. Indonesia Plantation Synergy di desa Bual-Bual Kecamatan Sangkulirang
    2. Surat Kepala Distrik Navigasi Kelas I Samarinda Nomor : NV.008/4/19/DNG.Smr-16 tanggal 21 Desember 2016 perihal Surat Pertimbangan Teknis Pembangunan dan Operasi Terminal Khusus (TERSUS) PT. Indonesia Plantation Synergy
    3. Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KP 627 Tahun 2016  tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Perkebunan Kelapa Sawit PT. Indonesia Plantation Synergy di Desa Bual-bual Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur
    4. Surat Pertimbangan Teknis dari Kepala Distrik Navigasi Kelas I Samarinda Nomor : NV.008/4/20/DNG.Smr-16 tanggal 21 Desember 2016 tentang Surat Pertimbangan Teknis Kegiatan Pembangunan PPan Operasional Terminal Khusus PT. Indonesia Plantation Synergy Desa Bual-Bual Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
    5. Surat Kepala Kantor UPP Sangkulirang Nomor : PP.005/I/2/UPP.Skg-2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal : Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus PT. Indonesia Plantation Synergy
    6. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 640/K.372/HK/VI/2018  tanggal 28 Juni 2018 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Jalan Akses Pelabuhan Kepada PT. Indonesia Plantation Synergy seluas ± 1,89 Ha yang terletak di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur
    7. NIB (Nomor Induk Berusaha) 8120314032969tanggal 26 Oktober 2018 dan Izin Lingkungan tanggal 9 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS

Setelah mendengar dan menelaah paparan dari PT. Indonesia Plantation Synergy, Tim Teknis Penilai Andal dan RKL RPL Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa sesuai dengan peraturan dan kebijakan sebagai berikut :

    1. MengacuLampiran Permen LH Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, maka hasil analisis terhadap skala/besaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : a). Kegiatan pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berupa dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile dengan panjang ≥200 meter atau luas  ≥ 000 m2 maka wajib menyusun dokumen Amdal.dan dermaga dengan konstruksi massif semua besaran, maka wajib menyusun dokumen Amdal, b). Fasilitas terapung (floating facility) dengan kapasitas ≥000 DWT, maka wajib menyusun dokumen Amdal.Sehingga dari rencana usaha dan/atau kegiatan pengembangan/perubahan Terminal Khusus/ Jetty dan Fasilitas Pendukung lainnya oleh PT. IPS wajib menyusun dokumen Amdal.
    2. Sesuai pasal 85  dan lampiran  PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronikatau Online Single Submission (OSS) kegiatan di sektor perhubungan termasuk sektor usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusahanya di dalam sistem OSS. Oleh karena itu, untuk penyusunan dan penilaian dokumen lingkungannya IPS  mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.I/7/2018 tentang Pedomaan Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
    3. Berdasarkan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa merupakan kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Diperjelas dan dipertegas dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.734/PKTL-PDLUK/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Kewenangan Penilaian Dokumen Amdal atau UKL-UPL untuk Rencana Usaha dan.atau Kegiatan yang berlokasi di wilayah laut dari garis pantai sampai dengan 12 mil ke arah laut lepas dan/atau perairan kepulauan, disebutkan pada butir 6 huruf (b) bahwa semua jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah laut dari garis pantai sampai dengan 12 mil ke arah laut lepas dan/atau perairan kepulauan menjadi kewenangan gubernur yang penilaian dokumen Amdalnya dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) Provinsi, sehingga untuk rencana usaha dan/atau kegiatan pengembangan/perubahan Terminal Khusus/Jetty dan Fasilitas Pendukung lainnya oleh PT. IPS merupakan kewenangan KPA Prov. Kaltim dalam melakukan penilaian dokumen Amdal
    4. Sesuai dengan Lampiran I PerMen LHKNomor 26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, PT. Indonesia Plantation Synergy telah melaksanakan pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan pada tanggal 26 Agustus 2019 dengan Berita Acara Nomor : KAKT/219/KOMDAL-PROV./VIII/2019.
    5. Rencana usaha dan/atau kegiatan PT. Indonesia Plantation Synergy telah diumumkan di media massa Tribun Kaltim tanggal 19 Maret 2019
    6. Berdasarkan Pasal 7 ayat (6) PerMen LH Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/ KUM.I/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan  dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik disebutkan bahwa Jangka Waktu Penilaian Andal dan RKL-RPL, penyampaian rekomendasi hasil penilaian dan penilaian akhir serta penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak dokumen Andal dan RKL-RPL diajukan kepada KPA dan dinyatakan lengkap secara administrasi, maka PT. Indonesia Plantation Synergy telah menyusun dokumen Andal dan RKL-RPL dan telah dinyatakan lengkap secara administrasi pada tanggal 6 Januari 2020 (batas waktu sampai dengan 31 Maret 2020)
    7. Berdasarkan pasal 25 PerMen LHK Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 disebutkan bahwa pada saat Peraturan Mentario ini mulai berlaku, rencana usaha dan/atau kegiatan yang sedang dilakukan penilaian Amdalnya dan belum diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, diproses dengan menggunakan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408)

(zen)

 


Doa Bersama Kegiatan Awal Tahun 2020

Category : Uncategorized

Samarinda – Doa bersama dipanjatkan oleh segenap pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi kalimantan Timur pada hari Jumat 24 Januari 2020 di halaman parkir kantor.

“Mari kita ucapkan syukur kepada Allah SWT bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesempatan hadir di tempat ini untuk bersilaturahmi” demikian Bapak Ir. Suyitno, MT selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memberikan sambutannya. Beliau berpesan agar kebersamaan ini akan terus terjalin dengan baik.

Pada kesempatan tersebut Bapak Drs. Ayi HIkmat, M.Si selaku Sekretaris Dinas berharap dengan diawali berdoa bersama ini, semoga bisa memberikan keyakinan, semangat dan motivasi kepada seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam bekerja selama tahun 2020 ini.

Acara ditutup dengan pembacaan doa bersama oleh Bapak Ir. Suyitno, MT dan dilanjutkan dengan sarapan pagi bersama.

(zen)


Rapat Teknis Penilaian Dokumen KA Kegiatan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

Category : Uncategorized

Samarinda –  Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Teknis Penilaian Dokumen Kerangka Acuan Rencana Kegiatan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Umum Muara Badak pada tanggal 21 Januari 2020 di ruang rapat Adipura.

Dipaparkan dalam rapat ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara berencana akan melakukan kegiatan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Umum Muara Badak dengan volume pengerukan ± 4.800.000 m3 di Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Adapun rincian skala besaran sebagai berikut :

  

  No

Skala Besaran Pengerukan

 

Ukuran

 

1.

2.

3.

4.

5.

Lebar dasar

Kedalaman

Kemiringan sisi

Jarak dari Muara sungai

Lokasi pembuangan (dumping)

150 meter

-5 meter

0,5

10 km

Terbagi menjadi 7 titik koordinat

Dimana, berdasarkan overlay data spasial (Shp) rencana kegiatan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Umum Muara Badak terhadap jarak daratan terdekat (garis pantai) ke rencana dumping area di laut diperoleh hasil sejauh ± 8,85 Nmil.

Dijelaskan oleh Tim Teknis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, bahwa sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku , maka ditetapkan sebagai berikut :

  1. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan,  salah satu tahapan administrasi yang harus dilakukan sebelum diterbitkannya izin kegiatan adalah memperoleh izin lingkungan dengan menyusun kajian lingkungan yang telah disahkan;
  2. Mengacu Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.I./7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, maka dari skala/besaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :Pengerukan perairan dengan capital dredging volume ≥ 500.000 m3, maka wajib menyusun dokumen Amdal, penempatan hasil keruk di laut volume dengan luas ≥ 500.000 m3, maka wajib menyusun dokum  Amdal. Kemudian untuk luas area penempatan hasil keruk ≥5 ha wajib menysun dokumen Amdal. Sehingga dari rencana kegiatan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Umum Muara Badak oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara wajib menyusun dokumen Amdal.
  3. Berdasarkan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa merupakan kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Diperjelas dan dipertegas dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.734/PKTL-PDLUK/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Kewenangan Penilaian Dokumen Amdal atau UKL-UPL untuk Rencana Usaha dan.atau Kegiatan yang berlokasi di wilayah laut dari garis pantai sampai dengan 12 mil ke arah laut lepas dan/atau perairan kepulauan, disebutkan pada butir 6 huruf (b) bahwa semua jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah laut dari garis pantai sampai dengan 12 mil ke arah laut lepas dan/atau perairan kepulauan menjadi kewenangan Gubernur yang penilaian dokumen Amdalnya dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) Provinsi, sehingga untuk rencana kegiatan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Umum Muara Badak oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kewenangan KPA Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan penilaian dokumen Amdal.
  4. Sesuai dengan Permen LH No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Amdal Dan Izin Lingkungan Sebelum Menyusun Dokumen Amdal, maka Dinas Perhubungan Kab. Kukar telah melakukan tahapan kegiatan pra Amdal berupa Konsultasi Publik pada tanggal 27 Agustus  2019 yang bertempat di Gedung Pertemuan Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
  5. Sistematika penyusunan dokumen Kerangka Acuan sesuai dengan Lampiran I PerMen LHK Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

(zen)

 


Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan dan Pen-goperasian Terminal Khusus PT.Kobexindo Cement

Category : Uncategorized

Samarinda –  Senin, 20 Januari 2020, bertempat di ruang rapat Adipura, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus PT.Kobexindo Cement.

Kobexindo Cement berencana membangun dan mengoperasikan pelabuhan/terminal khusus yang berlokasi di Desa Selangkau, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan skala atau besaran sebagai berikut :

    1. Panjang causeway ± 900 m dengan konstruksi timbunan batu dan tanah;
    2. Panjang trestle ± 1.200 m dengan konstruksi beton dengan tiang pancang beton;
    3. Dermaga dengan panjang 204×25 m; 120×31 m; 322×30 m dan 25×10 m;
    4. Kapasitas bersandar kapal 100.000 DWT.
    5. Kapasitas bersandar untuk 5.000 ton tongkang, 3.000 ton tongkang dan LCT.

Untuk dapat mejalankan rencana kegiatan ini,dipaparkan bahwa PT.Kobexindo Cement telah memiliki perizinan yang meliputi :

    1. Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim Nomor : 523/1560/II.C/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 perihal : Tanggapan Permohonan Rekomendasi dan Penetapan Lokasi Tersus PT. Kobexindo Cement yang menyebutkan bahwa rencana pembangunan Terminal Khusus PT. Kobexindo Cement sesuai alokasi ruang draft Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Prov. Kaltim;
    2. NIB (Nomor Induk Berusaha) 9120103741725 tanggal 12 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dan Izin Lingkungan Komitmen tanggal 17 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Dijelaskan oleh Tim Teknis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, bahwa sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku ditetapkan sebagai berikut :

  1. Berdasarkan pasal 85 dan lampiran   Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, kegiatan sektor perhubungan termasuk sektor usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusahanya di dalam sistem Online Single Submission (OSS).
  2. Berdasarkan Lampiran Permen LHK Nomor : P38 / MENLHK / SETJEN / KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal pada Lampiran I huruf F angka 4 bidang Perhubungan untuk jenis usaha dan/ kegiatan pembangunan pelabuhan dengan fasilitas dermaga bentuk kontruksi sheet pile atau open pile dengan panjang ≥ 400 meter atau luas ≥ 10.000 m², dan fasilitas terapung (floating facility) ≥ 50.000 DWT, maka wajib memiliki dokumen Amdal kategori A.

Sehingga dari skala/besaran rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus oleh PT. Kobexindo Cement wajib menyusun dokumen Amdal kategori A.

    1. Berdasarkan pasal 34 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.I/7/2018 tentang Pedomaan Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, disebutkan bahwa semua jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah laut paling jauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau perairan kepulauan menjadi kewenangan gubernur yang penilaian dokumen Amdalnya dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) Provinsi, sehingga untuk rencana kegiatan pelabuhan/terminal khusus oleh PT. Kobexindo Cement merupakan kewenangan Komisi Penilai Amdal (KPA) Prov. Kaltim dalam melakukan penilaian dokumen Amdal;
    2. Sesuai pasal 8 s.d 14 Permen LHK Nomor 26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, maka pemrakarsa telah melaksanakan Kegiatan Konsultasi Publik pada tanggal 12 Desember 2019 yang diselenggarakan di Hotel Royal Victoria Sangatta Kabupaten Kutai Timur;
    3. Sistematika penyusunan formulir Kerangka Acuan sesuai dengan Lampiran I PerMen LHK Nomor 26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

(zen)


Peran Penting Ilmu Pengetahuan dalam Pengembangan Kebijakan KLHK

Category : Uncategorized

Bandung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat, 17 Januari 2020. Pengembangan kebijakan lingkungan hidup dan kehutanan saat ini, tidak lepas dari dukungan ilmu pengetahuan (scientific based), termasuk ilmu sosial.

“Penghargaan tinggi saya sampaikan khususnya kepada Universitas Pasundan, atas upaya-upaya dalam pengembangan ilmu sosial yang secara umum sangat erat berkaitan dengan kehidupan sehari-sehari dan kita butuhkan, khususnya pada bidang kami di pemerintahan yaitu dalam hal pengambilan keputusan kebijakan,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya, saat memberikan sambutan pada Sidang Terbuka Promosi Doktor Afni Zulkifli yang merupakan Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Digital dan Media Sosial, di Bandung (17/01).

Disampaikan Menteri Siti, kebijakan dan pengambilan keputusan diambil dari beragam sumber, baik dari aspek legal, politik, praktis atau tradisi, dan ilmiah.

“Pada berbagai kondisi yang sulit, kebijakan harus ditempuh, maka perspektif keilmuan lah yang akan mampu menjawabnya untuk bisa mencarikan jalan keluar suatu persoalan yang kemudian dituangkan dalam kebijakan berdasarkan dan atau bersumber dari keilmuan,” kata Menteri Siti.

Pada perkembangannya ilmu pengetahuan juga membutuhkan pendekatan sosial baru dan keterkaitan yang relevan dengan aspek-aspek sosial, seperti energi baru terbarukan, perubahan iklim, manajemen resiko bencana, minyak, gas, dan pertambangan serta perlindungan lingkungan.

“Hal ini penting dikaitkan dengan berbagai perkembangan kebijakan kedepan yang diperlukan untuk membangun Indonesia maju, yaitu pandangan publik tentang lingkungan yang merasakan atau pemahaman yang sangat serius tentang ancaman terhadap lingkungan, serta pandangan bahwa pentingnya perlindungan lingkungan sama dengan pentingnya pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti juga memberikan gambaran tentang perkembangan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang didasari dengan landasan akademik.

Pada kenyataannya di lapangan, disampaikan Menteri Siti, persoalan lingkungan dan masalah-masalah masyarakat serta pengaduan yang masuk, penanganannya terus dilakukan, baik dari yang sangat sederhana hingga yang begitu kompleks seperti asap kebakaran hutan, dan transboundary haze ke negara tetangga, dengan segala kompleksitasnya seperti gambut dan penegakan hukum.

“Hal penting dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah partisipasi publik yang intens dan luas. Disinilah antara lain keilmuan sosial muncul dan menjadi sangat penting dibutuhkan. Disini juga tantangan kepemimpinan menjadi sangat penting dalam mengelola kompleksitas sebagai akibat dari segala persoalan dan isu-isu. Peran kepemimpinan, secara simultan nasional dan lokal menjadi sangat penting,” ungkapnya.

Disertasi yang diuji secara terbuka pada kesempatan tersebut berjudul “Peran Kepemimpinan Transglobal untuk Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”.

Pengembangan ilmu sosial di dalam kampus, hasilnya sangat penting bagi pemerintah dan bagi kemajuan bangsa ini. Hal tersebut juga dapat menjadi referensi bagi kepemimpinan di berbagai strata pemerintahan dan dalam cakupan relevansi nasional dan global.

“Saya kembali tegaskan bahwa kebijakan publik harus betul-betul didasarkan pada landasan keilmuan, disamping aspek-aspek legal, politik, dan praktik. Artikulasi berbagai disiplin ilmu untuk penyelesaian masalah yang juga pada akhirnya menghasilkan kebijakan yang bukan tunggal membutuhkan pola kerja yang tidak sederhana dan itu mungkin yang hadir dalam bentuk refleksi kepemimpinan,” tutur Menteri Siti.

Di akhir sambutannya, Menteri Siti kembali menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Universitas Pasundan, tidak hanya karena telah menghasilkan penguatan sumberdaya manusia Indonesia dengan lahirnya doktor baru, dan yang penting juga telah menghasilkan temuan-temuan baru dalam subyek keilmuan sosial kepemimpinan dan pada konteks kebakaran hutan dan lahan.

“Kami berharap kedepan masih dapat dilakukan pendalaman dari temuan-temuan yang ada yang dibutuhkan bagi dukungan pengembangan kebijakan dalam aktualisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia,” pungkasnya. (*)

Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 17 Januari 2020