Monthly Archives: Maret 2020

Bimbingan Teknis Pengurangan Sampah Melalui 3R

Category : Uncategorized

Bontang – Permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini didominasi oleh sampah yang tidak dapat diolah oleh masyarakat serta diperlukan adanya kesadaran  masyarakat untuk mencegahnya. Dalam rangka  memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melakukan kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan Sampah Melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Kegiatan yang direncanakan dilaksanakan secara marathon di 10 Kabupaten/Kota ini dimulai dari kota Bontang. Dilaksanakan di Balai Pertemuan Umum Kecamatan Kota Bontang pada tanggal 27 Februari 2020, kegiatan yang diselenggarakan bersama antara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang ini dibuka oleh Bapak Munawwar, ST, MT selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 serta dihadiri oleh pihak Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menegah Atas dan Bank Sampah wilayah kota Bontang dan sekitarnya.

Hadir sebagai narasumber, Ecco Walibar Balikpapan diwakili oleh Ibu Sri Ismudiat, SE, memberikan paparannya. Pada kesempatan tersebut beliau memberikan penjelasan mengenai sampah yang bernilai ekonomi dan  tidak, apa itu Bank Sampah, mekanisme kerja Bank Sampah, serta keuntungan dari System bank Sampah.

Dijelaskan oleh beliau bahwa Bank Sampah merupakan suatu sistem pengelolaan sampah secara kolektif berbasis  masyarakat yang mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam memilah sampah langsung dari sumbernya, dimana sistem ini akan menampung sampah yang telah terpilah dan menyalurkan sampah yang bernilai ekonomis kepada pasar untuk didaur ulang, sehingga menumbuhkan social engginering di sektor informal melalui  penambahan keuntungan ekonomi bagi masyarakat.

Di akhir kegiatan, dilakukan simulasi pemanfaatan limbah plastik berupa ecobricks yang disambut dengan antusias dari para peserta.

(zen)


KLHK Gaungkan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Mulai dari Danau Toba

Category : Uncategorized

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sabtu, 29 Februari 2020. Danau Toba menjadi lokasi pertama peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2020. Lima Destinasi Wisata Super Prioritas Nasional yaitu Danau Toba, Labuan Bajo, Candi Borobudur, kawasan Mandalika, dan kawasan Likupang telah diagenda menjadi pusat peringatan HPSN tahun 2020. Peringatan HPSN 2020 diharapkan menjadi momentum awal untuk dapat bergerak bersama seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah yan lebih terintegrasi, sistematis dan berkelanjutan menuju era baru pengelolaan sampah di Indonesia.

Di Danau Toba, peringatan ini dipusatkan di Geosite Sipinsur, Desa Pearung, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan pada Hari Sabtu 29 Februari 2020 dengan tema “Indonesia Bersih, Indonesia Maju, Indonesia Sejahtera”. Danau Toba merupakan salah satu tujuan destinasi super prioritas yang yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi, oleh karena itu, sarana penunjang termasuk pengelolaan sampah di kawasan Danau Toba harus menjadi prioritas utama untuk mendukung kawasan destinasi yang bersih, dan bebas sampah.

“Kunci pariwisata maju adalah kebersihan, melalui lokasi wisata yang bersih akan menjadi promosi yang positif bagi obyek wisata dimanapun juga,” ujar Wakil Menteri (Wamen) LHK, Alue Dohong dalam sambutannya pada peringatan HPSN ini.

Wamen Alue Dohong pun menjelaskan melalui peringatan HPSN 2020 dilokasi-lokasi wisata prioritas nasional agar dapat terbangun resonansi yang kuat, mengajak seluruh pihak mewujudkan kesamaan langkah dan kepedulian yang tinggi terhadap pengelolaan sampah dan lingkungan hidup. “Kuncinya adalah pada membangun kesadaran manusia terhadap pengelolaan sampah,” imbuh Wamen

Kesadaran semua pihak untuk mau bersama-sama bersinergi dalam pengelolaan sampah disebutnya juga akan meningkatkan dampak positif dan peningkatan kualitas pengelolaan sampah di Indonesia, termasuk juga akan memberikan dukungan yang penuh terhadap perkembangan destinasi wisata di Indonesia. “Saya merasa bangga pada peringatan ini karena adanya kerjasama antar pihak dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta, dan Masyarakat,” tutur Wakin Menteri yang berasal dari Kalimantan Tengah.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat penting diperkuat guna menangani masalah sampah agar tidak masuk ke alam atau lingkungan yang berdampak pada pencemaran ekosistem daratan dan perairan yang berujung mengancam kesehatan manusia.

Alue Dohong pun bersyukur karena perkembangan partisipasi publik berupa komunitas masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah kian meningkat. “Jika tahun 2015 kelompok atau komunitas yang terlibat baru 1.100 di 18 kabupaten/kota, pada tahun 2019 telah mencapai 5.440 komunitas yang melibatkan 9,5 juta masyarakat di 186 kabupaten/kota,” ungkapnya.

Ditambahkan olehnya jika persoalaan sampah bukan hanya sebatas business as usual (BAU) saja, namun perlu effort/upaya dan kebijakan luar biasa dari semua pihak, mengingat kondisi timbulan sampah nasional telah mencapai sekitar 67,8 juta ton sampah dihasilkan pada tahun 2020 ini. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan gaya hidup yang semakin kompleks dan praktis, sebagai contoh dikatakannya pada tahun 2050 komposisi sampah plastik diperkirakan akan bertambah 2 kali lipat menjadi 35% dari total timbulan sampah. Hal tersebut menurutnya akan terjadi jika kita tidak dapat mengatasi permasalahan sampah dengan serius mulai saat ini.

Selanjutnya Wamen pun menjelaskan jika berdasarkan data KLHK, saat ini sudah ada 21 Propinsi dan 353 Kabupaten/Kota yang telah menetapkan dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) dalam pengelolaan sampah sesuai amanat Peraturan Presiden No. 97 tahun 2017, dengan target pengelolaan sampah 100 persen pada tahun 2025. Selain itu sebanyak 32 Pemerintah Daerah juga telah menerbitkan kebijakan pembatasan sampah, khususnya sampah plastik sekali pakai. Langkah ini secara signifikan mendorong perubahan perilaku masyarakat, serta para produsen. Gaya hidup minim sampah dan pilah sampah juga telah menjadi trend baru di masyarakat jelasnya.

KLHK juga telah melakukan berbagai langkah koreksi atau corrective action seperti merevitalisasi Program Adipura untuk mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup, hal ini diharapkan dapat mendorong percepatan peningkatan kapasitas Pemda dalam pengelolaan sampah, disamping instrumen-instrumen lainnya seperti DID (Dana Insentif Daerah), DAK (Dana Alokasi Khusus), serta penerapan teknologi seperti pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) dan Refuse Derived Fuel (RDF) teknologi. “Untuk kabupaten kota yang masih mengelola sampah secara open dumping, mohon maaf kami tidak akan masukan dalam penilaian Adipura”, tegas Wamen.

Hadir pula dalam peringatan ini Kepala Dinas LH Provinsi Sumatera Utara yang mewakili Gubernur Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat mendukung program pengelolaan sampah khususnya di destinasi wisata Danau Toba ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengharapkan dukungan pendanaan untuk penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah.

Pada peringatan ini diberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah Humbang Hasundutan berupa fasilitas pengelolaan sampah dan bantuan bibit pohon untuk penghijauan kawasan. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan prasasti fasilitas Pusat Daur Ulang (PDU) Balige oleh Wakil Menteri LHK, Alue Dohong sebagai simbol peresmian sekaligus serah terima dari KLHK kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir. PDU ini merupakan bantuan dari KLHK bekerjasama dengan Institut for Global Enviromental Stategis (IGES) Recycle Center dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Sebelumnya Wamen LHK juga menyempatkan diri mengunjungi Kebun Bibit Desa (KBD) Pearung yang menjadi salah satu penopang upaya rehabilitasi kawasan danau Toba yang dikelola oleh masyarakat. KBD tersebut berkapasitas 40.000 batang, dengan jenis pohon seperti Alpukat, Petai, Kulit Manis, Jengkol, Aren , Kemenyan, dan Macadamia.

Wamen juga melakukan penanaman pohon Haturmangan (Casuarina junghuniana) di area Geosite Geosite Sipinsur sebagai simbol pentingnya penghijauan/rehabilitasi hutan disekitar kawasan Danau Toba.

Pada rangkaian kegiatan Wakil Menteri LHK ke Sumatera Utara ini hadir pula oleh para Bupati/Walikota atau yang mewakili, Dirjen PSLB3 KLHK, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR atau yang mewakili, Kepala DLH dan Kepala Dinas Kehutanan, serta diikuti oleh 2.000 peserta lainnya yang terdiri dari masyarakat, dharmawanita, anak sekolah, pramuka, komunitas lingkungan, bank sampah, organisasi perangkat daerah pemerintah daerah di Kawasan Danau Toba. Rangkaian dari HPSN 2020 di Kawasan Danau Toba juga disertai edukasi dan kampanye publik, pameran circular economy yang berasal dari UMKM, produsen, pemda, bank sampah dan dharmawanita.(*)

Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 29 Februari 2020


Pakar Hukum: Omnibus Law LHK Menyederhanakan Prosedur Tanpa Mengubah Prinsip Lingkungan

Category : Uncategorized

Yogyakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat, 28 Februari 2020. Pakar Hukum Universitas Parahyangan Prof. Asep Warlan Yusuf, menegaskan RUU Omnibus Law Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada prinsipnya tidak mengalami perubahan pada UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).

”Prinsipnya asas dan norma lingkungan tidak ada yang berubah. Kebijakan memang ada yang berubah, tekhnis sebagian ada yang berubah, dan untuk prosedur memang banyak berubah menjadi lebih sederhana,” kata Asep pada sesi sosialisasi RUU Omnibus Law dalam Rakernas KLHK, Jumat (28/2/2020) di Yogyakarta.

Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Perekonomian, saat ini terjadi kompleksitas dan obesitas regulasi di pusat dan daerah, karena terdapat 43.511 peraturan. Penerapan metode Omnibus Law dikatakan Asep memiliki banyak kelebihan untuk menyelesaikan disharmoni regulasi di Indonesia.

Kelebihan tersebut antara lain dapat mengatasi konflik peraturan perundang-undangan baik vertical maupun horizontal secara cepat, efektif dan efisien. Selain itu mampu menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi.

Omnibus Law juga dapat memangkas pengurusan perizinan lebih terpadu, mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit, meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu, serta adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pengambil kebijakan.

”Kenapa jadi perizinan berusaha dalam Omnibus Law? karena akan menjamin penyederhanaan perizinan. Kepastian hukum dan kemudahan berusaha juga akan dijamin,” kata Asep.

Terkait izin lingkungan yang diubah menjadi Perizinan Berusaha dalam RUU Omnibus Law, dikatakan Sekjen KLHK Bambang Hendroyono bahwa penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup diterapkan berbasis resiko.

Untuk resiko tinggi, tahapannya wajib memenuhi dokumen AMDAL, uji kelayakan, Keputusan Kelayakan Lingkungan, barulah keluar perizinan berusaha.

”Untuk resiko sedang dikelola melalui Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL), dan resiko rendah dilakukan dengan sistem registrasi melalui standar baku sebagai alat kontrol,” kata Bambang.

Sementara itu, terkait pasal pada UU 41 tahun 1999 mengenai pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya berubah menjadi ‘Pemegang hak atau Perizinan Berusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di areal kerjanya’, dikatakan Tenaga Ahli Menteri LHK bidang legislasi legal dan advokasi, Ilyas Asaad, haruslah utuh membaca perubahan dari pasal per pasal.

”Membaca pasal 49 seharusnya juga membaca pasal 50 yang mengatur tentang larangan membakar serta pasal 78 ayat (3) tentang hukum pidana bagi pembakar hutan. Dengan demikian sebenarnya dilarang melakukan pembakaran hutan oleh siapa saja dan khusus kepada korporasi diberi tambahan kewajiban yaitu melakukan pencegahan dan pengendalian,” tegas Ilyas.

Sosialisasi RUU Omnibus Law ini diikuti jajaran KLHK, UPT KLHK, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari seluruh Indonesia.

Sosialisasi dipimpin langsung Menteri LHK Siti Nurbaya, dengan narasumber Sekjen KLHK Bambang Hendroyono, Prof. San Afri Awang, Prof. Hariadi Kartodihardjo, Prof. Mustofa Agung Sardjono, Prof. Asep Warlan Yusuf, dan Dr. Ir. Ilyas Assad.(*)

Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 28 Februari 2020


Penyerahan Sertifikat PROPER Nasional Tahun 2020

Category : Uncategorized

Samarinda – Dibuka oleh Bapak E.A. Rafiddin Rizal, ST,M.Si selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi kalimantan Timur, dilakukan kegiatan penyerahan sertifikat PROPER Nasional tahun 2020 yang bertempat di aula Nirwasita Tantra pada hari Jumat 21 Februari 2020.

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui publikasi kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan prinsip dasar pelaksanaannya yaitu mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui instrument insentif reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik dan instrumen disinsentif reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang buruk serta mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (cleaner production).

 Pada periode Tahun 2018-2019 ini, kegiatan PROPER diikuti oleh 2.050 perusahaan se-Indonesia mencakup 33 Provinsi meliputi sektor Manufaktur, Petrokimia, Jasa, Pertambangan, Energi, Migas dan Agroindustri berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK.36/PPKL/SET/WAS.0/4/2019 tanggal 12 April 2019.

Dan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur, perusahaan yang ikut dalam kegiatan PROPER Nasional ini sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) perusahaan, dimana sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) perusahaan untuk dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim melalui dana dekonsentrasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Pada kesempatan kali ini, dipimpin oleh Bapak Ir.Suyitno, MT selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, diserahkan 65 (Enam Puluh Lima) Sertifikat, dengan rincian 3 (Tiga) perusahaan peringkat EMAS, 14 (Empat Belas) perusahaan peringkat HIJAU, 47 (Empat Puluh Tujuh) perusahaan peringkat BIRU dan 1 (Satu) perusahaan peringkat MERAH mengacu pada SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1049/MENLHK/SETJEN/PKL.4/12/2019 tanggal 16 Desember 2019.

(dlh)