Monthly Archives: Agustus 2020

Peran dan Upaya Pemerintah dalam Konservasi Keaneka Ragaman Hayati

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Marathon kegiatan Penyusunan Rencana Induk Keanekaragaman Kehati Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai pada tahap Konsultasi Publik Dokumen RIP KEHATI pada hari Kamis (27/08).

Kegiatan konsultasi publik yang dihadiri 100 lebih peserta secara daring ini bertempat di ruang Rapat Adipura Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan dipimpin oleh Kabid Tata Lingkungan, Bapak Fahmi Himawan, ST, MT.

Dijelaskan oleh beliau bahwa Rencana Induk Pengolahan Kehati ini didasarkan pada dokumen Profil Kehati yang telah di susun sejak tahun 2019.

“Sebagai amanah Permen LH no 29 tahun 2009, agar pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota dapat mengetahui data potensi keanekaragaman hayati yang ada di daerah kita masing masing, juga sebagai sebuah aset sumber daya alam yang kita miliki, meliputi sumber daya alam spesies, genetic dan juga ekosistemnya” ucap beliau.

Pada kesempatan kali ini, dipaparkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal konservasi keanekaragaman hayati di Kalimantan Timur.

Konservasi kenakeragaman hayati ini memiliki tujuan untuk mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Untuk diketahui, bahwa Indonesia secara keseluruhan merupakan negara megabiodiversity, memiliki keanekaragaman hayari yang sangat banyak, terdiri dari 720 jenis mamalia (13% jumlah jenis dunia), 1.605 jenis burung (16% jumlah jenis dunia), 385 jenis amphibi (6% jumlah jenis dunia), 723 jenis reptile (8% jumlah jenis dunia) dan 1.900 jenis kupu (10% jumlah jenis dunia).

Berdasarkan data Dit.PIKA bulan Mei 2018, Kawasan konservasi Indonesia mencapai luasan open area sebesar 2.011.000 dengan 7,4% kawasan mengalami degradasi. Oleh karena itu, untuk menjaga agar KEHATI beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya tidak punah maka pemerintah menetapkan kawasan-kawasan konservasi yang berpotensi untuk perlindungan keanekaragaman hayati.

Sejak tahun 2019, pemerintah telah membangun 50 unit sanctuary/pusat konservasi sebagai bentuk dukungan pengelolaan dalam peningkatan populasi yang memiliki fungsi sebagai pusat konservasi satwa terancam punah, pusat studi spesies endemik serta objek wisata baru dan atraksi.

Berdasarkan PerMen LH No.29 Tahun 2009, profil keanekaragaman hayati daerah merupakan data dan informasi mengenai potensi dan kondisi keanekaragaman hayati di provinsi atau kabupaten/kota, dimana hingga tahun 2020 ini, 23 kabupaten/kota dan 11 Provinsi telah menyusun profil KEHATI serta 1 provinsi telah menyusun RIP KEHATI.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Rapat Komisi Penilaian Dokumen Andal dan RKL RPL PT. Kutai Refinery Nusantara

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Dipimpin oleh Kabid Tata Lingkungan, Bapak Fahmi Himawan, ST, MT, Selasa (18/08), berlangsung secara daring Rapat Komisi Penilaian Dokumen Andal dan RKL RPL Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Industri PT. Kutai Refinery Nusantara yang secara administrasi berada di Teluk Waru, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, bertempat di Ruang Rapat Adipura Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

KRN berencana melakukan perubahan atau perluasan Lokasi dari 38,6 Ha menjadi 123,6 Ha dan penambahan kegiatan industri refinery CPO, kernel crushin plant, biodiesel, oleochemical, tangki timbun, workshop, warehouse, powerplant, sarana perumahan karyawan, terminak untuk kepentingan sendiri (TUKS) beserta fasilitas pendukung serta kegiatan dredgigng dan dumping dengan volume 671.844,61 m³.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan ini, disampaikan oleh pihak PT.KRN bahwa mereka telah memiliki beberapa perizinan berupa sebagai berikut

Perubahan nama dan integrasi Izin Lingkungan di wilayah darat dan perairan TUKS PT. KRN sesuai SK Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim Nomor : 503/590/LINGK/DPMPTSP/IV/2017 tanggal 6 April 2017 tentang Perubahan Izin Lingkungan Terkait Perubahan Nama Atas Kegiatan Pembangunan Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit Beserta Fasilitas Pendukung Dari PT. Bintang Garuda Mas Raya Menjadi PT. Kutai Refinery Nusantara yang berlokasi di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sesuai dengan SK Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim Nomor : 503/174/LINGK/DPMPTSP/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Pemberian Izin Lingkungan atas Kegiatan Penyesuaian Kapasitas TUKS Dermaga I dari 9.000 DWT menjadi 50.000 DWT dan Operasional Dermaga II oleh PT. KRN Secara Administrasi Berlokasi di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

SK Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim Nomor : 503/345/LINGK/DPMPTSP/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang  Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Adendum Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penyesuaian Kapasitas Produksi Minyak Goreng Kelapa Sawit / Refinery (Dari 1.350.000 ton/tahun menjadi 1.023.`133 ton/tahun) dan Industri Kimia Dasar / Biodiesel (dari 340.000 ton/tahun menjadi 418.620 ton/tahun serta Fasilitas Pendukungnya Oleh PT. KRN dengan Luas 38,6875 ha Yang Berlokasi di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan Izin Lingkungan Adendum PT. KRN dari Lembaga OSS efektif berlaku tanggal 11 Maret 2019.

Persetujuan Izin Prinsip dan Izin Lokasi untuk rencana kegiatan pembangunan perluasan industri refinery CPO, Kernel Crushing Plant, Biodiesel, Oleochemical, tangki timbun, workshop, warehouse, power plant, sarana perumahan kaaryawan, dan fasilitas pendukung yang berlokasi di Teluk Waru RT. 09 Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur di atas tanah seluas ± 1.236.651 m2 berdasarkan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan Nomor : 503/13/IP/DPMPT tanggal 16 April 2019 tentang Persetujuan Prinsip PT. KRN dan SK Kepala DPMPT Kota Balikpapan Nomor : 503/03/IL/DPMPT tanggal 23 April 2019 tentang Izin Lokasi PT. KRN.

Juga telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120001831901 tanggal 10 Agustus 2018 dan Izin Lingkungan tanggal 17 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission)  .

Maka, berdasarkan pemaparan tersebut, Komisi Penilai Amdal Prov. Kaltim menyampaikan bahwa sesuai dengan peraturan dan kebijakan maka disampaikan sebagai berikut

Pertama, berdasarkan pasal 85 dan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, kegiatan sektor perindustrian termasuk sektor usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusahanya di dalam sistem Online Single Submission (OSS).

Kedua, mengacu pada pasal 45 ayat (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.I/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik disebutkan bahwa jenis rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan seperti penambahan kapasitas produksi, perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan, perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan, dan perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan  yang direncanakan oleh PT. Kutai Refinery Nusantara merupakan perubahan Izin Lingkungan yang dilakukan melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

Ketiga, mengacu pada pasal 46 ayat (1)  dan (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.I/7/2018, disebutkan bahwa perubahan izin lingkungan melalui perubahan Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui penyusunan dan penilaian amdal baru dikarenakan rencana usaha dan/atau kegiatan PT. KRN memenuhi kriteria C.Mengacu pada pasal 46 ayat (1)  dan (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.I/7/2018, disebutkan bahwa perubahan izin lingkungan melalui perubahan Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui penyusunan dan penilaian amdal baru dikarenakan rencana usaha dan/atau kegiatan PT. KRN memenuhi kriteria berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik (DPH) baru yang belum dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya dan/atau berpotensi mengubah batas wilayah studi.

Dan keempat, berdasarkan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa merupakan kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Diperjelas dan dipertegas dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.734/PKTL-PDLUK/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Kewenangan Penilaian Dokumen Amdal atau UKL-UPL untuk Rencana Usaha dan.atau Kegiatan yang berlokasi di wilayah laut dari garis pantai sampai dengan 12 mil ke arah laut lepas dan/atau perairan kepulauan, disebutkan bahwa semua jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah laut paling jauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau perairan kepulauan menjadi kewenangan gubernur yang penilaian dokumen Amdalnya dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) Provinsi.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Focus Discussion Group Penguatan Tim MMR dan Pembahasan Integrasi Portal MMR

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Kamis (27/08) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur beserta Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan kegiatan Focus Discussion Group Penguatan Tim MMR dan Pembahasan Integrasi Portal MMRdengan SRN-PPI KLHK.

Didapuk sebagai pembuka kegiatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Bapak E.A Rafiddin Rizal, ST, M.Si menegaskan bahwa pengembangan potal MMR ini yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup beserta mitra pembangunan bertujuan sebagai pusat data dan informasi terkait kondisi emisi di Provinsi Kalimantan Timur khususnya deforestasi dan degradasi hutan.

MMR merupakan sistem Measurement, Monitoring and Reporting terkait kondisi emisi tersebut. Dimana diharapkan dengan terbentuknya Portal MMR ini, akan memberikan kemudahan informasi kepada seluruh pihak mengenai kondisi emisi khususnya deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Timur.

 “Kegiatan ini menjadi pilot project bagi daerah lain, untuk itu pelaksanaan kegiatan ini harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya” terang beliau.

“Terkait tentang portal informasi” lanjut beliau, “Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur juga telah mengembangkan sebuah portal informasi berupa Sistem Pelayanan Elektronik Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPARKLING)”.

Yang mana merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi para pengguna layanan mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur.

“Diharapkan dengan dibentuknya berbagai portal, baik itu Portal MMR maupun SPARKLING, maka segala informasi dan pelayanan dapat dengan mudah diberikan kepada masyarakat” kata beliau.

Di akhir sambutan, beliau menyatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur menyambut dengan sangat antusias program ini.

“Kami menyambut dengan baik dan siap bekerja sekuat tenaga untuk menyelesaikan kegiatan ini hingga tuntas” pungkas beliau.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Rapat Tim Teknis Penilaian Dokumen KA PT.Pertamina (Persero) RU V

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Selasa (18/08), berlangsung secara daring Rapat Tim Teknis Penilaian Dokumen Kerangka Acuan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Jalur Pipa Gas Senipah – Balikpapan oleh PT.Pertamina (Persero) RU V Balikpapan, bertempat di Ruang Rapat Adipura Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Dipimpin oleh Kabid Tata Lingkungan, Bapak Fahmi Himawan, ST, MT, rapat kali ini menghadirkan PT.Pertamina (persero) RU V Balikpapan sebagai pemrakarsa.

Pertamina (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang energi meliputi minyak dan gas bumi serta energi baru dan terbarukan, bermaksud melakukan pembangunan pipa transmisi gas ruas Senipah-Balikpapan dalam rangka pemenuhan utilisasi pengembangan kilang RU V Balikpapan melalui Program Refinery Development Master Plan (RDMP) sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional.

Disampaikan oleh pihak pemrakarsa bahwa secara administrasi, rencana pembanguan pipa transmisi ini berada pada wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan. Dengan titik awal pipa gas a.(tap in) = KP 7.1 line pipe 42” PHM berada di Senipah dan titik akhir pipa gas (tap out) = RU V berada di Balikpapan, dengan panjang pipa ± 82,5 km.

Disampaikan pula data teknis sebagai berikut :

No Deskripsi Desain
1 Flow 204 MMSCFD
2 Diameter pipa 24” API 5L X65
3 Design pressure 820 psig
4 Operating pressure 740 psig
5 Design life time 20 tahun
6 Design temperature 100 oF
7 Operating temperature 80 oF
8 Kelas 4
9 Fasilitas Pendukung Gas metering station, pig launcher, pig receiver, slug catcher, pressure regulator skid, condensate vessel, condensate drum, control room, power generator, emergency power

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka Komisi Penilai Amdal Prov. Kaltim menyampaikan bahwa sesuai dengan peraturan dan kebijakan maka disampaikan sebagai berikut :

Pertama sesuai pasal 85 dan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, kegiatan sektor sumber daya energi dan mineral termasuk sektor usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusahanya di luar sistem Online Single Submission (OSS).

Kedua, berdasarkan pasal 3 ayat (3) Permen LHK Nomor : P38 / MENLHK / SETJEN / KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, disebutkan bahwa Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL meliputi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri dimaksud, serta jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

Ketiga, kegiatan pipanisasi gas bumi di darat merupakan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak tercantum dalam Lampiran I Permen LHK Nomor : P38 / MENLHK / SETJEN / KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, sehingga dengan demikian usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal.

Keempat, berdasarkan overlay lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Senipah-Balikpapan (via darat) terhadap Peta lampiran SK. Menteri Kehutanan Nomor SK. 718/Menhut-II/2014 tanggal 23 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara oleh DLH Prov. Kaltim, rencana pipa transmisi gas dimaksud melewati Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Soeharto.

Kelima, mengacu pada Lampiran II Permen LHK Nomor : P38/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2019, bahwa dalam daftar Kawasan Lindung, Taman Hutan  Raya termasuk dalam kategori Kawasan Lindung yang dimaksud dan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Soeharto telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan RI dengan SK. 577/Menhut-II/2009 tanggal 29 September 2009 tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara Seluas 67.766 ha.

Keenam, berdasarkan pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan,  disebutkan bahwa apabila Usaha dan/atau Kegiatan berlokasi lebih dari 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota atau lintas Kabupaten/Kota maka kewenangan penilaian Amdalnya berada di Komisi Penilai Amdal Provinsi. Sehingga dari rencana usaha dan/atau kegiatan PT. Pertamina RU V Balikpapan (Persero) wajib memiliki Dokumen Amdal dan Kewenangan Penilai Amdalnya berada di Komisi Penilai Amdal Prov. Kaltim.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


DLH Kaltim Segera Meluncurkan Aplikasi Layanan Elektronik Lingkungan Hidup

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Kepala Dinas Lingkungan Hidup E.A. Rafiddin Rizal yang ditemui Jumat siang (14/8) di ruang kantornya mengatakan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan meluncurkan program layanan elektronik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diberi nama/brand SPARKLING yang merupakan akronim dari Sistem Pelayanan Elektronik Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengembangan program tersebut berkaitan dengan semakin tingginya tuntutan stakeholder terkait terhadap peran Dinas Lingkungan dalam memberikan layanan yangcepat, tepat dan akurat serta sesuai dengan perkembangan teknologi digital dan revolusi industry 4.0 serta yang paling aktual adalah mewabahnya covid-19.

“Kata kuncinya adalah Inovasi, dan hal ini menjadi sesuatu yang mutlak harus diantisipasi sebagai bagian dari organisasi yang adaptif terhadap perubahan” demikian dikatakan beliau.

“Dinas Lingkungan Hidup harus hadir dan mampu menjawab tuntutan stakeholder terhadap layanan yang lebih baik, cepat dan tepat, mudah diperoleh, aman dan akuntabel, harus responsif sebagai pelayan masyarakat, karena apapun kebutuhan masyarakat pemerintah harus merespon dengan cepat ” lanjut beliau.

Untuk diketahui, SPARKLING yang sedang dalam proses pembuatan ini merupakan pengembangan sistem tata kelola pelayanan elektronik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang digagas dalam proyek perubahan merupakan strategi transformasi digital yang menggabungkan berbagai kebijakan dan dan kewenangan serta penerapan lebih lanjut dari tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang selama ini berjalan sendiri sendiri dan parsial menjadi suatusystem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dan holistik dengan tujuan memberikan layanan penyelenggaraan yang mudah diperoleh (accessible), cepat dan tepat serta aman dan akuntabel.

“SPARKLING dipersiapkan sebagai layanan yang memberikan kemudahan bagi customer/ pengguna layanan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur yang muncul seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta meluasnya penetrasi Internet ” lanjut beliau.

SPARKLING ini nantinya akan berbentuk sebuah program yang akan tersedia dan diakses melalui website dan nantinya akan dikembangkan aplikasi di smartphone yang memungkinkan customer pengguna dalam jangka panjang untuk mendapatkan layanan diantaranya : (1) Mencari dan mendapatkan informasi umum tentang program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur (2) Mengajukan permohonan validasi dan pendampingan terhadap pembuatan dan penyusunan RPPLH, dan pembuatan dan penyusunan KLHS bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur; (3) Bagi pemrakarsa, dapat mengajukan permohonan proses perizinan lingkungan secara online, permohonan Izin Lingkungan pada Skala Amdal maupun UKL UPL, layanan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) berupa izin pembuangan air limbah ke laut dan izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala provinsi; serta (4) mengetahuistatus ketaatan terhadap peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi suatu usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi dalam wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam waktu dekat layanan yang akan diuji cobakan adalah validasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang akan diajukan pemerintah kabupaten/kota“Dinas LH mengharapkan program ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat danstakeholder lainnya serta berharap mendapat umpan balik bagi penyempurnaannya. Hal mana tentunya akan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik” pungkas beliau

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Proyek Pengelolaan dan Rehabilitasi Gambut di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Bekerjasama dengan Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Ditjen PPKL Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, menjalankan Proyek Pengelolaan dan Rehabilitasi Gambut – Lahan Basah yang berada di kawasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Proyek ini merupakan Kerjasama antar negara (goverment to goverment) dalam mendorong revitalisasi kondisi lahan gambut dan lahan basah di  lanskap Delta Kayan Sembakung serta lahan gambut di Provinsi Kalimantan Timur. Demikian diungkapkan pada pertemuan yang dilaksanakan di ruang Adiwiyata Dinas Lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Timur pada hari Selasa (18/08).

Pada pertemuan yang dibuka oleh kepala dinas, Bapak E.A.Rafiddin Rizal,ST,M.Si ini, dikemukakan bahwa proyek ini bertujuan untuk mendukung pengembangan kapasitas dalam perencanaan dan implementasi pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem gambut di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Ekosistem gambut di Indonesia (gambut dan mangrove) merupakan ekosistem yang kompleks dan saling terkait, yang dikenal karena keanekaragamannya, serta peran sebagai penyerap karbon terestrial alami yang paling efisien sebagai filter air tawar dan perlindungan banjir.

Di Kalimantan Timur sendiri, lahan gambut mendapat tekanan besar dari masalah kebakaran dan kerusakan gambut serta emisi gas rumah kaca . Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi telah berupaya menerapkan pembangunan hijau dan mengurangi emisi gas rumah kaca dari pemanfaatan lahan yang tidak lestari.

Kegiatan ini menitikberatkan pada tataguna (pengelolaan) lahan pada ekosistem gambut dan lahan basah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara lebih berkelanjutan secara ekologis. Dimana dalam penyelenggaraannya diperlukan peningkatan kapasitas para pihak dalam rehabilitasi dan pengelolaannya.

Dengan output yang diharapkan berupa proses perencanaan integratif dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lestari ekosistem gambut dilakukan, kemudian kegiatan/praktek pengelolaan ekosistem gambut dan lahan basah menjadi lebih baik, serta hasil dari penelitian aplikatif dan pendokumentasian pengalaman/pembelajaran lapangan ini dapat disebarluaskan pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Keanekaragaman Hayati dan Kesejahteraan Manusia

Category : Uncategorized

Manusia tergantung kepada keanekaragaman hayati untuk pangan, enersi, papan, obat-obatan, inspirasi dan banyak lagi kebutuhan lain. Keanekaragaman hayati dan manusia telah mempunyai keterkaitan yang erat dan saling mendukung selama puluhan ribu tahun.

Sumber daya hayati untuk pemenuhan kebutuhan hidup mempunyai karakter penting, paling tidak jika dikelola dengan bijaksana. Cara masyarakat memanfaatkan keanekaragaman hayati menentukan kelestarian sumber daya ini, dan cara masyarakat mengelolanya akan menentukan produktivitas sumber daya yang penting ini dan kelestarian fungsi-fungsi ekologisnya.

Kegiatan manusia telah membantu terciptanya keanekaragaman jenis dan plasma nutfah, dan telah meningkatkan komunitas hayati di dalam lingkungan yang tertentu melalui praktik pengelolaan sumber daya dan melalui domestikasi tumbuhan dan satwa.

Disisi lain manusia juga telah menyebabkan menurunnya mutu keanekaragaman hayati beserta fungsi-fungsi ekologis yang di hasilkannya. Menurunnya mutu keanekaragaman hayati ini dapat dilihat dari laju kepunahan jenis dan viabilitas jenis-jenis yang masih bertahan.

Hubungan manusia dengan keanekaragaman hayati dapat di gambarkan dalam diagram siklus interaksi. Dari sudut pandang antroposentris, interaksi dimulai dari faktor-faktor pendorong hubungan yang ada di masyarakat, seperti untuk pemenuhan kebutuhan, inspirasi dan fungsi-fungsi ekologis sebagai pendukung kehidupan.

Faktor pendorong ini akan mempengaruhi dampak kegiatan manusia pada keanekaragaman hayati. Meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan hidupnya akan meningkatkan dampak kegiatan manusia pada keanekaragaman hayati, dampak tersebut kemudian akan mempengaruhi kondisi dan dinamika keanekaragaman hayati, yang kemudian mempengaruhi nilai-nilai dan fungsi keanekaragaman hayati dan pada akhirnya akan mempengaruhi pula ketersediaan dan kualitas keanekaragaman hayati dalam memenuhi kebutuhan manusia dan juga dalam menjamin kelestariannya.

Sementara itu, kondisi dan dinamika, nilai-nilai dan dampak kegiatan manusia pada keanekaragaman hayati dapat pula diupayakan melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjadi faktor pendorong bagi berubahnya pola konsumsi efisiensi pemanfaatan sumber daya dan apresiasi masyarakat.

Peningkatan kesadaran dan apresiasi akan mempengaruhi pula dampak kegiatan manusia, kondisi dan dinamika dan cara penilaian fungsi-fungsi keanekaragaman hayati melalui upaya-upaya tertentu dalam pengelolaan pendidikan dan lain sebagainya.

Tumbuhan, hewan dan mikroorganisme penghuni, saling berinteraksi didalam lingkungan fisik suatu ekosistem, merupakan fondasi bagi pembangunan berkelanjutan. Sumber daya hayati dari kekayaan kehidupan ini mendukung kehidupan manusia dan memperkaya aspirasi serta memungkinkan manusia untuk beradaptasi dengan peningkatan kebutuhan hidupnya serta perubahan lingkunganya.

Erosi keanekaragaman plasmanutfah, jenis, dan ekosistem yang berlangsung secara tetap akan menghambat kemajuan dalam proses masyarkat yang sejahtera secara berkelanjutan.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


“Time For Nature” Alam Telah Memberikan Kekayaan Berupa Keanekaragaman Hayati

Category : Uncategorized

Banyak keyakinan di dunia yang mempercayai bahwa adanya manusia di dalam semesta adalah untuk mengelola alam dan isinya secara bijaksana, mulai dari keberadaannya yang pertama hingga ke generasi masa depan. Interaksi dan komunikasi yang berkembang sejak pertama kali manusia diciptakan menjelma tutur, tindakan, pengetahuan dan bermuara kepada sebuah identitas budaya. Keterpaduan antara kebutuhan masa kini dan masa depan manusia, daya dukung alam dan identitas budaya membutuhkan sebuah keharmonisan yang tidak bias dielakkan dari kesaling tergantungan.

Kalimantan Timur yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas, memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan . Ini dapat dilihat dari bentuk topografi wilayah dan kondisi alam daerah yang sangat yang sangat mendukung , keadaan kawasan hutan dan keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya sangat terjaga dengan  baik. Sehingga diperlukan pengelolaan Keanekaragaman Hayati hal ini bertujuan untuk mendukung keseimbangan yang optimal antara konservasi keanekaragaman hayati dengan kehidupan manusia yang berkelanjutan. Untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan, pemerintah, masyarakat. organisasi-organisasi kalangan usaha yang bersaama-sama untuk mendukung proses-proses alam esensial yang sangat tergantung pada keanekaraghaman hayati yaitu dengan memelihara sebanyak mungkin keanekaragaman hayati merupakan tujuan sosial dan merupakan komponen strategis utama dalam pembangunan berkelanjutan.

Daya dukung dalam keanekaragaman hayati sangat dipengaruhi oleh tumbuhan dan satwa yang ada yang mana semakin langka dan eksotik dari jenis tumbuhan ataupun satwa akan semakin tinggi nilainya. untuk keberadaan suatu jenis. Dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang ada di Kalimantan Timur sehingga perlu dilakukan Inventarisasi dan verifikasi terhadap keanekaragaman hayati kepada semua elemen yang ada baik dari pemerintah, Pengusaha, Organisasi-organisasi dan mansyarakat sehingga dapat membuka wawasan dan menumbuhkan sikap menjaga hutan untuk dimanfaatkan tanpa merubah fungsi dan peruntukkan kawasan hutan.

Keanekaragaman hayati terdiri dari keanekaragaman spesies, ekosistem dan genetik.  Ekosistem adalah kumpulan dari berbagai spesies yang masing-masing memiliki populasi tertentu yang seimbang dan secara bersama-sama menempati kawasan yang memiliki factor non-hayati yang sama.

Setiap spesies akan membentuk variasi dan umumnya keturunannya akan melakukan pemencaran, jika keturunannya terpencar dan dapat bertahan hidup di tempat lain denga faktor non-hayati yang agak berbeda kemudian dapat saling kawin dengan variasi serupa secara terus menerus maka dapat terbentuk variasi dari awal dengan genetic yang berbeda maka dengan demikian dapat timjubul keanekaragaman genetik.

Spesies merupakan bagian dari suatu ekosistem dan merupakan salah satu mata jaring pakan di dalam ekosistem yang ditempati. Hilangnya suatu spesies dapat menyebabkan terputusnya kesinambungan ketersediaan pakan spesies pemangsanya sehingga dapat menyebab punahnya spesies pemangsa tersebut.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai megabiodiversiti, sebutan ini didukung oleh keadaan alam di Indonesia dengan iklim tropis yang menjadi habitat yang cocok bagi berbagai flora dan fauna dan keanekaragaman ekosistem. Dimana semua mahluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya baik itu faktor biotik maupun faktor abiotik.

Faktor biotik merupakan bagian – bagian dalam ekosistem yang merupakan makhluk-makhluk hidup misalnya tumbuhan, sedangkan faktor abiotik merupakan bagian dalam ekositem yang tidak hidup misalnya ilkim, cahaya, air, tanah, tingkat keasaman tanah, dan kandungan mineral dalam tanah.

Namun beberapa kejadian menunjukkan bahwa pada saat-saat tertentu suatu ekosistem tidak dapat menyediakan pakan bagi spesies pendukungnya sehingga pada saat-saat tertentu suatu spesies terpaksa harus bermigrasi ke ekosistem yang lain. Sedangkan fakta yang lain menunjukkan bahwa ekosistem penyedia pakan bagi spesies tertentu tidak dapat dimanfaatkan sebagai tempat perkembangannya.

Kerusakan habitat telah memainkan peran penting dalam kepunahan, terutama terkait dengan kerusakkan hutan tropis, hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap kerusakkan ekosistem hayati yaitu : kelebihan penduduk, penggundulan hutan, pencemaran ( polusi udara, polusi air, pencemaran tanah ) dan pemanasan global atau perubahan iklim.

UU No 5. tahun 1994 pasal 2 ttg Keanekaragaman Hayati, keanekaragaman diantara mahluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lainnya, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antara spesies dengan ekosistem. qSumber Daya Hayati (SDH) mencakup sumber daya genetik (SDG), organisme atau bagiannya, populasi atau komponen biotik ekosistem-ekosistem lain dengan manfaat dan nilai yang nyata atau potensial untuk kemanusiaan qSumber daya genetik (SDG) : bahan genetik yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

Sumber Daya Hayati (SDH) mencakup sumber daya genetik (SDG), organisme atau bagiannya, populasi atau komponen biotik ekosistem-ekosistem lain dengan manfaat dan nilai yang nyata atau potensial untuk kemanusiaan qSumber daya genetik (SDG) : bahan genetik yang mempunyai nilai nyata atau potensial

Diperlukan gerakan penyadaran PARTISIPASI MASYARAKAT akan pentingnya Pelestarian SDG Lokal Kaltim guna kepentingan seluruh masyarakat, dalam rangka mencapai kecukupan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Rapat Daring Pokja Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayari Kalimantan Timur Tahap ke Empat

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Seperti diketahui bahwa tujuan dari Rencana Induk Pengelolaan Keenakearagaman Hayati Provinsi Kalimantan Timur ini adalah untuk memberikan gambaran dan arahan dalam mengelola sumberdaya hayati yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur sehingga dalam pengelolaannya secara teknis dapat berjalan secara terstruktur, sistematis dan terukur, dengan tujuan akhir bahwa pengelolaan keanekaragaman hayati ini secara lestari dapat tercapai.

Pada rapat yang dipimpin oleh Bapak Fahmi Himawan, ST, MT. Selaku Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur secara daring (11/08) ini disampaikan progres yang telah dicapai.

Dipaparkan bahwa dari hasil pemantauan atas keanekaragaman spesies di Kalimantan Timur, terdata lebih dari 3000 jenis vegetasi, lebih dari 300 jenis burung yang hidup secara alami, lebih dari 250 jenis mamalia yang beberapa diantaranya merupakan mamalia langka spesies penting di Kaltim, serta lebih dari 100 jenis amphibi dan reptil.

Juga teridentifikasi beberapa permasalahan pokok pada pengelolaan Kehati yang harus diselesaikan, yaitu masalah pengelolaan dan pemanfaatan data keanekaragaman hayati yang belum optimal, adanya perubahan bentang alam dan tutupan lahan, adanya ekspolitasi sumber daya alam secara berlebihan, minimnya sumber daya manusia yang kompeten, serta kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati yang belum maksimal.

Berdasarkan hal tersebut, terhadap dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati sebelumnya, tim penyusun telah menyelesaikan pembaharuan isi dokumen, perbaharuan data, tambahan rencana kerja, serta rencana konsultasi publik. Dimana hingga saat ini, tim telah menyelesaikan perbaharuan dan perbaikan isi dokumen pada bab 1 hingga bab 3.

Dan target/rencana selanjutnya, tim akan melakukan konsultasi publik terhadap dokumen yang telah tersusun, sebagai masukan dari masyarakat dalam menyempurnakan dokumen RIP Kehati ini.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Kegiatan Bakti Masyarakat Hari Pramuka ke 59 di DLH Kaltim

Category : Uncategorized

SAMARINDA – “Satu hari satu kebaikan”, tagline yang dicanangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur pada Peringatan Hari Pramuka ke 59 dengan tema “Peran Gerakan Pramuka Ikut Membantu dalam Penanggulangan Bencana Covid 19 dan Bela Negara”

Demikian dijelaskan oleh Bapak Drs, Ayi Hikmat, M.Si selaku Sekretaris Dinas saat prosesi penanaman pohon di Area Pengembangan Tanaman Kehati Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan kegiatan dari Saka Kalpataru Dinas Lingkungan Hidup (11/08).

Saka Kalpataru merupakan salah satu Satuan Karya Pramuka di Gerakan Pramuka yang khusus bergerak dalam bidang cinta lingkungan hidup. Saka yang dibentuk atas kerjasama antara Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dengan Kementerian Lingkungan Hidup ini menekankan pada isu lingkungan, pengelolaan sampah, perubahan iklim dan konservasi keanekaragaman hayati.

Terdiri dari 3 (tiga) Krida, yaitu Krida  Pengelolaan Sampah, berkaitan dengan tupoksi Bidang Pengelolaan Sampah. Kemudian Krida Perubahan Iklim, berkaitan dengan Bidang Tata Lingkungan Seksi Pemeliharaan. Serta Krida Konservasi Keanekaragaman Hayati, berkaitan dengan Bidang Tata Lingkungan Seksi Pemeliharaan.

Perubahan iklim dan lingkungan saat ini merupakan dampak dari perubahan kemajuan teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang berlebihan, sehingga berdampak mengganggu keseimbangan ekosistem, menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman hayati.Di wilayah daratan, tanah, sungai, danau telah tercemar, kekurangan dan kesulitan air bersih menjadi masalah sehari-hari yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat.

Kerusakan dan pencemaran lingkungan tidak hanya terjadi di daratan, namun juga terjadi di pesisir dan laut. Degradasi pesisir, hilangnya hutan mangrove akibat berubah fungsi menjadi tambak, penebangan mangrove, abrasi pantai, pemboman terumbu karang, serta eksploitasi hasil laut secara berlebihan mengakibat hilang dan berkurangnya keanekaragaman hayati di pesisir dan di laut.

Pengelolaan sumber daya alam untuk pemanfaatan secara bijaksana, berkesinambungan perlu diupayakan dengan mengubah perilaku dan sikap masyarakat khsususnya anggota Gerakan Pramuka, akan pentingnya kesadaran, pengetahuan dan keterampilan tentang lingkungan dan isu permasalahan lingkungan.

“Untuk itu Gerakan Pramuka harus berperan aktif dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan,Pramuka sebagai Patriot Lingkungan Hidup harus memiliki semangat cinta lingkungan untuk tetap terus menjaga, memelihara dan melindungi kelestarian lingkungan hidup” lanjut beliau.

Untuk diketahui, bahwa berbagai kegiatan pelestarian lingkungan hidup telah dicanangkan, Gerakan Aksi LIngkungan (GAUL), Gerakan menanam sati Pramuka satu pohon, Lihat Sampah Ambil (LISA), Perangi (pungut) Sampah Plastik.

“Gudep Ramah Lingkungan merupakan kegiatan penghijauan dan pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan oleh Gerakan Pramuka, hal baik ini harus dapat terus ditingkatkan, dikembangkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan” tutup beliau.

(PPID DLH Prov. Kaltim)