Monthly Archives: September 2020

Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2020 dan Penganugerahan Adiwiyata serta Program Peringkat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) Provinsi Kalimantan Timur

Category : Uncategorized

Samarinda – Bertempat di ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (28/09), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2020 dan Penganugerahan Adiwiyata serta Program Peringkat Pengelolaan Lingkungan HIdup Provinsi Kalimantan Timur.

Penganugerahan yang dilakukan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Bapak DR.Ir.H. Isran Noor M.Si  ini menghadirkan 12 perusahaan penerima peringkat Emas dan 8 sekolah Adiwiyata Provinsi kalimantan Timur secara langsung serta lebih dari seratus undangan secara daring.

Dalam kesempatan yang diberikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimntan Timur, Bapak E.A. Rafiddin Rizal, ST, M.Si memaparkan bahwa dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2020 ini, telah dilakukan berbagai rangkaian kegiatan lingkungan hidup, diantaranya adalah Program Peringkat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) dan Adiwiyata.

DLH Prov.Kaltim melaksanakan penilaian terhadap kinerja perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui program PROPER dengan jumlah perusahaan sebanyak 252 peserta, yang terdiri dari sektor industri/jasa, sektor industri kelapa sawit, sektor pertambangan batubara, dan sektor kehutanan 232 peserta perusahaan akan diberikan peringkat, sedangkan 20 tidak dinilai karena terkena sanksi, pailit dan mengundurkan diri.

DLH Prov.Kaltim juga terlibat aktif dal dalam mendukung program penghargaan yang diberikan kepada dunia pendidikan yang dinilai berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah atau Adiwiyata. Penghargaan Adiwiyata provinsi tahun 2020 ini diberikan kepada 56 sekolah dengan perwakilan 8 kab/kota, dengan rincian perolehan penghargaan dari Kota Balikpapan sejumlah 23 sekolah, Kota Samarinda 8 sekolah, Kota Bontang 5 sekolah, Kab.Kukar 8 sekolah, Kab.PPU 5 sekolah, Kab.Paser 5 Sekolah Kab, berau 1 sekolah dan Kab.Kutim sejumlah 1 sekolah.

Dikarenakan masih berada pada masa pandemi Covid-19 saat ini, maka pelaksanaan penganugerahan harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dengan mematuhi ketentuan jumlah maksimal peserta dalam satu ruangan. Oleh karena itu kegiatan penganugerahan Adiwiyata serta Program Peringkat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan langsung oleh Bapak Gubernur kali ini hanya diberikan kepada 12 perserta PROPER peringkat emas dan 8 sekolah adiwiyata yang diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup masing-masing Kabupaten/Kota.

Dengan daftar penerima PROPER dengan ketegori emas yang diserahkan langsung oleh Gubernur Kaltim sebagai berikut :

    1. Pupuk Kalimantan Timur
    2. Kideco Jaya Agung
    3. Badak NGL
    4. Kaltim Prima Coal
    5. Komatsu Remanufacturing Asia
    6. Berau Coal Site Binungan
    7. Rumah Sakit Pupuk Kalimantan Timur
    8. Alamjaya Bara Pratama
    9. Kaltim Methanol Industri
    10. ITCI Hutani Manuggal
    11. Jembaya Muarabara
    12. Fajar Surya Swadaya

Daftar sekolah penerima Adiwiyata yang diserahkan langsung oleh Gubernur Kaltim sebagai berikut :

    1. SD Negeri 003 Balikpapan Timur, Kota Balikpapan
    2. SD Negeri 008 Palaran, Kota Samarinda
    3. SMA Negeri 2 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara
    4. SD Negeri 010 Bontang Selatan, Kota Bontang
    5. MTS Negeri 2 Penajam Paser Utara, Kabupaten Penajam Paser Utara
    6. SMP Negeri 2 Pasir Belengkong, Kabuparen Paser
    7. SMK Negeri 1 Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur
    8. SMP Negeri 1 Tanjung Redep, Kabupaten Berau

(PPID DLH Kaltim)


FGD Pembahasan Desain Fitur Safeguards dan BSM di Dalam Portal MMR Kaltim

Category : Uncategorized

Samarinda – Dibuka oleh Kepala Dinas, Bapak E.A. Rafiddin Rizal, ST, M.Si, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) pembahasan desain fitur safeguards dan BSM dalam portal MMR.

Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim beserta jajaran Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini diselenggarakan secara daring di Ruang Rapat Adiwiyata.

“Sebagaimana kita pahami, bahwa Provinsi Kaltim telah dipilih oleh Pemerintah Indonesia sebagai lokasi percontohan “Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degrdasi Hutan (REDD+)” buka beliau.

FCPF Carbon Fund merupakan sebuah implementasi program untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) dengan skema pembayaran berbasis kinerja. Dimana untuk mengimplementasikan pembayaran berbasis kinerja atau sering disebut Result Based Payment (RBP) dalam rangka REDD+ diperlukan sistem Measurement (Pengukuran), Monitoring (Pemantauan), Reporting (Pelaporan) and Verification (Verifikasi) (MMR/MRV).

 “Untuk itu, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur telah membangun sebuah portal data Measurement, Reporting and Verification (MRV/MMR) berbasis REDD+ yang nantinya akan digunakan sebagai tempat informasi data terkait kondisi emisi di Provinsi Kalimantan Timur dari sektor lahan khususnya dari deforestasi dan degradasi hutan yang tentunya akan mendukung pelaksanaan program FCPF- Carbon Fund di Kalimantan Timur” lanjut beliau.

Hingga saat ini,  progres Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan tim sedang mengembangkan portal MRV/MMR ini serta menambah skema Beneffit Sharing Plan (BSP) dan Safeguard kedalam portal data MRV/MMR sehingga harapannya system portal ini dapat memiliki informasi yang lebih lengkap dalam mendukung program FCPF-Carbon Fund di Kalimantan Timur.

“Berkaitan dengan hal tersebut maka perlunya dilakukan pembahasan lebih mendalam mengenai bagaimana desain fitur yang ada dalam safeguards dan BSM yang kemudian akan dimasukkan kedalam system portal MRV/MMR Dinas Lingkungan Hidup Prov.Kaltim yang saat ini sudah ada, kami di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sangat berterima kasih terutama pada P3SEKPI-KLHK yang telah membantu hingga terlaksananya kegiatan ini dan tidak lupa juga saya ucapkan terimaksih kepada Bapak/Ibu yang telah hadir dalam acara ini dan kami mohon berkenan untuk dapat mengikuti kegiatan ini hingga tuntas dan dapat memahami dengan jelas” pungkas beliau.

(PPID DLH Kaltim)


Rakor Pemeriksaan UKL-UPL Pembangunan Taman dan Prasarana & Sarana Umum (PSU) Kota Samarinda

Category : Uncategorized

Samarinda – Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda berencana akan membangun Taman dan Prasarana & Sarana Umum (PSU) pada lahan seluas ± 37.660 m2 atau 3,7 Ha yang berlokasi di Kelurahan Karang Asam Ulu dan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan rencana lokasi kegiatan  berada  di Jl. Slamet Riyadi, bersebelahan dengan  Masjid Darunni’mah hingga jembatan kembar dengan koordinat lokasi  0˚30’57”S dan 117˚07’03”E.

Hal tersebut dipaparkan pada Rapat Koordinasi Pemeriksaan UKL UPL yang diselenggarakan di ruang  rapat Adipura Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur (11/09).

Berdasarkan dengan permohonan yang disampaikan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka arahan dari Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut.

Pertama,  berdasarkan pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)  PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) disebutkan bahwa pemohon perizinan berusaha terdiri atas pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan, sehingga dalam hal ini kegiatan yang pemrakarsanya adalah Pemerintah tidak termasuk sektor usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusahanya di dalam sistem OSS, oleh Karena itu untuk penyusunan dokumen lingkungan mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Kedua, berdasarkan Lampiran I angka romawi IV huruf  A bidang Multisektor Peraturan Menteri  LHK Nomor : P38 / MENLHK / SETJEN / KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, maka hasil analisis terhadap skala/besaran kegiatan dimaksud adalah : Kegiatan kegiatan pembangunan bangunan gedung dengan luas lahan ≥ 5 ha atau Bangunan ≥ 10.000 m2, termasuk kategori kegiatan wajib Amdal, maka disimpulkan rencana kegiatan Pembangunan Taman dan PSU Kota Samarinda oleh DLH Kota Samarinda, tidak termasuk kriteria wajib Amdal tidak wajib memiliki Amdal.

Ketiga, mengacu pasal 34 pasal 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa setiap usaha yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal maka wajib memiliki UKL-UPL.

Keempat, berdasarkan pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Dalam Hal Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota bertindak sebagai Pemrakarsa dan kewenangan penilaian Amdalnya berada di Kabupaten/Kota yang bersangkutan, penilaian Amdal terhadap Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi, sehingga rencana kegiatan Pembangunan Taman dan PSU oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim dalam melakukan pemeriksaan dokumen UKL-UPL.

(PPID DH Prov. Kaltim)


Penyemprotan Disinfektan Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

Category : Uncategorized

Samarinda – Kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi kalimantan Timur, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur untuk kedua kalinya melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan di lingkungan kantor (15/09).

Beranggotakan  5 orang, kegiatan penyemprotan dilakukan di seluruh lingkungan kantor, dalam ruangan maupun luar ruangan termasuk musholla dan area  parkir.

“Kegiatan penyemprotan ini yang merupakan yang kali kedua dilaksanakan” demikian diutarakan Bapak Sekretaris Dinas  Drs. Ayi Hikmat, M.Si di sela kegiatan penyemprotan berlangsung.

“Di tengah kondisi pandemi Covid 19 yang semakin meningkat ini, kita harus semakin peduli, tindakan pencegahan seperti ini merupakan salah  satu langkah kepedulian  tersebut” lanjut beliau..

“Diharapkan dengan diadakannya penyemprotan ini, memberikan rasa aman bagi setiap pegawai yang menjalankan piket kerja di kantor ” tutup beliau.

Dilansir dari press  release Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan Timur, update hingga tanggal 14 September 2020 sebagai berikut :

 

Disribusi Kasus Berdasarkan Kasus Suspek, Konfirmasi, Discarded, Probable dan Dalam Proses Pemeriksaan per Kabupaten/ Kota di kalimantan Timur

Data Perkembangan Kasus Konfirmasi, Sembuh dan Meninggal di Kalimantan Timur

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Penandatanganan PKS dan SPKS Kegiatan FIPC dan Fasilitasi MMR

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Dihadiri oleh Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLHK, Ir. Emma Rachmawati, M.Sc, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur E.A. Rafiddin Rizal, ST, M.Si, dilaksanakan kegiatan penandatanganan  Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) kegiatan Free, Prior and Informed Consent (FIPC)/Padiatapa dan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Measurement, Monitoring and Reporting (MMR) dari anggaran Readiness Fund FCPF-CF Tahun 2020 antara Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Hal ini merupakan salah satu tindak lanjut dari ditunjuknya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pilot Project program penurunan emisi REDD+ berbasis yurisdiksi Forest Carbon Partnership Facilities – Carbon Fund (FCPF-CF). Dan dalam tahap kesiapan untuk meningkatkan kapasitas pengelola dan pelaksana REDD+ Dinas Lingkungan Hidup memperoleh kepercayaan untuk mengelola anggaran Readiness FCPF-CF tahun 2020.

Untuk diketahui, Padiatapa merupakan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan. Dimana hal ini mengacu pada hak masyarakat adat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan untuk tindakan yang akan mempengaruhi tanah, wilayah dan sumber daya alam milik masyarakat adat. Dan dalam hal ini adalah project program penurunan emisi REDD+.

Padiatapa telah diakui dalam Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan dalam dokumen-dokumen yang lain, dan berhubungan dengan hak-hak individu dan kolektif masyarakat adat, seperti harta dan penentuan nasib sendiri.

Dengan memegang prinsip dasar dimana pada proses pengambilan keputusan yang disepakati harus bebas dari paksaan, intimidasi dan manipulasi, juga harus mencerminkan penghormatan terhadap konsensus adat.

Kegiatan penandatangan ini merupakan tahap lanjutan dari rangkaian project program penurunan emisi REDD+ di Kalimantan Timur. Karena sebelumnya, untuk memberikan informasi kepada msyarakat di beberapa wilayah Kalimantan Timur, telah dilakukan sosialisasi yang dilakukan oleh tim Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) dengan dibantu dengan rekan rekan mitra pembanguna Provinsi Kalimantan Timur.

Pada kegiatan yang juga dihadiri oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) dan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim ini, Rizal mengatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur siap menjadi partner kerja Direkturat Jenderal  Pengendalian Perubahan Iklim KLHK dalam menjalankan dan menyelsaikan dengan baik kegiatan ini.

Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa dengan penandatanganan ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen penuh pada kegiatan ini agar dapat memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat adat dan lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Timur.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Rapat Teknis Penilaian Dokumen Andal dan RKL RPL PT. Multi Harapan Utama

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Dibuka oleh Kepala Dinas, Bapak Rafiddin Rizal, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menjalankan agenda Rapat Tim Teknis Penilaian Dokumen Andal dan RKL RPL PT. Multi Harapan Utama.

Multi Harapan Utama (PT. MHU) merupakan kontraktor pertambangan batubara yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan Wilayah PKP2B1 dengan luas areal ± 39.971,79 ha yang berlokasi di Kab. Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

Pada kesempatan kali ini, disampaikan bahwa PT. MHU berencana melakukan perubahan sebagai berikut,

Pertama, usaha dan/atau kegiatan terkait dengan penambahan kapasitas produksi dari 12 juta MT/Tahun menjadi 23 juta MT/Tahun dan perubahan durasi waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan.

Kedua, penambahan atau perubahan sarana prasaranya berupa pembangunan 1 unit stockpile di sub blok Loa Gagak, pemanfaatan air permukaan pada kegiatan operasional produksi batubara (penyiraman jalan hauling dan workshop) dan kegiatan aktifitas mess dan kantor, kegiatan pengerukan/dredging kolam pelabuhan pada Loa Kulu Coal Terminal (LKCT) dengan volume pengerukan sebesar 39.712,68 m3 dan pada Teluk Dalam Coal Terminal (TDTC) yang memiliki volume pengerukan sebesar 39.858,39 m3 serta hasil keruk pada kedua lokasi tersebut diserahkan pada penambang pasir terdekat, serta pembangunan jalan hauling dan penambahan kegiatan unload barge / blending dari pertambangan batubara di sekitar.

Ketiga, perubahan dan pendetailan tahapan kegiatan penambangan berupa penambahan metode penambangan auger mining (penambangan pada dinding-dinding open pit yang sudah tidak ekonomis lagi dioperasikan dengan tambang terbuka karena striping ratio tinggi /ultimate pit limit), melakukan penambangan bersama dengan pemilik konsesi tetangga pada pit perbatasan, dan perubahan jumlah danau pasca tambang/void.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan ini, disampaikan oleh pihak PT.KRN bahwa mereka telah memiliki beberapa perizinan.

SK Menteri ESDM No. 240.K/30/DJB/2017  tanggal 3 April 2017 tentang Penciutan IV Tahap Kegiatan Operasi Produksi pada Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. MHU dengan luasan PKP2B menjadi 39.972 ha.

SK Gubernur Kaltim No. 660.1/K.294/2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batubara PT. MHU Izin KP PKP2B KW.00PB0430 Luas Areal ± 46.218,35 ha Lokasi di Kec. Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan, dan Sebulu Kab. Kutai Kartanegara serta Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda Prov. Kaltim.

SK Kelayakan Lingkungan No. 503/1755/LINGK/DPMPTSP/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 dan SK Izin Lingkungan No. No. 503/1756/LINGK/DPMPTSP/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017  atas Adendum Rencana Usaha dan/atau Kegiatan  Pertambangan Batubara oleh PT. MHU Izin KP PKP2B KW.00PB0430 dengan kapasitas Total Produksi Batubara 12 Juta MT/Tahun dan Luas Areal ± 39.971,79 ha yang Berlokasi di Kec. Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dan Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda Prov. Kaltim.

Keputusan Menteri Kehutanan RI melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 31/1/IPPKH/PMA/2017 tanggal 9 November 2017 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi Tetap An. PT. MHU di Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim seluas 3.620,08 ha.

Serta Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 2692/31/DJB/2017 tanggal 19 Desember 2017 perihal Persetujuan Revisi Studi Kelayakan PT. MHU.

Berdasarkan dengan permohonan yang disampaikan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka arahan dari Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut.

Pertama, terkait kegiatan rencana pengerukan (dredging) kolam pelabuhan LKCT, berdasarkan data yang disampaikan PT. MHU dapat disimpulkan bahwa lokasi kegiatan pengerukan berada di dalam konsesi PT. MHU.

Kedua, sesuai pasal 85 dan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, kegiatan sektor sumber daya energi dan mineral termasuk sektor usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusahanya di luar sistem Online Single Submission (OSS).

Ketiga, mengacu pada pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012  tentang Izin Lingkungan dan pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan, disebutkan bahwa penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.

Keempat, mengacu Pasal 50 ayat (2) huruf c angka  2, 3, 4 dan 6 pada PP No 27/2012 tentang Izin Lingkungan Hidup dan Pasal 4 ayat (3) huruf c angka 2, 3, 4 dan 6 serta pasal 6 ayat (5) huruf (a) Permen LHK No. P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.I/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan, disebutkan bahwa dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan termasuk dalam kategori perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan yang memenuhi kriteria penambahan kapasitas produksi, perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan, perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan, dan perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan, maka perubahan rencana usaha dan/atau kegiatan PT. MHU dilakukan melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

Kelima, mengacu pada pasal 7 ayat (1)  dan (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.I/7/2018, rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan PT. MHU memenuhi kriteria untuk tidak berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik (DPH) baru atau jenis DPH yang timbul akibat perubahan usaha dan/atau kegiatan sudah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya dan/atau tidak berpotensi mengubah batas wilayah studi.

Oleh karena itu, disimpulkan perubahan Izin Lingkungan PT. MHU dilakukan melalui penyusunan dan penilaian adendum Andal dan RKL-RPL.

Keenam, sesuai lampiran III Permen LHK Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/ KUM.1 / 7 /2018, perubahan usaha dan/atau kegiatan PT. MHU diindikasikan dapat menyebabkan perubahan dampak penting hipotetik (DPH) yang sudah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya, baik perubahan besaran maupun sifat penting dampak, sehingga PT. MHU agar menyusun dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL tipe A.

Dan ketujuh, berdasarkan pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, disebutkan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi lebih dari 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota atau lintas Kabupaten/Kota, dalam hal ini Kab. Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, maka kewenangan penilaian Amdalnya berada di Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Rapat Koordinasi Pemeriksaan UKL-UPL PT.Pertamina (Persero) MOR VI

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, dipimpin oleh Kabid Tata Lingkungan, Bapak Fahmi Himawan, ST, MT, melaksanakan Rapat Koordinasi Pemeriksaan UKL-UPL Rencana Usaha PT.Pertamina (persero) MOR VI Kalimantan Timur.

Pertamina (Persero) Marketing Operasion VI (MOR VI) Kalimantan merupakan perusahaan milik negara (BUMN) di bawah perusahaan induk yaitu PT. Pertamina (Persero) yang berlokasi di Kelurahan Kariangau dan Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Pada rapat kali ini, disampaikan bahwa pemrakarsa berencana akan melakukan kegiatan tambahan berupa pendalaman kolam pelabuhan dengan melakukan pengerukan/dredging di sekitar area dermaga konstruksi dan operasi, untuk menunjang kegiatan pembangunan terminal BBM Tanjung Batu (tangki timbun, jetty, dan submarine pipeline) beserta fasilitas pendukungnya di Kota Balikpapan Prov. Kaltim.

Dipaparkan bahwa kegiatan pengerukan kolam pelabuhan dan pembuangan hasil keruk ini belum terlingkup dan berada di luar batas wilayah studi dokumen Amdal Terminal BBM Tanjung Batu PT. Pertamina (Persero) MOR VI Kalimantan.

Dengan deskripsi  kegiatan yang akan dilakukan meliputi rencana kegiatan pengerukan kolam pelabuhan di area rencana Jetty 3 dan jetty 4 Terminal BBM Tanjung Batu dengan luas kurang lebih 70.245 m2, volume kurang lebih 440.398,08 m3 dan kedalaman teluk min -8,5 mLWS.

Selain itu, ditentukan pula titik koordinat rencana lokasi pembuangan hasil keruk/dumping sebagai berikut :

titik Titik Koordinat Pengerukan
A LS = 1o 12’ 4,72”     BT = 116o 47’ 3,83”
B LS = 1o 12’ 9.70”     BT = 116o 47’ 9,33”
C LS = 1o 12’ 20,12”   BT = 116o 47’ 8,55”
D LS = 1o 12’ 19,34”   BT = 116o 47’ 4,83”
E LS = 1o 12’ 13,22”   BT = 116o 47’ 3,31”

Dengan Alternatif titik koordinat :

Alternatif

lokasi

Titik Koordinat

Dumping

Kedalaman

(m)

Jarak garis pantai

(mil laut)

1 LS = 1o 21’ 29,68”

BT = 117o 5’ 43,30”

56 8,78
2 LS = 1o 19’ 42,12”

BT = 117o 4’ 46,61”

54 10,78
3 LS = 1o 17’ 23,23”

BT = 117o 6’ 44,51”

50 8,55

Untuk dapat melaksanakan kegiatan ini, disampaikan bahwa PT.Pertamina (Persero) MOR VI telah memiliki beberapa perizinan.

Perizinan pertama yaitu Berita Acara Rekomendasi Titik Lokasi Dumping Dalam Rangka Kegiatan Pendalaman Kolam Pelabuhan Untuk Rencana Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Tanjung Batu PT. Pertamina (Persero) yang ditandatangani oleh KSOP Kelas I Balikpapan, Distrik Navigasi Kelas I Samarinda, LANAL Balikpapan, PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Balikpapan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia/HNSI Kota Balikpapan, PT. Pertamina Trans Kontinental Shorebase Tanjung Batu, PT. Pertamina (Persero) MOR VI Kalimantan,dan PT. Sucofindo (Persero) Cabang Balikpapan.

Kemudian, Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim Nomor : 523/946/II.c/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal tanggapan permohonan rekomendasi kesesuaian kegiatan dumping dengan alokasi Ruang RZWP3K Prov. Kaltim.

Serta Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120200840621 tanggal 2 Agustus 2018 dan Izin Lingkungan Komitmen tanggal 27 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Maka, berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Komisi Penilai Amdal Prov. Kaltim menyampaikan bahwa sesuai dengan peraturan dan kebijakan maka disampaikan sebagai berikut

Pertama, mengacu pasal 85 dan lampiran  PP No. 24 Tahun 2018  tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) yang menyebutkan bahwa kegiatan pengerukan kolam putar dermaga untuk kegiatan kepelabuhanan termasuk di dalam sektor Perhubungan  perizinan berusahanya masuk di dalam sistem OSS.

Kedua, mengacu Lampiran I huruf F bidang Perhubungan Permen LHK Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, maka kegiatan pengerukan perairan dengan capital dredging dengan volume ≥ 500.000 m3, termasuk kategori kegiatan wajib Amdal dan kegiatan penempatan hasil keruk di laut dengan volume ≥ 500.000 m3 atau luas area penempatan hasil keruk ≥ 5 ha termasuk kategori kegiatan wajib Amdal, Sehingga dari rencana kegiatan dredging kolam pelabuhan dan dumping hasil keruk oleh PT. Pertamina (Persero) MOR VI Kalimantan tidak termasuk kategori kegiatan yang wajib memiliki Amdal.

Ketiga, berdasarkan pasal 34 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, maka wajib memiliki UKL-UPL.

Dan keempat, dengan memperhatikan pasal 34 huruf b dan pasal 35 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.26/MENLHK/SETJEN/ KUM.I/7/2018 tentang Pedomaan Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) disebutkan bahwa untuk usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai  ke arah laut lepas dan/atau perairan kepulauan menjadi kewenangan gubernur yang pemeriksaan UKL-UPL-nya dilakukan oleh kepala instansi lingkungan hidup provinsi. Kegiatan PT. Pertamina (Persero) MOR VI Kalimantan yang terdiri dari kegiatan dredging kolam pelabuhan di perairan laut Teluk Balikpapan dan dumping  hasil keruk di perairan laut Selat Makasar berada di ≤ 12 mil laut dari garis pantai. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan pemeriksaan UKL-UPL PT. Pertamina (Persero) MOR VI Kalimantan  dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, sehingga rencana usaha dan/atau kegiatan PT. Pertamina (Persero) MOR VI Kalimantan kewenangan pemeriksaan UKL-UPL dan persetujuan rekomendasi UKL-UPL berada pada Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Timur.

 (PPID DLH Prov. Kaltim)


Kegiatan Validasi KLHS RTRW Kabupaten Kutai Barat

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Menjalankan amanah Undang – Undang No 32. Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka dilakukan secara daring menggunakan zoom meeting, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur pada hari Rabu (26/08) menjalankan agenda pelaksanan Rapat Rapat Pravalidasi Dokumen KLHS RTRW Kabupaten Kutai Barat.

Rapat yang dibuka oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Bapak Fahmi Himawan,ST.,MT ini dihadiri secara daring oleh Tim Validasi sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor : 660.2/K.47/2020 tentang Pembentukan Tim Validasi KLHS Tingkat Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari perwakilan instansi diantaranya Bapedda Prov Kaltim, Biro Hukum Setda Prov Kaltim, Tata Ruang PUPR Prov Kaltim, serta dibantu narasumber dari perwakilan Perguruan Tinggi di Samarinda dan difasilitasi oleh Sekretariat Validasi DLH Prov Kaltim, Anggota Kelompok Kerja Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat yang diwakili oleh DLH Kab. Kutai Barat selaku Ketua Pokja, Dinas PUPR Kabupaten Kutai Barat dan Konsultan KLHS RTRW Kabupaten Kutai Barat.

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah dilakukan penjaminan kualitas dilakukan validasi oleh Gubernur, untuk wilayah Kabupaten Kutai Barat dengan tujuan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pembahasan dalam rapat ini mengacu kepada Dokumen KLHS RTRW Kabupaten Kutai Barat 2020 – 2040, diharapkan dalam pertemuan ini akan menghasilkan perbaikan bagi dokumen KLHS RTRW Kabupaten Kutai Barat dalam mewujudkan penataan ruang yang aman , nyaman dan berkelanjutan.

Sesuai  Standart Operasional Pelayanan (SOP) Proses Pravalidasi, maka penerbitan persetujuan validasi berlangsung selama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen perbaikan KLHS diterima oleh Sekretariat Validasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Persetujuan Validasi KLHS harus diumumkan kepada masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya persetujuan validasi sebagai salah satu sifat KLHS yaitu terbuka dan dapat diakses oleh publik.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Rapat Teknis Penilaian Dokumen Andal dan RKL RPL PT. Sinar Damai

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Senin (31/08) bertempat di ruang rapat Adipura Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, berlangsung secara daring Rapat Tim Teknis Penilaian Dokumen Andal dan RKL RPL Rencana dan/atau Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Tanaman Industri (UPHHK-HTI) oleh PT Sinar Damai.

Pada rapat yang dipimpin oleh Kabid Tata Lingkungan, Bapak Fahmi Himawan, ST, MT ini, PT. Sinar Damai yang merupakan perusahaan swasta bergerak di bidang Agorbisnis salah satunya sektor kehutanan yaitu Hutan Tanaman Industri (HTI), berencana melakukan kegiatan dan/atau Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) dengan areal seluas ± 8.750 Ha yang berlokasi di Kampung Kasai dan Teluk Semanting Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan ini, disampaikan oleh pihak PT.KRN bahwa mereka telah memiliki beberapa perizinan.

Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan perpanjangan rekomendasi terhadap permohonan IUPHHK-HTI atas nama PT. Sinar Damai di Kabupaten Berau seluas + 29.886 hektar pada tanggal 14 Juni 2016 dengan nomor : 503/113/REKOM IUPHHK-HTI/BPPMD-PTSP/ VI/2016.

Surat persetujuan IUPHHK-HTI PT. Sinar Damai di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan komitmen dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor : S.445/PHPL/KPHP/HPL.0/10/2019 pada tanggal 28 Oktober 2019 bahwa pada prinsipnya Kegiatan UPHHK-HTI PT. Sinar Damai dapat disetujui dengan komitmen atas areal seluas + 8.750 ha di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, pemenuhan komitmen yang harus dipenuhi berupa Penyusunan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja paling lama 20 (Dua puluh) hari kerja, penyusunan Amdal atau UKL-UPL paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, serta membayar iuran Izin Usaha dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Pembayaran IUPHH diterbitkan.

Surat dari Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor : S.149/KPHP/ PHP/HPL.0/04/2020 pada tanggal 29 April 2020 Perihal : Permohonan Perpanjangan Surat Persetujuan IUPHHK_HTI a.n. PT. Sinar Damai dengan komitmen di Provinsi Kalimantan Timur.

Juga nomor Induk Berusaha (NIB)  9120307212386 tanggal 28 Februari 2019 dan Izin Lingkungan tanggal 14 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission).

Maka, berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Komisi Penilai Amdal Prov. Kaltim menyampaikan bahwa sesuai dengan peraturan dan kebijakan maka disampaikan sebagai berikut

Pertama, berdasarkan pasal 85 dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission / OSS), disebutkan bahwa sektor lingkungan hidup dan kehutanan termasuk sektor usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusahanya masuk kategori di dalam sistem OSS dalam rangka percepatan pelayanan berusaha.

Kedua, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, pada Lampiran I huruf E bidang Kehutanan untuk jenis kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman (HT) skala/besaran ≥ 5.000 (di luar Land Swap) adalah Wajib Amdal.

Ketiga, berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, maka untuk penyusunan dokumen Amdal UPHHK-HA penilaiannya berada di Komisi Penilai Amdal (KPA) Provinsi, maka rencana UPHHK-HA PT. Sinar Damai merupakan kewenangan Gubernur dan penilaian Amdalnya dilakukan Komisi Penilai Amdal (KPA) Provinsi.

Sehingga dari skala/besaran rencana kegiatan dan / atau Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) oleh PT. Sinar Damai wajib memiliki dokumen Amdal yang perizinan berusahanya masuk kategori di dalam sistem OSS dan kewenangan penilaian berada di Komisi Penilai Amdal Prov. Kaltim.

(PPID DLH Prov. Kaltim)