Monthly Archives: November 2020

Bimtek RPP PPLH Kalimantan Timur

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Terkait dengan Pengaturan Sektor Lingkungan Hidup dalam Undang Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Mengadakan kegiatan Webinar Pembinaan Pelaksanaan Manajemen KPA dan Kelengkapan Data Amdal dan UKL-UPL pada Dinas Lingkungan Hidup.

Menghadirkan seluruh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, sebagai pembicara utama pada kegiatan kali ini adalah Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir. Ary Sujianto, MSE.

Di awal paparannya, Ary memberikan penjelasan bahwa strukur pendekatan pada penyusunan RPP Pelaksanaan Undang Undang Cipta Kerja Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupyaitu menyusun ketentuan baru dan mencabut PP yang lama.

Dalam hal ini bab II pada P.27/2012, kemudian perubahan pasal dalam batang tubuh PP eksisting dan menyusun ketentuan baru  yang belum diatur, dalam hal ini bab III pada PP. 19/1999, PP. 41/1999, PP. 150/2000, PP. 82/2001, bab IV pada PP. 101/2014 dan bab V pada PP.46/2017 serta menyusun ketentuan baru yang sebelumnya diatur dalam Permen pada babVI (pengawasan) dan bab VII (sanksi).

Dijelaskan oleh beliau bahwa secara prinsip dan konsep tidak berubah dari konsep pengaturan dalam ketentuan sebelumnya, dimana perubahan lebih diarahkan untuk penyempurnaan kebijakan dalam aturan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan Undang Undang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan kepada setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan namun dengan tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Disampaikan beliau bahwa semangat Undang Undang Cipta Kerja adalah simplifikasi / penyederhanaan regulasi perizinan, izin lingkungan tidak dihilangkan namun tujuan dan fungsinya diintegrasikan ke dalam Perizinan Berusaha, dimana dengan ini maka pelaku usaha tidak perlu mengurus banyak perizinan.

Jadi, Izin Lingkungan terintegrasi ke dalam Perizinan Berusaha, dimana  Persetujuan Lingkungan menjadi persyaratan dalam penerbitan Perizinan Berusaha/Persetujuan Pemerintah, dengan demikian Perizinan Berusaha/Persetujuan Pemerintah tidak bisa diterbitkan jika tidak ada Persetujuan Lingkungan.

Persyaratan dan kewajiban aspek lingkungan yang terdapat dapat Persetujuan Lingkungan dimasukkan ke dalam persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan termuat dalam Perizinan Berusaha/Persetujuan Pemerintah yang diterbitkan.

Matrik RKL-RPL yang termuat dalam Perizinan Berusaha menjadi dasar pelaksanaan pengawasan perizinan dan penegakan hukum bila terjadi pelanggaran terhadap klausul persyaratan dan kewajiban lingkungan yang termuat dalam Perizinan Berusaha.

Serta, pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya namun tetap memberi ruang kewenangan bagi Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Menteri (second line enforcement) untuk dapat melakukan pengawasan lingkungan terhadap pelanggaran yang sifatnya serius yang kewenangan pengawasannya dilakukan gubernur atau bupati/walikota.

Diakhir kesempatannya, Ary menyampaikan apresiasinya kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim atas respon cepatnya terhadap peraturan turunan dari Undang Undang Cipta Kerja khususnya Pengaturan Sektor Lingkungan Hidup. Menurut beliau Kalimantan Timur adalah Provinsi yang pertama berinisiatif mengadakan Bimtek tentang Undang Undang ini dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se- Kalimantan Timur.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Study Pengembangan Sistem Aplikasi Terintegrasi Lingkungan Hidup

Category : Uncategorized

MEDAN – “Kami akan menggali informasi bagaimana terbangunnya SPBE (Sistem Pelaporan Sistem Elektronik) milik DLH Prov.Sumut dan juga pengalaman terbentuknya beberapa UPTD yang ada di DLH Prov.Sumut” demikian diungkapkan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Drs.Ayi Hikmat, M.Si disela kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara (12/11).

Didampingi oleh Kabid Pengendalian dan Pencemaran DLH Prov. Kaltim Ir.Zaratustra Rahmi,M.Si  serta pejabat dan staf lainnya kunjungan kali ini dalam rangka koordinasi guna mendapatkan informasi terkait Sistem Informasi Pengelolaan Lingkungan Terintegrasi  dan Pengelolaan UPTD di DLH Sumut.

“Seperti diketahui, DLH Kaltim telah mengembangkan sebuah aplikasi lingkungan hidup bernama SPARKLING, yaitu layanan yang memberikan kemudahan bagi pengguna layanan penyelenggaraan  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur, dan kunjungan kali ini merupakan salah satu tindak lanjut atas pengembangannya lebih lanjut” ujar Amy sapaan akrabKabid Pengendalian Pencemaran DLH Kaltim tersebut.

Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, tim diterima oleh Drs. Sugiatno,MM Sekretaris DLH Prov.Sumut, dengan hangat beliau menjawab pertanyaan Ayi Hikmat, “Sistem Pelaporan Berbasis Elektronik (SPBE) Lingkungan Hidup di Sumatera Utara dibangun dengan melibatkan pihak ketiga, dengan sistem yang telah teintegrasi antara lain Si Raja Limbah LH, E-Pos Pengaduan LH, Sistem Informasi Persampahan Sumatera Utara dan Informasi Kualitas LH” ujar beliau.

Dijelaskan pula bahwa saat ini DLH Prov.Sumut telah memiliki Sistem Pengelolaan Lingkungan yang telah terintegrasi dan memiliki 4 UPTD yaitu (UPTD Laboratorium Lingkungan, UPTD Pengelolaan Limbah Cair Domestik, UPTD Pengelolaan Persampahan dan UPTD Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba).

Menurut Sugiatno, keberadaan UPTD sangat dibutuhkan dalam pengelolaan lingkungan namun belum semua pihak yang memberikan dukungan sehingga ada kemungkinan UPTD tersebut dibubarkan.

Menutup penjelasannya Sugiatno menyarankan untuk berkunjung ke Danau Toba dan Geopark Nasional Kaldera Toba di Desa Sigulatti, Kabupaten Samosir.

Di akhir pertemuan, Ayi Hikmat menghaturkan terima kasih atas diterimanya tim dengan sangat baik oleh tuan rumah, “Alhamdulillah dan terima kasih kami ucapkan, banyak informasi yang berharga telah kami dapatkan yang tentunya akan diaplikasikan di Kalimantan Timur”  tutup Ayi Hikmat diakhir kunjungannya.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


“Study Tiru” DLH Prov. Kaltim ke Taman Keanekaragaman Hayati DIY

Category : Uncategorized

YOGYAKARTA – Dipimpin langsung oleh Kepala Dinas, Ir.E.A. Rafiddin Rizal,ST, M.Si, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur mengunjungi Taman Keanekaragaman Hayati yang berada di Hutan Adat Wonosadi, Dusun Duren, Desa Beji, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (20/11).

Diterima langsung oleh Ir. Muhammad Taufik Joko Purwanto Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam DLHK Daerah Istimewa Yogyakarta, Rizal selaku pimpinan rombongan, menyatakan bahwa Kalimantan Timur sedang melakukan kajian dalam pembentukan Taman Kehati di Kalimantan Timur.

“Di Indonesia ini, terdapat 10 Taman Kehati, dimana salah satunya yang berada di hutan adat Wonosadi ini”  buka Rizal.

“Kami sedang mempelajari mekanisme pembentukan Taman Kehati ini, oleh karena itu kami mengharapkan pembelajaran langsung dari pelaksana dilapangan mulai dari inisiatif hingga penetapannya, dimana hal ini diharapkan bisa menjadi referensi dengan tujuan menjadi pedoman teknis dalam pembinaan dan evaluasi guna mengembangkan potensi profil taman kehati di Kalimantan Timur.” lanjut beliau

Untuk diketahui, Indonesia memiliki 10 Taman Kehati yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Belitung, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Jombang, Kota Banjarbaru, Kabupaten Sekadau dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ini sendiri, Taman Kehati berada di Kabupaten Gunung Kidul dan terbagi dalam 3 (tiga) lokasi terpisah, yaitu Hutan Wonosadi di kecamatan Ngawen, Hutan Konservasi Tanaman Langka Telaga Jurug di Kecamatan Tepus dan Hutan Konservasi Tanaman Langka Gunung Bajo di Kecamatan Tepus.

Menyambut dengan hangat pertanyaan dari Rizal, Taufik memberikan penjelasannya, bahwa berbeda dengan di Kalimantan Timur, ketiga lokasi Taman Kehati di DIY ini berada diluar kawasan hutan, “ Semua taman Kehati  berada di lokasi yang telah dikelola masyarakat sejak awal”  ujar Taufik.

“Taman Kehati Wonosadi ini berada di Kawasan tanah Sultan Ground, yaitu tanah milik Kesultanan Yogyakarta yang diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola sebagai hutan adat, sehingga proses pengajuan menjadi Taman Kehati lebih mudah dan diterima seluruh masyarakat sekitar” lanjut beliau.

Dipaparkan pula oleh Taufik, untuk mengelola Hutan Adat Wonosadi termasuk juga Taman Kehati sebagai bagiannya ini, maka dibentuk 3 kelompok yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing,  kelompok Kehati, kelompok Konservasi dan kelompok Wisata.

Kelembagaan  yang  ada pada saat ini telah dibakukan melalui SK Kepala Daerah No. 183/KPTS/2010 tentang Penetapan Kelompok Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Gunung Kidul, dimana saat ini Taman Kehati dikelola oleh kelompok tani/masyarakat setempat sesuai dengan lokasinya, dengan instansi koordinator adalah Dinas Lingkungan Hidup DIY (untuk tingkat Provinsi) dan Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Gunungkidul (untuk tingkat Kabupaten).

Pada kesempatan kali ini, Rizal dan tim juga berkesempatan mengunjungi langsung kawasan Taman Kehati Wonosadi ini, dengan bentang lahan yang berada di ketinggian antara 136-189 m dpl, terdapat banyak jenis tumbuhan termasuk juga tumbuhan langka diantaranya pulai (Alstonia scholaris), wuni (Antidesma bunius), huru sintok (Cinnamomum sintoc), jamblang (Eugenia cumini), kepel (Stelechocarpus burahol) dan kepuh (Sterculia foetida).

“Alhamdulillah banyak pelajaran yang bisa kami dapatkan, terutama bagaimana masyarakat desa dengan kepeduliannya bisa membentuk taman kehati seluas 5 hektar didalam kawasan Hutan Adat ini, semoga hasil pembelajaran kali ini bisa diaplikasikan di Provinsi Kalimantan Timur” pungkas Rizal di akhir kunjungannya.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Workshop Konservasi Habitat Pesut

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Keanekaragaman hayati dan sumber daya perikanan yang ada di Daerah Mahakam Tengah (DMT) merupakan aset yang tak ternilai dalam menunjang keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan.

Daerah ini merupakan lahan basah dan paparan banjir yang juga termasuk danau-danau besar dan kecil, serta rawa air tawar dan gambut, juga merupakan habitat utama lumba-lumba air tawar, Pesut Mahakam (Orcaella brevirostris) yang terdaftar sebagai Sangat Terancam Punah (Daftar Merah IUCN). Habitat Pesut Mahakam terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, provinsi Kalimantan Timur.

Survey populasi dan penyebaran Pesut dilakukan secara independen mulai dari tahun 1999-2002 oleh peneliti dari Universitas Amsterdam dan 2005 hingga sekarang oleh Yayasan Konservasi RASI. Sementara survey dan penilaian potensi dalam kawasan dilakukan sejak proyek ‘kajian pelestarian Pesut Mahakam’ di tahun 2013 dan 2015 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara bekerjasama dengan RASI dengan APD Kabupaten.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa estimasi populasi sedang menurun dari angka 88 di tahun 2005 menjadi 81 individu di tahun 2019. Kematian cukup tinggi dengan rata-rata 4 ekor per tahun dan angka kelahiran rata-rata 5 ekor per tahun. Karena itu populasi ini sangat perlu perhatian untuk menciptakan lingkungan yang bebas stress agar angka kelahiran dapat meningkat dan angka kematian bisa diturunkan.

Dalam rangka mendukung upaya penyelamatan habitat Pesut Mahakam tersebut,  Yayasan Konservasi RASI (Rare Aquatic Species Of Indonesia) bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan Workshop Sosialisasi Konservasi Habitat Pesut & Pembentukan KEE secara daring.

Pada kesempatan tersebut, dipaparkan bahwa Pemkab Kutai Kartanegara telah melakukan upaya penyelamatan satwa langka beserta habitatnya yang menuju kepada pembentukan Kawasan Konservasi Perairan yaitu Suaka Alam Perairan Habitat Pesut Mahakam dan mengacu kepada Permen 02 thn 2009, pasal 6-1.b.

Berbagai rapat sosialisasi dan lokakarya multi-pihak telah dilakukan baik ditingkat kecamatan, kabupaten maupun tingkat internasional (Kreb et al., 2010) untuk membahas dan mendukung pembentukan sebuah kawasan konservasi untuk lumba-lumba air tawar Pesut Mahakam dan kawasan penting pemijahan ikan di kabupaten Kartanegara (Kukar).

Pentingnya kawasan konservasi perairan ini perlu ditetapkan adalah untuk memperoleh perlindungan habitat yang efisien melalui peningkatan kualitas habitat dengan menghindari polusi bahan kimia dan suara bawah air serta mengurangi resiko kematian yang disebabkan oleh rengge, racun dan tertabrak kapal.

Selain itu, dengan ditetapkannya kawasan konservasi perairan ini juga akan mempertahankan kelestarian hutan di pinggir anak sungai dan danau yang berada di dalam maupun sekitar kawasan perlindungan dengan tujuan untuk mengurangi erosi dan sedimentasi, melindungi daerah perkembangbiakan ikan, sumber daya perikanan (biji dan buah pohon yang jatuh merupakan makanan ikan), jenis lain yang dilindungi, dan potensi ekoturisme.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Rapat Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Tema Sinergitas dan Koordinasi Perencanaan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur diusung pada pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang diselenggarakan di Hotel Grand Elty Tenggarong Kalimantan Timur secara langsung dan daring (17/11).

Kegiatan yang merupakan kerjasama antara DLH Prov. Kaltim dan DLHK Kab. Kukar tersebut dihadiri oleh seluruh perangkat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

Pada kesempatan yang diberikan, Kepala DLH Prov. Kaltim, Ir. E.A. Rafiddin Rizal, ST, M.Si menegaskan bahwa Renstra DLH Prov.Kaltim sejalan dengan Visi Gubernur Kaltim yaitu Berani Untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat serta Misi ke 4 Gubernur yaitu Berdaulat Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

“Tujuan restra DLH adalah menurunnya emisi gas rumah kaca dari BAU baseline, dengan sasaran menurunnya emisi gas rumah kaca, hal ini merupakan indikator utama kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ” ujar beliau.

Dijelaskan pula oleh beliau, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan perencanaan DLH Prov.Kaltim tahun 2021 ini, diantaranya adalah terdapat  beberapa kegiatan yang belum terakomodir di Permendagri no.90 tahun 2019 dan Kepmendagri No.50 tahun 2020, serta rentang kendali kegiatan yang tidak sesuai dengan struktur organisasi DLH Prov. Kaltim saat ini.

“Untuk itu, beberapa solusi telah dilakukan oleh DLH Prov. Kaltim untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya melakukan penyesuaian program, kegiatan,  sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pendanaannya”

“Kemudian mengusulkan pemutakhiran program kegiatan,  melakukan review  struktur organisasi hingga mengusulkan revisi PermenLHK tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah LH dan Kehutanan “ pungkas beliau.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Sosialisasi Danau Kaskade Mahakam

Category : Uncategorized

Samarinda  – Danau Kaskade Mahakam merupakan danau yang sudah ditetapkan kedalam Kawasan Strategis  Provinsi Kaliman tan Timur dan juga termasuk kedalam 15 prioritas nasional. Dimana  dengan penetapan tersebut, maka  danau Kaskade Mahakam ini menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tetap terjaga sejalan dengan visi pengelolaan Danau Kaskade Mahakam yaitu terkelolanya Danau kaskade Mahakan secara lestari yang mampu memberi daya dukung bagi kehidupan bagi masyarakat dan lingkungannya.

Danau Kaskade Mahakam ini sendiri merupakan Kawasan yang terdiri dari 3 (tiga) danau besar yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Danau Jempang dengan luas 15.000 ha, Danau semayang dengan luas 13.000 ha, dan Danau Melintang dengan luas 11.000 ha. Selain 3 (tiga) danau tersebut, juga terdiri danau-danau kecil lainnya seperti Danau Bongan, Danau Belibis, Danau Tawar, Danau Kedang Murung serta beberapa danau lainnya.

Pada kesempatan kali ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh Bapak Sopian Noor, S.Hut, bersama Forum DAS yang diketuai oleh Dr.Mislan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Danau Kaskade Mahakam.

Kegiatan yang di ikuti oleh 31 peserta yang berasal dari DLH Prov. Kaltim, KLHK, BWS Kalimantan III, BPDASHL Mahakam Berau dan Forum DAS Kaltim ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan pemberian informasi kepada Tim mengenai penyelamatan Danau Kaskade Mahakam dari kerusakan lingkungan.

Dari hasil pemantauan tim di lapangan, danau Kaskade Mahakam dihuni sekitar 60.000 jiwa penduduk yang tersebar dalam 2 kabupaten yaitu Kutai Kartanegara (4 kecamatan: Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai dan Kenohan) dan Kutai Barat (4 kecamatan: Bongan, Jempang, Penyinggahan dan Muara Pahu). Mayoritas pekerjaan penduduk adalah nelayan, petani, pedagang, pekerja kebun sawit, pekerja pertambangan, dan sebagainya.

Selain itu, Danau Kaskade Mahakam juga merupakan sumber potensi perikanan yang besar, terpantau oleh tim, beberapa jenis ikan dari hasil kegiatan perikanan baik tangkap maupun budidaya diantaranya  haruan, toman, patin, lele, sepat siam, biawan, kendia, repang dan betutu, baik diolah menjadi ikan asin maupun dijual dalam bentuk ikan segar.

Selain hal tersebut, Tim juga menemukan bahwa Danau Jempang, Danau Melintang, maupun Danau Semayang terdapat banyak gulma seperti eceng gondok, kumpai, kayu duri, kayu api, dan sebagainya. Dimana selain menyebabkan transporatasi air menjadi sulit juga menyebabkan pendangkalan yang cepat. Gulma yang banyak/tumbuh pesat  menandakan bahwa perairan danau terlalu kaya dengan unsur hara (N, P, K dan lainnya) sisa hasil pemupukan di daerah tangkapan air.

Dari kunjungan kali ini, Sopian Noor dan Mislan mengungkapkan bahwa koordinasi pengelolaan Danau Kaskade Mahakam ini sangat diperlukan untuk saling tukar infromasi rencana dan pelaksanaan program/kegiatan antar pemangku kepentingan, juga saling mendukung pembiayaan dan sumberdaya dalam hal ini data dan peralatan, serta menyamakan persepsi, dukungan dalam pengelolaan Danau kaskade Mahakam sebagai Kawasan Strategis Provinsi.

Dijelaskan juga oleh Sopian, pentingnya pengerukan danau serta perawatan alur untuk memperbesar tampungan guna mengatasi kekeringan, juga perlunya program pengelolaan kualitas air secara terpadu melalui pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah dan pengendalian unsur hara yang lebih di daerah tangkapan air.

Tidak kalah penting disampaikan oleh Mislan  mengenai pentingnya pemberdayaan masyarakat  sekitar dalam budidaya perikanan, pengolahan sampah dan limbah, pengolahan ikan dan kegiatan ekowisata.

(PPID DLH Kaltim)


Penyusunan Kajian Teknis Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Provinsi Kalimantan Timur

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Mendasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan serta Penghapusan Merkuri dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang RAD-PPM, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan rapat Kegiatan Penyusunan Kajian Teknis Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Provinsi Kalimantan Timur.

Dihadiri oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Kesehatan, P3E Kalimantan, Dinas Lingkungan Hidup se Kabupaten/Kota Kalimantan Timur, serta Tim RAD PPM Provinsi Kalimantan Timur, rapat dilaksanakan secara daring.

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia Bebas Merkuri 2030 melalui Perpres no. 21 tersebut. Dimana Perpres ini merupakan implementasi dari Konvensi Minamata yang bertujuan melindungi Kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari emisi dan lepasan merkuri.

Untuk diketahui, Minamata Diseases merupakan kasus pencemaran merkuri yang paling terkenal di dunia, yaitu pembuangan limbah yang mengandung merkuri dari pabrik pupuk Chisso di Teluk Minamata. Tidak kurang dari 2.200 orang meninggal dan/atau menderita gangguan syaraf serius. Dampak terhadap kesehatan ini baru dirasakan oleh masyarakat dalam durasi 10-30 tahun sejak terjadi pencemaran. Kejadian ini memperlihatkan betapa bahayanya jika merkuri terpapar kepada manusia sehingga harus diatur pengelolaannya secara global.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bapak Munawwar, ST, M.Si ini, dipaparkan kondisi umum mengenai pengelolaan merkuri di Kalimantan Timur. Sumber merkuri dihasilkan dari beberapa bidang industri, yaitu industri manufaktur, PLTU, pertambangan emas, Kesehatan dan industri semen.

Dari kegiatan kali ini diharapkan dapat terkumpul informasi yang lebih detail serta mendapatkan arahan dan masukan dari KLHK agar Kajian Teknis RAD-PPM Kalimantan Timur dapat tersusun sesuai yang diharapkan.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Dalam rangka merumuskan strategi bersama untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Program Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Munawwar, ST, M.Si melaksanakan rapat daring Penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 (11 Nov 2020).

Kegiatan yang dihadiri secara daring oleh Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD seluruh Kab/Kota serta narasumber Kepala Seksi Tanggap Darurat KLHK Ibu Erlina Daniati ini membahas mengenai permasalahan mengenai penanggulangan kedaruratan B3 danLimbah B3.

Dipaparkan pada kegiatan tersebut, bahwa adanya urgensi dalam penyusunan program ini dikarenakan beberapa hal yang diantaranya adalah belum sepahamnya Pemda tentang penanggulangan kedaruratan B3 dan limbah B3. Kesepahaman ini diperlukan agar setiap petugas di lapangan dapat mengetahui dengan benar tentang metode penanggulangan kedaruratan akibat kecelakaan B3 / limbah B3 sesuai dengan klasifikasi / karakteristik bahan yang ditemukan di lokasi kejadian.

Untuk diketahui, sesuai Perda Provinsi Kalimantan Timur No.01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2016 – 2036, tata ruang dibagi menjadi delapan (8) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan dua (2) Kawasan rawan bencana alam.

Disamping itu , banyaknya sektor kegiatan di wilayah Kalimantan Timur yang menghasilkan limbah B3, mulai dari perkebunan sawit, kehutanan, batubara, rumah sakit, migas dan industry jasa juga menjadi faktor penentu perlunya dibuat penyusunan program ini.

Dalam perjalanan kedepanyan, sesuai dengan peraturan MenLHK No.74/2019 tentang Program Kedaruratan PLB3 ini, maka kegiatan ini akan meliputi 5 muatandimulai dari Penyusunan Program ini, kemudian pelatihan  dan gladi kedaruratan pengelolaan B3 dan/atau limbah B3, penanggulangan kedaruratan B3 dan/atau limbah B3,  pembentukan pusat kedaruratan B3 dan/atau limbah B3 hingga pada pembinaan.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Launching Aplikasi Si Jagau

Category : Uncategorized

SAMARINDA –  Dalam rangka mewujudkan visi Gubenur dan Wakil Gubenur Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, ditetapkan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang yaitu:

    1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
    2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan  yang berkeadilan;
    3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
    4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
    5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Terkait dengan misi gubernur dan wakil gubernur  Kaltim di atas Keberadaan OPD Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim berada pada point 4 (empat) yaitu Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan point 5 (lima) yaitu Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik. Tranformasi ekonomi berbasis unrenewable resources ke renewable resources harus dilakukan dengan mewujudkan keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam perencanaan pembangunan menuju ekonomi hijau. Diharapkan transformasi pembangunan menuju ekonomi hijau atau ekonomi yang rendah karbon akan mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial serta mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekologi. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar good governance.

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik (RPJMD Kaltim, 2019-2023).

Dalam proses Penilaian/pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL, DELH dan DPLH) dan pelaksanaan proses izin lingkungan, permasalahan yang ditemui selama ini adalah:

    1. Kapasitas ruangan untuk arsip dokumen terbatas. (Ketersediaan dokumen lingkungan untuk waktu yang lama, maka perlu diselaraskan dalam sebuah pemikiran untuk menyimpan data geospasial lokasi kegiatan dan  dokumen lingkungan termasuk secara digital/soft copy).
    1. Penyajian proses pelayanan perizinan lingkungan hidup masih manual.(Pembahasan penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan masih mempergunakan kertas sebagai media cetaknya, sehingga dalam semangat paperless office, hal tersebut sudah tidak sejalan).
    1. Publik belum dapat mengakses informasi pelayanan perizinan lingkungan secara online.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan Sistem informasi Kajian Dampak Lingkungan Hidup (SI_JAGAU), dengan tujuan dapat membantu proses Penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan yang berorientasi paperless office, penyajian data geospasial dan penyimpanan dokumen secara digital di Provinsi Kalimantan Timur  serta publik dapat mengakses informasi pelayanan perizinan lingkungan secara online.

SI JAGAU berfungsi sebagai pelayanan digitalisasi dokumen lingkungan yang digunakan dalam proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL, DELH, DPLH dan SPPL), untuk menyimpan data geospasial lokasi kegiatan serta dokumentasi data digital dokumen lingkungan yang dikelola secara online/elektronik dan dapat diakses melalui https://sijagauamdal.kaltimprov.go.id

(PPID DLH Prov. Kaltim)