Monthly Archives: Oktober 2021

Penguatan Kapasitas SDM Sektor Kehutanan Dalam Penggunaan Portal MRV KALTIM

Category : Uncategorized

BALIKPAPAN – Pemerintah Indonesia seperti telah diketahui bersama melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menandatangani perjanjian pembayaran penurunan emisi (ER-PA) FCPF-Carbon Fund pada tanggal 25 November 2020. Dimana  Kalimantan Timur telah dipilih oleh KLHK sebagai lokasi pelaksanaan program penurunan emisi berbasis yurisdiksi FCPF-Carbon Fund tersebut. Program penurunan emisi FCPF-Carbon Fund merupakan bagian dari upaya penting yang harus dilakukan oleh pemerintah baik ditingkat nasional dan provinsi dalam mengurangi deforestasi dan degradasi serta memastikan Indonesia dan Provinsi Kalimantan Timur berada di jalur yang tepat dalam pembangunan hijau.

Dalam rangka tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Penguatan Kapasitas SDM Sektor Kehutanan Dalam Penggunaan Portal MRV Kaltim yang disenggarakan secara daring dan luring di Hotel Platimum Balikpapan yang dimulai sejak tanggal 28 Oktober 2021 dan sedianya selesai tanggal 29 Oktober 2021.

Dibuka oleh Kepala Dinas, E.A. Rafiddin Rizal, dilaporkan bahwa Program FCPF-Carbon Fund yang dilaksanakan sejak tanggal 18 Juni 2019 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 ini telah memberikan pelaporan pelaksanaan sebanyak 3 kali.

“Tindak lanjut setelah melaksanakan pelaporan akan dilakukan proses verifikasi oleh pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh KLHK dan Bank Dunia, yang bilamana dapat dibuktikan pada periode pelaporan telah terjadi penurunan emisi di bawah baseline, maka pemerintah Indonesia dan utamanya Kalimantan Timur dapat memperoleh pembayaran berbasis kinerja” ujar Rizal.

Dipaparkan lebih lanjut oleh beliau, seiring dengan berjalannya aktivitas penurunan emisi GRK dari sektor berbasis lahan melalui program FCPF-Carbon Fund maka perlu ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembayaran berbasiskan kinerja (result based payment) yaitu menyelesaikan ER-Monitoring Report ke KLHK dan FCPF di mana di dalamnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu melaporkan aktivitas penurunan emisi (REDD+) khususnya dari sektor Perkebunan di tingkat Provinsi dan Kabupaten serta pelaku usaha. Data aktivitas tersebut harus di masukan ke dalam sistem informasi yang dapat diakses secara online yaitu web portal MRV Kalimantan Timur yang dapat diakses melalui link http://mrv.kaltimprov.go.id.

Sistem Informasi pelaporan telah dibangun oleh WWF Indonesia dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur  dengan tujuan sebagai tools dan informasi data mengenai kegiatan penurunan emisi GRK dari sektor lahan/berbasis REDD+. Peran portal data MRV ini masuk ke dalam program Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) sebagai informasi yang akan digunakan dalam pembagian insentif terkait penurunan emisi GRK berbasis REDD+, yaitu penghitungan emisi karbon dari sektor lahan berupa kegiatan deforestasi dan degradasi hutan.

“Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlu dilakukan bimbingan teknis yang dilaksanakan saat ini tentang penggunaan aplikasi portal MRV Kalimantan Timur untuk entitas dari sektor Kehutanan baik di tingkat Provinsi,Kabupaten, maupun Kota” lanjutnya

“Yang pada kesempatan ini juga akan diajarkan bagaimana memasukan data aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan emisi ke dalam portal MRV Kalimantan Timur”.

“Besar harapan saya dari pelaksanaan kegiatan ini  adanya pemahaman mendalam dalam menggunakan dan memanfaatkan Portal MRV Kalimantan Timur ini sebagai pusat data dan informasi mengenai aktivitas penurunan emisi, terutama dalam hal ini dari sektor Kehutanan” tutup beliau

(PPID DLH.Prov.Kaltim)


Kunjungan Lapangan ke Danau Kaskade Mahakam dalam tema “Peran Para Pihak Dalam Pengelolaan Danau Kaskade Mahakam”

Category : Uncategorized

DESA PELA  – Danau Kaskade Mahakam merupakan danau yang sudah ditetapkan kedalam Kawasan Strategis  Provinsi Kalimantan Timur dan juga termasuk kedalam 15 prioritas nasional.  Dimana  dengan penetapan tersebut, maka  Danau Kaskade Mahakam ini menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tetap terjaga sejalan dengan visi pengelolaan Danau Kaskade Mahakam yaitu terkelolanya Danau kaskade Mahakan secara lestari yang mampu memberi daya dukung bagi kehidupan bagi masyarakat dan lingkungannya.

Danau Kaskade Mahakam ini sendiri merupakan Kawasan yang terdiri dari 3 (tiga) danau besar yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Danau Jempang dengan luas 15.000 ha, Danau semayang dengan luas 13.000 ha, dan Danau Melintang dengan luas 11.000 ha. Selain 3 (tiga) danau tersebut, juga terdiri danau-danau kecil lainnya seperti Danau Bongan, Danau Belibis, Danau Tawar, Danau Kedang Murung serta beberapa danau lainnya.

Dalam rentang waktu 3 hari, mulai hari Senin (25/10) hingga dijadwalkan berakhir pada hari Kamis (28/10), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan kegiatan KunjunganLapangan ke Danau Kaskade Mahakam yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Zaratustra Rahmi dan Ketua Forum DAS Dr.Mislan.

Hadir pula pada kunjungan kali ini Kasub Direktorat Pengendalian Kerusakan Danau Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir.Inge Retnowati, ME, serta unsur Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai barat serta unsur stakeholder/dunia usaha di wilayah  Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat.

“Peran para pihak dalam pengelolaan Danau Kaskade Mahakam” demikian buka Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, E.A. Rafiddin Rizal menyinggung tema pada kegiatan yang dilaksanakan kali ini.

Diungkapkan oleh beliau bahwa danau merupakan bagian penting dari suatu landscape atau sebuah DAS, Dimana perlu diketahui bahwa pada danau melekat berbagai fungsi ekologi, hidrologi, sosial dan ekonomi, mempengaruhi tidak hanya kehidupan lokal tetapi juga regional, yang sebab itu danau harus dikelola dengan baik, agar semua fungsinya dapat dinikmati umat manusia secara berkelanjutan.

“Karena begitu pentingnya Danau Kaskade Mahakam ini, baik dilihat dari segi lingkungan, ekonomi maupun sosial bagi masyarakat Kalimantan Timur, maka dalam Perda No.1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Danau Kaskade Mahakam ini ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP)” ujar Rizal.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa kunjungan lapangan kali ini bertujuan untuk melihat secara langsung peranan para pihak dalam menyelamatkan kelestarian Danau Kaskade Mahakam. “ Sehingga sepulangnya kita dari kunjungan ini, bisa merumuskan dan mengambil langkah-langkah kebijakan dalam merestorasi Danau Kaskade Mahakam ini “pungkasnya.

(PPID DLH.Prov.Kaltim)


Rapat Koordinasi Pemeriksaan UKL-UPL Pembangunan Sumur Dalam (Deep Well) oleh DPUPR Kota Bontang

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur berencana melakukan kegiatan Pembangunan Sumur Dalam (Deep Well) di 4 (empat) lokasi yang berbeda di wilayah  Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Oleh sebab itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh Kabid Tata Lingkungan Fahmi Himawan, melaksanakan Rapat Koordinasi Pemeriksaan UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan Sumur Dalam (Deep Well) Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bontang.

Setelah mendengar dan menelaah pemamaran yang diberikan, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, maka Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa sebagai berikut ;

Pertama, berdasarkan Lampiran II huruf A Sektor Multisektor Menteri  LHK Nomor: 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL,  disebutkan bahwa Kegiatan Pengambilan air tanah dalam debit untuk kebutuhan dengan skala /besaran 50 liter/detik > debit ≥ 2,5 liter/detik, termasuk kategori kegiatan UKL-UPL, Sehingga dari rencana kegiatan Pembangunan empat Sumur Dalam (Deep Well)  di Kota Bontang wajib memiliki UKL-UPL.

Kedua, terkait kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan yang merujuk pada kewenangan persetujuan pemerintah, maka pembagian kewenangan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan dilakukannya pengaturan lebih lanjut terkait persetujuan pemerintah.

Ketiga, berdasarkan huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral angka 1 Sub Urusan Geologi Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam daerah provinsi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Dan keempat, berdasarkan pasal 57 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang  Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan permohonan pemeriksaan formulir UKL-UPL kepada Gubernur untuk usaha dan/atau kegiatan yang Persetujuan Pemerintahnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

(PPID DLH.Prov.Kaltim)


Penguatan Kapasitas SDM dalam Reviu Dokumen Profil Kehati dan Dokumen RIP Kehati

Category : Uncategorized

SAMBOJA – Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur fokus dalam pembaharuan Dokumen Profil Kehati dan RIP Kehati sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2009 tentang pedoman konservasi keanekaragaman hayati di daerah sebagai baseline kehati di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk mendukung hal tersebut, perlu dilakukan reviu dokumen kehati yang dilakukan oleh pakar yang ahli dibidangnya yang dilaksanakan di Balitek KSDA Samboja.

Dalam tahap proses tersebut, diterima langsung oleh Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam (BALITEK KSDA), DR. Ishak Yassir, S.Hut, M.Si, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Yudha Harfani, melaksanakan penguatan kapasitas SDM dalam Reviu Dokumen Profil Kehati dan RIP Kehati di Ruang Rapat BALITEK KSDA Samboja (22/10).

Pada kesempatan ini, dipaparkan bahwa pendekatan spasial dalam pengelolaan keanekaragaman hayati sudah perlu dilakukan, pendekatan spasial ini dapat membuat file file SHP guna nantinya sebagai pengambilan kebijakan, dimana dengan adanya revisi tata ruang, RPJMD pada tahun ini maka ini menjadi kesempatan untuk merencanakan pengelolaan kehati sesuai dengan nomenklatur PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019.

Penyusunan dokumen Profil Kehati dan RIP Kehati ini mengikuti sistematis format tamplate yang mengacu pada permen LH no 29 tahun 2009 yang diharapkan mampu menggambarkan potensi kehati yang terdapat di kaltim, mencangkup tingkatan ekosistem spesies dan genetik baik yang alami maupun yang telah dibudidayakan dan menggambarkan langkah upaya yang dilakukan dalam waktu 5 tahun kedepan, langkah pemerintah apa saja yang akan dilakukan dalam pengelolaan kehati.

(PPID DLH.Prov.Kaltim)


Kaltim Menerima Penghargaan ProKlim Tahun 2021

Category : Uncategorized

JAKARTA– Bertempat di Arboretum Gedung Manggala Wanabakti, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Selasa (19/10), diselenggarakan Acara Puncak Kegiatan Festival Iklim Tahun 2021 dengan rangkaian kegiatan penyerahan penghargaan ProKlim kepada lokasi ProKlim kategori Utama dan Lestari yang merupakan Apresiasi Pembinaan Proklim dan ApresiaSI Pendukung Proklim yang telah aktif dalam mendukung dan mengembangkan ProKlim sebagai bentuk kontribusi nyata para pihak dalam upaya pengendalian perubahan iklim.

Sebagai bukti keseriusan Pemerintah Provinsi untuk menjalankan sepenuhnya pembangunan Rendah Karbon dan pembangunan Hijau serta mendukung sepenuhnya target Pemerintah Republik Indonesia untuk menciptakan 20.000 Kampung Iklim  pada tahun 2030,  maka kembali lagi Provinsi Kalimantan Timur meraih penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) tahun 2021 dengan prestasi menyabet Penghargaan di Program Kampung Iklim yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada kesempatan ini, terdapat 3 (tiga) Kab/Kota peraih Tropy Proklim Utama, 6 (enam) Penerima sertifikat Proklim Utama untuk lokasi Proklim dari desa dan kelurahan, Penerima Piagam Apresiasi Pembinaan Proklim Tingkat Provinsi, dan Penerima Piagam Apresiasi Pembinaan Proklim Tingkat Kota/Kabupaten.

Penghargaan berupa Tropy Proklim diberikan  kepada 3 (tiga) lokasi Desa/Dusun dan kelurahan yang terletak di wilayah administrasi Kota Samarinda, Kota Balikpapan,  serta Kabupaten Kutai timur yang diberikan secara simbolis dan ditayangkan virtual zoom oleh  Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim mewakili Menteri.

Kegiatan bertema Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peningkatan Ketahanan Iklim untuk Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh. Pemprov Kaltim melalui Dinas Lingkungan Hidup mengapresiasi dan sangat bangga atas kerja keras 3 peraih Tropy dalam membina Calon Kampung Iklim. Pemerintah Kabupaten/kota dan mitra pendukung hingga mengantarkan pada puncaknya meraih penghargaan Tingkat Nasional sebagai peraih Tropy Proklim Tahun 2021.

“Ini menjadi contoh bagi kabupaten dan kota yang lainnya di Kaltim,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur E.A Rafiddin Rizal, disela kegiatan.

Rizal menambahkan, “terdapat sembilan lokasi yang diajukan sebagai calon penerima tropy Kampung Iklim, di antaranya, Dusun II Kabo Jaya Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur (Kutim), yang baru saja dikunjungi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kelurahan Mugi Rejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda”

“Sementara itu, Kota Balikpapan mengajukan lima calon lokasi dan yang mendapatkan penghargaan, yakni Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan, lalu empat lokasi lainnya mendapatkan sertifikat Proklim Utama” lanjutnya.

“Sedangkan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), terdapat dua lokasi, dan seluruhnya mendapatkan penghargaan” ujarnya pula.

Tidak hanya itu saja, kali ini  Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup juga memperoleh penghargaan, yakni apresiasi kategori pembinaan Proklim, dimana penghargaan yang diterima tersebut merupakan kali pertama diperoleh Benua Etam, sebutan Provinsi Kaltim, sementara di tingkat Kabupaten/Kota diraih oleh Kabupaten Paser.

(PPID DLH.Prov.Kaltim)


Bimbingan Teknis Penggunaan Portal MRV Kalimantan Timur Untuk Sektor Perkebunan

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Membuka kegiatan Bimbingan Teknis Penggunaan Portal MRV Kalimantan Timur Untuk Sektor Perkebunan yang diselenggarakan secara daring dan lluring dari Hotel Aston Samarinda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, E.A.Rafiddin Rizal, mengungkapkan terima kasihnya kepada peserta dimana meskipun kondisi pandemi COVID-19 di Kota Samarinda yang masih masuk ke dalam PPKM level 2, namun para peserta tetap antusias melaksanakan tugas dan amanahnya.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menandatangani perjanjian pembayaran penurunan emisi (ER-PA) FCPF-Carbon Fund pada tanggal 25 November 2020. Kalimantan Timur telah dipilih oleh KLHK sebagai lokasi pelaksanaan program penurunan emisi berbasis yurisdiksi FCPF-Carbon Fund tersebut. Program penurunan emisi FCPF-Carbon Fund merupakan bagian dari upaya penting yang harus dilakukan oleh pemerintah baik ditingkat nasional dan provinsi dalam mengurangi deforestasi dan degradasi serta memastikan Indonesia dan Provinsi Kalimantan Timur berada di jalur yang tepat dalam pembangunan hijau.

Rizal mengatakan, “Program FCPF-Carbon Fund dilaksanakan sejak tanggal 18 Juni 2019 hingga 31 Desember 2024, dengan memberikan pelaporan pelaksanaan sebanyak 3 kali, yaitu periode Juni 2019-Desember 2020, periode Januari 2021-Desember 2022 dan periode Januari 2023-Desember 2024.”

Dimana, setelah dilakukan pelaporan akan dilakukan proses verifikasi oleh pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh KLHK dan Bank Dunia. Bilamana dapat dibuktikan pada periode pelaporan telah terjadi penurunan emisi di bawah baseline, maka pemerintah Indonesia dan utamanya Kalimantan Timur dapat memperoleh pembayaran berbasis kinerja.

Seiring dengan berjalannya aktivitas penurunan emisi GRK dari sektor berbasis lahan melalui program FCPF-Carbon Fund maka perlu ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembayaran berbasiskan kinerja (result based payment) yaitu menyelesaikan ER-Monitoring Report ke KLHK dan FCPF di mana di dalamnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu melaporkan aktivitas penurunan emisi (REDD+) khususnya dari sektor Perkebunan di tingkat Provinsi dan Kabupaten serta pelaku usaha.

“Data aktivitas tersebut harus di masukan ke dalam sistem informasi yang dapat diakses secara online yaitu web portal MMR Kalimantan Timur yang dapat diakses melalui link http://mrv.kaltimprov.go.id” ujarnya.

“Sistem Informasi ini dibangun oleh WWF Indonesia dan dikembangkan lebih lanjut oleh Dinas Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur  dengan tujuan sebagai tools dan informasi data mengenai kegiatan penurunan emisi GRK dari sektor lahan/berbasis REDD+”  lanjutnya.

Peran portal data MRV ini masuk ke dalam program Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) sebagai informasi yang akan digunakan dalam pembagian insentif terkait penurunan emisi GRK berbasis REDD+, yaitu penghitungan emisi karbon dari sektor lahan berupa kegiatan deforestasi dan degradasi hutan.

Lebih lanjut Rizal menuturkan, untuk sektor perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam konteks program penurunan emisi mengingat luas pola ruang perkebunan berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Timur (2016) hampir 3,27 juta ha di mana di dalam pola ruang perkebunan masih ada tutupan lahan hutan yang masih berkontribusi di dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor berbasis lahan. Peran aktif Dinas Perkebunan di tingkat Provinsi dan Kabupaten serta pelaku usaha sangat dibutuhkan di dalam mendukung program kegiatan penurunan emisi pada sektor perkebunan di Kalimantan Timur guna memantapkan implementasi dari program FCPF-Carbon Fund yang dikoordinir oleh Dinas LH Kalimantan Timur dan DDPI Kalimantan Timur dengan melakukan pelaporan aktivitas penurunan emisi (REDD+) khususnya dari sektor Perkebunan di tingkat Provinsi dan Kabupaten melalui web portal MMR Kalimantan Timur.

“Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlu dilakukan bimbingan teknis yang dilaksanakan saat ini tentang penggunaan aplikasi portal MMR Kalimantan Timur untuk entitas dari sektor perkebunan baik di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kotamadnya, yang juga akan diajarkan bagaimana memasukan data aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan emisi ke dalam portal MMR Kalimantan Timur” pungkas beliau.

(PPID DLH.Prov.Kaltim)


Kaltim Peringkat 2 Dalam Melaksanakan Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (AKSARA)

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan mendapatkan Apresiasi dari BAPPENAS, dimana Kaltim masuk peringkat peringkat 2 nasional dalam implementasi Aplikasi AKSARA, Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia. Demikian diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, E.A. Rafiddin Rizal pada kegiatan “A Journey Of AKSARA, Indonesia Low Carbon Development and Climate Resiliency Week 2021” yang ditayangkan secara daring (14/10) melalui Zoom Meeting dan Channel Youtube https://www.youtube.com/watch?v=dL1dfPIHpwU.

Pada kesempatan kali ini, Ir. Medrilzam, PhD, Direktur Urusan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan apresiasi kepada 3 Provinsi terbaik yang konsisten terhadap pelaporan pelaksanaan rendah karbon menggunakan Aplikasi AKSARA, yang sebelumnya dikenal dengan istilah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Gas Rumah Kaca (PEP-GRK).

Disampaikan oleh Rizal, apresiasi oleh Bappenas merupakan cerminan terhadap komitmen Pemerintah Prov. Kaltim melalui Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim bersama Bappeda Prov. Kaltim dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara tercapainya kesejahteraan ekonomi tanpa mengabaikan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup

Pada kesempatan pemaparan Rizal menyampaikan bahwa, Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) aksi mitigasi perubahan iklim di Kaltim, dimulai setelah disusunnya Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Tahun 2012 yang merupakan turunan dari Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Dimana Pada tahun-tahun awal tersebut tim kelompok kerja yang dibentuk oleh Gubernur Kaltim mengerjakan pelaporan aksi dengan menggunakan lembar teknis dalam file excel yang selanjutnya dilaporkan kepada Sekretariat Nasional.

“Badan Lingkungan Hidup, nama DLH saat itu, bersama Bappeda Prov. Kaltim bertugas melakukan pengumpulan aksi mitigasi penurunan emisi didampingi oleh mitra pembangunan GIZ Gelamai, Kala itu pengumpulan aksi masih terbatas pada OPD yang ada di Pemprov. Kaltim dan 3 kabupaten, yaitu Kutai Timur, Berau dan Paser” ujar Rizal.

Dalam perjalanannya dokumen RAD GRK Kaltim dua kali mengalami revisi, pertama,dilakukan pada Tahun 2014 karena terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara yang sebelumnya merupakan wilayah Kaltim sehingga merubah variable dalam penyusunan BAU baseline tahun 2010-2020 dan kedua, dilakukan Tahun 2017 karena perubahan rentang waktu BAU Baseline dan rencana mitigasi yang sebelumnya dari Tahun 2010-2020 menjadi Tahun 2010-2030 sesuai dengan arahan kajian ulang RAD-GRK dan Bappenas. Pada revisi kedua ini sekaligus memperbaharui data input antara lain RTRWP Prov. Kaltim 2016-2036 serta skenario perhitungan BAU Baseline dan rencana mitigasi untuk semua sektor.

Pada Tahun 2017 Badan Lingkungan Hidup bertransformasi menjadi Dinas Lingkungan Hidup, namun pelaksanaan PEP tetap terus berjalan yang dengan berbasis web dan berlangsung hingga sekarang dengan banyak pengembangan yang dilakukan oleh BAPPENAS.

“Prov. Kaltim berusaha konsisten dengan kebijakan Kaltim Hijau, melalui pengarusutamaan pembangunan hijau yang  sejak Tahun 2015 sudah diarahkan kepada semua Kabupaten Kota di Provinsi Kaltim dengan didukung mitra pembangunan” ujarnya.

Pelaksanaan PEP aksi mitigasi perubahan iklim di Provinsi Kaltim juga semakin berkembang yang tidak hanya melibatkan OPD di tingkat Provinsi tapi juga di tingkat kab./kota. Pada Tahun 2019-2020 admin di tingkat provinsi juga memasukan sektor swasta untuk berkontribusi dalam pelaksanaan aksi.

Selain itu, suplay data pelaporan aksi juga terus berjalan dari OPD baik kabupaten maupun provinsi dengan 80 lebih user yang dibuat oleh admin Provinsi Kalimantan Timur. Hingga saat ini user DLH Kota Bontang merupakan user paling aktif melaporkan aksi mitigasi yang berasal dari kebijakan Kota Bontang, “seperti kewajiban menanam pohon oleh calon pengantin dan juga dari dunia usaha yang ada di kota Bontang” sambungnya.

Dipaparkan pula oleh beliau bahwa Rencana aksi yang akan datang adalah dengan tetap berkomitmen dan menjaga serta konsisten dengan program pembangunan rendah karbon yang telah berjalan selama ini di Provinsi Kaltim.

“Beberapa aksi yang akan dilaksanakan adalah penguatan kapasitas melalui bimbingan teknis pengisian dan penggunaan AKSARA, sosialisasi, pendampingan kepada OPD Provinsi, 10 Kabupaten Kota dan pelaku usaha di Kalimantan Timur” tutupnya.

(PPID DLH.Prov.Kaltim)


Rapat Koordinasi Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Tahun 2021

Category : Uncategorized

BALIKPAPAN – “Rakorda hari  ini bertema Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah Dalam Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di kalimantan Timur” dibuka Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi kalimantan Timur, E.A.Rafiddin Rizal. Rapat Koordinasi Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Tahun 2021 diselenggarakan di Swissbel Hotel Balikapan (14/10).

Hadir secara daring sebagai narasumber pada perhelatan kali ini adalah Dr.Cheka Virgowansyah, S.STP, ME Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri, Eko Wulandaru SE, MAP Kepala Sub Direktorat Wilayah III Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Direktorat Jenderal  Otonomi Derah Kementrian Dalam Negeri, dan secara luring Adriani SE, M.Si Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Tahun adalah agenda tahunan bagi perangkat daerah lingkungan hidup dan lembagai lain yang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Timur. Rakorda ini merupakan forum koordinasi dan diskusi tukar pendapat dan berbagi pengalaman bagi para pihak dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Lebih lanjut beliau menuturkan tujuan dilaksanakannya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup “yang ingin dicapai dianataranya adalah menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, menjamin keselamatan, kesehatan, dan juga kehidupan manusia”.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, maka Pemerintah Daerah membentuk dinas sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan lingkungan hidup.

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, memuat lebih lengkap dan detil menggambarkan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

“Penyederhanaan birokrasi merupakan konsekuensi dari adanya perubahan metode kerja dan proses bisnis dalam birokrasi pemerintahan serta adanya tuntutan persaingan ekonomi global yang menghendaki pemerintah untuk bertindak cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan” ujarnya.

“Kehadiran teknologi informasi telah mempercepat proses kerja dan mengurangi keterlibatan manusia dalam proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan yang di sisi lain, kecepatan pengambilan keputusan oleh birokrasi pemerintahan menjadi faktor penting dalam persaingan ekonomi dan bisnis global saat ini” lanjutnya.

“Sesuai kebijakan pemerintah disebutkan bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui 3 tahapan yaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyertaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi berkomitmen bahwa dengan adanya penyederhanaan ini tidak akan mengurangi Kinerja Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kalimantan Timur” pungkas beliau.

(PPID DLH.Prov.Kaltim)


DLH Prov.Kaltim Memfasilitasi Bantuan PT.Bukit Baiduri Energi Kepada FPDK Provinsi Kaltim

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Bertempat di Ruang Rapat Adipura, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melalui Kepala Dinas, E.A. Rafiddin Rizal, memfasilitasi penyerahaan sumbangan CSR dari PT. Bukit Baiduri Energi (BBE) kepada forum pemuda disabilitas kreatif Provinsi Kaltim Tahun 2021-2023 dengan disaksikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim.

Hal ini sebagai tindak lanjut dari pengukuhan Kepengurusan Forum Pemuda Disabilitas Kreatif (FPDK) Provinsi Kalimantan Timur periode 2021-2023 oleh Gubernur Kaltim H. Isran Noor beberapa waktu lalu yang mengajak bersama-sama untuk mendorong pemuda Kalimantan Timur yang tangguh dan kreatif di Bumi Etam.

Pada kesempatan Ini Rizal menyatakan bahwa  kepedulian dari PT. Bukit Baiduri Energi  merupakan bentuk dari rasa kebersamaan dalam upaya membangun Kaltim yang Berdaulat secara bersama-sama yang tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri.

Selanjutnya, Sumbangan yang diperoleh dari program CSR tersebut akan digunakan untuk pengadaan alat-alat musik yang akan digunakan oleh pemuda disabilitas kreatif di Provinsi Kaltim.

(PPID DLH.Prov.Kaltim)


Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Dari Penanganan Covid-19

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penularan Covid-19 serta menghindari penumpukan Limbah B3 dari sampah yang dihasilkan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah dari Penanganan Covid-19.

Rangkaian kegiatan ini dimulai pada 6 Oktober 2021 di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda, kemudian tanggal 7 Oktober 2021 di Bank Sampah Unit IV Dewi Lestari yang berada di kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada tanggal 13 Oktober 2021 di Bank Sampah Kota Hijau, Fasilitas Pemilahan Sampah Material Recovery Facility (MRF) Gunung Bahagia, dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Balikpapan.

Dijelaskan oleh Noor Utami, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklajuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah dari Penanganan Corona Virus Disease – 19 (Covid-19) tanggal 12 Maret 2021.

“Dengan berkembangnya sumber-sumber Limbah B3 maupun sampah dari penanganan Covid-19 dari rumah tangga, hotel, wisma, maupun tempat karantina mandiri masyarakat, maka dipandang perlu dilakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat” ujar Tami, sapaan beliau.

Untuk diketahui, sampah dari penanganan Covid-19 masyarakat banyak berasal dari pelindung wajah (face shield), masker, dan sarung tangan. Dimana sampah-sampah ini dihasilkan dari rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta fasilitas lainnya.

“Rangkaian kegiatan ini dilakssanakan dalam rangka koordinasi, pengelolaan dan pengolahan sampah serta sosialisasi penanganan masker medis yang merupakan sampah paling banyak dihasilkan pada masa pandemi ini” lanjut beliau.

“Dimana dengan diadakannya sosialisasi ini, maka masyarakat dapat mendapatkan informasi yang benar mengenai pengelolaan sampah tersebut terutama masker yang saat ini masih belum mendapat perhatian khusus oleh masyarakat luas” pungkasnya.  

(PPID DLH.Prov.Kaltim)