Monthly Archives: April 2022

Validasi Dokumen Administrasi Persetujuan Teknis PT. Mitra Murni Perkasa

Category : Uncategorized

 

Samarinda – PT Mitra Murni Perkasa merupakan perusahaan berstatus Penanaman Modal Dalam Negeri yang bergerak dibidang industri pengolahan bijih nikel yang berencana untuk mengolah bahan baku bijih nikel (nickel ore) laterit menjadi nickel matte dengan kapasitas produksi sebesar 27.800 MT/tahun dengan menggunakan teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) yang menggunakan tanur listrik dengan kapasitas 2 x 48 MVA. Lokasi Smelter Nikel seluas 22,75 Ha berada di Kelurahan Kariangau, yang berjarak sekitar 27 km dari pusat Kota Balikpapan

 

Untuk itu, Dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Zaratustra Rahmi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi kalimantan Timur melaksanakan Penilaian Susbtansi Dokumen Persetujuan Teknis PT. Mitra Murni Perkasa (28/04).

 

Dipaparkan pada rapat, proses pemurnian dan pengolahan nikel PT MMP terdiri atas beberapa tahapan menyesuaikan dengan bijih nikel dan produk akhir yang diharapkan (nickel matte), meliputi penyaringan & pemecahan, pengeringan, reduksi-kalsinasi, peleburan, pemurnian, dan granulasi.

 

Dimana proses pengolahan dan pemurnian nikel ini akan menghasilkan limbah gas, padat, dan cair, di antaranya emisi gas, debu, kebisingan, getaran, gipsum dan terak (slag), dan limbah proses (cair) yang berpotensi menimbulkan dampak gangguan kesehatan masyarakat apabila tidak ditangani dengan benar.

 

Sumber emisi berasal dari emisi gas buang cerobong (chimney) dari dari fasilitas tanur

pengering, tanur reduksi, tanur listrik dan tanur pemurnian (konverter), serta berasal dari genset 3 unit dengan kapasitas masing – masing yaitu 736 KW yang merupakan fasilitas kelistrikan sebagai cadangan sumber daya listrik jika terjadi masalah dengan aliran listrik utama dari PT PLN.

 

Terkait dengan rencana pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, dipaparkan bahwa Rencana pengelolaan untuk air limbah konstruksi akan menggunakan tangki septic serta biotank dan tahap operasi akan menggunakan Sewage Treatment Plant (STP), untuk selanjutnya dipergunakan untuk penyiraman taman dan jalan di lokasi PT MMP.

 

Menanggapi pemaparan yang diberikan, Zaratustra Rahmi menyatakan bahwa dokumen administrasi persetujuan teknis PT. Mitra Murni Perkasa ini disusun untuk penerbitan persetujuan teknis Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah (Penyiraman Jalan dan RTH) serta Pembuangan Emisi Ke Udara Ambien, di mana kegiatan PT. Mitra Murni Perkasa adalah Pabrik Pengolahan Bijih Nikel.

 

Dikatakan oleh beliau, mengacu pada Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL/UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah wajib memiliki Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO), yang diwujudkan pada kegiatan Validasi Dokumen Administrasi Persetujuan Teknis yang dilakukan kali ini.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

Category : Uncategorized

 

Balikpapan – Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai Good Governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

 

Dimana melalui reformasi birokrasi ini, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

 

“Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi, melakukan terobosan baru, dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir diluar kebiasaan yang ada, dan perubahan paradigma” ungkap Sekretaris Dinas Ayi Hikmat yang didapuk mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur membuka kegiatan.

 

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur secara daring dan luring menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang diselenggarakan di Horel Golden Tulip Balikpapan.

 

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang selama ini telah diterapkan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

 

“Transformasi menjadi elemen yang tidak bisa dilepaskan dari Reformasi Birokrasi, pentingnya transformasi untuk menemukan cara cepat dan tepat dalam menghadapi gejolak perubahan, tantangan dan berbagai peluang melalui inovasi-inovasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik” Ujar Ayi.

 

“Untuk mengetahui sejauh mana agenda reformasi telah dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi berkala guna memperbaiki kinerja birokrasi dan meningkatkan nilai indeks reformasi birokrasi” lanjut beliau.

 

Dalam mengakomodir Reformasi Birokrasi tersebut, dinas Lingkungan HidupLingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki Tim Reformasi Birokrasi dengan diterbitkannya SK Kepala Dinas Nomor 660/K.26/2022 tanggal 13 April 2022.

 

“Diharapkan dengan ditetapkannya Tim Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup dapat mempercepat pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur ini” tutup beliau.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Penghargaan OASE-KIM untuk 10 Perempuan Kaltim pada Peringatan Hari Kartini 2022

Category : Uncategorized

 

Samarinda – Peringatan Hari Kartini tahun 2022 ini terasa lebih spesial bagi Kalimantan Timur, hal ini ditandai dengan penyerahan penghargaan dari Organisasi  Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE-KIM) kepada 10 Perempuan di Provinsi Kalimantan Timur dari 514 penerima yang telah berjasa dan berprestasi dibidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup dan Pertanian pada Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia.

 

Dengan rincian bidang Bidang Lingkungan Hidup 99 orang berasal dari 81 Kabupaten dan 18 Kota, Bidang Kesehatan 99 orang berasal dari 78 Kabupaten dan 21 kota, bidang Pendidik 115 orang berasal dari  96 kabupaten dan 19 Kota,  Bidang Pertanian 99 orang berasal dari 77 Kabupaten dan 22 Kota, dan Bidang Sosial 102 orang dari 84 Kabupaten dan 18 kota.

 

“Untuk Kalimantan Timur sendiri, dari sepuluh penerima penghargaan dua diantaranya adalah penerima penghargaan di bidang lingkungan hidup yang diserahkan oleh Kepala Dinas Sosial Prov. Kaltim HM Agus Hari Kesuma Mewakili Gubernur Kaltim ” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi kalimantan Timur E.A. Rafiddin Rizal melalui sambungan telepon.

 

Diketahui, 2 penerima penghargaan di bidang lingkungan hidup tersebut adalah Dapiah dari Kabupaten Paser dan Siti Rukuyah dari Kabupaten Penajam Paser Utara.

 

 

Daipah merupakan seorang Ibu rumah tangga yang asli berasal dari Desa Muara Adang Kecamatan Long Ikis, yang memiliki ketertarikan dengan keindahan lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam serta melestarikan mangrove di desa muara adang bersama dengan suami dan kelompok Tani Muara Adang Indah.

 

Bersama suami dan kelompok Tani Muara Adan Indah, beliau melakukan rehabilitasi mangrove di kanan – kiri Sungai serta anak Sungai disekitar Desa Muara Adang dengan Luas + 134 Ha untuk membuat Pembibitan dan melaksanakan Penanaman Bakau sebanyak + 491.600 Bibit yang mengandalkan habitat Tanaman bakau sebagai tempat mencari ikan, udang dan kepiting agar tidak mengalami penurunan dan terpeliharanya pohon mangrove (dengan cara penyulaman tanam).

 

“Dengan usaha yang belialakukan bersama dengan Kelompok Tani tersebut, kondisi mangrove dan biota laut di sekitar Muara Adang membaik, terciptanya lingkungan yang hijau, mencegah pendangkalan sungai hingga berkurangnya dampak abrasi laut serta mengurangi dampak pemanasan global” ujar Rizal.

 

Dengan semangat juang serupa, Siti Rukiyah yang merupakan pendiri dari Kelompok Usaha Wanita (KUW) Bina Bersama sehari-hari merupakan seorang ibu rumah tangga, warga Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tinggal di kawasan pesisir, tepatnya di Jalan Poros Tanjung Jumlai, RT 01, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU.

 

 

Siti Rukiyah sadar bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab semua orang, termasuk dirinya yang memulai gerakan peduli terhadap lingkungan. Agar dapat menahan air laut naik daratan, hal pertama yang dilakukan Siti Rukiyah yakni melakukan penanaman kembali (Reboisasi) pohon Mangrove (Rhizophora).

 

“Bermula dari penanaman satu bibit pohon, kini kawasan tempat tinggal beliau menjadi salah satu hutan Mangrove terbesar di Kalimantan Timur, dengan luasan mencapai 50 Ha yang telah ditumbuhi pohon Mangrove sebanyak 991.540, dengan telah ditumbuhi pohon Mangrove di kawasan tersebut, abrasi dapat semakin dikendalikan. Bahkan, naiknya air laut ke daratan, terutama ke permukiman warga semakin berkurang” papar Rizal.

 

Lebih lanjut, Rizal mengungkapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua penerima penghargaan tersebut.

 

“Ibu Siti dan Ibu Daipah merupakan tokoh luar biasa yang patut menjadi contoh kepada kita semua dan juga anugerah bagi Kalimantan Timur, kepedulian dan pengorbanan mereka dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup luar biasa, untuk itu saya mewakili Pemerintah Provinsi kalimantan Timur dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur mengucapkan selamat dan terima kasih sebesar-besarnya atas upaya yang dilakukan selama ini, semoga hal ini menjadi pemacu semangat kita semua dalam menjada dan melestarikan lingkungan hidup kita tercinta” pungkas Rizal.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Validasi Dokumen KLHS RDTR WP Tanjung Redeb Barat

Category : Uncategorized

 

Samarinda – Dilaksanakan secara daring dan luring, menindaklanjuti surat permohonan Sekretaris Daerah Kabupaten Berau perihal Permohonan Persetujuan Dokumen Wilayah Perkotaan Tanjung Redeb Barat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Fahmi Himawan melaksanakan kegiatan Validasi Dokumen KLHS RDTR WP Tanjung Redeb Barat.

 

Dipaparkan pada rapat, dokumen KLHS ini telah dimohonkan melalui aplikasi SPARKLING Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 12 April 2022 dan telah melengkapi persyaratan adminstrasi hingga penetapan jadwal pembahasan validasi pada tanggal 13 April 2022..

 

Mengacu pada ketentuan pasal 15 Undang-Undang No. 32/2009 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rencana rinci, RPJP, RPJM dan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup, kemudian pasal 19 Undang-Undang No. 32/2009 bahwa setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.

 

Serta PP No 46 tahun 2016 dan PermenLHK Nomor P.69./MENLHK/ SETJEN/KUM.I/12/2017 , maka untuk dokumen KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas secara mandiri harus dilakukan validasi. Validasi dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Prov.Kaltim sesuai SK Gubernur Kaltim No. 660.2/K.541/2021 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov.Kaltim.

 

Pada kesempatan ini dipaparkan pula bahwa Tim Pokja KLHS RDTR  OSS WP Tanjung Redeb Barat  telah mengidentifikasi isu berupa 19 Isu PB yang dilakukan penapisan menghasilkan 6 Isu PB Strategis, hingga menjadi 6 prioritas yaitu;

 

  • Perlindungan dan pengembalian fungsi sempadan sungai
  • Penanganan sedimentasi dan pencegahan banjir
  • Alih fungsi lahan pertanian
  • Optimalisasi potensi ekonomi dan pariwisata wilayah
  • Pengembangan bandar udara Kalimarau untuk mendukung KSPN dan IKN, serta
  • Penurunan kualitas dan mutu air sungai permukaan KRP Prioritas yang direkomendasikan

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Dengar Pendapat Bersama Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Category : Uncategorized

 

SAMARINDA – Bertempat di Ruang Rapat Gedung D, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur E.A Rafiddin Rizal beserta jajaran Eselon III dan IV menyambangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat.

 

Pada rapat yang dipimpin oleh ketua Komisi III DPRD Prov. Kaltim Veridiana Huraq Wang tersebut, Rizal memberikan pemaparan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan, berbagai permasalahan yang sedang dihadapi serta program kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur kedepannya.

 

Dipaparkan oleh Rizal, sasaran kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur adalah menurunnya emisi gas rumah kaca dengan indikator sasaran jumlah penurunan emisi.

 

Beliau pun menyampaikan beberapa program kerja yang telah dicanangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur  di tahun anggaran 2022  diantaranya mengenai perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup, berbagai permasalahan persampahan dan limbah B3 hingga program pengakuan Masyarakat Hukum Adat.

 

Disamping itu, Rizal juga memberikan gambaran mengenai pengelolaan yang telah berlangsung selama ini. beberapa permasalahan yang dihadapi, juga langkah-langkah yang telah dan ditempuh oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi kalimantan Timur dalam menanganinya.

 

Selain pemaparan dan tukar pikir, rapat dengar pendapat yang berjalan kurang lebih selama dua jam ini juga menghasilkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak mengenai kesamaan pemahaman mengenai perlunya menjaga lingkungan hidup di Kalimantan Timur.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Perlindungan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Timur

Category : Uncategorized

 

SAMARINDA – Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama dan hal itu dipahami dengan baik oleh Kalimantan Timur, diperlukan kolaborasi berbagai pihak dalam melaksanakannya yang diejawantahkan dalam kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur bersama mitra pembangunan, GIZ Propeat serta GGGI.

 

Hal tersebut dituangkan dengan kegiatan Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Perlindungan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan di Hotel Midtown Samarinda (14/04) yang menghadirkan Kepala Seksi RPPLH dan KLHS DLH Prov. Kaltim Wilma Kania Febrina dan Advisor Peatland Managemant and Rehabilitation GIZ PROPEAT Arif Data Kusuma.

 

Pembangunan suatu wilayah dapat berdampak pada menurunnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup.

 

“Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemeritah Daerah bersama para stakeholder” buka Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Ayi Hikmat yang didapuk untuk membuka kegiatan.

 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2016 dinyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkkungan hidup dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

 

“Meliputi perencanaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum dimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi berbagai ekosistem yang diantaranya adalah ekosistem gambut” ujar beliau.

 

Lebih lanjut beliau menuturkan, dengan adanya perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut ini, menjadi salah satu dokumen yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RPPLH khususnya ekosistem gambut yang dimana dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaannya juga terkait dengan beberapa sektor lain seperti pekerjaan umum, pertanian, perikanan dan kehutanan.

 

“Rencana Perlindungan Pengelolaan Ekosistem Gambut ini memiliki hierarki perencanaan yaitu rencana nasional, provinsi, dan Kabupagten/Kota, yang karena itu maka diperlukan suatu perencanaan yang bersifat sinergis dan harmonis antar sektor dan hierarki tersebut” lanjut Ayi.

 

“Diharapkan dengan tersedianya dokumen ini, maka dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan kebijakan, rencana dan program untuk melengkapi dokumen perencanaan lingkungan serta menjadi acuan kebijakan pemanfaatan SDA untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota” pungkas beliau.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Inhouse Training dan Uji Kompetensi PT. Multi Harapan Utama

Category : Uncategorized

 

SAMARINDA – Kembali berkolaborasi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan PT. Mozura Borneo Konsultan dan Lembaga Sertifikasi Profesi Lingkungan Hidup Nusantara (LHN), dilaksanakan kegiatan Inhouse Training serta Uji Kompetensi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA), Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara(PPPU), Penentuan potensi pencemaran dan Karakteristik  Limbah B3 (PLB3), Penanggung Jawab Operasional Pengelolaan Air Limbah (POPAL), dan Pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 (OPLB3) yang diperuntukkan kepada PT. Multi Harapan Utama.

 

Kegiatan yang bertempat di Hotel Selyca Samarinda (13/04) ini melibatkan 21 peserta, yaitu 9 orang peserta PPPA, 1 orang peserta POPAL, 2 orang peserta PPPU, 8 orang peserta PLB3, dan 1 orang peserta OPLB3.

 

“Saya atas nama Dinas Lingkungan Hidup menyambut dengan sangat baik kerjasama ini, dan berharap kerjasama seperti ini dapat terus ditingkatkan di masa mendatang” buka Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur E.A. Rafiddin Rizal pada kesempatan yang diberikan.

 

“Dengan kegiatan seperti ini, kerjasama antara pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam hal peduli lingkungan hidup terus terjalin dengan baik, dengan harapan dapt meningkatkan kemampuan dalam pengetahuan dan keterampilansesuai dengan standar yang ditetapkan” lanjut beliau

 

Ditambahkan pula oleh Kepala Teknik Tambang PT.Multi Harapan utama Aris Subagyo, bahwa dalam rangka pelaksanaan PP 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. PermenLHK No.5/2018 tentang standar dan kompetensi penanggung jawab operasional pengolahan air limbah dan penanggung jawab pengendalian pencemaran air. PermenLHK No.6/2018 tentang standar dan kompetensi penanggung jawab operasional instalasi pengendalian pencemaran udara dan penanggung jawab pengendalian pencemaran udara. Dan PermenLHK No.1/2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki petugas-petugas yang kompeten selaku Penanggung Jawab dan Operator untuk  Air, Udara dan Limbah B3.

 

“Pelatihan yang dirangkai dengan uji kompetensi yang dilaksanakan pada hari ini sedikit berbeda dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, dimana kali ini dikhususkan kepada PT.Multi Harapan Utama beserta mitra kerjanya agar memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan pekerjaan dalam rangka pelaksanaan peraturan di bidang lingkungan hidup” tutup Rizal.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Upaya Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan

Category : Uncategorized

 

Samarinda – Berbagai langkah diupayakan oleh Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan sampah di Kalimantan Timur, salah satunya yaitu pengolahan Sampah menggunakan konsep Circular Economy sehingga proses pemberdayaan masyarakat terus berjalan secara berkelanjutan.

 

Dengan menghadirkan PT. Abadan Nusantara Internasional (Banana & Partners), perusahaan yang berfokus pada  pengelolaan limbah dan energi terbarukan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur mencoba mengenalkan secara luring dan daring kepada seluruh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur mengenail salah satu pengelolaan sampah yang dinilai efektif dalam mengelola sampah yang juga sekaligus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

 

Dikatakan oleh Noor Utami Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Indonesia dan lebih khususnya Kalimantan Timur terus berjibaku melawan ancaman limbah terhadap lingkungan serta ketergantungan terhadap energi fosil dalam menjalankan kegiatannya, untuk itu maka konsep yang dihadirkan oleh PT. Abadan Nusantara Internasional merupakan salah satu solusi yang layak untuk dipertimbangkan.

 

Melalui Presiden Direktur Herry Wijaya yang hadir secara luring di Ruang Rapat Adipura, PT. Abadan Nusantara Internasional memaparkan bahwa prinsip kerja pengolahan sampah yang mereka lakukan adalah merubah sampah rumah tangga maupun sampah plastik menjadi biodiesel, dengan menggunakan konsep Circular Economy sehingga proses tersebut melibatkan pemberdayaan masyarakat yang bisa berjalan secara berkelanjutan.

 

Dipaparkan oleh Herry, dalam mengolah sampah PT. Abadan Nusantara Internasional memiliki pusat pengolahan sampah dan produksi berbagai produk seperti material komposit dan energi terbarukan yang disebut  Pandora.

 

Dimana dalan satu Pandora ini terdapat beberpa teknologi diantaranya mesin plastik, mesin Fame, dan carbonizer yang dapat memproduksi Fame, biochar/arang, disinfektan, plastik press dan plastik cacah. Dengan kapasitas produksi terbesar yang telah dihasilkan yaitu pada minyak jelantah menjadi biodiesel sebesar 400 liter per hari dan plastik sebesar 3 ton per hari.

 

Di akhir sesi pemaparan, Tami menyatakan bahwa permasalahan persampahan merupakan permasalahan yang krusial, berbagai penanganan telah dan sedang dilakukan untuk menyelesaikannya, dan teknologi pengolahan yang sampaikan oleh PT. Abadan Nusantara Internasional ini merupakan salah satu solusi yang sangat baik dalam mendukung upaya Kaltim Bersih Sampah 2025.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Validasi Dokumen Administrasi Persetujuan Teknis PT. Gawi Makmur Kalimantan

Category : Uncategorized

 

Samarinda – Mengacu pada Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan wajiba AMDAL atau UKL/UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah wajib memiliki Persetujuan Tenis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO).

 

Atas dasar tersebut maka dengan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Zaratustra Rahmi, bertempat di Ruang rapat Adiwiyata Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur (11/04) dilaksanakan kegiatan Validasi Dokumen Administrasi Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan PT. Gawi Makmur Kalimantan.

 

Gawi Makmur Kalimantan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit (CPO) dengan kapasitas pabrik saat ini sebesar 90 ton TBS/jam, dengan total luas lokasi berdasarkanHak Guna Usaha (HGU) yang masuk ke wilayah Kabupaten Paser adalah 7.154 ha dan kebun plasma yang dikelola Koperasi Sinar Harapan Jaya seluas 599,97 ha, jugaa luas berdasarkan HGU yang masuk wilayahKabupaten Penajam Paser Utara adalah 388,27 ha dan luas lahan plasma yang dikelola Koperasi Mitra Bersama Babulu sebesar 77,78 ha.

 

Dimana  untuk dapat menjalakan kegiatan ini,  PT.Gawi Makmur Kalimantan memiliki NIB 8120102882009 dan 3 KBLI yaitu 01262 Perkebunan Kelapa Sawit, 101431 Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit, dan 101431 Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit.

 

Dipaparkan pada rapat, pada operasional kegiatan PT. Gawi Makmur Kalimantan dibutuhkan beberapa fasilitas pendukung, dimana salah satunya ialah perumahan karyawan yang dapat memberikandampak negatif terhadap komponen lingkungan hidup berupa timbulnya pencemaran lingkungan di pemukiman karyawan.

 

Dampak yang mungkin timbul diantaranya adalah pencemaran air limbah domestik dari kegiatan sehari-hari karyawan yang rencananya akan dibuang kebadan air permukaan setelah dilakukan pengelolaan.

 

Setelah mendengar dan menelaah pemaparan yang diberikan, Zaratustra Rahmi menyatakan bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran III dan IV tentangTata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkunga,  air limbah dapat dibuang ke badan air permukaan dengan syarat penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan Kajian Teknis kegiatan Pembuangan Air Limbah Domestik ke Badan Air Permukaan untuk memperoleh Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.

 

Kemudian, di akhir repat yang berlangsung kurang lebih tiga jam ini, dinyatakan pula oleh beliau bahwa hasil akhir pemeriksaan teknis dokumen persetujuan teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk pembuangan air limbah domestik ke badan air (sungai) PT. Gawi Makmur Kalimantan telah lengkap dan benar.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Menerima Kunjungan Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat

Category : Uncategorized

 

SAMARINDA – Diterima oleh Sekretaris Dinas Ayi Hikmat beserta jajaran eselon III dan IV, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Joshua Silaban bersama jajarannya mengunjungi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur (22/03).

 

Diungkapkan oleh Joshua, kunjungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai barat kali ini bertujuan untuk bertukar pikir dan diskusi mengenai berbagai kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.

 

Selain itu, beberapa poin diskusi yang dipaparkan pada pertemuan diantaranya mengenai Proklim, Persampahan,dan Limbah B3 yang menjadi Tupoksi dari Dinas Lingkungan Hidup baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

 

Hal ini disambut baik oleh Sekretaris Dinas Ayi Hikmat, .dituturkan oleh beliau, bahwa kegiatan tukar pikir seperti ini, selain dapat menjalin silaturahmi yang baik, juga merupakan bukti koordinasi yang baik antara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dengan pihak Kabupaten/Kota.

 

Selama kurang lebih 3 jam tiga jam sesi diskusi dilaksanakan, kedua belah pihak memaparkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan akan dilaksanakan, dimana keseluruhan kegiatan tersebut dinyatakan sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawal dalam mewujudkan lingkungan hidup di Kalimantan Timur yang lebih baik lagi.

 

Di akhir kesempatan, Ayi mengungkapkan apresiasinya atas kedatangan rombongan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai barat kali ini, dan beliau mewakili Dinas Lingkungan Hidup Provinsi kalimantan Timur menyatakan siap untuk selalu berkolaborasi dalam menjalakan Tupoksi demi menjaga Lingkungan Hidup di Kalimantan Timur.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)