Monthly Archives: Agustus 2022

Verifikasi Dokumen Persetujuan Teknis di Kalimantan Timur

Category : Uncategorized

 

Samarinda – Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

 

Oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatannya, dunia usaha atau dalam hal ini perusahaan mempunyai kewajiban dalam menjaga batas pencemaran yang dihasilkan.

 

Dalam hal tersebut,  Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Verifikasi Penilaian Substansi Data pada Dokumen persetujuan teknis untuk enam perusahaan,

 

“Penilaian hari ini kita lakukan untuk enam perusahaan, PT. Anugerah Bersinar Cemerlang, PT. Anggana Berkah Sukses, PT. Anugerah Kemilau Indonesia, PT. Anggana Kuarsa Mandiri, PT.Anugerah Pasir Kaltim, dan PT. Boss Kumala Sakti” Ujar Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Zaratustra Rahmi (29/08).

 

Dikatakan oleh Zaratursta Rahmi, sebagian besar sumber emisi berasal dari kegiatan proses produksi  dan fasilitas-fasilitas penunjangnya.

 

“Yang mana biasanya berasal dari pembangkit listrik tenaga diesel berupa genset” ujar Ami, sapaan beliau.

 

Genset (generator set) merupakan perangkat yang terdiri dari pembangkit listrik atau yang sering disebut dengan generator dengan mesin penggerak yang disususn menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan tenaga listrik dengan besaran tertentu.

“Penggunaan genset ini yang menimbulkan potensi emisi dari sumber tidak bergerak” lanjut beliau.

 

Dipaparkan oleh beliau bahwa baku mutu emisi yang menjadi rujukan emisi yang dihasilkan oleh genset adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam.

 

“Dan acuan baku mutu udara ambien yang digunakan ialah Lampiran VII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” pungkas Ami.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Tahun 2022

Category : Uncategorized

 

Balikpapan – Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

 

Dimana dalam perencanaan pembangunan daerah, terdapat tahapan yang harus dilakukan mulai dari perumusan sampai penetapan dokumen perencanaan.

 

Oleh karena itu, didasari semangat dalam membangun dengan tetap menjaga lingkungan hidup di Kalimantan Timur, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan forum diskusi tukar pendapat bagi unit kerja yang melaksanakanPerencanaan Program mengenai lingkungan hidup di Kalimantan Timur.

 

Digelar dengan tajuk Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Tahun 2022, kegiatan ini dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten se Kalimantan Timur dan beberapa Perangkat Daerah yang berkaitan (30/08).

 

Dibuka oleh Kepala Dinas E.A. Rafiddin Rizal, diungkapkan beliau bahwa penyelenggaraan ini bertujuan mengkoordinasikan dan mensinkronkan proses perencanaan program pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan Perangkat Daerah lingkungan hidup Kabupaten/Kota.

 

“Perlu kita bahas secara mendalam kendala yang terjadi, mencarikan solusi dan rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan perencanaan program sehingga nantinya dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang baik” ujar Rizal.

 

Lebih lanjut dikatakan oleh beliau, tahun 2022 ini merupakan tahun ke-empat dari pelaksanaan RPJMD Kalimantan Timur dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup.

 

“Perlu diperhatikan kembali pencapaian kinerja lingkungan hidup sesuai yang ditargetkan, perlu dilakukan monitoring dan juga perlu diintensifkan untuk mengantisipasi permasahanan dan merumuskan solusi untuk memastikan tercapainnya target kinerja lingkungan hidup daerah” tuturnya.

 

“untuk itu, masukan yang didapatkan pada pembasahan hari ini saya yakin akan memperkaya data dasar urusan lingkungan yang dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah khususnya Perangkat Daerah Lingkungan Hidup baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota” tutup beliau.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Pembahasan Verifikasi RPPLH Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2051

Category : Uncategorized

 

Samarinda – Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

 

Dimana dalam penyusunannya harus memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis pada suatu wilayah, bagaimana kondisi sebaran penduduk hingga sebaran potensi sumber daya alam yang terdapat pada wilayah tersebut; bagaimana untuk mempertahankan kearifan lokal dan terserapnya aspirasi masyarakat dan perubahan iklim yang terjadi.

 

Penyusunan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota  diamanatkan dalam ketentuan pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang no.32 tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana pelaksanaan penyusunannya diamanatkan dalam ketentuan pasal 12 ayat(2) huruf E dan lampiran pada angka I huruf K baris ke-1 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

 

Dalam hal ini, menindaklanjuti surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser perihal permohonan pemeriksaan dokumen RPPLH Kabupaten Paser, maka dipimpin oleh Sub Koordinator Inventarisasi RPPLH dan KLHS Wilma Kania Febrina, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Rapat Pembahasan Verifikasi RPPLH Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2051 (30/08).

 

Yang mana tim verifikasi RPPLH Kab/Kota terdiri dari satuan kerja perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang terkait, UPT kementerian yang terkait serta Pejabat Pengawas dan Pelaksana Teknis, seperti diungkapkan oleh Wilma.

 

Dipaparkan oleh beliau, penyusunan RPPLH oleh pemerintahan merupakan dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan RPPLH sendiri juga merupakan dasar dalam melakukan pemanfaatan sumber daya.

 

Dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser, rapat kali ini mendapatkan banyak saran masukan dan tanggapan dan diharapkan dapat menghasilkan dokumen yang baik dan benar.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Peningkatan Kapasitas SDM Pengguna Web SIHATI

Category : Uncategorized

 

Balikpapan – Dalam rentang waktu dua hari, tanggal 24 hingga 25 Agustus, Dinas Lingkungan Hidup menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengguna Web Sistem Informasi Kehati (SIHATI) Provinsi Kalimantan Timur.

 

Sistem Informasi Kehati merupakan tata kelola data dan  informasi dalam bentuk database yang disajikan dengan  menggunakan media teknologi informasi untuk  mendukung pengelolaan keanekaragaman hayati.

 

Dimana dalam kegiatan konservasi Keanekaragaman Hayati, informasi yang didapatkan digunakan sebagai pedoman dalam mengidentifikasi komponen Kehati, pengembangan produk pangan maupun obat-obatan, mengetahui potensi Kehati, hingga penyusunan kebijakan dan rancang tindak pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

 

Dibuka oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur E.A. Rafiddin Rizal, kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Akademisi, dan Mitra Pembangunan.

 

Diungkapkan oleh beliau, Kalimatan Timur merupakan habitat berbagai tumbuhan dan satwa endemik dikarenakan masih memiliki berbagai tipe ekosistem, terutama ekosistem hutan hujan tropis yang mana dataran rendahnya terkenal dengan kekayaan hayatinya.

 

Oleh karena itu, Kalimantan Timur berkomitmen mempertahankan dan mengelola kawasan hutan dan kenaekaragaman hayatinya.

 

“Tekad tersebut salahsatunya dituangkan dalam perwujudan website SIHATI ini” ujar Rizal.

 

“Dan agar terkelola dengan baik dan benar, tentunya diperlukan pengetahuan dan pemahaman dalam mengoperasikan Sistem Informasi Kehati ini” lanjutnya.

 

Beliaupun menyatakan bahwa peningkatan kapasitas SDM dan sosialisasi terkait penggunaan SIHATI ini berperan penting bagi operator maupun kontributor dalam memberikan informasi dan data yang benar.

 

“Jadi dengan diadakannya kegiatan ini, kami berharap akan menghasilkan tenaga teknis yang handal dan profesional dalam penyusunan database Keanekaragaman Hayati Kalimantan Timur” ujarnya lagi.

 

Dalam dua hari pelaksanaanya, banyak tanggapan dan masukan yang diberikan oleh peserta baik yang hadir secara luring maupun daring, Rizal pun mengungkapkan terima kasihnya dan menerima semua masukan untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembenahan web SIHATI.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Rapat Koordinasi Danau Kaskade Mahakam Tahun 2022

Category : Uncategorized

 

Balikpapan – Danau merupakan bagian penting dari suatu landskap atau sebuah DAS (Daerah Aliran Sungai) dimana melekat berbagai fungsi ekologi, hidrologi, sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhinya, tidak hanya pada tingkat kehidupan lokal namun  juga pada tingkat regional.

 

“Untuk itu maka danau harus dikelola dengan baik agar semua fungsinya dapat dinikmati umat manusia secara berkelanjutan” demikian ujar Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Riza Indra Riadi pada pembukaan Rapat Koordinasi Danau Kaskade Mahakam Tahun 2022 yang dilaksanakan di Swissbell Hotel Balikpapan (23/08).

 

“Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa akhir-akhir ini, masalah danau ini semakin menjadi perhatian, baik oleh masyarakat maupun pemerintah”

 

Yang mana diungkapkan oleh beliau, hal tersebut terjadi karena kondisi danau yang sudah kritis dan dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan baik itu terhadap lingkungan seperti banjir pada saat musim hujan dan kekeringan pada saat musim kemarau.

 

Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur E.A. Rafiddin Rizal pada kesempatan yang diberikan.

 

Ditekankan oleh Rizal, Danau Kaskade Mahakam merupakan salah satu danau prioritas yang harus segera diselamatkan dari permasalahan degradasi lingkungan.

 

“Berbagai permasalahan mulai dari pendangkalan, berkembang pesatnya gulma air, pencemaran, kekeringan,  rusaknya daerah tangkapan air, rusak dan hilangnya vegetasi perairan, penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, hilangnya reservat ikan, peningkatan jumlah penduduk, dan lain sebagainya” lanjut beliau.

 

Berdasarkan hal tersebut, maka implementasi pengelolaan   danau kaskade mahakam harus melibatkan berbagai kepentingan dan bersifat multi sektor, sehingga diperlukan pengelolaan danau terpadu dan wajib menjadi perhatian dan upaya dari seluruh pemangku kepentingan agar daya dukung lingkungan tetap terjaga dan mampu memberikan dukungan kehidupan bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur.

 

“Oleh sebab itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan rapat koordinasi danau kaskade Mahakam tahun 2022 mengusung  tema “Percepatan Pembangunan Ekosistem Danau Kaskade Mahakam Dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Sebagai Kawasan Penyangga IKN”, dengan tujuan untuk percepatan penyelamatan dan pengelolaan Danau Kaskade Mahakam dengan menjalin sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta merespon dengan adanya penetapan IKN ujarnya.

 

“Dari kegiatan hari ini, saya mengharapkan akan diperoleh kesepakatan program kerja tahun 2022/2023 antar Instansi, baik secara horizontal maupun vertikal  dengan percepatan pembangunan Danau Kaskade Mahakam di Kalimantan Timur” ujar Rizal lebih lanjut.

 

Akhir kata, beliau pun mengharapkan rapat koordinasi ini dapat mengevaluasi keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh semua pihak.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Penanaman Pohon Pada Penutupan Festival Sepaku IKN

Category : Uncategorized

 

Sepaku, PPU – Pembangunan Indonesia yang  berjalan selama 77 tahun ini telah banyak menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik dan tentu saja pembangunan tersebut harus tetap berjalan secara berkesinambungan .

 

Pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Jakarta ke Sepaku yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi bukti dari kesinambungan pembangunan tersebut.

 

Ditandai dengan dilaksanakannya Festival Sepaku Ibu Kota Nusantara, pemerintah dan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur menyatakan kesiapannya dalam menyambut Ibu Kota Nusantara.

 

Dihadiri secara langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Wakil Menteri Alue Dahong serta Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, Sabtu 20 Agustus 2020 dilaksanakan Penutupan Festival Sepaku IKN yang ditandai dengan penanaman pohon di sekitar wilayah tersebut.

 

Hadir pula pada kegiatan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur E.A. Rafiddin Rizal yang turut serta dalam penanaman pohon pada kegiatan yang diprakarsai oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini.

 

Ditemui di lokasi penanaman, Rizal mengatakan bahwa  penanaman pohon di PPU maupun di lokasi IKN ini merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

 

“Konsep IKN ini merupakan Smart City dan Green City  dalam arti sebuah kota yang modern dan hijau ramah lingkungan” ujar beliau.

 

“Dengan kegiatan ini kita turut serta mempertahankan hutan agar tetap lestari, disertai dengan menghijaukan lahan-lahan yang kosong dan kritis. Hal ini merupakan bukti bahwa IKN dan Provinsi Kalimantan Timur mampu berperan menjadi sebuah kota yang modern namun tetap berfungsi sebagai paru-paru dunia” pungkas Rizal sembari menyiran tanaman yang baru saja ditanamnya.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Penandatanganan BA Pengintegerasian KLHS kedalam KRP dan Penjaminan Kualitas KLHS Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur Oleh Gubernur Kaltim

Category : Uncategorized

 

Samarinda – Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk melengkapi analisis dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur serta integrasi dengan KLHS RZWP3K Provinsi Kalimantan Timur, serta berbagai faktor lain termasuk KRP di atasnya dan atau KRP yang setara yang dipertimbangkan.

 

Dimana harapannya, hasil kajian ini dapat memberikan masukan terhadap proses penyusunan revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur untuk mewujudkan alokasi dan pola penggunaan ruang yang dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mengakomodir berbagai pertimbangan dan permasalahan dalam jangka panjang.

 

Untuk diketahui, Tim Pokja KLHS revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam kebijakan, rencana dan atau program, untuk selanjutnya dilaksanakan Penjaminan Kualitas KLHS melalui penilaian mandiri oleh penyusun kebijakan, rencana dan atau program,yang kemudian hasil penjaminan kualitas tersebut dituangkan dalam berita acara yang disahkan oleh pejabat penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program.

 

Dalam rangkaian hal tersebut, maka pada hari Kamis 18 Agustus 2022, dilakukan dua kali penandatangan Berita Acara.

 

Pertama, penandatanganan Berita Acara Pengintegerasian KLHS ke dalam KRP oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim dan Kepala Dinas Pekerjaaan Umum, Penataan Ruang dan Pemukiman Rakyat Prov. Kaltim dan yang diketahui oleh Gubernur Kaltim.

 

Kemudian, penandatanganan Berita Acara Penjaminan Kualitas KLHS revisi RTRW Prov. Kaltim Tahun 2022-2042 yang dilaksanakan di ruang rapat Gubernur tanggal 18 Agustus 2022, oleh Gubernur dan Pj. Sekretaris Sekda Prov. Kaltim selaku pengarah tim penyusun yang dihadiri pula oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Prov. Kaltim, Kepala Bidang Penataan Ruang DPUPR Prov. Kaltim dan Sub Koordinator Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS DLH Prov. Kaltim.

 

Ditemui setelah kegiatan penandatangan berlangsung, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur E.A. Rafiddin Rizal mengatakan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 15 Undang-Undang No. 32/2009 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rencana rinci, RPJP, RPJM DAN KRP.

 

“Dimana hal ini berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup; dan pasal 19 UU no. 32/2009 bahwa setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS” ujarnya.

 

Lebih lanjut beliau menjelaskan, bahwa penyusunan KLHS revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2022-2042 ini mengacu pada peraturan mengenai penyelenggaraan KLHS Dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

 

“Jadi penyusunan ini dinyatakan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku” pungkas Rizal.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


DLH Kaltim Menghadiri Rakor Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Digital Administrasi (SIDA)

Category : Uncategorized

 

Balikpapan – SIDA merupakan aplikasi besutan Diskominfo Kaltim yang merupakan bentuk implementasi SPBE yang merubah sistem administrasi tata naskah dinas konvensional menjadi digital dengan penerapan Tanda Tangan Elektronik dan mengintegrasikan jalur koordinasi lintas Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

 

Dimana melalui aplikasi ini, akan memudahkan koordinasi surat menyurat baik internal maupun eksternal di lingkungan Pemprov Kaltim yang terintegrasi dalam satu tata naskah digital, sehingga dapat terwujud pelayanan yang cepat efektif efisien dan akuntabel.

 

Untuk lebih mengenalkan SIDA kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka dilaksanakan rakor evaluasi implementasi SIDA yang dengan harapan setiap OPD dapat melaporkan atau memberikan informasi terkait pelaksanaan aplikasi SIDA ini, apakah betul-betul sudah diterapkan dengan baik dan bagaimana pertanggungjawabkannya.

 

Hadir membuka kegiatan, Kepala Dinas Kominfo Kalimantan Timur H.M. Faisal menyatakanbahwa aplikasi ini dibuat sebagai langkah nyata Pemprov Kaltim di era revolusi industry 4.0.

 

“Karena  percepatan dan perluasan digitalisasi sangatlah penting bagi pengembangan Kaltim, dimana dengan adanya percepatan dan peluasan digitalisasi pada setiap bidang akan sangat bermanfaat baik bagi pemerintah daerah” ujar Faisal.

 

Hadir pula secara langsung, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur E.A. Rafiddin Rizal sebagai salah satu penerima apresiasi atas penggunaan aplikasi SIDA di instansi yang dipimpin olehnya.

 

“Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu dari delapan perangkat daerah yang menjadi pilot project pada implementasi SIDA yang digawangi oleh Diskominfo Kaltim” ujar Rizal ditemui setelah berlangsungnya kegiatan.

 

“SIDA ini merupakan komitmen Pemprov Kaltim dalam menerapkan teknologi informasi, yang mana langkah ini didukung sepenuhnya oleh Dinas LIngkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur” lanjut Rizal.

 

Ditegaskan Kembali oleh Rizal, “Kami selalu mendukung setiap langkah pembaharuan demi kemajuan, seperti yang telah dijalankan selama ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur konsisten menggunakan SIDA yang merupakan transformasi dari system administrasi manual menjadi elektronik” pungkas beliau.

 

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Pembahasan Raperda PPLH Bersama Komisi III DPRD Kota Bontang

Category : Uncategorized

 

Samarinda – Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Abdul Malik, DPRD Kota Bontang menyambangi kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur (11/08).

 

Diterima oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Ayi Hikmat, bersama Sub Koordinator masing-masing bidang dan Pejabat Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, kunjungan oleh Komisi III DPRD Kota Bontang ini diwakili oleh tiga Anggota Dewan.

 

Dipaparkan oleh Abdul Malik, pada kunjungan kerja yang ketiga kalinya dilakukan oleh DPRD Kota Bontang ini berkaitan dengan pembahasan beberapa Perda yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Kota Bontang.

 

Dimana disampaikan oleh beliau, salah satu Perda yang dimaksud adalah Perda yang merupakan inisiatif dari DPRD Kota Bontang yaitu Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dalam kesempatan kali ini diharapkan akan diperoleh tambahan dan masukan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

 

Menanggapi hal tersebut, Ayi Hikmat mengucapkan terima kasih kepada Komisi III DPRD Kota Bontang mengenai kepeduliannya yang tinggi terhadap lingkungan, beliau mengatakan hal ini sejalan dengan semangat yang selama ini diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup.

 

Selama kurang lebih 2 jam pertemuan berlangsung, banyak masukan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang ditanggapi dengan hangat oleh Komisi III DPRD Kota Bontang ini.

 

Tidak lupa, Ayi kembali menegaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur siap berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang dan Komisi III DPRD Kota Bontang dalam mengawal dan menjaga lingkungan hidup di Kalimantan Timur.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Rapat Pemeriksaan UKL-UPL Pengumpulan Limbah B3 PT.Sinar Wandiole Balikpapan

Category : Uncategorized

 

Samarinda – Dipimpin oleh Sub Koordinator Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur M. Chamidin, dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemeriksaan UKL-UPL Rencana Usaha dan atau Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 oleh PT. Sinar Wandiole Balikpapan.

 

Dipaparkan pada rapat, PT. Sinar Wandiole Balikpapan (PT. SINWA) merupakan perusahaan yang bergerak bidang usaha dan/atau kegiatan jasa pengumpulan dan pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) skala Provinsi Kalimantan  Timur berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin RT. 05 KM 5,5 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Provinsi Kalimantan Timur.

 

Dimana pada kesempatan ini, PT. SINWA berencana melakukan penambahan lokasi fasilitas usaha dan atau kegiatan pengumpulan limbah B3 pada lokasi yang baru yaitu di jalan Hasanuddin RT. 005 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Provinsi Kalimantan Timur, dengan besaran luas lahan terbangun ± 6.520 m² dan luas bangunan terbangun ± 1.210 m².

 

Adapun perizinan yang dimiliki oleh PT. SINWA berupa ;

 

Pertama, Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) Nomor : 660.2/K.20/2022 tanggal 23 Maret 2022 dari Kepala DLH Prov. Kaltim atas usaha dan/atau Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di atas lahan seluas ± 1.249 m2 berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin RT. 04 Km 5,5 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Sinar Wandiole Balikpapan.

 

Kedua, Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 9120101152144 diterbitkan tanggal 24 Januari 2019 (dicetak tanggal tanggal 9 Desember 2021), dengan kode KBLI : 38120 – Pengumpulan Limbah Berbahaya.

 

Ketiga, Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan nomor 650/102/DPPR tanggal 19 Juli 2022 perihal Informasi Tata Ruang, disampaikan bahwa lahan di jalan Sultan Hasanuddin RT. 05 km 5,5, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan berada pada Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI).

 

Keempat, Surat Kepala DLH Prov. Kaltim Nomor : 660.2/1254/B.II,2/DLH/2022 tanggal 27 Juni 2022 perihal : Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 PT. Sinar Wandiole Balikpapan.

 

Setelah mendengar dan menelaah pemaparan yang diberikan, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur memberikan arahan sebagai berikut;

 

Pertama, berdasarkan pasal 300 ayat (1) dan (2) PP Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa ayat (1) untuk dapat melakukan pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3, ayat (2) untuk mendapatkan persetujuan lingkungan, maka pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3.

 

Kedua, berdasarkan pasal 1 angka (4) PP Nomor 22 Tahun 2021, disebutkan bahwa Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (untuk kegiatan wajib Amdal) atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk kegiatan wajib UKL-UPL) yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Dengan demikian kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.

 

Ketiga, berdasarkan Lampiran I huruf J Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan  dan Lampiran II huruf A Multisektor Peraturan Menteri  LHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL,  maka hasil analisis terhadap skala/besaran rencana kegiatan dimaksud adalah, usaha dan/atau kegiatan Kode KBLI 38120 – pengumpulan limbah berbahaya tidak diatur di dalam Lampiran I Peraturan Menteri  LHK Nomor 4 Tahun 2021, sehingga kegiatan pengumpulan limbah berbahaya mengacu besaran multisektor yaitu luas lahan terbangun ≥ 5 ha dan/atau luas bangunan terbangun ≥ 10.000, termasuk kategori usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal.

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 PT. SINWA dengan luas lahan terbangun ± 6.520 m2 dan luas lahan terbangun ± 1.201 m2, maka tidak wajib menyusun Amdal.

 

Keempat, berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan wajib memenuhi  standar UKL-UPL.

 

Kelima, berdasarkan Lampiran I huruf A Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan   Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, disebutkan bahwa kode KBLI 38120 – pengumpulan limbah berbahaya untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala provinsi, perizinan berusahanya merupakan kewenangan Gubernur.

 

Keenam, berdasarkan pasal 57 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, disebutkan bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan permohonan pemeriksaan formulir UKL-UPL kepada Gubernur untuk usaha dan/atau kegiatan yang Perizinan Berusahanya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

 

Dan ketujuh, berdasarkan pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemeriksaan substansi UKL-UPL dilakukan Gubernur dengan menugaskan Kepala Perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)