Daily Archives: 12/09/2019

Sosialisasi dan Fasilitasi Sistem MMR & SRN dalan rangka partisipasi program FCPF-CF

Category : Uncategorized

BALIKPAPAN – Rabu (4/12/2019), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur melanjutkan kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Sistem MMR and SRN dalan rangka partisipasi program Forest Carbon Partership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) di Hotel Novotel Balikpapan.

Dalam agenda hari ini, DLH akan memaparkan pembuatan akun MMR pengisian portal data MMR Kalimantan Timur serta mendiskusikan kepada peserta cara pengisian portal data oleh peserta. Setelah kemarin, tiga narasumber menjelaskan pengenalan program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund Narasumber dari Program Asisten Pokja REDD+/LULUCF Dzulkifli menegaskan batu loncatan besar bagi Kaltim untuk membuktikan kepada dunia bahwa provinsi kaya sumber daya alam ini mampu melakukan penurunan emisi.

Sementara Kasi MPV dan Registri Sektor Kehutanan Wawan Gunawan menjelaskan Implementasi REDD+ dan sistem MRV REDD+ Indonesia. “MRV adalah suatu mekanisme untuk pelaporan dimulai membuat, menyusun, mengumpulkan data dan mengolah menjadi informasi. Melaporkan hasil pengukuran, termasuk melakukan proses validasi dan akhirnya diverifikasi,” jelasnya.

Dirjen Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinik menambahkan REDD+ merupakan mekanisme internasional untuk memberikan insentif positif bagi negara berkembang yang berhasil menunjukan kinerja aksi mitigasi di sektor kehutanan. Kegiatan tiga hari ini dikuti 25 peserta dari regional Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser.(tya/her/yans/humasprovkaltim)

Sumber : https://kaltimprov.go.id/berita/, Tanggal 05 Desember 2019


Fasilitasi Sistem MMR & SRN FCPF-CF

Category : Uncategorized

BALIKPAPAN – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Sosialisasi dan Fasilitasi Sistem Measurement, Monitoring and Reporting (MMR) dan Sistem Registri Nasional (SRN) dalan rangka partisipasi program Forest Carbon Partership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) di Hotel Novotel Balikpapan (3/12/2019).

Kegiatan dibuka Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Ence Ahmad Rafiddin Rizal. “Kaltim adalah provinsi pertama dilaksanakannya program FCPF. Insentif senilai 110 juta US dollar akan diterima jika program ini berhasil dan manfaatnya akan dirasakan pemerintah dan masyarakat di daerah,” jelasnya.

Wawan Gunawan selaku Kasi MPV dan Registri Sektor Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)) mengungkapkan kesiapan perangkat REDD+ ditingkat nasional sudah lengkap.

Ada dua perangkat yang digunakan. Terdiri perangkat teknis yaitu strategi nasional, tingkat acuan dan safeguards. Selanjutnya, perangkat kebijakan yaitu peraturan dan kebijakan seperti peraturan pemerintah Nomor 70 terkait REDD+ dan KLHK tentang MRV. “Portal MMR digunakan untuk melaporkan kegiatan di Kaltim terkait REDD+,” jelasnya.

Kegiatan dikuti 25 peserta dari regional Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser. Dihadiri perwakilan KLHK dan Dzulkifli dari Program Asisten Pokja REDD+.(tya/her/yans/humasprovkaltim)

 Sumber : https://kaltimprov.go.id/berita/Tanggal  03 Desember 2019


Konsultasi Publik Rencana Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Oleh PT.Trimurti Madina Mulia

Category : Uncategorized

BALIKPAPAN – Bertempat di Hotel Grand Tiga Mustika, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019, dilaksanakan konsultasi Publik Rencana Kegiatan dan/atau Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) oleh PT.Trimurti Madina Mulia yang berlokasi di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.

PT.Trimurti Madina Mulia (PT. TMM) adalah  perusahaan swasta yang bergerak di Bidang Kehutanan (HPH) sedang mengajukan permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) seluas ± 44.810 ha di Kab. Paser dan Kab. Kutai Barat Prov. Kaltimtelah memiliki Surat Keputusan Nomor : SK.263/Menlhk/Setjen/HPL.0/4/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) Dengan Komitmen yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI , dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)  yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission) 8120008992077.

Mengacu kepada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.I./7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, pada Lampiran I huruf E bidang Kehutanan untuk jenis kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Alam (HA) semua skala/besaran adalah Wajib Amdal, maka PT. Trimurti Madina Mulia wajib menyusun Dokumen Amdal.

Dijelaskan oleh Tim Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur, bahwasanya rencana kegiatan UPHHK-HA PT. Trimurti Madina Mulia ini akan menimbulkan dampak penting bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, seperti erosi, perubahan komposisi tegakan, terganggunya satwa liar dan habitatnya, konflik sosial serta terbukanya kesempatan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan masyarakat serta pendapatan asli daerah.

Oleh sebab itu, maka pelaku usaha, dalam hal ini adalah PT.Trimurti Madina Mulia wajib melakukan konsultasi publik terhadap masyarakat, Badan/Dinas/Instansi terkait dengan dampak tersebut.

(zen)