Daily Archives: 12/27/2019

Pembangunan Ibu Kota Negara Berjalan Simultan dengan Upaya Pemulihan dan Perlindungan Lingkungan

Category : Uncategorized

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sabtu, 21 Desember 2019. KLHK kembali menegaskan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur juga berjalan simultan dengan upaya pemulihan dan perlindungan lingkungan di sana. Hal itu ditegaskan oleh Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal KLHK, Laksmi Wijayanti saat jumpa pers di Jakarta, Jum’at (20/12/2019).

“Membangun IKN sekaligus dengan pemulihan dan perlindungan lingkungan, oleh karena itu, KLHK sedang mendalami langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk mencapai arahan dan tujuan tersebut”, ungkap Laksmi.

Laksmi yang juga sebagai ketua tim penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk IKN, bersama dengan Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK, Agus Justianto, serta Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Sigit Hardwinarto, menjelaskan beberapa hal terkait IKN.

Pertama adalah terkait dengan penyiapan lahan, dari rencana 180 ribu Hektare (Ha), kemungkinan akan ditambah menjadi seluas kurang lebih 250 ribu Ha. Dari luasan tersebut, 40 persennya akan dipastikan menjadi green area IKN. Lokasi IKN yang berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebanyak 42 ribu hingga 50 ribu Ha berada di lokasi Hutan Tanaman Industri PT. ITCHI Hutani Manunggal dan akan disampaikan ke Badan Otorita IKN.

Kedua, dalam upaya pemulihan lingkungan, akan dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), serta reklamasi dan revegetasi lahan pasca tambang. Ketiga, KLHK akan membangun Persemaian Modern seluas 120 Ha, dengan produksi bibit minimal 15 juta bibit pertahun untuk mendukung upaya RHL.

Keempat, KLHK juga akan menyusun pedoman model pengelolaan dan perlindungan yang tepat untuk wilayah sekitar IKN. Kelima, pemerintah akan membantu kesejahteraan masyarakat sekitar IKN seperti memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Terakhir, KLHS yang dibuat KLHK akan digunakan sebagai pedoman untuk semua pihak dalam mewujudkan IKN yang berkonsep forest city atau bush capital.

Laksmi menuturkan bahwa KLHS untuk IKN yang disusun KLHK berprinsip pada tiga hal, yaitu kecukupan air di sekitar lokasi, perlindungan satwa dan ekosistemnya, serta penanganan kerusakan lingkungan. KLHS untuk IKN dipastikan akan selesai pada akhir Desember tahun ini.

“Lokasi IKN kaya akan keanekaragaman hayati, ini akan menjadi fitur utama, kota yang modern namun lingkungannya merupakan ekosistem hutan hujan tropis khas Kalimantan. KLHS yang disusun memastikan untuk hal tersebut dapat terpenuhi”, terang Laksmi.

Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK, Agus Justianto, memaparkan hasil kajian Badan Litbang dan Inovasi terkait kondisi ekologi, sosial, ekonomi dan budaya di rencana lokasi IKN.

Dalam paparannya, Agus menjelaskan bahwa data primer dan sekunder menunjukkan bahwa bentang alam kawasan hutan yang dimohon untuk perubahan fungsi, memiliki kondisi hutan sekunder yang produktif sebagai hutan tanaman dan sebagian areal lindung memiliki nilai konservasi tinggi untuk mendukung keanekaragaman hayati dan ekosistem alami. Ekosistem alami merupakan ekosistem hutan hujan Dipterokarpa dataran rendah atau dataran tinggi dan ekosistem hutan karst yang saat ini berupa hutan sekunder dan mampu mendukung biodiversitas flora dan fauna lokal.

Agus kemudian menyimpulkan bahwa perubahan fungsi sebaiknya mempertimbangkan areal yang teridentifikasi memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi dan menjadi tempat hidup bagi jenis-jenis flora dan fauna yang perlu untuk dilindungi dan dipertahankan kelangsungan hidupnya. Keberadaan ekosistem hutan karst dengan luasan sekitar 558 Ha juga perlu untuk dijaga dan dipertahankan.(*)

Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 21 Desember 2019


Pengelolaan Sampah Tumbuhkan Sirkular Ekonomi Masyarakat

Category : Uncategorized

Makassar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 19 Desember 2019. Keberadaan Bank Sampah tidak hanya mendorong masyarakat lebih peduli terhadap sampah, tetapi juga dapat menumbuhkan potensi ekonomi kerakyatan, dan kesempatan kerja.

Bank Sampah Induk (BSI) Turikale di Kabupaten Maros misalnya, mampu menghasilkan omset rata-rata Rp. 50 juta/bulan. Mereka mempekerjakan 18 orang karyawan, dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 1,5 juta – 2,5 juta/orang.

“Melalui Bank Sampah, masyarakat mendapat pengetahuan bagaimana memandang sampah sebagai sebagai sesuatu yang bernilai guna untuk ditabung di Bank Sampah. Selain itu juga mendidik masyarakat untuk mengelola sampah sesuai jenis, dan nilainya melalui proses pemilahan, yang selanjutnya dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat dengan circular economy (ekonomi sirkular),” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Rosa Vivien Ratnawati, saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (19/12/2019).

Saat ini, BSI Turikale mempunyai 578 nasabah yang berasal dari perkantoran, sekolah, dan nasabah perorangan. Sampah yang dikelola BSI Turikale sebanyak 1- 2 ton/hari. Terdapat 4 jenis sampah yang dikelola di BSI Turikale yaitu sampah kertas (57%), plastik (31%), logam (7%), dan botol (5%).

“Bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R (reduce, reuse, recycle) dalam pengelolaan sampah dengan pemilahan sampah pada sumbernya di tingkat masyarakat,” kata Rosa Vivien.

Selain BSI Turikale, Komisi IV DPR RI juga meninjau Unit Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) di Kawasan Industri Makassar. Fasilitas Pengelolaan Limbah Medis ini menjadi Jasa Pengolah Limbah Medis pertama di wilayah Timur Indonesia yang dibangun oleh KLHK dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Ini merupakan upaya pemerintah dalam langkah kongkrit solusi pengelolaan limbah medis di wilayah timur Indonosia yang belum terjangkau jasa pengelola limbah medis,” tutur Rosa Vivien.

Kegiatan operasionalnya dimulai sejak bulan September 2019, dengan jumlah limbah medis yang telah diolah sebanyak 41 ton dari 40 Rumah Sakit. Kapasitas incinerator yang dimiliki fasilitas ini mampu mengolah limbah 100 kg/jam atau 2.4 ton/hari.

“Limbah medis dari Fasyankes termasuk kategori limbah B3 karena memiliki karakteristik infeksius, seperti limbah jarum suntik, limbah patologis, dan kasa atau perban bekas pakai,” tutur Rosa Vivien.

Lebih lanjut, Rosa Vivien menyampaikan, dengan dukungan dan dorongan dari Komisi IV DPR RI dalam pengelolaan sampah di Indonesia, kedepan diharapkan dapat terbentuk bank sampah dan pengolahan limbah B3 di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan pengelolaan sampah dan limbah di Sulawesi Selatan sudah baik dan dapat menjadi contoh daerah lain.

“Permasalahan sampah dan limbah di Indonesia itu diantaranya disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat. Jadi ini merupakan PR kita semua untuk mengedukasi masyarakat. Dalam hal ini, kami di Komisi IV DPR RI akan mendukung upaya-upaya KLHK dalam pengelolaan sampah dan limbah ini,” katanya.

“Saya melihat tempat pengelolaan limbah ini sudah baik. Namun akan lebih baik kalau dilakukan juga penghijaun. Tanamlah pohon yang ada manfaatnya, buah-buahan misalnya. Jadi karyawan yang bekerja disini juga dapat ikut memelihara dan menikmatinya hasilnya,” tambah Sudin, saat meninjau Unit Pengelolaan Limbah B3 di Kawasan Industri Makassar.

Sebelumnya, pada hari pertama kunjungan kerja di Sulawesi Selatan (18/12/19), Komisi IV DPR RI mengunjungi Balai Riset Perikanan Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, Balai Penelitian Tanaman Serelia, dan Balai Besar Penelitian Veteriner di Kabupaten Maros, yang dilanjutkan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan.

Pada hari kedua, selain Bank Sampah dan Unit Pengelolaan Limbah B3, Komisi IV DPR RI juga meninjau ketersediaan pupuk di gudang PT. Petrokimia, dan stok beras di gudang Perum Bulog.

Rombongan yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 13 orang, terdiri dari pimpinan dan anggota komisi IV DPR RI. Selain Sulawesi Selatan, pada masa reses pertama ini Komisi IV DPR juga melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, dan Jawa Timur.

Turut mendampingi pada kegiatan ini Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Bahan Beracun dan Limbah Berbahaya Non Racun, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sulawesi dan Maluku, serta dari Direktorat Pengelolaan Sampah, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar, dan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan. (*)

Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 19 Desember 2019