Daily Archives: 12/18/2019

Penilaian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Usaha dan/atau Kegiatan Ship To Ship Transfer Batubara Oleh PT.Dermaga Perkasapratama

Category : Uncategorized

Samarinda – Bertempat di ruang rapat Adipura, pada hari Kamis, 5 Desember 2019,Tim Teknis Penilai Amdal Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim melaksanakan kegiatan Penilaian DPLH Usaha dan/atau Kegiatan Ship To Ship Transfer Batubara Pada Kalimantan Floating Terminal Barge (KFT) oleh PT.Dermaga Perkasapratama.

Dermaga Perkasapratama adalah anak perusahaan PT. Bayan Resources Tbk yang bergerak di bidang kepelabuhan yang berlokasi di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, telah melakukan kegiatan Ship to ship Transfer /STS Batubara Kalimantan Floating Barge (KFT-1) dimulai pada tahun 2017 dengan kapasitas muatan bersih 65.000 ton dan (KFT-2) pada tahun 2015 dengan kapasitas muatan bersih 60.000 ton yang berjarak 10 mil laut dari garis pantai wilayah perairan laut provinsi Kalimantan Timur dari kapal tongkang ke Mother Vessel, serta telah memiliki ijin berupa :

    • Surat Persetujuan Penetapan Titik Koordinat Posisi Labuh STS Kapal Barge KFT-1 PT. Dermaga Perkasapratama Nomor UM.003/39/9/KSOP-BPN-18 tanggal 13 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan;
    • Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10/1/IUKP/PMA/2019 tanggal 8 April 2019 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan Kepada PT. Dermaga Perkasapratama;
    • Surat Persetujuan  Penetapan Titik Koordinat Posisi Labuh STS Kapal Barge KFT-2 PT. Dermaga Perkasapratama Nomor UM.002/7/13/KSOP-BPN-2019 tanggal 24 September 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan;
    • Nomor Induk Berusaha 8120217200459 Tanggal 5 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission / OSS.

Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.I./7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, maka hasil analisis terhadap Usaha dan/atau kegiatan pengapalan batubara dari Terminal Khusus ke area Transhipment  (Ship to ship transfer) bukan merupakan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan MENLHK P.38/MENLHK/SETJEN/ KUM.I./7/2019, sehingga dengan demikian usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal.

Kemudian, berdasarkan pasal 34 yat (1) UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, maka wajib memiliki UKL-UPL.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Kewajiban Memiliki Dokumen LIngkungan Hidup Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan, maka PT. Dermaga Perkasapratama diwajibkan menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) terkait dengan kegiatan yang telah berjalan tetapi tidak memiliki Dokumen Lingkungan Hidup

Apabila DPLH kegiatan PT. Dermaga Perkasapratama ini telah mendapatkan keputusan dari kepala DLH Prov. Kaltim, maka akan digunakan sebagai dasar penerbitan izin lingkungan oleh Gubernur Kaltim atau Pejabat yang ditunjuk, dan menjadi kewajiban PT. Dermaga Perkasapratama untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam DPLH, dan serta seluruh Kewajiban yang tercantum dalam DPLH wajib dilaksanakan oleh PT. Dermaga Perkasapratama dan dilaporkan secara berkala Kepada Instansi Lingkungan Hidup Pusat, Provinsi dan/atau Kota sesuai dengan kewenangannya.

(zen)


Penilaian Dokumen Adendum ANDAL RKL-RPL PT.Kelawit Wanalestari

Category : Uncategorized

Samarinda – Bertempat di ruang rapat Adipura Dinas Lingkungan Hidup Prov.Kalimantan Timur, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, dilaksanakan kegiatan Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL Kegiatan dan/atau Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Seluas ±17.850 Ha Oleh PT. Kelawit Wanalestari.

PT.Kelawit Wanalestari (PT.KWL) adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) yang berlokasi di Kec. Siluq Ngurai, Kecamatan Bongan dan Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur ,dinyatakan telah memiliki ijin berupa Surat Persetujuan Amdal HPHTI PT. Kelawit Wana Lestari pada areal seluas 23.230 Ha melalui SK. Nomor : 83/DJ-VI/Amdal/99 tanggal 6 Juli 1999 oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan serta ijin berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan dengan Nomor : SK.169/Menhut-II/2005 tanggal 16 Juni 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman kepada PT. Kelawit Wanalestari atas areal hutan seluas ± 22.065 (Dua Puluh Dua Ribu Enam Puluh Lima) hektar di Provinsi Kalimantan Timur (masa berlaku IUPHHK PT. Kelawit Wanalestari selama 100 (seratus) tahun sejak tanggal ditetapkan).

Dalam pertemuan kali ini, dinyatakan bahwa PT.Kelawit Wanalestari berencana melakukan perubahan / penyesuaian berupa :

    • Perubahan Bahan Baku Utama dari tanaman karet menjadi tanaman Acacia spdan eucalyptus sp dan jenis tanaman HTI lainnya
    • Perubahan luasan, dari 22.065 Ha menjadi 17.850 Ha
    • Perubahan rencana pengelolaan dan pemantauan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Mengacu pada pasal 46 ayat (1)  dan (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.I/7/2018, rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan PT. KWL memenuhi kriteria :

    1. Tidak berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik (DPH) baru atau jenis DPH yang timbul akibat perubahan usaha dan/atau kegiatan sudah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan/atau
    2. Tidak berpotensi mengubah batas wilayah studi

Sehingga disimpulkan perubahan Izin Lingkungan PT. Kelawit Wanalestari dilakukan melalui penyusunan dan penilaian dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL.

Kemudian, dipaparkan oleh Tim Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur, bahwasanya rencana kegiatan ini akan menimbulkan dampak penting bagi masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai berikut :

A. Geofisik-Kimia

    • Penurunan kualitas kesuburan tanah
    • Peningkatan kebisingan
    • Timbulan limbah domestik padat
    • Munculnya potensi timbulan Limbah B3
    • Gangguan kualitas air permukaan
    • Peningkatan laju erosi
    • Sanitasi lingkungan

B. Biologi

    • Degradasi/hilangnya tegakan vegetasi/flora darat
    • Gangguan habitat satwa liar
    • Berkurangnya jenis satwa/biota air
    • Berkurangnya hasul hutan nir kayu
    • Gangguan hama dan penyakit tanaman

C. Sosial

    • Timbulnya sikap dan persepsi masyarakat
    • Terbukanya kesempatan kerja
    • Peningkatan pendapatan
    • Perbaikan sarana dan prasarana umum
    • Terjadinya kebakaran hutan

D.Kesehatan

    • Peningkatan kesehatan masyarakat

(zen)


Percepatan FCPF Kaltim. Capacity Building MRV dan Bentuk Tim Padiatapa

Category : Uncategorized

BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kaltim melalui perangkat daerah terkait terus melakukan upaya-upaya dalam mendukung pelaksanaan penurunan emisi karbon program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund di Kaltim.

Diantaranya, peningkatan kapasitas dan kemampuan diri para tenaga pemantau dan pengukur emisi untuk menyukseskan kegiatan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (measurement, reporting and verification/MRV) emisi gas rumah kaca.

“Kita lagi capacity building bagi 40 tenaga pemantau dan pengukur emisi,” kata Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kaltim Muhammad Fadli pada Pengarusutamaan (Mainstreaming) Program Penurunan Emisi FCPF dan Sosialisasi Mekanisme Pembagian Manfaat Benefit Sharing Mechanisme (BSM)/Tingkat Kabupaten di Ballroom Grand Jatra Hotel Balikpapan, Kamis (12/12/2019).

Menurut dia, para petugas diberi pelatihan dan pembekalan berupa tambahan wawasan dan keterampilan dalam kegiatan MRV di tingkat Tapak (desa/kampung) yang masuk Proklim dalam bagian FCPF Carbon Fund.

Selain itu, guna percepatan kegiatan MRV maka perlu membangun/pembentukkan kelembagaan MRV di tingkap provinsi Kaltim dan saat ini sedang difinalkan.

“MRV ini bagaimana nanti kegiatan perhitungan dan pemantauan penurunan emisi di tingkat Tapak segera sampai dan diolah provinsi,” jelasnya.

Bahkan, Fadli menyebutkan pihaknya sudah membentuk 21 tim untuk kegiatan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa) atau free, prior and informed consent (FPIC).

Padiatapa lanjutnya, mengacu pada prinsip bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan untuk tindakan yang akan mempengaruhi mereka.

“Terutama tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah dan sumber daya alam tradisional mereka,” ujarnya.

Padiatapa atau FPIC merupakan hak masyarakat adat untuk mengatakan “ya, dan “bagaimana” atau “tidak” untuk pembangunan yang mempengaruhi sumber daya dan wilayah (kampung/desa) mereka.

“Hal ini berbasis pada hukum internasional dan hukum nasional di beberapa negara. Sistem ini diberlakukan dalam pelaksanaan FCPF CF di Kaltim,” ungkap Fadli.(yans/her/humasprovkaltim)

Sumber : https://kaltimprov.go.id/berita/, Tanggal 15 Desember 2019