Monthly Archives: Desember 2022

Kalimantan Timur Menghadirkan 6 (Enam) Predikat Emas Pada Anugerah Lingkungan PROPERNAS

Category : Uncategorized

 

Samarinda – Provinsi Kalimantan Timur kembali lagi membuktikan diri sebagai peraih penghargaan pengelolaan lingkungan hidup di Tahun 2022 ini.

 

Prestasi manis di akhir tahun ini adalah dengan keberhasilan meraih PROPER Nasional (PROPERNAS) peringkat Emas oleh perusahaan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan HIdup dan Kehutanan untuk periode penilaian Tahun 2021-2022.

 

Hal ini disampaikan oleh E. A. Rafiddin Rizal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang ditemui di ruang kerjanya Kamis (29/12) siang.

 

Dikatakan oleh beliau bahwa enam (6) perusahaan di Kalimantan Timur yang berhasil memperoleh predikat EMAS yang penyerahannya dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2022 oleh Wakil Presiden RI KH. Maruf Amin didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya Bakar, dengan bertempat di Istana Wakil Presiden.

 

Hal tersebut tertuang pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, nomor  SK.1299/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2022 tentang  Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2021 – 2022.

 

Lebih lanjut Rizal menuturkan bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap 3.200 (tiga ribu dua ratus) perusahaan se-Indonesia, Kaltim menyumbangkan 6 (enam) perusahaan meraih peringkat Emas terbanyak ke-tiga se-Indonesia, 12 (dua belas) perusahaan meraih peringkat Hijau, dan 81 (delapan puluh satu) perusahaan meraih peringkat Biru, dimana pada Tahun 2021-2022 ini terdapat 132 (seratus tiga puluh dua) perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai.

 

Secara persentase, beliau menyebutkan bahwa capaian Kaltim di tahun ini cukup memuaskan dan hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Timur yang konsisten dan semakin membaik.

 

Untuk diketahui,  6 (enam) perusahaan Kalimantan Timur dari dari total 51 (lima puluh satu) perusahaan se-Indonesia  peraih predikat Emas adalah ;

  1. PT. PT Berau Coal Site Lati
  2. PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur Daerah Operasi Bagian Selatan (DOBS)
  3. PT Pertamina Hulu Sanga Sanga
  4. PT Pertamina Gas Area Kalimantan – SKG Bontang
  5. PT Badak NGL
  6. PT Pupuk Kalimantan Timur

 

Peraih predikat Hijau adalah :

  1. PT Berau Coal – Site Binungan
  2. PT Kideco Jaya Agung
  3. PT Berau Coal Site Sambarata
  4. PT Pertamina EP Asset 5 Field Sangasanga
  5. PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (DOBU)
  6. PT Kaltim Prima Coal
  7. PT Pertamina EP Asset 5 Field Sangatta
  8. PT Pertamina Patra Niaga – Regional Kalimantan Integrated Terminal Balikpapan
  9. PT Pertamina Patra Niaga – Regional Kalimantan DPPU Sepinggan
  10. PT Kaltim Methanol Industri
  11. PT Pertamina Patra Niaga – Regional Kalimantan Fuel Terminal Samarinda
  12. PT Pertamina EP Sangatta Field – Lapangan Semberah

Dan peraih Predikat Biru sejumlah 81 (delapan puluh satu)  perusahaan, yang terdiri dari sektor pertambangan, migas, kelapa sawit dan industri.

 

Untuk kesekian kalinya kembali Rizal menyampaikan apresiasinya, beliau ucapkan selamat kepada perusahaan yang berhasil meraih predikat Emas dan Hijau, beliau mengucapkan terima kasihnya karena telah membuktikan kepedulian tinggi (Beyond Compliance) terhadap lingkungan, khususnya di Kalimantan Timur.

 

Dan bagi peringkat Biru, Rizal mengajak untuk tetap konsisten dan meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan, karena lingkungan hidup yang baik merupakan warisan yang sangat berharga bagi generasi yang akan datang.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)

 


Sosialisasi Pemenuhan Kriteria Penilaian Adiwiyata Provinsi Kalimantan Timur melalui aplikasi PAPADITA

Category : Uncategorized

 

Samarinda – Pemanfaatan teknologi terus digaungkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sebagai bentuk nyata atas terobosan baru dalam peningkatan mutu layanan.

 

Melalui sosialisasi yang dilaksanakan via daring melaui zoom meeting yang dilaksanakan pada hari Jumat 23 Desmeber 2022, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melalui Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup melaksanakan Sosialisasi Pemenuhan Kriteria Penilaian Adiwiyata Provinsi Kalimantan Timur melalui aplikasi PAPADITA.

 

PAPADITA merupakan sistem penjaringan dan penilaian calon sekolah Adiwiyata (CSA) tingkat provinsi yang dilakukan secara elektronik dengan basis web application, yang berjalan secara online dan user frendly di dalam penggunaannya. pengembangan aplikasi tersebut tentunya tidak luput dari perkembangan teknologi informasi yang menjadi bagian dalam aspek kehidupan saat ini, dan tentunya menjadi tantangan besar dalam dunia digital sekarang.

 

Ditemui disela kegiatan, Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Tutik Rahayuningsih menyatakan bahwa sasaran kegiatan sosialisasi ini diperuntukan bagi pengguna dalam hal ini Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi (CSAP) dan Tim Penilai Adiwiyata baik Kab/Kota maupun Provinsi.

 

Dimana sosialisasi ini meliputi  implementasi penerapan aplikasi kepada CSA dalam input dan upload data/dokumen secara online ke dalam aplikasi, yang menjadi prasyarat dalam pemenuhan kretria penilaian Adiwiyata, serta implementasi penerapan aplikasi kepada Tim Penilai CSA Provinsi, dalam proses verifikasi dan validasi data/dokumen serta penilaian secara online.

 

Dengan kata lain, kemudahan akses dan penggunaan aplikasi ini tentunya menjadi nilai lebih, serta mempercepat dalam proses pelaksanaan kegiatan dimaksud.

 

Lebih jauh beliau mengharapkan kegiatan sosialisasi ini dapat mempermudah dalam penerapan proses pemenuhan kreteria penilaian Adiwiyata Provinsi Kalimantan Timur, baik dari sisi waktu dan biaya yang dibutuhkan. 

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)

 


Rapat Penilaian Substansi Persetujuan Teknis PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Category : Uncategorized

 

Samarinda – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Perhubungan yang mengelola operasional Pelabuhan Penajam.

 

Terkait dengan teknis pembuangan air limbah, maka PT. ASDP Indonesia Ferry mengajukan persetujuan teknis kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melalui Dokumen Standar Teknis Pembuangan Air Limbah ke Laut sebagai lampiran Permohonan Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.

 

Atas dasar tersebut, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Zaratustra Rahmi, dilaksanakan Rapat Penilaian Substansi Persetujuan Teknis PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) (21/12).

 

Dipapaprkan pada rapat, kegiatan utama yang sedang  berlangsung adalah aktivitas jasapenyebrangan di bidang kapal penyeberangan dan pelabuhan penyeberangan, selain memberikan jasa penyebrangan, pada pelabuhan ini juga dilengkapi fasilitas penunjangseperti lapangan terminal, jalan/areal parkir, rumah genset, pos/loket/tollgate/shelter, ruang tunggu, gedung kantor/administrasi, toilet, dan musholla.

 

Dimana diantara proses usaha dan/atau kegiatan yang berlangsung terdapat beberapa fasilitas baik failitas utama maupun penunjang yang menghasilkan air limbah, seperti pada fasilitas toilet dan mushola.

 

Selain hal tersebut, limbah cair juga dihasilkan dari kegiatan operasional dari kegiatan domestik pekerja dan kegiatan di pelabuhan Penajam, dimana air limbah dari kegiatan kakus pekerja sebelum dialirkan kelaut diolah terlebih dahulu pada unit IPAL.

 

Kegiatan Pelabuhan Penajam tersebut berpotensi menghasilkan berbagai macam karakteristik pencemar, yangmana sesuai dengan jenis kegiatan yang berada dilokasi usaha ini, karakteristik air limbah yang mungkin dihasilkan adalah BOD, COD, TSS, minyak/lemak, ammonia, serta total coliform.

 

Mendengar dan menalaah pemaparan yang diberikan, Zaratustra Rahmi menekankan bahwa mengacu pada Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah wajib memiliki Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO).

 

Untuk itu maka validasi yang dilaksanakan terhadap Dokumen Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi ini untuk memastikan bahwa dokumen tersebut  benar dan lengkap.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)

 


Pemeriksaan UKL UPL PT. Berkat Jaya Sukses

Category : Uncategorized

 

Samarinda – PT. Berkat Jaya Sukses (PT. BJS) merupakan perusahaan yang bergerak bidang usaha dan atau kegiatan jasa pengumpulan dan pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) skala Provinsi Kalimantan  Timur .

 

Pada kesempatan kali ini PT. BJS memaparkan rencana pengembangan usaha danatau kegiatan pengumpulan limbah B3 dengan luas lahan keseluruhan ± 9.347 m2 yang berlokasi di Jalan H.M. Riffadin RT. 30, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

 

Untuk dapat melaksanakan kegiatan ini, PT. BJS telah memiliki beberapa perizinan berupa ;

 

  • Rekomendasi UKL-UPL Nomor : 660.2/2196/100.14 tanggal 6 November 2018 dari Kepala DLH Kota Samarinda dan Keputusan Izin Lingkungan Nomor : 660/390/HK-KS/XI/2018 tanggal 6 November 2018 yang diterbitkan oleh Walikota Samarinda atas Rencana Kegiatan Pengembangan Pembangunan dan Operasional Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT. Berkat Jaya Sukses  di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.
  • Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/675/LINGK/DPMPTSP/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Atas Nama PT. Berkat Jaya Sukses (keputusan berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan.
  • Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 660/390/HK-KS/XI/2018 tanggal 6 November 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Pembangunan dan Operasional Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh PT. Berkat Jaya Sukses.
  • Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 503/2255/LINGK/ DPMPTSP/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal : Pernyataan telah terpenuhinya pemenuhan komitmen Permohonan Izin Pengumpulan Limbah B3 an. PT. Berkat Jaya Sukses.
  • Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. BJS Nomor : 8120001912019 dengan kode KBLI : 38120 – Pengumpulan Limbah Berbahaya.
  • Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur nomor : 660.2/2380/B.I.2/DLH/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Arahan Perubahan Persetujuan Lingkungan PT. Berkat Jaya Sukses.
  • Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim Nomor : 660.2/3036/B.II.2/DLH/2022 tanggal 13 Desember 2022 perihal : Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 PT. Berkat Jaya Sukses.

 

Setelah mendengar dan menelaah pemaparan yang diberikan, Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa;

 

Pertama, berdasarkan pasal 300 ayat (1) dan (2) PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa pada ayat (1) untuk dapat melakukan pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3, dan ayat (2) untuk mendapatkan Persetujuan Lingkungan, maka Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3.

 

Kedua, berdasarkan pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, disebutkan bahwa Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (untuk kegiatan wajib Amdal) atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk kegiatan wajib UKL-UPL) yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Dengan demikian, kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.

 

Ketiga, berdasarkan Lampiran I huruf J Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan  dan Lampiran II huruf A Multisektor Peraturan Menteri  LHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL,  maka hasil analisis terhadap skala/besaran kegiatan dimaksud adalah usaha dan/atau kegiatan Kode KBLI 38120 pengumpulan limbah berbahaya tidak diatur di dalam Lampiran I Peraturan Menteri  LHK Nomor 4 Tahun 2021, sehingga kegiatan pengumpulan limbah berbahaya mengacu besaran multisektor yaitu luas lahan terbangun ≥ 5 ha dan/atau luas bangunan terbangun ≥ 10.000 m2, termasuk kategori usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal.

 

Dapat disimpulkan bahwa skala/besaran perubahan usaha dan/kegiatan PT. BJS termasuk kriteria usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib menyusun Amdal.

 

Keempat, berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 6 ayat (1) PP 22 tahun 2021 dijelaskan bahwa Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL.

 

Kelima, berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan (3) PP Nomor 22 Tahun 2021 disebutkan bahwa pada ayat (1) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) direncanakan untuk dilakukan perubahan, dan ayat (2) Perubahan Persetujuan Lingkungan dimaksud menjadi dasar dilakukannya Perubahan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

 

Dimana hasil evaluasi yang dilakukan DLH Provinsi Kalimantan Timur terhadap permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan PT. BJS tersebut di atas, bahwa rencana perubahan kegiatan dimaksud memenuhi kriteria perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup dan perluasan Usaha dan/atau Kegiatan.

 

Keenam, berdasarkan pasal 90 ayat (2) PP Nomor 22 Tahun 2021, terhadap rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan dimaksud, maka perubahan persetujuan lingkungan yang dilakukan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan baru.

 

Ketujuh, untuk usaha dan/atau kegiatan yang sebelumnya memiliki dokumen UKL-UPL, berdasarkan pasal 91 ayat (1)  huruf b PP Nomor 22 Tahun 2021, disebutkan bahwa perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen Lingkungan hidup baru dilakukan melalui perubahan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan pemeriksaan Formulir  UKL-UPL Standar.

 

Kedelapan, berdasarkan Lampiran I huruf A Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, disebutkan bahwa Kode KBLI 38120 – Pengumpulan Limbah Berbahaya skala Provinsi, maka Perizinan Berusahanya merupakan kewenangan Gubernur.

 

Dan kesembilan, berdasarkan pasal 57 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang  Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan permohonan pemeriksaan formulir UKL-UPL kepada Gubernur untuk usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusahanya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)

 


Validasi KLHS RDTR Perkotaan Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022-2042

Category : Uncategorized

 

Samarinda – Dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mahakam Ulu Solman S.Hut, M.Si, dilaksanakan kegiatan Validasi KLHS RDTR Perkotaan Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022-2042.

 

Dipimpin oleh Plh Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Chamidin, dinyatakan bahwa dokumen KLHS ini telah dimohonkan melalui aplikasi sistem pelayanan elektronik perlindungan dan pengelolaan lingkungan (sparkling) dinas lingkungan hidup prov. kaltim untuk kabupaten kutai barat pada tanggal 13 desember 2022 dan telah melengkapi persyaratan administrasi hingga penetapan jadwal pembahasan validasi tanggal 20 Desember 2022.

 

Dipaparkan pada rapat Tim Pokja KLHS RDTR Perkotaan Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu telah mengidentifikasi 6 (enam) isu PB Proritas di Wilayah Perkotaan Ujoh Bilang, yaitu alih fungsi lahan, bencana alam, system persampahan, kemiskiman, insfrastruktur, serta perumahan dan pemukiman.

 

Dengan KRP berdampak terhadap lingkungan hidup sebanyak 6 (enam) KRP yang terdiri dari 3 (tiga) KRP Perwujudan Rencana Struktur Ruang dan 3 (tiga) KRP Perwujudan Rencana Pola Ruang serta 6 (enam) perbaikan rekomendasi pada KRP.

 

Ditemui setelah berlangsungnya rapat, Sub Koordinator Inventaris RPPLH dan KLHS Wima Kania Febrina mengatakan bahwa  banyak saran masukan dari tim validasi KLHS RTRW/RDTR Provinsi Kalimantan Timur yg terdiri dari akademisi dan tenaga ahli KLHS, Pokja dari OPD terkait, kementerian terkait dan DLH Prov.Kaltim, yang harus diperhatikan oleh tim penyusun KLHS RDTR Ujoh Bilang sebagai perbaikan untuk menghasilkan dokumen yang baik dan benar.

 

(Prov. Kaltim)

 


Verifikasi RPPLH Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2051

Category : Uncategorized

 

Samarinda – Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menindaklanjuti surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mahakam Ulu nomor : 660.2/277/DLH-UMUM/XII/2022 tanggal 05 desember 2022 perihal Permohonan  Verifikasi Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Mahakam Ulu dengan melaksanakan Rapat Verifikasi RPPLH Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2051.

 

Sebagai informasi, kegiatan penyusunan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota diamanatkan dalam ketentuan pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang no.32 Tahun 2019 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana pelaksanaan penyusunan RPPLH-nya diamanatkan dalam ketentuan pasal 12 ayat(2) huruf E dan lampiran pada angka I huruf K baris ke-1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

 

Yang mana berlandaskan dengan Surat Edaran Menteri LHK no. se.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota,  bahwa verifikasi RPPLH Kabupaten maupun Kota yang berada di luar Ibu Kota Provinsi dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Gubernur.

 

Untuk itu, dengan dihadiri oleh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mahulu secara langsung, pelaksanaan verifikasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur E.A,. Rafiddin Rizal ini dilaksanakan dengan menghadirkan tim verifikasi dari Satuan Perangkat Kerja Daerah terkait, UPT Kementerian terkait, Akademisi Universitas Mulawarman, serta Pejabat Pengawas dan Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Rapat Komisi Andal dan RKL RPL Pembangunan Jalan Umum di Cagar Alam Muara Kaman – Sedulang

Category : Uncategorized

 

Samarinda – Pada rapat yang diselenggarakan di kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur (20/12), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara berencana melakukan kegiatan pembangunan jalan umum yang menghubungkan Desa Kupang Baru ke Desa Liang Buaya Kecamatan Muara Kaman.

 

Hal ini diungkapkan pada Rapat Komisi Andal dan RKL RPL mengenai pembangunan jalan yang rencananya melintasi Cagar Alam Muara Kaman – Sedulang sepanjang ± 8.198 m.

 

Dipaparkan pada rapat, untuk dapat melaksanakan kegiatan ini DLHK Kab. Kukar telah mengantongo beberapa perizinan berupa Surat dari Direktorat Jenderal Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK RI nomor : S.1849/PDLUK/P2T/PLA.4/7/2022 tanggal 7 Juli 2022 perihal Arahan Dokumen Lingkungan Pembangunan Jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

 

Berita Acara Pengecekan Lapangan Permohonan Kerjasama Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara untuk Pembangunan Jalan Penghubung Daerah Terisolir (Desa Kupang Baru – Desa Liang Buaya).

 

Dan surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara nomor  P.1117/DPPR/TARU/591.4/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Informasi Lahan / Status Kawasan Kegiatan Pembangunan Jalan Umum Cagar Alam Muara Kaman – Sedulang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

 

Mendengar dan menelaah pemaparan yang diberikan, dinyatakan oleh Komisi Penilai Amdal Kalimantan Timur bahwa sesuai dengan peraturan kan perundangan yang berlaku bahwa,

 

Pertama, berdasarkan pasal Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang  Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa ;

 

  1. Pasal 5 ayat (2), rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya di lakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung wajib memiliki Amdal.
  2. Pasal 10, rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada dalam kawasan lindung dapat dikecualikan dari kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal setelah mendapat penetapan pengecualian wajib Amdal dari instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan lindung.
  3. Pasal 11 ayat (1), rencana usaha dan/atau kegiatan yang mendapatkan penetapan pengecualian wajib Amdal dari instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan lindung wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai ketentuan perundang-undangan.
  4. Pasal 57 dan pasal 79, pengajuan permohonan uji kelayakan Amdal atau pemeriksaan formulir UKL-UPL kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.
  5. Lampiran I bagian I Daftar Kawasan Lindung, huruf h cagar alam dan cagar alam laut merupakan kawasan lindung.

 

Kedua, berdasarkan lampiran I sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL, terhadap pembangunan jalan di pedesaan dengan Panjang jalan ≥ 5 km atau pengadaan lahan ≥ 30 Ha wajib Amdal.

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rencana  pembangunan jalan umum yang menghubungkan Desa Kupang Baru ke Desa Liang Buaya Kecamatan Muara Kaman dengan Panjang ± 9 km melintasi Cagar Alam Muara Kaman – Sedulang dan mengingat usaha dan/atau kegiatan berada di kawasan lindung menjadi kegiatan wajib Amdal.

 

Ketiga, terkait dengan kewenangan penilaian Amdal dimaksud, maka berdasarkan tabel huruf C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, angka 9 Sub Urusan Jalan dengan kriteria penyelenggaraan jalan di Kabupaten/Kota merupakan Kewenangan Bupati/Walikota, dan berdasarkan pasal 79 ayat (2) huruf c  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 disebutkan bahwa Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan Pemerintahnya diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota dan organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan.

 

Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa untuk penilaian dokumen Amdal Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Umum di Cagar Alam Muara Kaman- Sedulang merupakan kewenangan Komisi Penilai Amdal (Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup) Provinsi Kalimantan Timur.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)

 


Paparan DLH Prov. Kaltim Pada Bimbingan Teknis Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut

Category : Uncategorized

 

Samarinda – Didapuk sebagai narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur E.A. Rafiddin Rizal memberikan paparan mengenai pemantauan sampah laut dan kualitas air laut yang telah dilaksanakan di tahun 2022 ini.

 

Seperti diketahui, pada tahun 2022 ini bekerja sama dengan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Mulawarman, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan kegiatan pemantauan sampah laut pada dua lokasi pantai di Kota Balikpapan yaitu pantai Monpera dan pantai Lamaru.

 

Sebagai satu-satunya Provinsi yang telah melakukan kegiatan pemantauan ini dari anggaran sendiri, Rizal mengatakan bahwa semangat ini selain melaksanakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, namun juga sebagai bentuk langkah nyata Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  sejalan dengan Visi Berani Untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat, dan Misi Ke 4 Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yaitu Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

 

Dari paparan yang beliau berikan, diperoleh data bahwa keberadaan sampah laut disebabkan oleh dinamika pasang surut muka air laut serta aktifitas domestik dari pemukiman warga.

 

Dengan jenis sampah makro yang mendominasi di lokasi penelitian adalah sampah plastik, sedangkan untuk sampah meso yang mendominasi adalah pecahan kaca dan keramik, yang mana Ini membuktikan bahwa  penanganan sampah harus dimulai dari darat sebelum sampah tersebut menuju ke laut.

 

Lebih jauh lagi, Rizal mengatakan bahwa pemantauan terhadap sampah laut ini perlu dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, dimana data ini diharapkan dalam memberikan gambaran dominasi jenis sampah yang kemudian akan dijadikan dasar bagi program pencegahan bocornya sampah menuju perairan dan akhirnya bermuara ke laut.

 

Beliau juga mengatakan bahwa dari hasil pemantauan kualitas air laut pada 51 titik pemantauan yang tersebar di kabupaten kota oleh Dinas Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan index kualitas yaitu 81,45.

 

Selain daripada itu juga dilakukan kajian sebaran beban pencemar di sekitar Teluk Balikpapan yang masih menunjukkan  kondisi yang belum terlampaui, untuk itu maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan lebih menekankan kepada  para  pelaku usaha maupun kegiatan untuk lebih konsisten mengelola air limbah limbah yang akan dibuang ke laut terutama di sekitar Teluk Balikpapan dengan memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku.

 

Lebih jauh beliau pun menyatakan masih diperlukan identifikasi dan inventarisasi sumber pencemar dengan lebih detail memperhatikan kondisi eksisting sekitar wilayah studi, jumlah penduduk sekitar wilayah studi, serta data sungai sekitar wilayah studi sehingga dapat diketahui sektor-sektor lain yang menjadi faktor utama penyumbang beban pencemar di Teluk Balikpapan.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)

 


Perumusan KRP RPPEG Kalimantan Timur Tahun 2022

Category : Uncategorized

 

Samarinda – Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) merupakan dokumen tertulis yang memuat upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang meliputi perencanaan pemanfaatan, perencanaan pengendalian, perencanaan pemeliharaan, serta upaya pengawasan dan penegakan hukum.

 

Terkait hal tesebut, Kamis 15 Desember 2022, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dengan dibuka oleh Kepala BIdang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Rudiansyah mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Program Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

 

Diungkapkan oleh Rudiansyah pada kesempatan yang diberikan, bahwa dengan adanya RPPEG diharapkan mampu mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut melalui tata kelola ekosistem gambut yang baik.

 

“RPPEG mengarahkan agar perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dilakukan secara sistematis, harmonis, dan sinergis dengan berbagai perencanaan pembangunan lainnya” tutur Rudi.

 

Dimana perencanaan pembangunan yang dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPPLH, Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), dan rencana strategis atau sektoral lainnya.

 

Perencanaan, Perlindungan, dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sendiri merupakan salah satu tindakan korektif pemerintah Indonesia dalam tata kelola gambut melalui Peraturan Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah N0. 71 Tahun 2014 diperbarui melalui Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 yang mengamanatkan perlunya penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) sesuai dengan tingkat kewenangan yang meliputi tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota.

 

“Jadi dengan diselenggarakannya kegiatan kita hari ini, diharapkan akan dapat dirumuskan kebijakan, rencana, dan program yang akan menjadi menjadi arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan” lanjutnya.

 

“Dan selanjutnya akan memberikan hasil untuk menentukan tindakan yang tepat dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia agar mencapai sasaran dan tujuan dalam Kebijakan, Rencana dan Program Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di Kalimantan Timur” tutup beliau.

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)

 


Rapat Teknis Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3

Category : Uncategorized

 

Balikpapan – Dilaksanakan selama dua hari, dimulai pada hari ini 15 Desember 2022 hingga 16 Desember 2022, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Rapat Teknis Pengelolaan Limbah B3 dan non B3 Bagi Aparatur Pemerintah Maupun Pelaku Usaha di Kalimantan Timur.

 

“Kegiatan pengelolaan Limbah B3 dan NonB3 ini, merupakan satu mata rantai yang cukup panjang dengan melibatkan banyak pihak mulai dari penyedia bahan B3, penghasil limbah B3, pengangkut, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbunan limbah B3” demikian buka Kepala Dinas LIngkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur pada arahan yang disampaikan pada pembukaan kegiatan tersebut.

 

Limbah B3 dan NonB3 merupakan suatu sisa hasil proses dari suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifatnya, konsentrasinya maupun jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusakkan lingkungan hidup serta dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya.

 

“Oleh karena itu, pelanggaran maupun kesalahan dalam pengelolaan B3 dan limbah B3 yang berasal dari berbagai bentuk kegiatan dari hulu sampai dengan hilir tersebut dapat berakibat pada pencemaran serta kerusakan” lanjut Rizal.

 

Untuk itu, dikatakan beliau, dalam penanganannya perlu kebijakan pengelolaan limbah B3 yang terpadu dan didukung dengan sarana prasarana yang memadai serta dilaksanakan oleh lembaga yang telah memiliki ijin.

 

Dimana dari mata rantai kegiatan tersebut diperlukan aturan-aturan ketentuan perundangan dan perizinan yang wajib ditaati sesuai dengan karakteristik dan sifat B3 dari limbah B3 yang dikelola.

 

Dipaparkan oleh beliau pula, kegiatan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah B3 di daerah sampai saat ini masih mengalami banyak kendala.

 

“Sebagian besar pengelola limbah B3 masih belum sepenuhnya mampu melakukan pengelolaan terhadap Limbah B3 disebabkan oleh kurangnya kesadaran bahwa pentingnya Pengelolaan Limbah B3” ujar Rizal.

 

“Selain itu juga masih kurangnya informasi teknologi yang efektif dan efisien dan kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia yang menguasai teknologi pengolahan Limbah B3” tuturnya pula.

 

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinso Kalimantan Timur pada hari ini melaksanakan kegiatan Rapat Teknis Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3.

 

“Dengan harapan seluruh pelaku usaha  terkait dengan pengelolaan limbah B3 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur ini dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup” tutup Rizal.

 

Untuk mewujudkan harapan tersebut, Rapat Teknis ini menghadirkan narasumber yang berkompeten langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, yaitu Direktur Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Non B3 Bapak Achmad Gunawan Widjaksono

 

(PPID DLH Prov. Kaltim)