Monthly Archives: Februari 2020

Presiden Joko Widodo Berikan Perhatian Tinggi pada Kawasan Konservasi

Category : Uncategorized

Magelang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat, 14 Februari 2020. Presiden RI Joko Widodo menegaskan upaya pemulihan lingkungan, baik di dalam kawasan hutan negara, maupun lahan masyarakat.

“Kita ingin memulai hal-hal yang berkaitan dengan ekosistem, satwa, flora fauna, juga penanaman kembali, reboisasi, di kawasan-kawasan yang sering banjir, tanah longsor,” ujar Presiden Jokowi, saat kunjungan kerja di Taman Nasional Gunung Merapi, tepatnya di Wisata Alam Jurang Jero, Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, Jumat (14/02).

Kawasan hutan disana, hingga sekarang masih dalam proses reboisasi, pasca erupsi besar di tahun 2010.

“Tadi saya sampaikan untuk menanam vetiver, tanam tanaman yang fungsi hijaunya ada juga fungsi ekonominya juga ada. Saya kira itu akan terus saya dorong,” ucapnya.

Reboisasi disini penting dilakukan, karena wilayah Srumbung merupakan lereng Gunung Merapi yang dibawahnya rata-rata adalah pemukiman.

Tercatat jumlah desa di sekitar Taman Nasional Gunung Merapi sebanyak 30 desa. Jadi, upaya rehabilitasi di kawasan ini terus dilakukan.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan pengayaan tanaman bawah atau underneath untuk menjaga stabilitas tanah di kelerengan. Presiden Jokowi melakukan penanaman pohon Pulai (Alstonia scholaris), bersama masyarakat yang selama ini memanfatkan jasa lingkungan Gunung Merapi seperti “Pencinta Merapi Harmonis“, juga bersama pramuka dan TNI. Wilayah yang ditanami ini, termasuk zona rehabilitasi TN Gunung Merapi.

Perlindungan lingkungan juga penting agar sejalan dengan kemakmuran ekonomi masyarakat, yang saat ini aktif untuk kegiatan ekowisata.

Gunung Merapi memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di kaki Merapi. Total nilai ekonomi bagi masyarakat 30 desa penyangga, senilai 59,48 Milyar dengan rincian dari wisata 14,8 Milyar (24,9%), air 2,9 Milyar (4,9%), rumput 19,4 Milyar (32,6%), rencek 3,7 Milyar (6,2%), perdagangan kayu bakar 0,08 Milyar (0,1%), pembuatan arang 1,8 Milyar (3%), serta pasir dan batu 16,8 Milyar (28,2%).

Keanekaragaman hayati di kawasan-kawasan konservasi juga menjadi perhatian Presiden Jokowi, seperti halnya di TN Gunung Merapi.

Untuk menguatkan populasi satwa di alam, Presiden Jokowi melakukan pelepasan Elang Jawa 2 ekor asal Kuningan, dan Ciamis. Selain itu, disiapkan juga 2 ekor Elang ular bido asal Yogyakarta yang tengah menjalani habituasi untuk kemudian dilepasliarkan ke alam.

“Kawasan ini memiliki kemampuan untuk menampung 6 pasang sebetulnya, tapi yang dilepas hari ini hanya satu pasang elang jawa. Jika ada lagi elang nanti dilepaskan lagi. Yang dilepas tidak hanya elangnya saja, tetapi juga burung-burung yang kecil, sebagai pakan elang,” kata Presiden Jokowi.

Kawasan TN Gunung Merapi memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, misalnya jenis aves ada 162 jenis diantaranya elang jawa, dan elang brontok; serangga 128 jenis, reptil 17 jenis, dan mamalia 16 spesies seperti kijang, kucing hutan, lutung hitam, dan landak.

Selain itu, tumbuh disana sebanyak 647 jenis tumbuhan pohon, seperti anggrek, palma, dan bambu. TN Gunung Merapi juga memiliki 77 jenis anggrek.

TN Gunung Merapi memiliki luas 6.607,52 Ha, dengan Gunung Merapi sebagai areal pokoknya. Gunung Merapi merupakan gunung api teraktif di dunia kedua setelah Gunung Etna di Pulau Sisilia, Italy.

 Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 14 Februari 2020


Menuju Hari Peduli Sampah Nasional: KLHK Siapkan Standarisasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sampah

Category : Uncategorized

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 13 Februari 2020. Dalam rangka menuju peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2020, serta untuk memperkuat pengelolaan sampah, penanganan sampah di laut dan pengelolaan sampah plastik pada 5 (lima) destinasi pariwisata prioritas nasional, KLHK menyiapkan beberapa standar dalam pengelolaan sampah. KLHK juga dengan standar-standar tersebut menyambut inisiatif dan inovasi produk, teknologi dan layanan dari pihak bisnis dan masyarakat/komunitas yang turut berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah.

Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan (Pustanlinghut), KLHK, Noer Adi Wardojo dalam acara Media Briefing di Jakarta (13/02/2020) yang bertema Dukungan Standardisasi untuk Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sampah, menyampaikan bahwa saat ini bisnis baru jasa pengelolaan sampah yang terpadu dan lebih bertanggungjawab terus berkembang di Indonesia yang merupakan bentuk perbaikan pengelolaan sampah dari sumbernya dengan pendekatan bottom up.

Lebih lanjut Noer menerangkan, Indonesia telah bergerak menuju circular economy melalui tersedianya produk-produk plastik ramah lingkungan yang menggunakan bahan baku berupa plastik daur ulang domestik. Inisiatif lain yang disampaikan dalam Media Briefing ini berkaitan dengan penanganan sampah laut dan residu.

“Dalam mengatasi residu sampah dari kegiatan pemilahan dan pengolahan, alternatif pengolahannya adalah teknologi pengolah sampah berbasis thermal yang saat ini telah tersedia di pasaran dengan kapasitas pengolahan skala kecil, menengah dan besar” terang Noer.

Direktur Pengelolaan Sampah, KLHK, Novrizal Tahar pada kesempatan yang sama juga menyampaikan bahwa, Circular Economy sudah menjadi kosep dan tema besar dari pengelolaan sampah di Indonesia. Oleh sebab itu supaya Circular Economy bisa maksimal dalam solusi pengelolaan sampah, perlu dibangun ekosistem yang baik. Ada ekosistem yang kita bangun, bukan hanya spot-spot saja. Sehingga dari hulu hingga hilir, proses pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.

Membangun Circular Economy ini dengan baik, perlu banyak hal yang dilakukan. Pertama, menurut Novrizal adalah perlu membangun instrumen-instrumen yang mendukung ekosistem Circular Economy tersebut tumbuh dengan baik. Novrizal memberikan apresiasi atas pekerjaan baik yang telah dilakukan oleh Pustanlinghut dengan membuat standar-standar untuk mendukung ekosistem Circular Economy . “Standar-standar yang telah dibuat oleh Pustanlinghut tentunya merupakan sebuah instrumen untuk menunjang ekosistem Circular Economy agar dapat tumbuh dengan baik”, ujar Novrizal.

Novrizal juga menerangkan kepada media, telah dikeluarkan Peraturan Menteri LHK nomor P.75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, dapat mendukung penguatan Circular Economy di Indonesia. Dengan adanya peran dan tanggung jawab dari produsen untuk mengurangi sampahnya sebesar 30 persen dalam 10 tahun, ini akan meningkatkan bahan baku untuk industri daur ulang.

Selain Peraturan Menteri LHK nomor 75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, Novrizal juga menekankan bahwa kebijakan pemberian insentif fiskal untuk industri daur ulang juga sangat penting. “Insentif fiskal perlu kita berikan kepada teman-teman yang memang memanfaatkan bahan baku dari sampah dalam negeri sebagai bahan baku industrinya, apakah industri kertas, plastik, logam, karet, tekstil, dan lain sebagainya, sehingga ini akan membuat ekonomi semakain baik dan kondusif, karena menjadi menarik membangun industri daur ulang karena ada insentif fiskal dan membantu persoalan pangelolaan sampah di Indonesia”, ujar Novrizal.

Dalam rangka mempercepat penerapan Konsep Circular Economy di Indonesia, Pustanlinghut telah menyiapkan Paket standar yang telah tersedia dan siap untuk dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dengan skema penilaian kesesuaian melalui pihak ketiga maupun jalur verifikasi dan registrasi di KLHK.

Pustanlinghut telah menyusun 6 Standar Nasional Indonesia (SNI) Kriteria Ekolabel produk yang mengandung material daur ulang atau Skema Ekolabel Tipe 1 meliputi standar mengenai tas belanja plastik berbahan daur ulang antara lain kertas cetak tanpa salut dan kertas multiguna (kertas fotokopi), kertas tisu untuk kebersihan, kertas kemas, furniture dan kaca lembaran. Di dalam kriteria ekolabel tersebut menetapkan kriteria, ambang batas, metode uji atau verifikasi kandungan material daur ulang yang digunakan sebagai bahan baku.

Untuk Skema Ekolabel Tipe 2, Pustanlinghut mengembangkan skema swadeklarasi yang diverifikasi secara independen oleh pihak ketiga. Penerapan Skema Ekolabel swadeklarasi yang terverifikasi ini mendukung Penerapan Peraturan Menteri LHK nomor P.75 tahun 2019. Produk yang sudah memenuhi kesesuaian terhadap SNI tersebut maupun yang memenuhi klaim berbahan daur ulang atau recycle content, antara lain adalah produk Tas Belanja Plastik minimal 80% bahan daur ulang, Kemasan Deterjen, Air Minum Dalam Kemasan, Kertas Fotocopy, serta kertas kemas dengan 100% serat daur ulang. Standar tersebut dapat dimanfaatkan oleh parapihak dalam kerangka penanggulangan sampah di Indonesia.

Pustanlinghut pada tahun 2020 akan menyusun standar experential jasa pengelolaan sampah terpadu yang mengacu pada beberapa pola bisnis komunitas/perusahaan penyedia jasa tersebut, dan menyediakan skema registrasi incenerator skala kecil, sedang, dan besar. Skema registrasi tersebut juga merupakan bentuk peran Pustanlinghut sebagai anggota tim nasional penanganan sampah laut.(*)

 Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 13 Februari 2020


Rapat Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Dihadiri oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah diantaranya Dinas Pangan Tanaman Pangan Hortikultura Prov.Kaltim, Dinas Kehutanan Prov.Kaltim, Dinas PUPR Prov.Kaltim, Balitbangda Prov.Kaltim, BKSDA Kaltim, Universitas Mulawarman, organisasi pemerhati lingkungan The Nature Conservacy (TNC), Global Green Growth Institute (GGGI) dan beberapa organisasi lainnya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kenakaragaman Hayati Provinsi kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024.

Dipimpin oleh Bapak Fahmi Himawan, ST, MT selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan, rapat dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2020 dan bertempat di ruang rapat Adipura Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Pada kesempatan ini, disampaikan oleh beliau bahwa Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIP Kehati) Kalimantan Timur ini merupakan kelanjutan dari penyusunan Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati Provinsi Kalimantan Timur, yang telah disusun di tahun 2019. Dimana hal ini merupakan amanah dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah, terutama pada pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 dengan manfaat utama untuk mewujudkan pelestarian keanekaragaman hayati dan pengembangan nilai manfaat secara berkelanjutan yang berupa dokumen kerangka perencanaan strategik untuk periode 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai dasar bagi pengelolaan terpadu keanekaragaman hayati di Provinsi Kalimantan Timur.

Dipaparkan juga oleh beliau, bahwa tim penyusun Dokumen RIP KEHATI Kaltim terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah Propinsi Kaltim,  UPT Kementerian LHK, Akademisi dan Mitra Kalimantan Timur, juga akan dilengkapi oleh Tenaga Ahli sebanyak 4 (empat) orang dengan tugas :

    1. Memberikan masukan tentang potensi keanekaragaman hayati di daerah, termasuk potensi unggulan dalam Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman hayati (RIP Kehati) Provinsi Kaliomantan Timur dan bertanggung jawab terhadap kesesuaian data dengan format;
    2. Menganalisa dan sintesis terhadap nilai manfaat berbagai kebijakan dan program konservasi serta pemanfaatan keanekaragaman hayati daerah secara berkelanjutan, termasuk program dan kebijakan dari masing-masing sektorserta aspirasi yang berkembang di masyarakat;
    3. Menganalisa dan mengkaji kondisi dan kecenderungan keanekargaman hayati di daerah, seperti ancaman kerusakan dan kepunahan keanekaragaman hayati , faktor penyebab dan dampak dari kerusakan keanekaragaman hayati tersebut;
    4. Merekomendasikan Potensi Keanekaragaman Hayati di daerah, termasuk potensi unggulan;
    5. Keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragam Hayati ( RIP Kehati) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.

(zen)

 

 

 

 

 

 


Di HPN 2020, Presiden Jokowi Kenalkan Ibukota Negara Baru Ramah Lingkungan

Category : Uncategorized

Banjarbaru, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sabtu, 8 Februari 2020. Pada puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Kalimantan Selatan, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan langkah serius pemerintah menyiapkan Ibu Kota Negara (IKN) baru yang ramah lingkungan. Untuk itu pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah dengan dukungan perencanaan yang matang.

“Yang pertama dibangun adalah nursery (lokasi pembibitan). Akan ada 17 juta bibit disiapkan. Kita akan wujudkan Ibu kota negara baru yang ramah lingkungan, smart city, semua kendaraan adalah listrik, ramah pejalan kaki, dan dekat dengan alam,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya di acara puncak HPN, Sabtu (8/2/2020) di Banjarbaru, Kalsel.

Pemindahan IKN kata Presiden, bukan sekedar memindahkan kantor dan manusia, namun harus menunjukkan keunggulan sebagai suatu bangsa. Peran Pers dalam hal ini menjadi sangat penting, terutama untuk menjaga situasi bangsa tetap kondusif.

“Negara butuh kehadiran Pers untuk melawan kekacauan informasi, semburan fitnah dan hoax yang mengancam Bangsa. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapatkan informasi yang sehat. Karena itu ekosistem media harus dijaga,” pesan Presiden.

Terkait persiapan IKN, KLHK akan membangun Persemaian Modern yang rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 120 Hektar di Kalimantan Timur.

Selain menjadi pusat pembibitan dan kebun benih, pada lokasi ini juga akan dibuat Arboretum atau taman hutan dengan koleksi tanaman endemik Indonesia. Serta akan berfungsi juga sebagai taman rekreasi dan sarana olahraga.

Sementara itu penanggung jawab penyelenggara yang juga adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S Depari memberi apresiasi khusus peran Menteri LHK Siti Nurbaya.

“Terimakasih kami sampaikan kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, yang memberikan respon sangat cepat mendukung terlaksananya kegiatan penanaman pohon, menjadikan HPN 2020 sebagai HPN ‘terhijau’ dalam sejarah pelaksanaannya,” kata Atal.

Rangkaian agenda hijau HPN 2020 ditandai Presiden Jokowi dengan penanaman pohon Mersawa (Anisoptera Marginata Korth) setinggi 18 meter yang merupakan tanaman langka khas Kalimantan.

Di lokasi yang sama juga ditanam 7.500 sengon dan 161 tanaman endemik lainnya. Kegiatan penanaman ini dilakukan bersama pengurus PWI, jajaran Menteri Kabinet, Kepala Lembaga, Pemda, Pelajar, Pramuka, dan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga menandatangani prasasti Hutan Pers Taman Species Endemik Indonesia, dan prasasti Taman Hujan Tropis Dunia. Presiden dan Ketua Umum PWI juga menghargai usaha pengurus PWI Provinsi dan Kabupaten yang membawa jenis pohon endemik daerah untuk ditanam bersama di Kalsel.

Presiden juga mencermati langkah-langkah yang kongkrit dalam keterlibatan masyarakat pada upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) melalui Kebun Bibit Desa (KBD).

KBD di Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 83 unit yang tersebar di 10 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di 9 Kabupaten. Jumlah bibit dari 83 KBD di Provinsi Kalimantan Selatan adalah 3.345.900 batang, yang nantinya akan ditanam oleh kelompok masyarakat tersebut. Masing-masing KBD dapat memproduksi bibit sebanyak 40.000 batang dengan jenis antara lain sengon, karet, jengkol, durian, petai, kopi, dan sebagainya.

Momentum ini diharapkan dapat menggelorakan semangat pers untuk ikut serta mendukung program kerja pemerintah khususnya KLHK dalam kegiatan RHL.

Puncak HPN 2020 sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Lembaga, puluhan duta besar negara sahabat, serta sekitar 2.000 wartawan dari seluruh Indonesia.(*)

 Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 08 Februari 2020


Didukung KLHK, HPN 2020 Gelorakan Pers Cinta Lingkungan

Category : Uncategorized

Banjarbaru, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jum’at, 7 Februari 2020. Hari Pers Nasional (HPN) 2020 menjadi pertemuan wartawan ‘terhijau’ dengan mengusung rangkaian agenda penanaman pohon. Agenda ini akan dipimpin langsung Presiden Joko Widodo saat acara puncak HPN 2020, Sabtu, 8 Februari 2020 di Kalimantan Selatan.

Ketua Pelaksana HPN 2020 Auri Jaya mengatakan, selain penanaman pohon, Presiden Jokowi juga akan melakukan penandatanganan prasasti Penanaman Pohon Raksasa di Hutan Pers Taman Species Endemik Indonesia, dan penandatanganan prasasti Taman Hujan Tropis Dunia.

Auri mengatakan acara ini dirancang dengan bimbingan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan mendapat dukungan penuh sebagai wujud kepedulian insan pers menjaga kelestarian lingkungan.

”Ibu Menteri membimbing kami untuk (penanaman pohon) ini, dan kita berharap kegiatan seperti ini selalu ada setiap HPN. Ini wujud kepedulian wartawan terhadap upaya menjaga kelestarian lingkungan,” kata Auri Jaya saat meninjau lokasi acara penanaman pohon, Jumat (7/2/2020).

HPN 2020 dihadiri sekitar 2.000 wartawan dari seluruh Indonesia, sejumlah Menteri, Kepala Lembaga, serta puluhan duta besar negara sahabat. Momentum ini kata Auri akan menggelorakan semangat pers untuk ikut serta mendukung program kerja pemerintah, khususnya KLHK dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

”Kami gelorakan semangat pers cinta lingkungan dari Kalsel, sebagai pintu gerbang Ibu Kota Negara baru, karena di sini adalah Provinsi penyangga utama. Kebetulan ada lahan penanaman dan kami mendapat dukungan dari KLHK untuk mewujudkan hal tersebut,” kata Auri.

Di puncak acara nantinya, para pengurus PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) tingkat daerah, juga membawa bibit pohon khas daerah masing-masing.

Menteri LHK Siti Nurbaya pada kesempatan yang sama mengatakan, sangat mendukung acara yang digagas Panitia HPN 2020. Penanaman pohon akan dilakukan di hutan kota kompleks Pemprov Kalsel seluas 90 ha. Lokasi ini akan menjadi miniatur hutan hujan tropis. Untuk koleksi jenis, KLHK memberikan kontribusi tanaman dari seluruh Indonesia sebanyak 84 jenis tanaman endemik, dengan jumlah 289 pohon endemik.

Presiden Jokowi nantinya akan menanam pohon Mersawa (Anisoptera Marginata Korth) setinggi 15 meter yang merupakan tanaman langka khas Kalimantan. Jenis ini biasa dimanfaatkan masyarakat lokal untuk membuat perahu atau rumah.

Selain insan pers, juga akan hadir perwakilan kelompok masyarakat penerima Kebun Bibit Desa. Jumlah bibit dari 83 KBD di kalsel adalah 3.345.900 batang, yang nantinya akan ditanam oleh kelompok masyarakat tersebut.

”Penanaman pohon ini sejalan dengan semangat Presiden Jokowi yang menekankan mengenai pentingnya melakukan penataan lingkungan. Kalsel ini termasuk provinsi terbaik yang melakukan penghijauan. Kami sangat mengapresiasi dan berterimakasih atas kegiatan PWI ikut mendukung program penghijauan yang dilakukan pemerintah,” ujar Siti Nurbaya.

Peninjauan lokasi penanaman dilakukan Menteri Siti Nurbaya didampingi Auri Jaya, Sekjen KLHK Bambang Hendroyono, dan sejumlah pejabat eselon I KLHK lainnya. Selain itu tampak hadir beberapa pejabat terkait dari Pemprov Kalsel.(*)

Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 07 Februari 2020


Pemeriksaan Kerangka Acuan PT.Kreasi Prima Lestari

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melakukan Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan PT.Kreasi Prima Lestari.

Pada kegiatan yang dilaksanakan tanggal 3 Februari 2020 bertempat di ruang rapat Adipura ini, PT. Kreasi Prima Lestari (PT. KPL) yang merupakan perusahaan swasta yang bergerak di Bidang Kehutanan (HPH) yang berencana melakukan Kegiatan  Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) seluas ± 50.885 ha di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur.

Disampaikan bahwa PT.KPL telah memiliki beberapa perizinan berupa :

    • Direktur Jenderal  Direktorat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen PHPL KLHK) menerbitkan Surat Persetujuan IUPHHK-HA dengan komitmen kepada PT. KPL di Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, dan Kab. Mahakam Hulu Prov. Kaltim Nomor : S.209/PHPL/KPHP/HPL.0/6/2019 tanggal 14 Juni 2019 dengan luasan IUPHHK-HA ± 885 ha.PT. KPL wajib menyelesaikan komitmen sebagai berikut :
      • Membuat berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja dan hasilnya disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja.
      • Menyusun Amdal atau UKL-UPL dan hasilnya disampaikan paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kerja.
      • Membayar iuran Izin Usaha dan bukti pelunasan disampaikan kepada Dirjen PHPL dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Surat Perintah Pembayaran IUPHH diterbitkan.
    • Direktur Jenderal  Direktorat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen PHPL KLHK) menerbitkan Surat Permohonan PerpanjanganIUPHHK-HA dengan komitmen kepada PT. KPL Nomor : S.576/KPHP/PHP/HPL.0/11/2019 tanggal 14 November 2019.
    • Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120409331011tanggal 11 Maret 2019 dan Izin Lingkungan komitmen tanggal 31 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Berdasarkan pemaparan oleh PT.KPL tersebut, maka TIM Teknis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan bahwa sesuai dengan peraturan dan kebijakan maka :

    1. Berdasarkan pasal 85dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission / OSS), disebutkan bahwa sektor lingkungan hidup dan kehutanan termasuk sektor usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusahanya masuk kategori di dalam sistem OSS dalam rangka percepatan pelayanan berusaha.
    2. Berdasarkan Lampiran Permen LHK Nomor :P38 / MENLHK / SETJEN / KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal untuk jenis usaha dan / atau kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Alam (HA) dengan semua skala/besaran adalah Wajib Amdal, maka PT. Kreasi Prima Lestari wajib menyusun Dokumen Amdal type B;
    3. Berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, maka untuk penyusunan dokumen Amdal UPHHK-HA penilaiannya berada di Komisi Penilai Amdal (KPA) Provinsi, maka rencana UPHHK-HA PT. Kreasi Prima Lestari merupakan kewenangan Gubernur dan penilaian Amdalnya dilakukan Komisi Penilai Amdal (KPA) Provinsi, dalam hal ini adalah KPA Provinsi Kalimantan Timur;
    4. Sesuai pasal 8 s.d 14Permen LHK Nomor 26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, maka pemrakarsa telah melaksanakan Kegiatan Konsultasi Publik pada tanggal 7 November 2019 yang diselenggarakan di Balai Adat Kampung Datah Bilang Ulu Kabupaten Kutai Barat dan tanggal 26 November 2019 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;
    5. Sistematika penyusunan formulir Kerangka Acuan sesuai dengan Lampiran I PerMen LHKNomor 26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

(zen)


Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) PT.Sima Agung Prima Sawit

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Selasa 4 Februari 2020, bertempat di ruang Rapat Adipura Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, dilaksanakan rapat Penilaian DELH Usaha dan/atau Kegiatan Operasional Terminal Khusus Perkebunan Kelapa Sawit dan Sarana Pendukungnya Seluas ± 3 Ha Oleh PT.Sima Agung Prima Sawit .

Sima Agung Prima Sawit merupakanperusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, telah melakukan kegiatan pengangkutan sawit  dari terminal khusus menuju PT. Telen Pengadan Baay sejak tahun 2016 sampai saat ini. Namun belum memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan atas usaha dan/atau kegiatan tersebut.

Dipaparkan pada rapat tersebut, usaha dan/atau kegiatan yang telah dilakukan PT. Sima Agung Prima Sawit sebagai berikut :

    1. Pembangunan Dermaga dengan bentuk konstruksi massif :
      • Panjang 246 m dan lebar 13 m dengan luas 3.198 m2;
      • Muka dermaga panjang 32 m dan lebar 70 m dengan luas 2.240 m2.
    2. Pembangunan fasilitas pendukung, antara lain :
      • Gudang peralatan speedboat : 3 x 3,5 m dengan luas 10,5 m2
      • Rumah speedboat : 8 x 10 m dengan luas 80 m2
      • Mess karyawan : 25 x 7 m dengan luas 175 m2
      • Penumpukan buah sawit sementara (hopper)11 x 10 m dengan luas 110 m2
    3. Akses jalan dari kebun menuju ke terminal khusus perkebunan kelapa sawit dengan panjang 27 m dan lebar 9 m, luas 2.430 m2

 Dijelaskan pula bahwa PT. Sima Agung Prima Sawit  telah memiliki izin usaha/kegiatan, sebagai berikut :

    1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sima Agung Prima Sawit Nomor 1 tanggal 2 November 2009 oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
    2. Akta Pernyataan Keputusam Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Sima Agung Prima Sawit;
    3. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 500/003/Eko.I-1/2011 seluas 6.500 ha Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;
    4. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/080/Eko.1-VI/2014 seluas 600 ha Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;
    5. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 525.26/K.874/HK/IX/2013  tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Dermaga atau Terminal Khusus dan Fasilitas Pendukungnya kepada PT. Sima Agung Prima Sawit seluas ± 3 Ha di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;
    6. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 365 Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Sima Agung Prima Sawit di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;
    7. Surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV nomor : S.494/BPKH-IV-2/2016 tanggal 26 Agustus 2016 perihal : Telaahan Kawasam Hutan Terhadap Bidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit A.n. PT. Sima Agung Prima Sawit di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.

Setelah menelaah pemaparan tersebut, tim teknis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi kalimantan Timur menyampaikan bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan :

    1. Berdasarkan Berdasarkan Lampiran Permen LHK Nomor :P38 / MENLHK / SETJEN / KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, pada Lampiran I huruf F bidang Perhubungan untuk jenis usaha dan/ kegiatan pembangunan pelabuhan dengan fasilitas dermaga bentuk kontruksi massif dengan panjang ≥ 200 m atau Luas ≥ 3.000 m2, maka dari skala/besaran usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib memiliki dokumen Amdal;
    1. Berdasarkanpasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa merupakan kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Diperjelas dan dipertegas dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.734/PKTL-PDLUK/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Kewenangan Penilaian Dokumen Amdal atau UKL-UPL untuk Rencana Usaha dan.atau Kegiatan yang berlokasi di wilayah laut dari garis pantai sampai dengan 12 mil ke arah laut lepas dan/atau perairan kepulauan, disebutkan pada butir 6 huruf (b) bahwa semua jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah laut dari garis pantai sampai dengan 12 mil ke arah laut lepas dan/atau perairan kepulauan menjadi kewenangan gubernur yang penilaian dokumen Amdal atau UKL-UPLnya dilakukan oleh Instansi Lingkungan Hidup Provinsi;
    1. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan,  Maka PT. Sima Agung Prima Sawit diwajibkan menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) terkait dengan kegiatan yang telah berjalan tetapi tidak memiliki dokumen lingkungan hidupdengan kewenangan penilaian berada pada Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim.

(zen)


Verifikasi Dokumen RPPLH Kota Balikpapan

Category : Uncategorized

Samarinda –  Dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan, Bapak Fahmi Himawan ST, MT, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan verifikasi dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  (RPPLH) Kota Balikpapan pada tanggal 5 Februari 2020 bertempat di ruang rapat Adipura.

RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Dimana penyusunannya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada kesempatan yang dihadiri oleh anggota kelompok kerja verifikasi RPPLH Kab/Kota Se- Kalimantan Timur tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan melalui Kepala Dinas mempresentasikan perihal dokumen RPPLH Kota Balikpapan.

Dipaparkan oleh beliau, tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Balikpapan Tahun 2019-2049 sebagai berikut :

    1. Mengharmonisasikan pembangunan Kota Balikpapan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui konsep 52:48 (52% kawasan lindung dan 48% kawasan budidaya) hingga 30 tahun mendatang;
    2. Mewujudkan Kualitas dan fungsi lingkungan hidup yang berada pada kondisi optimum dengan nilai IKLH Pada Tahun 2049 sebesar 75,26 untuk melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;
    3. Mengoptimalkan Ketersediaan Air Baku Kota Balikpapan dan pelestarian sumber-sumber air hingga Tahun 2049;
    4. Mewujudukan Kota Balikpapan Bebas Sampah dan target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah 70% pada Tahun 2049;
    5. Ikut serta dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui target penurunan emisi gas rumah kaca yang berasal dari Kota Balikpapan sebesar 30% pada Tahun 2049;
    6. Mewujudkan Optimalisasi Produktifitas Pangan Kota Balikpapan pada Tahun 2049;
    7. Mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota Tangguh Bencana pada Tahun 2049;
    8. Meningkatkan Kesadaran lingkungan oleh seluruh elemen (swasta-masyarakat-pemerintah) dalam menjaga kondisi dan kualitas lingkungan hidup.

 

(zen)


Wamen LHK Minta Kolaborasi Para Pihak Atasi Lubang Bekas Tambang di Kalimantan Timur

Category : Uncategorized

Samarinda, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sabtu, 1 Februari 2020. Berkunjung ke lubang bekas tambang masyarakat di area Makroman, Samarinda, Wamen LHK, Alue Dohong meminta para pihak saling bantu menyulap lubang tersebut menjadi areal agrowisata. Model pembenahan lubang bekas tambang di lokasi tersebut akan dijadikan model untuk membenahi lubang-lubang bekas tambang lainnya yang banyak terdapat di Pulau Kalimantan.

Perusahaan tambang pemilik konsesi harus bertanggung jawab terhadap pemulihan areal tambangnya. Proses tersebut akan dibantu oleh Pemerintah Daerah dengan mendapatkan bantuan dan fasitasi teknis oleh Pemerintah Pusat. Wamen pun menyebutkan perlu pelibatan TNI dan Polri untuk mempercepat proses pemulihan tersebut.

Lubang bekas tambang yang terletak tepat di depan markas Batalyon Zeni Tempur 17/Ananta Dharma atau Yonzipur 17/AD rencananya akan ditata menjadi obyek wisata dan direhabilitasi dengan menanam pohon jenis Tengkawang yang dapat dimanfaatkan buahnya sebagai bahan baku minyak Tengkawang.

“Nanti lubang-lubang bekas tambang akan dipulihkan salah satunya menjadi areal wisata atau direhabilitasi dengan jenis-jenis pohon yang produktif manfaatnya bagi masyarakat. Diharapkan lingkungan akan pulih serta masyarakat akan sejahtera karena terbukanya lapangan kerja baru”, ungkap Wamen.

Namun demikian dirinya meminta Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pihak perusahaan untuk dapat memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat di lokasi lubang bekas tambang yang telah dipulihkan. Tanpa peningkatan kapasitas masyarakat tersebut, hasil pemulihan lahan bekas tambang tidak akan maksimal mensejahterakan masyarakat, atau malah akan terbengkalai.

Sementara itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertambangan menyatakan jika Pemerintah Daerahnya akan segera menyusun Perda terkait pemilihan lubang bekas tambang dengan mencontoh model pembenahan di lokasi kunjungan tersebut.

Wamen merasa sangat optimis model pembenahan ini akan berhasil. Hal ini didukung juga karena Provinsi Kalimantan Timur akan menjadi lokasi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru, sehingga segala kerusakan lingkungan yang ada di Kalimantan Timur harus segera dibenahi dan dijadikan contoh pembenahan untuk daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Turut serta dalam kunjungan tersebut Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Karliansyah, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK se-Kalimantan Timur.(*)

Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 01 Februari 2020


Wamen LHK Minta Masyarakat Dayak Jaga Keharmonisan di IKN dan Jadi Mitra Strategis Pemerintah

Category : Uncategorized

Samarinda, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sabtu, 1 Februari 2020. Wamen LHK, Alue Dohong ingin agar Masyarakat Adat Dayak mendukung penuh program pemerintah pada sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Dukungan tersebut dapat diwujudkan khususnya dalam memanfaatkan Program Perhutanan Sosial (PS) dan juga mendukung proses pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.

Masyarakat Adat Dayak dikatakan Wamen Alue Dohong adalah mitra strategis Pemerintah. Keberadaan persatuan masyarakat adat di Kalimantan dimintanya jangan hanya bersifat politis semata, namun harus mulai diarahkan lebih strategis, yaitu mendukung program pemerintah dibidang ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan. “Yang paling startregis saat ini menurut saya adalah mendorong implementasi perhutanan sosial di Kalimantan,” ungkap Wamen dalam Acara Pelantikan, Rakerda dan Silaturahmi Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur di Pendopo Lamin Etam, Samarinda, Sabtu 1 Februari 2020.

Wamen mencontohkan seperti program PS yang merupakan program strategis nasional, baru sekitar 44% terealisasi di Kalimantan Timur. Dari alokasi areal PS di Kalimantan Timur sebesar 386.574 hektare, baru terealisasi sebesar 170.171,18 hektare berwujud izin/hak kelola sebanyak 87 Surat Keputusan (SK) dengan 7.628 kepala keluarga penerimaan manfaat. Padahal ini program yang sangat baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemberian akses legal kelola hutan.

Pemerintah diungkapnya punya target memberikan 12,7 juta hektare lahan untuk masyarakat. Saat ini program PS secara nasional telah memberikan akses kelola kepada 818.457 kepala keluarga dengan jumlah izin/hak kelola sebanyak 6.411 SK, dengan total luasan lahan PS sebesar ± 4,048 juta hektare.

Selanjutnya Wamen juga berpesan sekaligus mengajak seluruh masyarakat Dayak untuk mendukung proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Wamen menjamin jika Masyarakat Adat Dayak akan dilibatkan secara menyeluruh dalam prosesnya.

“Pemindahan ini akan dilakukan dengan proses yang inklusif, melibatkan semua pihak, termasuk didalamnya Masyarakat Adat Dayak,” jelas Wamen.

Pemerintah disebutnya akan menjamin tidak ada marjinalisasi, tidak ada penggusuran dan lain sebagainya terhadap Masyarakat Dayak dalam proses pemindahan IKN.

Sejalan dengan hal itu, Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor yang juga hadir pada acara ini mengungkapkan jika Masyarakat Adat Dayak harus menjadi pelopor dan contoh bagaimana hidup damai antar suku di Indonesia, khususnya terkait keberadaan IKN di Kalimantan Timur kedepannya.

Hadir dalam acara ini Anggota DPD RI dan DPR RI dapil Kalimantan, Walikota Samarinda, Panglima Kodam Mulawarman, Kapolda Kaltim, Forkopimnda Kaltim, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Karliansyah, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK lingkup Kalimantan, Sekjen Masyarakat Adat Dayak Nasional dan seluruh pengurus, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Dayak, Ketua PDKT Kaltim dan para Bupati/ Walikota se Kalimantan atau yang mewakili.(*)

Sumber : https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/, Tanggal 01 Februari 2020