Monthly Archives: Maret 2021

“Pak Rahmad, Selamat Menjalani Purna Tugas, Tetap Terus Berkarya”

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Kepala Dinas Lingkungan Hidup provinsi Kalimantan Timur, Bapak E.A.Rafiddin Rizal, melepas salah satu pegawainya yang akan memasuki masa purna tugas pada 1 April 2021 di ruang rapat Adiwiyata (31/03).

Pegawai Dinas Lingkungan hidup yang memasuki masa purna tugas tersebut adalah Rahmad, pegawai subbag Umum dengan masa bakti 36 tahun di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pada kesempatan yang diberikan, Rizal menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah dilakukan selama ini, “Terima kasih saya ucapkan untuk Pak Rahmad, segala hal baik yang telah Pak Rahmad torehkan untuk DLH Kaltim ini akan kami lanjutkan dan tingkatkan lagi” ujar beliau

“Juga atas nama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur saya kembali menyampaikan terima kasih atas pengabdian Bapak, dan memohon kepada bapak tetap mau membimbing dan menularkan ilmunya kepada rekan-rekan agar tugas yang ditinggalkan tersebut tetap dapat berjalan dengan baik” ujar Rizal

Lebih lanjut beliau mengatakan, “Atas nama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur juga saya minta maaf jika selama masa pengabdian Bapak terdapat kesalahan dari kami, Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kebarokahan, selamat menjalani purna tugas dan tetap berkarya” pungkas beliau.

Serta pada kesempatan yang diberikan, tidak lupa Pak Rahmad meminta maaf apabila selama menjadi pegawai banyak berbuat salah baik disengaja maupun tidak disengaja. Acara dilanjutkan dengan penyampaian kesan dari pegawai yang mewakili,  dan diteruskan dengan pemberian kenang-kenangan. Diakhir acara tersebut, yang disambut dengan antusias oleh seluruh pegawai yang hadir di acara pelepasan purna tugas tersebut.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Rapat Tim Teknis Adendum Andal & RKL-RPL PT.Kaltim Industrial Estate

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Dibuka oleh Kepala Dinas Bapak E.A.Rafiddin Rizal, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan rapat Tim Teknis pembahasan dokumen adendum Andal dan RKL-RPL untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi ling-kungan, perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup, perubahan peningkatan kapasitas produksi (penyesuaian), dan perubahan pengelolaan dan peman-tauan lingkungan hidup pada kegiatan kawasan industri PT.Kaltim Industrial Estate (PT.KIE).

PT. Kaltim Industrial Estate (KIE) sendiri merupakan perusahaan kawasan industri yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri Kaltim Industrial Estate mempunyai areal kawasan industri seluas ± 214 ha dan berlokasi di Kelurahan Guntung dan Kelurahan Loktuan Kecamatan Bon-tang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur.

Dipaparkan pada rapat bahwa untuk dapat melakukan penambahan atau perubahan kegiatan usaha dan/atau kegiatan di Kawasan industri ini, PT.KIE telah memiliki beberapa perizinan antara lain adalah Izin Lingkungan (IL) yang berlaku efektif yang dikeluarkan tanggal 16 Mei 2019 oleh lembaga OSS (Online Single Submission), dengan SKKL (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan) dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/846/LINGK/DPMPTSP/ V/2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Adendum Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambahan Kegiatan Kawasan Industri seluas + 214 Ha PT. Kaltim Industrial Estate yang berlokasi di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan rincian skala sebagai berikut :Berdasarkan pemaparan tersebut maka Komisi Penilai Amdal yang dalam hal ini dipimpin oleh  Ketua Tim Teknis, Bapak Fahmi Himawan menjelaskan bahwa

Pertama, berdasarkan pasal 527 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, SKKL, Rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen lingkungan hidup yang telah mendapatkan Persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat  serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Kedua, mengacu pada pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, disebutkan bahwa Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatannya yang telah memperoleh Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan.

Ketiga, mengacu pada pasal 89 ayat (2) huruf a, b, c Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan PT. KIE meliputi perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan dan Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup, kemudian perubahan penambahan kapasitas produksi, perubahan luasan lahan, serta perubahan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Keempat, mengacu pada pasal 90 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, dalam hal terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana angka 4 huruf c di atas, maka perubahan Izin Lingkungan yang dilakukan melalui Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru.

Kelima, mengacu pada Pasal 91 ayat (1) huruf C Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2021, disebutkan bahwa Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen LH baru dilakukan melalui perubahan SKKL dengan kewajiban melakukan penyusunan dan penilaian  adendum Andal dan RKL-RPL.

Keenam, terhadap perubahan usaha dan/atau kegiatan PT. KIE sesuai butir A angka 3, maka Sesuai lampiran V Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2021, rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan PT. KIE diindikasikan memenuhi kriteria tidak berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik (DPH) baru yang belum dilingkup dan dikaji di dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan/atau tidak berpotensi mengubah batas wilayah studi, sehingga dapat simpulkan bahwa perubahan usaha dan/kegiatan PT. KIE dilakukan melalui penyusunan dan penilaian adendum Andal dan RKL-RPL.

Ketujuh, sesuai lampiran V Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2021, perubahan usaha dan/atau Kegiatan PT. KIE diindikasikan :

    1. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi merubah Pengelolaan LH atau Rencana besaran dampak dan sifat penting dampak DPH sebelumnya ;
    2. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi merubah Pengelolaan LH atau Rencana Pemantauan LH yang telah dilakukan; atau
    3. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan lebnih besar atau sama dengan yang sudah dikaji dalam dokumen Amdal sebelumnya dan berada di Tapak Proyek yang sama.

sehingga PT. KIE menyusun dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL tipe A.

Kedelapan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengaturan Perizinan Berbasis Resiko disebutkan untuk bidang Usaha dengan Kode KBLI 68130 dan judul KBLI Kawasan Industri yang berada di satu kabupaten/kota merupakan kewenangan Bupati/Walikota dalam pengaturan perizinannya.

Dan Kesembilan, karena terdapat kegiatan di sisi laut, berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, disebutkan bahwa untuk usaha dan/atau kegiatan yang berada di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut  diukur dari garis pantai kearah laut lepas merupakan kewenangan Gubernur, maka rencana usaha dan/atau kegiatan PT. KIE merupakan kewenangan Komisi Penilai Amdal Prov. Kaltim untuk melakukan penilaian dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL.

(PPID DLH Prov. Kaltim)

 

 

 


Sosialisasi Komitmen NDC dan Konsep Pembangunan Rendah Karbon

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Bertempat di Ruang Adipura, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Kalimantan menggelar kegiatan Sosialisasi Komitmen NDC dan Konsep Pembangunan Rendah Karbon dan upaya pengendalian dampak wilayah dan sektor melalui instrumen pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dihadiri oleh Seluruh Dinas Lingkungan Hidup dan Bappeda serta beberapa instansi terkait se-kalimantan, kegiatan ini dibuka pleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Bapak E.A.Rafiddin Rizal.

Pada kesempatan tersebut, beliau mengungkapkan bahwa pembangunan di suatu wilayah dapat berdampak pada menurunnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup dan perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

“Menurut undang-undang tersebut, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum” ungkap beliau.

Untuk diketahui, bahwa dalam UU tersebut juga dimandatkan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menyusun dokumen/kajian baik di tahapan perencanaan maupun tahapan pengendalian, yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pada tahapan perencanaan, pemerintah wajib menyusun informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), sedangkan pada tahapan pencegahan pemerintah wajib menyusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), AMDAL, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, dan instrumen lainnya.

Lebih lanjut beliau memaparkan bahwa KLHS dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana dan program Pemerintah yang bersifat strategis, seperti RPJMD dan RPJPD, ataupun RTRW, selain itu terdapat juga Instrumen AMDAL, dan UKL-UPL untuk perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup lingkup program/kegiatan di wilayah provinsi/kabupaten/kota.

Selanjutnya Rizal menambahkan, “ Perlu juga kami sampaikan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2030 sebagai NDC (Nationally Determined Contribution) sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional ”.

Dimana komitmen yang dimaksud beliau tersebut telah diratifikasi melalui UU No.16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

Dan dalam upaya mendukung komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia telah menyusun perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Nasional (PRKN) yang diintegrasikan ke dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) merupakan transformasi strategi dari program Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK) yang tertuang dalam Perpres No.61 Tahun 2011. Untuk Provinsi Kalimantan Timur sendiri telah diterbitkan Pergub Kaltim Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK Prov. Kaltim, dan telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK tahun 2010-2030, juga telah menerbitkan Perda Kaltim Nomor 17 Tahun 2018 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.

“ Dalam konteks Program Pembangunan Rendah Karbon atau Emisi, maka perlu kami sampaikan juga disini ” lanjut beliau,

“ Bahwa pemerintah Indonesia melalui KLHK telah menandatangani perjanjian pembayaran penurunan emisi (ER-PA) FCPF-Carbon Fund pada tanggal 25 November 2020 bersama world bank, dimana Provinsi Kalimantan Timur telah dipilih oleh KLHK sebagai lokasi pelaksanaan program penurunan emisi berbasis yurisdiksi FCPF-Carbon Fund tersebut ” ungkapnya.

Program penurunan emisi FCPF-Carbon Fund ini sendiri merupakan bagian dari upaya penting yang harus dilakukan oleh pemerintah baik ditingkat nasional dan provinsi Kalimantan Timur dalam mengurangi deforestasi dan degradasi, serta memastikan Indonesia dan Provinsi Kalimantan Timur berada di jalur yang tepat dalam pembangunan berkelanjutan dengan konsep pembangunan hijau dan pembangunan rendah karbon.

“ Sehubungan dengan hal-hal tersebut tersebut, P3E Kalimantan bersama Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim, pada hari ini menyelenggarakan kegiatan fasilitasi penyusunan dokumen instrumen lingkungan hidup (DDDTLH, RPPLH, KLHS, Ekonomi Lingkungan) di wilayah Kalimantan Timur “ pungkas beliau

Untuk itulah perlu dilakukan tahapan sosialisasi konsep pembangunan rendah karbon dan konsep kebijakan dampak pengendalian dampak wilayah dan sektor di wilayah ekoregion Kalimantan serta koordinasi dalam rangka membahas kemajuan/status penyusunan dokumen instrumen kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur untuk mengidentifikasi kabupaten/kota mana saja yang telah menyusun dokumen instrumen lingkungan maupun yang akan menyusun dokumen tersebut.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sapras Sampah

Category : Uncategorized

SAMARINDA – “Pada tahun 2018  Walikota Samarinda telah menetapkan Perwali tentang Kebijakan dan Strategi Daerah  (Jakstrada)  pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan tahun 2019, begitu pula dengan Bupati Kutai Kertanegara, telah menetapkan Jakstrada yang ditujukan untuk mendorong pencapaian target pengelolaan sampah sebesar 100% di tahun 2025, yang diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30%, dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025” demikian disampaikan oleh Bapak.E.A. Rafiddin Rizal selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah yang dilaksanakan di Hotel Mercure  (24/03).

Dimana untuk menuju Indonesia Bersih Tahun 2025 dan berkelanjutan diperlukan Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi, pemerintah daerah perlu untuk menyelesaikan permasalahan sampah sejak dari hulu hingga hilir.

“Saat ini, secara umum pola penanganan sampah di Indonesia masih melalui tahapan pa-ling sederhana, yaitu kumpul, angkut, dan buang” lanjut beliau.

Masyarakat masih mengandalkan pemerintah untuk melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan, sementara pemerintah menghadapi kendala dalam alokasi dana untuk menyelesaikan atau memberikan layanan sampah karena SDM dan sarana prasarana yang masih terbatas sehingga sampah masih menjadi masalah yang belum terselesaikan dengan baik.

Sesuai dengan tema Hari Peduli Sampah Nasional ( HPSN)  2021 yaitu “ Sampah Bahan Baku Ekonomi Di Masa Pandemi”, selama puluhan tahun pola penanganan  Kumpul Angkut Buang tersebut telah berlangsung dan terpatri menjadi kebijakan yang umum dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pola pengelolaan sampah tersebut berjalan karena dilandasi oleh mind set bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak berguna sehingga harus dibuang. Sehingga pendekatan yang dijalankan adalah pendekatan melalui penyelesaian di tempat pemrosesan akhir (end of pipe), sehingga mind set pengelolaan sampah harus diubah untuk memanfaatkan sampah sebagai bahan baku ekonomi melalui prinsip 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) dan peningkatan peran serta masyarakat .

Lebih lanjut beliau menegaskan “oleh karenanya, pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir perlu untuk dilakukan dalam rangka mendorong pengurangan sampah sejak dari sumbernya dan mengurangi sampah yang masuk ke TPA, dan pola pengelolaan dengan model kumpul-angkut-buang sudah seyogyanya ditinggalkan”

Dalam hal ini, sudah saatnya pemerintah daerah kabupaten/kota beralih ke pengelolaan sampah yang dilakukan secara berkelanjutan, dan tentu saja Pemerintah Daerah tidak dapat melakukannya sendiri.

“Agar tanggung jawab pelayanan publik dalam pengelolaan sampah dan memperoleh hasil yang optimal dan berkelanjutan, maka sumber daya masyarakat perlu dioptimalkan melalui upaya-upaya pelibatan masyarakat atau swasta dalam pengelolaan sampah yang juga didukung dan difasilitasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota” ungkap Rizal.

Untuk itu, kegiatan kali ini mempertemukan Pemerintah Provinsi Kaltim yang diwakili oleh DLH Prov.Kaltim dan beberapa instansi terkait baik tingkat Provinsi maupun Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kertanegara dengan PT. PMA Geo Trash Managemen Indonesia sebagai pihak ketiga yang berperan sebagai pengelola daur ulang sampah plastik yang akan diolah dengan sistem pirolisis mengubah sampah plastik menjadi solar/diesel. Adapun yang sudah berjalan kegiatannya adalah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lombok) telah dilakukan kegiatan pengolahan sampah plastik yang diubah menjadi minyak solar/diesel

“ Perlu kita ketahui bersama, data nasional sampah plastik yang mampu didaur ulang baru mencapai 45,9%, sisanya belum dimanfaatkan, di samping itu, Indonesia masih melakukan impor sampah plastik dengan kemampuan daur ulang plastik tahun 2019 baru mencapai  7%, sehingga Kerjasama ini akan memberikan hasil positif buat Indonesia secara umum dan tentu saja Provinsi Kalimantan Timur” tutup beliau.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Serah Terima Web Portal MMR Untuk Mendukung MRV Subnasional Program REDD+ Kalimantan Timur

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Bersama Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) dan Word Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan serah terima Portal MMR untuk mendukung MRV Subnasional program REDD+ Kalimantan Timur bertempat di Hotel Midtown (24/03).

Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Dinas, Bapak E.A.Rafiddin Rizal mengungkapkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim dibantu oleh WWF Indonesia telah membangun portal data MRV dengan tujuan sebagai tools dan informasi data sebagai bagian dari kegiatan penurunan emisi GRK dari sektor lahan/berbasis REDD+.

“Peran portal data MRV ini masuk ke dalam program Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) sebagai informasi yang akan digunakan dalam pembagian insentif terkait penurunan emisi GRK berbasis REDD+, yaitu penghitungan emisi karbon dari sektor lahan berupa kegiatan deforestasi dan degradasi hutan” buka beliau.

“Dimana portal data ini juga berfungsi untuk mengelola sistem MMR pada tingkat sub-nasional, menghimpun, menstandarisasi dan menganalisis seluruh data yang terkait pengukuran karbon hutan dan sebagai dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan” lanjut beliau terkait dengan sistem informasi yang dapat diakses melalui link http://mrv.kaltimprov.go.id ini.

Sebagai informasi, Pada Tahun 2020, telah dilakukan pengembangan sistem pada portal MMR Kaltim oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim dengan menambahkan skema BSM dan skema Safeguard. Pengembangan portal tersebut tentunya dilakukan dengan melihat beberapa aspek penting sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam implementasi program FCPF. Harapannya dengan adanya portal ini, tentu akan memudahkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim dan Tim Teknis MMR yang telah dibentuk untuk melaksanakan program FCPF di Provinsi Kalimantan Timur.

Dan untuk Tahun 2021, telah di agendakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Web Portal MMR Kalimantan Timur (pelatihan, penyusunan kelembagaan MMR, pengenalan data aktivitas dari berbagai sektor, dll) dan penyusunan laporan ER monitoring report yang dikoordinir oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim dan DDPI Kaltim. Kegiatan  tersebut dalam pelaksanaannya menggunakan pembiayan dari APBD Kaltim Tahun 2021 dan mitra pembangunan (YKAN dan WWF).

Lebih lanjut Rizal mengatakan, dengan telah berakhirnya pembiayan Project WWF Indonesia untuk kegiatan pengembangan Web Portal MMR Kaltim pada akhir Maret Tahun 2021 ini, maka keberlanjutan pengelolaan Web Portal MMR Kaltim akan di serah               terimakan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim untuk dapat dikelola dengan baik.

“Oleh sebab itu, maka pada hari ini dilakukan penandatangan Berita Acara serah terima 1 (satu) Web Portal MMR untuk mendukung MRV Subnasional Program REDD+ Provinsi Kalimantan Timur kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dari World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia” lanjut Rizal.

“Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada WWF Indonesia  yang  telah mendukung pembangunan Web Portal MMR Kalimantan Timur yang sudah tentu harapannya  tetap bisa saling membantu bersama Dinas LH Provinsi Kalimantan Timur dalam pengembangan kapasitas SDM dalam pengelolaan Web Portal di masa akan datang” pungkas beliau.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Konsultasi Publik KLHS Tahap II

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta untuk melengkapi persyaratan administrasi pengajuan persetujuan substansi revisi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 -2023 maka perlu menyusun Kajian Lingkungan  Hidup Strategis.

“Sejalan dengan hal tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Konsultasi Publik ini” buka Bapak E.A. Rafiddin Rizal selaku Kepala Dinas pada kegiatan Konsultasi Publik KLHS Tahap II yang dilaksanakan di Hotel Midtown Samarinda dan dibuka lagsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Bapak H.Hadi Mulyadi (23/11).

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Konsultasi Publik I Penyusunan KLHS Perubahan RPJMD yang telah dilaksanakan sebelumnya pada tanggal 1 Maret 2021.

“Pada kegiatan tahap I telah dicapai kesepakatan antara lain, target dan capaian setiap indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek ekonomi dan tata kelola, aspek sosial, serta aspek lingkungan, juga daftar isu-isu pembangunan dan tantangan pencapaian target pembangunan” lanjut Rizal.

Dipaparkan oleh Rizal ,bahwa dengan terselenggaranya kegiatan ini, maka akan tercapai kajian TPB, Gap Capaian dan Upaya Tambahan, alternatif dan skenario. Juga dapat mengklarifikasi data-data capaian dan rencana percepatan TBP ke Perangkat Daerah terkait.

“Rekomendasi hasil kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Perubahan yang disusun secara sistematis, partisipatif, sesuai dengan tata cara yang benar ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan acuan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah” ujar beliau.

Pada akhir kesempatannya, beliaumengatakan bahwa kegiatan ini melibatkan pemangku kepentingan yang relevan, sesuai dengan konsep dan filosofi KLHS sebagai instrumen LH dan prosedur serta mekanisme yang ditetapkan dalam Permendagri No 7/2018.

Sehingga diharapkan para Tenaga ahli, tim Pokja dan peserta undangan yang hadir dapat melakukan perumusan isu strategis berdasarkan hasil kajian TPB sebagai bahan rekomendasi KLHS Revisi RPJMD Prov. Kaltim 2019-2023 dengan baik.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Penyerahan Sertifikat Hasil Penilaian PROPER Nasional Tahun 2019 – 2020

Category : Uncategorized

BALIKPAPAN – “Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) tahun 2019/2020 merupakan hasil evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup” buka Bapak E.A Rafiddin Rizal pada kegiatan Penyerahan Sertifikat Hasil PROPER Nasional Tahun 2019-2020 yang deiselenggarakan di Hotel Grand Jatra Balikpapan (18/03).

“Dimana mekanisme dan kriteria penilaian tahun 2019/2020 berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup” lanjut beliau.

Dengan aspek utama dalam penilaiannya adalah ketaatan dunia usaha tersebut dalam hal Dokumen Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah B3, serta Kerusakan Lahan (khusus perusahaan pertambangan), serta dimulai di tahun 2020 ini dengan adanya pandemi Covid-19, maka ditambahkan kriteria sensitivitas dan daya tanggap perusahaan terhadap kebencanaan dalam penilaian aspek pemberdayaan masyarakat.

Pada masa pandemi covid-19 ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap melakukan penilaian ketaatan dunia usaha terhadap peraturan perundangan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui SISTEM PELAPORAN ELEKTRONIK (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, yang pada periode 2019/2020 ini kegiatan proper diikuti 2.038 perusahaan diseluruh wilayah Indonesia dan Provinsi Kalimantan Timur mengikutkan 71 perusahaan peserta PROPER.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.460/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2019/2020, untuk perusahaan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperoleh hasil sebagai berikut :

      • 4 (empat) perusahaan mendapat peringkat EMAS
      • 17 (tujuh belas) perusahaan mendapat peringkat HIJAU
      • 47 (empat puluh tujuh) Perusahaan mendapat peringkat BIRU
      • 2 (dua) Perusahaan mendapat peringkat MERAH

Khusus penghargaan peringkat EMAS, dimana merupakan penghargaan tertinggi pada penilaian ini,  penganugerahan telah diserahkan langsung oleh Menteri KLHK RI Ibu Siti Nurbaya di Jakarta yang disiarkan langsung secara daring melalui zoom dan live via youtube pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020.

“Penghargaan tersebut telah diserahkan secara langsung kepada PT.PUPUK KALTIM, PT. BADAK NGL, PT.KALTIM PRIMA COAL, dan PT.KIDECO JAYA AGUNG” lanjut beliau

Sementara untuk penyerahan SERTIFIKAT, baik itu peringkat EMAS, HIJAU, BIRU maupun MERAH, selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi untuk diberikan kepada masing-masing perusahaan yang berada wilayahnya, dimana untuk Provinsi Kalimantan Timur sendiri, penyerahan dilakukan kepada 70 (Tujuh Puluh) perusahaan yang meliputi industrI di bidang pabrik pengolahan kelapa sawit, industri pertambangan batubara, energi, minyak dan gas serta petrokimia.

“Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur pada hari ini melaksanakan kegiatan penyerahan sertifikat PROPER ini” ungkap beliau.

Khusus untuk peringkat HIJAU, dari 41 (Empat Puluh Satu) perusahaan yang diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 17 (Tujuh Belas) perusahan yang berhasil mendapatkan mendapatkannya :

      1. PT. Berau Coal Site Lati
      2. PT. Berau Coal Site Sambarata
      3. PT. Berau Coal Site Binungan
      4. PT. Pertamina EP Asset 5 Sanga sanga Field
      5. PT. Pertamina (Persero) – MOR V Integrated Terminal Balikpapan
      6. PT. Pertamina (Persero) MOR VI DPPU Sepinggan
      7. PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur (Daerah Operasi Bagian Selatan)
      8. PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur (Daerah Operasi Bagian Utara)
      9. PT. Pertamina Hulu Mahakam Lapangan Bekapai Senipah Peciko
      10. PT. Pertamina Hulu Mahakam Lapangan South Processing Unit
      11. PT. Pertamina Hulu Mahakam Lapangan North Processing Unit
      12. PT. Pertamina Hulu Mahakam Lapangan Central Processing Unit
      13. PT. Pertamina Hulu Mahakam Lapangan Central Processing Area
      14. PT. Pertamina Hulu Sanga sanga Lapangan Samberah
      15. PT. Pertamina Hulu Sanga sanga Lapangan Badak
      16. PT. Pertamina Hulu Sanga sanga Lapangan Mutiara
      17. PT. Pertamina Gas Area Kalimantan SKG Bontang

Pada kesempatan tersebut, beliau mengungkapkan bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka telah diterbitkan juga Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Sehingga untuk mekanisme dan kriteria penilaian Proper tahun depan akan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup” ucap beliau.

Pada bagian akhir sambutannya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan ucapan Selamat kepada perusahaan yang telah mendapatkan peringkat EMAS dan HIJAU yang selama ini telah berkerja keras dalam pengelolaan lingkungan hidup.

“Perusahaan penerima peringkat EMAS dan HIJAU, telah berhasil menunjukkan komitmennya terhadap lingkungan Hidup, untuk itu agar prestasi tersebut dipertahankan, dan untuk perusahaan yang mendapat peringkat BIRU dan MERAH, saya sangat mengharapkan agar dapat menngkatkan terus kinerja pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup agar lingkungan di Kalimantan Timur tetap lestari dan berkelanjutan” pungkas beliau

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Reviu Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023

Category : Uncategorized

BALIKPAPAN – Bertempat di Hotel Grand Jatra Balikpapan (17/03), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan Reviu Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019 – 2023.

Dibuka oleh Kepala Dinas, Bapak E.A. Rafiddin Rizal, kegiatan dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Kaltim dan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dikatakan oleh beliau, bahwa penyelenggaraan Rapat Reviu Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2021 dan Konsultasi Publik ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

“segala bentuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur harus diselenggarakan dengan asas: kehati-hatian; pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; pencemar membayar; kemanfaatan; keadilan; kelestarian dan keberlanjutan; transparan, partisipatif, dan akuntabel; keserasian dan keseimbangan; kearifan lokal; keterpaduan; dan keanekaragaman hayati” ungkap beliau.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa Penyusunan perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup ini dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023.

“Terdapat beberapa latar belakang dari pelaksanaan kegiatan ini, perubahan RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023, kemudian pelaksanaan atas Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, juga terjadinya pandemi Covid-19, serta pembangunan IKN” ungkap beliau.

Selain hal tersebut, perlu diketahui juga bahwa Dalam rangka mendukung visi Gubernur Kalimantan Timur “Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat” dan misi yang ke-4 “Berdaulat dalam Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan” maka Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Timur menetapkan tujuan Renstra DLH Tahun 2019-2023 yaitu: “Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca dari BAU Baseline” dengan sasaran “ Menurunnya Emisi GRK”, dengan Indikator Sasaran “Jumlah Penurunan Emisi dari 12,18 emisi (juta ton CO2eq) menjadi 15,56 emisi (juta ton CO2eq)” di tahun 2023.

Terkait hal ini, beliau menjelaskan bahwa telah dilakukan beberapa upaya terkait penurunan emisi ini.

“Peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan, peningkatan pengawasan, penyelesaian sengketa LH dan penegakan hukum serta penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi perlindungan dan pengelolaan LH serta daya dukung dan daya tampung lingkungan dan peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan limbah B3” papar beliau.

Di akhir kesempatannya beliau menyatakan bahwa sesuai arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Dinas Lingkungan Hidup menetapkan program prioritas, yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019) dengan sasaran strategis yaitu terkendalinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang selanjutnya dirumuskan 3 indikator kinerjanya yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Rapat Penilaian Adendum Andal dan RKL RPL PT.BCIP

Category : Uncategorized

SAMARINDA – PT. Batuta Chemical Industrial Park (PT. BCIP) merupakan perusahaan swasta Penanaman Modal Asing (PMA) yang berencana membangun Kawasan Industri Kimia pada lahan seluas 943,8 ha di Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur Prov. Kaltim.

Oleh karena itu, Dipimpin oleh Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur yang juga sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, E.A. Rafiddin Rizal, dilaksanakan secara daring rapat anggota Komisi Penilaian Dokumen Andal dan RKL RPL untuk jenis usaha dan/atau kegiatan pembangunan Kawasan industri kimia tersebut (16/03)

Dipaparkan pada rapat tersebut bahwa PT.BCIP berencana melakukan perubahan dengan detail sebagai berikut :

Dimana untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut, PT BCIP telah memiliki beberapa perijinan meliputi Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 647/K189/HK/XII/2011 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Pengembangan Industri Kimia PT. BCIP seluas ± 943,8 ha yang Terletak di Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur, Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 660/A.660/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Kimia oleh PT. BCIP Luas Areal ± 943,8 ha di Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur Prov. Kaltim, NIB Nomor : 0220200612223 tertanggal 22 Juni 2020 dan Izin Lingkungan Perubahan dicetak tanggal 24 Februari 2021 an. PT. BCIP oleh Lembaga OSS, serta Izin Usaha Industri dengan komitmen (belum berlaku efektif) dengan KLBI 68130 untuk kegiatan Kawasan Industri PT. BCIP dari Lembaga OSS.

Dari paparan yang diberikan, maka berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa;

Pertama, berdasarkan pasal 527 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan LIngkungan Hidup, SKKL, Rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen lingkungan hidup yang telah mendapatkan Persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat  serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Kedua, berdasarkan pasal 85 dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission / OSS), disebutkan bahwa sektor perindustrian termasuk sector usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusahanya masuk kategori di dalam sistem OSS dalam rangka percepatan pelayanan berusaha.

Ketiga, mengacu pada pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, disebutkan bahwa Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatannya yang telah memperoleh Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan  Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan.

Keempat, mengacu pada pasal 89 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan PT. BCIP meliputi Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan, perubahan bahan penolong,  perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup.

Kelima, mengacu pada pasal 90 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, dalam hal terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan, perubahan bahan penolong,  perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup, maka perubahan Izin Lingkungan yang dilakukan melalui Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru.

Keenam, mengacu pada Pasal 91 ayat (1) huruf C Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2021, disebutkan bahwa Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen LH baru dilakukan melalui perubahan SKKL dengan kewajiban melakukan penyusunan dan penilaian  adendum Andal dan RKL-RPL.

Ketujuh, terhadap perubahan usaha dan/atau kegiatan PT. BCIP sesuai butir A angka 3, maka Sesuai lampiran V Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2021, rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan PT. BCIP diindikasikan memenuhi kriteria tidak berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik (DPH) baru yang belum dilingkup dan dikaji di dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan/atau tidak berpotensi mengubah batas wilayah studi. Yang oleh karena itu, disimpulkan bahwa perubahan usaha dan/kegiatan tersebut di atas dilakukan melalui penyusunan dan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL.

Kedelapan, sesuai lampiran V Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2021, perubahan usaha dan/atau Kegiatan PT. BCIP diindikasikan bahwa pertama, rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi merubah Pengelolaan LH atau Rencana besaran dampak dan sifat penting dampak DPH sebelumnya, kedua, rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi merubah Pengelolaan LH atau Rencana Pemantauan LH yang telah dilakukan; atau  ketiga, rencana usaha dan/atau kegiatan lebih besar atau sama dengan yang sudah dikaji dalam dokumen Amdal sebelumnya dan berada di Tapak Proyek yang sama, sehingga PT. BCIP agar menyusun dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL tipe A.

Kesembilan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengaturan Perizinan Berbasis Resiko disebutkan untuk bidang Usaha dengan Kode KBLI 68130 dan judul KBLI Kawasan Industri yang berada di satu kabupaten/kota merupakan kewenangan Bupati/Walikota dalam pengaturan perizinannya.

Dan kesepuluh, karena terdapat kegiatan di sisi laut, berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, disebutkan bahwa untuk usaha dan/atau kegiatan yang berada di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut  diukur dari garis pantai kearah laut lepas merupakan kewenangan Gubernur, maka rencana usaha dan/atau kegiatan PT. BCIP merupakan kewenangan Komisi Penilai Amdal Prov. Kaltim untuk melakukan penilaian dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL.

(PPID DLH Prov. Kaltim)


Konsultasi Publik I Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Category : Uncategorized

SAMARINDA – Mengawali Bulan Maret Tahun 2021, Dinas Lingungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan, diantaranya adalah Konsultasi Publik I Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RevisiRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2021.

Pada kegiatan yang dihadiri Oleh Gubernur Kaltim, H Isran Noori ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Bapak E.A Rafiddin Rizal menyampaikan bahwa kegiatan ini melibatkan pemangku kepentingan yang relevan.

Dikatakannya bahwa dengan tujuan teridentifikasinya target serta capaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, isu pembangunan berkelanjutan juga isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis, maka perlu melibatkan Instansi Pemprov, Pemerintah Pusat, Akademisi, Filantropi dan Mitra Pembangunan.

Dijelaskan oleh beliau, kegiatan Konsultasi Publik ini merupakan hal yang penting karena KLHS bukan merupakan proses teknokratik atau ilmiah saja, melainkan merupakan proses deliberatif yang mengutamakan keterlibatan para pemangku kepentingan, sehingga KLHS ini sarat proses komunikasi melalui negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama serta mengatasi konflik yang bisa terjadi dalam proses KLHS ini.

Dalam pelaksanaannya, dipaparkan oleh beliau, dilakukan banyak metode diskusi kelompok terfokus (focus discussion group) yang bertugas membahas beberapa isu secara khusus dengan anggota yang terbatas daripada model diskusi publik terbuka (public hearing).

Sehingga diskusi mengenai beberapa isu spesifik dapat dilakukan secara khusus dan tajam dengan jumlah peserta yang terbatas, agar dialog dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih efektif.

(PPID DLH Prov. Kaltim)